Perbaikan surat gugatan dibolehkan oleh Hukum Acara Perdata,sepanjang menyangkut POSITA dan perbaikan yang dilakukan adalahmenyangkut TEKHNIS bukan substansi surat gugatan, adapun yangdimaksud dengan tekhnis surat gugatan tersebut adalah terutamamenyangkutredaksional;b.

Penggugat Membuat Perbaikan Surat Gugatan Melanggar Ketentuan HukumAcara Perdata, yang pada pokoknya dengan alasan:Halaman 25 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pat.G/2019/PN Big Bahwa perbaikan surat gugatan yang diajukan oleh penggugat sudahmelanggar ketentuan dan praktek Hukum Acara Perdata yang berlakudimana perbaikan surat gugatan dibolehkan oleh Hukum Acara Perdata,sepanjang menyangkut POSITA dan perbaikan yang dilakukan adalahmenyangkut TEKHNIS bukan substansi surat gugatan, adapun

yangdimaksud dengan tekhnis surat gugatan tersebut adalah terutamamenyangkut redaksional;Menimbang, bahwa dalam Repliknya Para Penggugat menanggapiEksepsi dari Kuasa Tergugat yang pada pokoknya menyatakan menolakkeseluruhan eksepsi dimaksud;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihaleksepsi Tergugat tersebut, pada hakikatnya yang dimaksud eksepsi/keberatanadalah tangkisan atau bantahan yang diajukan Tergugat terhadap materigugatan Penggugat.

orang yang melakukan atau yangmengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnya maupunsebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yangmempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang / benda itu seluruhnya atau sebahagianmilik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifatnilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

Sikap masingmasing pihak yang tidak saling memperdulikan itu secarajelas tidak disebabkan oleh suatu hambatan geografis atau tekhnis karenaselama pisah tempat tinggal, baik penggugat maupun tergugat tinggal diwilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang sangat terjangkau sekalipundengan alat tranportasi umum.Menimbang, bahwa disharmoni hubungan penggugat dan tergugatdalam rumah tangga sudah berlangsung secara monoton, hal tersebutditunjukkan dengan tidak adanya suatu usaha nyata kedua belah pihak untukdapat

hukum dan putusan atas eksepsi dariTergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, Karena menyangkut eksepsi dimaksud telahdipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh majelis hakim tingkatpertama ; Dalam Provisi :Menimbang, bahwa tuntutan Provisionil itu pada intinya adalah tuntutan dariPenggugat agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak selamaproses perkara berlangsung serta bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokokdalam surat gugatan, oleh karena itu dalam buku pedoman tekhnis

Alokasi DanaDesa, Melakukan pengelolaan sendiri sebagian kegiatan yangtercantum dalam DPA/DPPA tersebut serta melakukan penarikanuang dari Rekening Kas Desa Penaga Kecamatan Teluk BintanKabupaten Bintan dengan memerintahkan Bendahara yaitu SaksiHERRY ISKANDAR untuk mencairkan uang tanpa prosedursebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam NegeriNo. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yangmana seharusnya melalui pengajuan SPP (Surat PermintaanPembayaran) oleh TPTPKD (Tim Pelaksana Tekhnis

Kegiatan 355.015.115, 355.015.115, TidakPemberdayaa terlaksana (100%) 1n Ekonomi (Fiktif)Masyarakat sejumlahTersedianyaRp.BUMDes355.015.115, Bahwa selanjutnya terdakwa dan bendahara membuat sendiri SuratPertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan tersebut tanpa adanya tandatangan dari para PTPKD (Pelaksana Tekhnis Pengelolaan KeuanganDesa) berserta buktibukti pendukung pengeluaran uang, yangmengakibatkan terdakwa selaku Kepala Desa Penaga belum bisamembuat dan menyampaikan Laporan Semester Akhir Tahun 2016Halaman

keuangan Desa, Melakukan pengelolaan sendirisebagian kegiatan yang tercantum dalam DPA/DPPA tersebut sertamelakukan penarikan uang dari Rekening Kas Desa Penaga KecamatanTeluk Bintan Kabupaten Bintan dengan memerintahkan bendaharayaitu Saksi HERRY ISKANDAR untuk mencairkan uang tanpaprosedur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri DalamNegeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desayang mana seharusnya melalui pengajuan SPP (Surat PermintaanPembayaran) oleh TPTPKD (Tim Pelaksana Tekhnis

Kegiatan 355.015.115, 355.015.115, TidakPemberdayaan terlaksana (100%) Ekonomi (Fiktif)Masyarakat sejumlahTersedianyaRp.BUMDes355.015.115, Bahwa selanjutnya terdakwa dan bendahara membuat sendiri SuratPertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan tersebut tanpa adanya tandatangan dari para PTPKD (Pelaksana Tekhnis Pengelolaan KeuanganDesa) berserta buktibukti pendukung pengeluaran uang, yangmengakibatkan terdakwa selaku Kepala Desa Penaga belum bisamembuat dan menyampaikan Laporan Semester Akhir Tahun 2016

Kegiatan 355.015.115, 355.015.115, TidakPemberdayaan terlaksana (100%) oeEkonomi (Fiktif)Masyarakat sejumlahTersedianyaRp.BUMDes355.015.115, Bahwa selanjutnya terdakwa dan bendahara membuat sendiri SuratPertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan tersebut tanpa adanya tandatangan dari para PTPKD (Pelaksana Tekhnis Pengelolaan KeuanganDesa) berserta buktibukti pendukung pengeluaran uang, yangmengakibatkan terdakwa selaku Kepala Desa Penaga belum bisamembuat dan menyampaikan Laporan Semester Akhir Tahun 2016

BuruT.A 2016 dan T.A 2017 adalah sebagai Staf Tenaga Tekhnis padaDivisi Pengawasan. Bahwa berdasarkan Jabatan saksi selaku Staf Tenaga Tekhnispada Panwaslih Kab.

Bahwa awalnya dari Panwaslin merekrut saksi menjadi StatTenaga Tekhnis tanpa melalui tahapan tes dan hanya dimintakanFoto copy ljasah dan KTP setelah itu barulah diterbitkan SuratPengangkatan saksi tersebut. Bahwa tupoksi saksi sebagai Staf tenaga Tekhnis pada Divisipengawasan Panwaslih Kab. Buru yakni :1.

Bahwa awalnya dari Panwaslin merekrut saksi menjadi StatTenaga Tekhnis tanpa melalui tahapan tes dan hanya dimintakanFoto copy ljasah dan KTP setelah itu barulah diterbitkan SuratPengangkatan saksi tersebut. Bahwa tupoksi saksi sebagai Staf tenaga Tekhnis pada Divisipengawasan Panwaslih Kab.

Buru Saksi masukmenjadi Staf tenaga tekhnis pada Divisi SDM akan tetapi dalampelaksanaan tugas Saksi seharihari selain menjalankan tugassebagai staf tenaga tekhnis Saksi membant tugas bendaharapengeluaran Pembantu. Bahwa tupoksi Saksi sebagai Staf tenaga Tekhnis pada DivisiSDM Panwaslih Kab.

Asli Bukti Kwitansi Nomor 221 tanggal 07 April 2017 sebesar Rp.800.000,untuk Bayar Spanduk Rapat kerja Tekhnis pada kegiatankoordinasi sentral Gakumdu Panwasilih.723. Asli Bukti Kwitansi Nomor 222 tanggal 07 April 2017 sebesar Rp.250.000,untuk Bayar pengadaan Rapat kerja tekhnis padaKegiatan koordinasi Sentral Gakumdu Panwaslih 2017.724.

Digjaya Mulia Abadi yang bergerak dalambidang jasa pelintingan rokok sejak tahun 2005;Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan bimbingan tekhnis usahapeningkatankesejahteraan bagi pekerja rokok.Bahwa selama saksi mengikuti pelatihan tidak pernah bertemu denganterdakwa; 292 nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnnBahwa kegiatan dilaksanakan selama hari tapi saksi tidak ingat berapa pesertanyayang pasti banyak;Bahwa saksi saat pelatihan mendapatkan uang saksu atau honor sebesar Rp. 30 ribudan snack;

Bahwa saksi pernah tanda tangan lembar absensi saja bukan lainnya; Bahwa selain kegiatan pelatihan Bimbingan usaha tekhnis bagi perusahaan rokoktidak ada lagia kegiatan lain yang pernah diikuti oleh saksi;Bahwa dalam pelatihan materi yang dikemukakan mengenai keluarga berencanadan koperasi dan pelaksanaan kegiatan diaula; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ; Saksi 13.

Digjaya Mulia Abadi yang bergerak dalam bidang jasapelintingan rokok ;Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan bimbingan tekhnis usaha peningkatankesejahteraan bagi pekerja rokokdan dilaksanakan dalam hari;Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pelatihan pernah bertemu denganterdakwa; 292 n nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnnBahwa saksi tidak ingat berapa pesertanya ;Bahwa saksi saat pelatihan mendapatkan uang saksu atau honor sebesar Rp. 30 ribudan snack; 27222222 22 nnn n nn nnn nn nnBahwa saksi

pernah tanda tangan lembar absensi saja bukan lainnya; Bahwa selain kegiatan pelatihan Bimbingan usaha tekhnis bagi perusahaan rokoktidak ada lagi kegiatan lain yang pernah diikuti oleh saksi;Bahwa dalam pelatihan materi yang dikemukakan mengenai keluarga berencanadan koperasi dan pelaksanaan kegiatan diaula; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ; Saksi 14.

;Bahwa Setelah saksi bersama tim melakukan audit kemudian diperoleh temuana.l: adanya penyimpangan yang dilakukan oleh 4 (empat) orang pejabat selakupejabat pelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) ternyata tidak sesuai dengankondisi/fakta yang sebenarnya yaitu :1 Membuat dan melampirkan buktibukti pengeluaran dalam laporanpertangung jawabannya seolaholah sesuai dengan rencana anggarannya.Realisasi sebenarnya tidak sesuai yang dilaporkan, terutama padasebagian buktibukti yang dibuat/dilampirkan, seperti

Pemohon danPemohon II telah mengajukan permohonan untuk diberi bantuan pembayaranbiaya perkara/pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telahdiperiksa dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimanaPenetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 243/Pdt.P/2021/PA.Unatanggal 05 Juli 2021, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin diPengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentangpetunjuk tekhnis

Adapun tujuanterdakwa menjual, mengedarkan minuman keras oplosan jenis cap tikusadalah untuk memperoleh keuntungan yang kemudian digunakan untukmemenuhi kebutuhan hidup keluarganya.e Bahwa berdasarkan Laporan Hasl Uji Nomor LHU KIMMkw/0017.Ktanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Manajer Tekhnis Lab.Pangan, BB dan Mikrobiologi Nur Dani widyo U, S.Si, Apt, M.Food. Stdan Penyelia Lab.

Putusan No.222/Pid.B/2013/PN.SgtDinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitunghingga sekarang ini;Bahwa sebagai Inspektur Tambang adalah melakukan pembinaan danpengawasan terhadap tekhnis pertambangan, konservasi sumber dayamineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan,keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkunganhidup,reklamasi dan pasca tambang serta pemanfaatan barang jasa, teknologi,kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri sertamelakukan

Bahwa pelaksanaan lelang pengadaan dan pemasangan 3 (tiga) unit MesinGenset 500 KVA diikuti 6 (enam) peserta pelelangan yaitu PT Delima, PTAltrak, PT Teguh Fattah Suasno Indah Hara, CV Pangestu Jungjungan, PTMuara Teknindo Engineering dan PT Adhi Dharma Transportasi Bahwa dari ke 6 (enam) perusahaan peserta, hanya PT Muara TeknindoEngineering yang memenuhi syarat tekhnis dan berhak untuk dibuka penawaranharganya pada sampul II.

Bahwa dari ke 6 (enam) perusahaan peserta, hanya PT Muara TeknindoEngineering yang memenuhi syarat tekhnis dan berhak untuk dibuka penawaranharganya pada sampul 11.

PTMuara Teknindo Engineering dan PT Adhi Dharma Transportasi Bahwa dari ke 6 (enam) perusahaan peserta, hanya PT Muara TeknindoEngineering yang memenuhi syarat tekhnis dan berhak untuk dibuka penawaranharganya pada sampul II, Bahwa harga yang ditawarkan oleh PT Muara Teknindo Enginering jauh diatasharga pagu anggaran yaitu sebesar Rp.

Wawan berdiskusi untuk membahas penyusunanSpesifikasi Tekhnik Genset dengan berdasar pada browsing internet tentangdata Tekhnis mesin dari beberapa produsen antara lain: MTU, CUMMINDimana dari hasil browsing terse but didapat data tekhnis mengenai : dayamesin, kapasitas output alternator, fasa, frekuensi.

Bahwa setiap penyusunan spesifikasi tekhnis tidak pernah dilakukan analisiharga Bahwa setiap spesifikasi teknis biasanya dibuat atas permintaan user dalam halini Kepala Bidang Pembuatan Kereta dan gerbong dan permintaan terse buttidak selalu untuk keperluan pengadaan (lelang). Namun biasanya jika adapermintaan pembuatan spesifikasi teknis berarti akan diadakan lelang.

kekuasaan orang yang melakukan atauyang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, baikselurunnya maupun sebahagian dengan demikian barang itu harusditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupanekonomi seseorang;Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian8milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebutbaik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

Dan secara tekhnis tidak terjadiHal. 5 dari 13 hal. Put. No. 144 C/PK/PJK/2008.keterlambatan pembayaran serta tidak seharusnya dikenakan sanksi Administrasi atasketerlambatan pembayaran ketetapan tersebut.Bahwa Surat Edaran Nomor.

Memiliki barang untuk diri sendiri dapat terwujud dalamberbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepadaorang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, semua perbuatantersebut adalah seakanakan pemilik sedangkan terdakwa bukan pemilik;Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagianmilik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebutbaik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

danbarang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah hak ataspenguasaan sesuatu barang dimana hak dimaksud adalah hak kepemilikanmutlak, sementara barang tersebut ada di tangannya;Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

Sikap masingmasing pihak yangtidak saling memperdulikan itu secara jelas tidak disebabkan oleh suatuhambatan geografis atau tekhnis karena selama pisah tempat tinggal, baikpenggugat maupun tergugat tinggal di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar,yang sangat terjangkau sekalipun dengan alat tranportasi umum.Menimbang, bahwa disharmoni hubungan penggugat dan tergugatdalam rumah tangga sudah berlangsung secara monoton, hal tersebutditunjukkan dengan tidak adanya suatu usaha nyata kedua belah pihak untukdapat

Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendaHal. 8 dari 11Put.No.145/Pid.B/2016/PN.Ret Tktersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah

Penetapan No 244/Padt.P/2021/PA.Unadiperiksa dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimanaPenetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 244/Pdt.P/2021/PA.Unatanggal 05 Juli 2021, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin diPengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentangpetunjuk tekhnis PERMA Nomor 1 Tahun 2014 sehingga segala biaya yangtimbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan

mengenai hal itu. oleh Pengadilan Tinggi memaksakanpenerapan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1), (2)dan (3) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndangPerkawinan No. 1 tahun 1974, sehinggaseolaholah pemberitahuanputusan harus mengikuti mekanisme ketentuan pemberitahuanpanggilan sidang sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 ayat (2)dan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) PP No. 9 tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Perkawinan No. 1. tahun 1974tersebut, padahal secara juridis, tekhnis

Permendiknas RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Kab. Konawe Tahun 2009.2. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 299 Tahun 2009 tanggal 06 Juli 2009.3. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 189 Tahun 209 tanggal 24 April 20094.

SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor:800/473/DP/2009 tentang pembentukan tim tekhnis pendamping pelaksanaan prroyek DAK Tahun 2009.5. 6 (enam) lembar fotocopy berita acara penyerahan dokumen dari tim tekhnis ke kepala sekolah.6. 11 (sebelas) lembar catatan tangan tertulis Irwan Hamid tertanggal 11 Agustus 2009.7. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran SKPD Dinas Diknas Kab.

Daftar pengawasan BAHCRUL, A.Md Tim Tekhnis Kabupaten pada Proyek DAK Bidang Pendidikan Kab. Konawe Tahun 2009.9. Laporan pertanggung jawaban biaya umum DAK bidang pendidikan Dinas Pendidikan Kab. Konawe Tahun Anggaran 2009.10. 1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 1 Unaaha Nomor : 800/08/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 lokasi SDN Unaaha Kec. Unaaha Kab.

Konawe senilai Rp.46.104.000.000, (empat puluhenam milyar seratus empat juta rupiah) bulan Juni 2009.Daftar pengawasan BAHCRUL, A.Md Tim Tekhnis Kabupaten padaProyek DAK Bidang Pendidikan Kab. Konawe Tahun 2009.Laporan pertanggung jawaban biaya umum DAK bidang pendidikanDinas Pendidikan Kab.

Kdi7878~10.11.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 189Tahun 209 tanggal 24 April 2009SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor:800/473/DP/2009tentang pembentukan tim tekhnis pendamping pelaksanaanprroyek DAK Tahun 2009.6 (enam) lembar fotocopy berita acara penyerahan dokumen dari timtekhnis ke kepala sekolah.11 (sebelas) lembar catatan tangan tertulis Irnwan Hamid tertanggal11 Agustus 2009.1 (satu) lembar fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran SKPDDinas Diknas Kab.

Konawe senilai Rp.46.104.000.000, (empatpuluh enam milyar seratus empat juta rupiah) bulan Juni 2009.Daftar pengawasan BAHCRUL, A.Md Tim Tekhnis Kabupaten padaProyek DAK Bidang Pendidikan Kab. Konawe Tahun 2009.Laporan pertanggung jawaban biaya umum DAK bidang pendidikanDinas Pendidikan Kab.