kreditnyatersebut.Penggugat malah mengajukan gugatan kepada Tergugat danTergugat Il sesuai dengan Gugatan yang teregistrasi padaPanitera) Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan No.24/Pdt.G/2016/PN.PkI tertanggal 5 April 2016 yang dalammaterial Gugatan Penggugat mempermasalahkan mengenaiadanya klausula baku dalam perjanjian kredit.Bahwa terhadap perkara perdata No. 24/Pdt.G/2016/PN.Pkltersebut PN Pekalongan pada tanggal 5 Oktober 2016 telahmemutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagaiberikut :MENGADLLI

adalah milik Terdakwa Afif Mahardika Mubarokmaka Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikankepada Terdakwa Afif Mahardika Mubarok;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkarasesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP;Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

masih mudasehingga diharapkan dapat memperbaikikesalahannya.Mengingat, Pasal 39 ayat (1) huruf i Undangundang Nomor 6 Tahun 1983sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 dan telahdiubah lagi dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KetentuanUmum dan Tatacara Perpajakan jo Pasal 43 ayat (1) Undangundang Nomor 6Tahun 1983, Undang undang No 8 Tahun 1981 tentang kitab UndangundangHukum Acara Pidanaserta peraturan perundangundangan lain yang berkaitandengan perkara ini;MENGADLLI

Puluh Lima Juta Dua Ratus LimaPuluh Ribu Rupiah); Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama.Keadaan yang meringankan: Terdakwa menyesali perbuatannya; Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADLLI

sertifikat duplikat atas tanah sengketaPage 62 of 66 Nomor: 13/Pdt/2016/PTTJK.63adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sertifikat duplikattersebut adalah tidak sah menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan petimbanganpertimbangan hukumtersebut diatas maka Ketua Majelis Banding berpendapat bahwa putusanPengadilan Negeri Metro Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Met tanggal 14 Januari2016, yang tidak mempertimbangkan gugatan rekonvensi harus diperbaikisehingga amarnya berbunyi sebagai tersebut dibawah ini;MENGADLLI

ParaPembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, Tergugat Il,Tergugat Ill, Tergugat V, pada pokoknya mohon untuk menerima memoribanding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat V tanggal28 Desember 2017 dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri SurakartaHalaman 60 dari 65 halaman Putusan Nomor 73/Pdt/2018/PT SMGtanggal23 November 2017 Nomor 115/Pdt.G/2017/PN Skt, kemudianmemberikan putusan sendiri sebagai berikut :MENGADLLI

seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yangdiajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara iniharuslah dibebankan kepada Pemohon yang sampai saat ini berjumlah NIHIL;Memperhatikan, Pasal 184 ayat (1) Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan MK No.21/PUUXIV/2014,Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentanglarangan peninjauan kembali putusan praperadilan dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

Januari 2009 berikut Daftar Hadir Musyawarah.Oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara TatangSudrajat Bin Ito Jumsari, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untukdijadikan barang bukti dalam perkara Tatang Sudrajat Bin Ito Jumsari;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka biayaperkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lainyang bersangkutan;MENGADLLI

Bahwa mengingat Tergugat 1 telah melakukan ingkar janji dengan Tergugat2, maka Tergugat 2 mengajukan gugatan pembatalan jual beli atas tanahmiliknya ke Pengadilan negeri Sleman yang terdaftar dalam perkara perdataNO. 35/Pdt.G/2001/PN.Slmn dan Pengadilan Negeri Sleman memberikanputusan dalam perkara tersebut sebagai berikut : MENGADLLI 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian2.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telahbeberapa kali dirubah dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun2009;Halaman 59 dari 62, Putusan Nomor 46/PDT/2018/PT KPGReglement tot regeling van het rechts Wesen in de gewesen buiten Jawa enMadura, Stb 1947/227, Rbog/Hukum Acara Perdata daerah Luar Jawa danMadura (Khususnya Pasal 199 s/d 205);Peraturan perundangundangan lainnya yang terkait;MENGADLLI :Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;Membatalkan

Pebruari 2017, selanjutnyaatas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Il mengajukan Duplikmasingmasing tanggal 1 Maret 2017 dan 15 Maret 2017 ;Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut dimana diajukaneksepsi tentang kewenangan absolut yang menyatakan bahwa PengadilanNegeri Semarang tidak berwenang mengadili in cassu perkara yang berwenangadalah Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut maka Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADLLI

dari Akta tersebut, sehinggagugatan ini patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim dan dinyatakanTIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankeleijk Verklaard).11.Bahwa sesuai dengan dalildalil diatas dapat disimpulkan TurutTergugatVselaku Notaris dan PPAT yang membuat Akta Pemberian HakTanggungan,tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.Maka, berdasarkan uraianuraian dan daiiidaiii Turut Tergugat Vtersebut di atas, mohon Perhatian Yang Terhormat Majeiis Hakim yangmemeriksa perkara aquo berkenan untuk memeriksa, mengadlli

HENDRA KURNIAWAN, T4;5) Surat pengaduan oleh Hendra Kurnyawan kepada Kapolsek Engganotanggal 7 Juli 2020 yang ditandatangani HENDRA KURNIAWAN, T5Tetap terlampir dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan makaberdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana, biaya perkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan, Pasal 191 Ayat (1) Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADLLI

Menghukum Pembanding I, Il semula TERGUGAT dan TURUTTERGUGAT untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatpengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah)Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.121/Pdt.G/201 4/PN.JKT.PST tanggal 30 Desember 2014:MENGADLLI DALAM KONVENSI:A. Dalam ProvisiMenolak tuntutan provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT danTURUT TERGUGAT III;B.

Yang Mulia MajelisHakim yang memeriksa dan mengadilinya, Penggugat ucapkan terima kasihdan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, PihakTergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 12 Desember 2019 padapersidangan tanggal 12 Desember 2019 yang pada pokoknya menyampaikanhalhal sebagai berikut :Halaman 18 dari 69 Halaman Putusan Nomor 38/G/2019/PTUN.ABNTENTANG KEWENANGAN MENGADLLI;1.

PTUNJKT.timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amarputusan ini;Menimbang, bahwa mengenai buktibukti yang diajukan oleh para pihakyang tidak relevan tidak dipertimbangkan, akan tetapi tetap menjadi satukesatuan dalam berkas perkara ini;Memperhatikan ketentuanketentuan yang ada dalam UndangUndangNomor 5 Tahun 1986, UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuanketentuan peraturanperundangundangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;MENGADLLI

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnyakembali; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 40 ayat1 jo pasal19 ayat 1 UndangUndang RINo. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnyadan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

membeli dengan caramencicil; Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;Keadaan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan di persidangan; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADLLI

Pii.Mengingat ketentuan Pasal 131 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI:1. Menyatakan Terdakwa Rahmawati Binti H. Zakaria (Alm) tidak terbukisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dar dakwaan Primair PenuntutUmum tersebut;3.

tepatdan sesuai, karena dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (JudexFatie) mewajibkan Pembanding untuk membayar Kerugian yang dialamiTerbanding maka uang paksa (dwangsom) wajib direalisasikan olehPembanding sebelum adanya Pembayaran Kerugian sebagaimanaPutusan Pengadilan Tingkat Pertama yang diperhitungkan Perharisebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)/ hari, untuk mencegah kerugianyang semakin besar maka kami memohon kepada Majelis HakimPengadilan Tinggi (Judex Fatle yang memeriksa dan mengadlli