., telah mengemukakan dalildalil sebagaiberikut:Bahwa Pelawan sangat keberatan terhadap Pelaksanaan Eksekusidalam perkara perdata No. 5/Pdt.Eks/2017/PN. Kln yang dimohonkanTerlawan (satu) ; terhadap tanah Perkarangan dan bangunan yangterdaftar dalam SHM No. 558/Desa Serenan seluas + 1.110 m?

Dengan demikian Pelawan selaku penyewayang beretikat baik dan jujur menurut hukum harus dilindungBahwa mengenai Permohonan Eksekusi No. 5/Pdt.Eks/2017/PN.

(seribu seratus sepuluh meter persegi) di Dukuh NambanganRt/Rw 07/03 Desa Serenan Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten;Menyatakan Pelawan merupakan Pihak yang benar, Jujur dan beritikatbaik; wajib dilindungi;Menyatakan menolak / membatalkan Permohonan Eksekusi No.5/Pdt.Eks/2017/PN.

KIn yang ajukan Terlawan (satu) mengingat hal itumerugikan Pelawan yang mana mempunyai Hak Sewa atas tanahPerkarangan dan bangunan yang terdaftar dalam SHM No. 558/DesaSerenan;Menyatakan menunda pelaksanaan eksekusi atas Permohonan EksekusiNo. 5/Pdt.Eks/2017/PN.

Bahwa Pelawan adalah bukan pemilik tanah dan tidak adahubungan Hukum maupun Subtansi Hukum dengan pelaksanaanEksekusi Perkara No. 5/Pdt.Eks/2017/PN.KIn yang telahdilaksanakan oleh Pengadilan Neger Klaten pada hari Rabutanggal 17 Mei 2017.b. Bahwa Pelawan Bukan sebagai pihak dalam pelaksanaaneksekusi pengosongan atas tanah SHM No. 558, Luas + 1010 m2Kel. Serenan Kec. Juwiring Kab. Kalten.c.

Maksudnyapembelian lelang adalah pembeli yang mau menerima barang yangdilelang dalam keadaan masih atas nama Pelawan dan sampai sekarangObyek Permohonan Pengosongan/Obyek Sengketa masih atas namaHaryadi Adik selaku Pelawan sebagaimana tersebut dalam SuratAnmaning Nomor 02/Pdt.Eks/2015/PN KIn maupun Surat PemberitahuanPelaksanaan (Eksekusi) Pengosongan Nomor 02/Pdt.Eks/2015/PN Kintanggal 3 Juni 2015;Il. Tentang Permasalahannya1.

Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka sudahsemestinya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor02/Pdt.Eks/2015/ PN KIn tanggal 12 Mei 2015 Jo Risalah Lelang Nomor1224/2014 KPKNL Surakarta, dinyatakan batal demi hukum. Olehkarenanya Pelaksanaan Pengosongan obyek sengketa sudahsemestinya harus pula dinyatakan batal demi hukum;2.

Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor02/Pdt.Eks/2015/ PN.KIn tanggal 12 Mei 2015 Jo penjualan lelang tanahObyek Sengketa adalah cacat hokum dan batal demi hukum karenamelanggar Pasal 224 HIR dan pasal 20 (2) UU. Hak Tanggungan sertaPeraturan Perundang undangan terkait lainnya;Halaman 7 dari 16 hal.Put. Nomor 2651 K/Pdt/2016Atau3.

4 Maret 2015;3.Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 02/Pdt.Eks/2015/PN Kin tanggal 4Maret 2015 Pengadilan Negeri Klaten melakukan pemanggilan kepadaPemohon Eksekusi sehubungan dengan adanya permohonan Eksekusi yangdidaftarkan di Pengadilan Negeri Klaten tertanggal 16 Desember 2014;4.

(seratus sembilan puluhempat meter persegi) atas nama Haryadi Adik yang terletak di DesaMojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten Jawa Tengahdengan dikeluarkannya Penetapan Nomor 02/Pdt.Eks/2015/PN Kln yangmenetapkan tanggal 12 Mei 2015 untuk dilaksanakan Eksekusi;11.Bahwa pada kenyataannya Terlawan sangat merasa dirugikan selakuPemohon Eksekusi yang mana sikap Pelawan yang seolaholah mengulurwaktu dengan upayaupaya hukum seperti yang diajukan saat ini;12.

Perkara7/Pdt.Eks/Fids/2019, dalam gugatan a quo sebagai Tergugat.Bahwa jika kita melihat pada poin A, sangat jelas gugatan PenggugatOBSCURI LIBELLI, karena SITA EKSEKUSI mana dan atas objek apayang dimaksudkan oleh Penggugat?Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN GrtApakah yang dimaksud Penggugat SITA EKSEKUSI yang berasaldari Permohonan PT. MANDIRI UTAMA FINANCE CABANG GARUTyang diajukan Di Pengadilan Negeri Garut dengan No. Perkara7/Pdt.Eks/Fids/2019?

Perkara 7/Pdt.Eks/Fids/2019.C. Bahwa dalam Posita dan Petitum Penggugat tidak menyebutkan denganjelas apa yang diinginkannya, terutama dalam Petitum poin 6, hanyadisebutkan Menyatakan menangguhkan pelaksanaan sita eksekusiyang telah dikeluarkan an. Ketua Pengadilan Negeri Garut tertanggal 22oktober 2019...dst tanpa mencantumkan nomor penetapan sita manayang dipermasalahkan, dan atas apa sita tersebut dikeluarkan??

Bahwa berdasarkan permohonan tersebut, Pengadilan Negeri Garut telahmengeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor2/Pdt.Eks/Fids/2019/PN.

Grt, tanggal 21 oktober 2019,namun sita tersebut memang ditangguhkan atau belum dilaksanakan,karena adanya perlawanan dari Penggugat.Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak pernah sama sekalimenyebutkan, mempermasalahkan dan memohon halhal terkait denganpenetapan sita eksekusi nomor : 7/Pdt.Eks/Fids/2019/PN.

Fotokopi Surat Pemanggilan Pemberitahuan Pelaksanaan Sita EksekusiNomor 7/Pdt.Eks/Fids/2019/PN.Grt, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda P1;2. Fotokopi Surat Terguran/ Aanmaning kepada Termohon Ekesekusi Nomor7/Pdt.Eks/Fids/2019/PN.Grt, pada hari Kamis, Tanggal 8 Agustus 2019,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P2;3. Fotokopi Surat Relaas Pemanggilan kepada Penggugat, selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3;4.

pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, Pelawan telahmendapat Relas Panggilan Peneguran (Aanmaning) Nomor7/Pdt.Eks/2020/PN.Pwt, yang mana pada pokoknya Ketua PengadilanNegeri Purwokerto telah mengeluarkan Surat Penetapan Nomor7/Pdt.Eks/2020/PN.Pwt, tanggal 19 November 2020, yang mana padapokoknya berisi panggilan kepada Pelawan (a.n Djochra) untuk hadir diPengadilan Negeri Purwokerto, Jalan Gerilya Nomor : 241, Purwokerto,pada hari : Rabu, Tanggal 2 Desember 2020, Jam : 09.00 WIB, gunadiberikan

Bahwa berdasarkan Teguran (Aanmaning) diketahui Penetapan KetuaPengadilan Negeri Purwokerto Nomor 7/Pdt.Eks/2020/PN.Pwt, tanggal19 November 2020, diajukan oleh Terlawan (a.n Sugiarto);Halaman 2 dari 14 halaman putusan Nomor 208/Pat/2021/PT SMG4.

Bahwa atas adanya fakta perolehan hak tanah Pelawan yang dilakukanoleh Terlawan adalah melawan hukum, maka sepatutnya Penetapan KetuaHalaman 5 dari 14 halaman putusan Nomor 208/Pat/2021/PT SMGPengadilan Negeri Purwokerto Nomor 7/Pdt.Eks/2020/PN.Pwt, tanggal19 November 2020, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatanmengikat secara hukum dengan segala akibat hukumnya;10.

Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikatsecara hukum dengan segala akibat hukumnya atas Penetapan KetuaPengadilan Negeri Purwokerto Nomor 7/Pdt.Eks/2020/PN.Pwt, tanggal19 November 2020;5.

Terlawan sebagaipembeli yang baik dipelelangan umum sudah seharusnya dilindungi olehhukum dan oleh karenanya demi kepastian hukum maka Penetapan Ketuapengadilan Negeri Purwokerto Nomor 7/Pdt.Eks/2020/PN. Pwt. adalahsudah benar dan tepat dan segera saja dilakukan eksekusi pengosongan;10.Terlawan menolak dengan keras dalil posita 10 Pelawan yang memintatuntutan provisi yang meminta Penetapan Ketua pengadilan NegeriPurwokerto Nomor 7/Pdt.Eks/2020/PN.

Harmoko Wahid;d. 2 (dua) lembar fotokopi Penetapan PN Lamongan Nomor 16/Pdt.Eks/2016/PN/Lmg Tanggal 31 Oktober 2016;e. 3 (tiga) lembar fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor 16/B.A.Eks/2016/PNLmg Tanggal 25 Januari 2017;f. 1 (satu) lembar fotokopi Risalah panggilan No. 16/Pdt.Eks/2016/PN LmgTanggal 30 Agustus 2016;g. 1 (satu) lembar fotokopi Risalah panggilan No. 16/Pdt.Eks/2016/PN LmgTanggal 28 September 2016;h. 7 (tujuh) lembar foto rumah Sdr.

Harmoko Wahid;2 (dua) lembar fotokopi Penetapan PN Lamongan Nomor 16/Pdt.Eks/2016/PN/Lmg Tanggal 31 Oktober 2016;3 (tiga) lembar fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor 16/B.A.Eks/2016/PNLmg Tanggal 25 Januari 2017;1 (satu) lembar fotokopi Risalah Panggilan No. 16/Pdt.Eks/2016/PN LmgTanggal 30 Agustus 2016;1 (satu) lembar fotokopi Risalah panggilan No. 16/Pdt.Eks/2016/PN LmgTanggal 28 September 2016;7 (tujuh) lembar foto rumah Sdr.

Bahwa Pengadilan Negeri Semarang telah melaksanakan eksekusi putusantersebut yang teregister pada Nomor 04/Pdt.Eks/2013/PN. Smgyaitudengan:a. Membagi tanah objek sengketa yaltu Sertifikat Hak Milik 473/Siwalansekarang adalah Sertifikat Hak Milik 3454/Sambirejo seluas 5.029 m,dan Sertifikat Hak Milik 474/Siwalan seluas 167.635 m?, masingmasingmenjadi empat bagian;b.

Bahwa Pengadilan Negeri Semarang dalam pelaksanaan eksekusi telahmembagi tanah objek sengketa, sebagaimana termaksud pada berita acara.pelaksanaan eksekusi Nomor 04/Pdt.Eks/2013/PN.Smg. tanggal 14 Maret2013;7. Bahwa pada hakekatnya tanah adalah benda tidak bergerak yang tidakterbagi;8. Bahwa disamping itu pada kenyataan harga tanah, dipengaruhi oleh letakdan bentuk tanah;9.

Bahwa amar putusan Nomor 8 dalam perkara termaksud, juga tidakmenentukan bagaimana cara membagi tanah sengketa, apakah dari timur kebarat atau dari utara ke selatan;10.Bahwa dengan demikian pelaksanaan eksekusi putusan perkara Nomor270/Pdt.G/2010/PN.Smg jo 282/Pdt/2011/PT.Smg jo 551 K/Pdt/2012, yaitudengan membagi tanah sebagaimana dalam berita acara pelaksanaaneksekusi sebagaimana termaksud pada berita acara pelaksanaan eksekusinomor 04/Pdt.Eks/2013/PN.Smg tanggal 14 Maret 2013, adalahbertentangan

Sebagaimana dalam posita gugatan, bahwa gugatan dalam perkara iniadalah gugatan perlawanan terhadap eksekusi perkara perdata Nomor270/Pdt.G/2010/PN.Smg jo Nomor 282/Pdt/2011/PT.Smg jo Nomor 551K/Pdt/2012, yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Semarangpada tanggal 14 Maret 2013 sebagaimana dalam Berita AcaraPelaksanaan Eksekusi Nomor 04/Pdt.Eks/2013/PN.Smg;c.

Nomor 3179 K/Pdt/2014telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Maret2013 sebagaimana dalam Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Nomor04/Pdt.Eks/2013/PN.Smg, bertentangan dengan:a. Asas yang menegaskan bahwa tanah adalah barang tidak bergerak yangtidak terbagi;b.

AMAT DAMSUKI, beralamat di Kepuhsari Rt.07/Rw.06, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok,Kabupaten Sleman, dalam hal ini sebagai Pelawandalam perkara No.115/Pdt.Plw/2012/PN.Yk dan sebagaiTermohon Eksekusi dalam perkara No.02/Pdt.Eks/2011/PN.Yk, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA ;ll.Ny. LILIS ERWIYATI, SE, Diretur Utama PT.

hadapan Wahyu Wiryono, SHNotaris/PPAT di Yogyakarta dan telah disahkan olehMenteri Kehakiman dan Hak ASASI Manusia RI tanggal 9Juni 2006, No.C16799 HT.01.01 Tahun 2006, AktaPerubahan tertanggal 15 Agustus 2008 No.68 yangdibuat dihadapan Wahyu Wiryono, SH, dan telahdisyahkan oleh Menteri KEHAKIMAN Dan Hak Asasimanusia RI, tanggal 4 Nopember 2008Nomor.AHU86180.AH.01.02 Tahun 2008, dalam hal inisebagai Terlawan dalam perkara no.115/Pdt.Plw/2012/PN.Yk dan sebagai Pemohon Eksekusi dalam perkaraNo.02/Pdt.Eks

Teratai UH 5/569, RtO22, Rw.006,Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, KotaYogyakarta, dalam hal ini secara bersamasama inisebagai Terlawan II dan Terlawan Ill dalam perkaraNo.115/Pdt.Plw/2012/PN.Yk dan sebagai TermohonEksekusi dalam perkara No.02/Pdt.Eks/2011/PN.Yk,selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA ;Untuk selanjutnya secara bersamasama disebutsebagai PARA PIHAK ;Bahwa para pihak telah sepakat untuk mengakhirigugatan perlawanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta No.115/Hal 3 dari 8 Hal.

Putusan No.115/Pdt.Plw/2012/PN.Yk.Pdt.Plw/2012/PN.Yk dan Permohonan Eksekusi No.02/Pdt.Eks/2011/PN.Yk serta penyelesaian Akad Al MurabahahNo.060/INVMRH/DH/IV/2008 DENGAN CARA DAMAI, dengankesepakatan sebagai berikut :Pasal 1.1)Pasal 2.1)Bahwa terhadap pinjaman/pembiayaansebagaimana tersebut dalam akad AlMurabahah No.060/INVMRH/DH/IV/2008,tertanggal 28 April 2009, pihak Ketiga (Debitur)bersedia dan sanggup untuk membayar/menyelesaikan kewajiban pinjaman tersebutkepada Pihak Kedua/Bank sebesarRp.166.000.000

puluhenam juta rupiah) yang harus dibayarkan olehPihak Ketiga kepada Pihak Kedua tersebutdilakukan bersamaan dengan penandatanganansurat kesepakatan perdamaian ini ;Bahwa atas penyelesaian kewajiban oleh PihakKetiga (Debitur) kepada Pihak Kedua (Bank),maka Pihak Kedua bersedia dan sanggupuntuk :e Menyerahkan Surat Keterangan Lunasdan Surat Permohonan Roya atas AkadAl Murabahah No.060/INVMRH/DH/IV/2008, tanggal 28 April 2009 ;e Mencabut permohonan Eksekusi HakTanggungan dengan Nomor RegisterNo.02/Pdt.Eks

Menangguhkan segala bentuk Eksekusi Nomor 14/Pdt.Eks/2016/PN Yyktertanggal 30 Desember 2016 juncto Nomor 105/Pdt.G/2013/PN YKpada Pengadilan Negeri Yogyakarta juncto Nomor 50/PDT/2014/PTYpada Pengadilan Tinggi Yogyakarta juncto Nomor 1859 K/PDT/2015pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sampai dengan putusanHalaman 17 dari 8 hal.Put. Nomor 1725 K/Pdt/2019perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht vangewijsde);Menghukum kepada Terlawan untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;3.

Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa adalah bukanmerupakan objek eksekusi dalam Permohonan Eksekusi Nomor14/Pdt.Eks/2016/PN Yyk tertanggal 30 Desember 2016 juncto Nomor105/Pdt.G/2013/PN YK pada Pengadilan Negeri Yogyakarta junctoNomor 50/PDT/2014/PTY pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta junctoNomor 1859 K/PDT/2015 pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;4.

Menyatakan secara hukum bahwa Eksekusi Nomor 14/Pdt.Eks/2016/PN Yyk tertanggal 30 Desember 2016 juncto Nomor 105/Pdt.G/2013/PN YK pada Pengadilan Negeri Yogyakarta juncto Nomor50/PDT/2014/PTY pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta juncto Nomor1859 K/PDT/2015 pada Mahkamah Agung Republik Indonesiasepanjang menyangkut objek sengketa dalam perkara a quo ini adalahtidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berikut dengan segalakonsekuensinya;5.

Desember 2016 juncto Nomor 105/Pdt.G/2013/PN YK padaPengadilan Negeri Yogyakarta juncto Nomor 50/PDT/2014/PTY padaPengadilan Tinggi Yogyakarta juncto Nomor 1859 K/PDT/2015 padaMahkamah Agung Republik Indonesia sampai dengan putusan perkara inimempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde);Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa yang berasal dariVerponding 224 adalah bukan merupakan objek eksekusi yang berasal dariVerponding 840 dan Verponding 841 dalam Permohonan Eksekusi Nomor14/Pdt.Eks

Menyatakan secara hukum bahwa Eksekusi Nomor 14/Pdt.Eks/2016/PNYyk tertanggal 30 Desember 2016 juncto Nomor 105/Pdt.G/ 2013/PN YKpada Pengadilan Negeri Yogyakarta juncto Nomor 50/PDT/2014/P TY padaPengadilan Tinggi Yogyakarta juncto Nomor 1859 K/PDT/2015 padaMahkamah Agung Republik Indonesia sepanjang menyangkut objeksengketa dalam perkara a quo ini adalah tidak mempunyai kekuatan hukummengikat berikut dengan segala konsekuensinya;6.

Padahal objek sengketa letaknya bukan diDesa Ngablak tetapi di Desa Wotangane;Bahwa terbitnya Penetapan Eksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.BJN tanggal 2Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 136 K/Pdt/201413.14.15.16.17.Januari 2012 berawal dari Terlawan membeli lelang Hak Tanggungan atas objeksengketa;Bahwa membeli barang yang dilelang adalah membeli barang dalam keadaan asis, maksudnya pembeli lelang mau membeli barang yang dilelang itu dalamkeadaan apa adanya.

pengosongan Nomor13/Pdt.Eks/2011/PN.BJN itu maka Pelawan sebagai pemilik dan pihakyang menguasai objek sengketa sangat dirugikan;Bahwa dengan demikian terbitnya Penetapan Eksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.BUJN tidak sah, cacat hukum serta menyalahi aturan hukum;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas para Pelawan mohon kepadaPengadilan Negeri Bojonegoro agar memberikan putusan sebagai berikut:DALAM PROVISIMenetapkan menghentikan eksekusi pengosongan objek sengketa, PenetapanEksekusi Nomor 13/Pdt.Eks

/2011/PN.BJN tanggal 2 Januari 2012 hinggaadanya putusan Pengadilan perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap;DALAM POKOK PERKARA1.2.3.Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya;Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik;Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.BJN tanggal 2Januari 2012 cacat hukum/tidak sah;Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat PenetapanEksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.BUJN tanggal 2 Januari 2012;5.

Objek sengketa kemudian di tahun2009 oleh Pelawan II dijadikan sebagai jaminan tambahan over kredit dariBNI ke BRI;Berdasar bukti P.1.2.3.43, P.1.2.3.44 dan P.1.2.3.45 Surat dari PengadilanNegeri Bojonegoro Nomor W14U10/256/HT.03.04/V/2012 tertanggal 11 Mei2012 perihal Panggilan Pelaksanaan Eksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.Bjn. kepada Ninik Rosita, Srijati binti Tradjan dan Sumardi.

MembuktikanPara Pelawan Il, Ill dan IV akan dilakukan eksekusi pada tanggal 16 Mei2012;Berdasar bukti P.1.2.3.46 (sama dengan bukti T.5) Penetapan EksekusiNomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.Bjn. tanggal 2 Januari 2012. Membuktikaneksekusi atas objek sengketa didasarkan atas Penetapan Pengadilan NegeriBojonegoro tanggal 2 Januari 2012 yang diterbitkan atas permohonanTerlawan berdasar Risalah Lelang Nomor 750/2011 tanggal 22 Agustus2011.

/2014/PN.Trk. , tertanggal 18 September 2014 (bukti P32 ),berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor:1/Pdt.Eks/2014/PN.

Sifat eksekusi perkara Nomor: 1/Pdt.Eks/2014/PN.Trk. yang dimohonkantersebut masih dalam keadaan premature ( exceptio dilatoria) yang berartiada factor yang menangguhkan sehingga pelaksanaan eksekusi perkaraNomor: 1/Pdt.Eks/2014/PN.Trk. tersebut belum terbuka waktunya;b.

Pelaksanaan eksekusi perkara Nomor: 1/Pdt.Eks/2014/PN.Trk. tersebutbersinergi dengan perkaraperkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan(exceptio litis pendentis ), yang berarti eksekusi perkara Nomor: 1/Pdt.Eks/2014/PN.Trk. yang akan dimohonkan tersebut masih tergantung(aanhangig) dengan gugatan perkara yang masih berlangsung, atausedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan ( under judicialconsideration);Dan dengan demikian, oleh karena pihak Pelawan dan/atau Turut Terlawan Vmasih dalam upaya

Sifat Eksekusi Perkara Nomor: 1/Pdt.Eks/2014/PN.TRK. yang dimohonkantersebut masih dalam keadaan premature ( exceptio dilatoria) yang berartiada factor yang menangguhkan sehingga pelaksanaan eksekusi perkaraNomor 1/Pdt.Eks/2014/PN.Trk., tersebut belum terbuka waktunya;d. Pelaksanaan Eksekusi Perkara Nomor 1/Pdt.Eks/2014/PN.

Trk. tersebutbersinergi dengan perkaraperkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan(exceptio litis pendentis ), yang berarti eksekusi perkara Nomor : 1/Pdt.Eks/2014/PN.Trk. yang dimohonkan tersebut masih tergantung (aanhangig)Halaman 21 dari 24 hal. Put.

Sebagaimanaterurai pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor:Halaman 4 dari halaman 24 Putusan Perkara Nomor 778/PDT/2021/PT SBY1/Pdt.Eks/2017/PN.Tbn. jo. No. 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn. tanggal 2 Mel2017 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor:1/Pdt.Eks/2017/PN.Tbn. jo. No. 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn. tanggal 21 Juni2017 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor:1/Pdt.Eks/2017/PN.Ton. jo. No. 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn. tanggal 22Oktober 2018 jo.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor:1/Pdt.Eks/2017/PN.Tbn. jo. No. 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn. tanggal 1 Oktober2019 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor:1/Pdt.Eks/2017/PN.Tbn. jo. No. 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn. tanggal 6 Januari2020;. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor25/Pdt.G/2013/PN.Tbn., tanggal 25 Nopember 2013 jo. PutusanPengadilan Tinggi Malang Nomor : 124/PDT/2014/PT.SBY, tanggal 17April 2014 jo.

Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 sedianya dilaksanakan lelangeksekusi terhadap 42 (empat puluh dua) obyek lelang yangdilaksanakan berdasarkan pada Penetapan Ketua Pengadilan NegeriMalang Nomor :1/Pdt.Eks/2017/PN.Tbn. jo. No.Halaman 5 dari halaman 24 Putusan Perkara Nomor 778/PDT/2021/PT SBY2.2.2.3.2.4.25/Pdt.G/2013/PN.Tbn. tanggal 21 Juni 2017.

Namun lelang ekskusidimaksud ditangguhkan berdasarkan pada Penetapan KetuaPengadilan Negeri Malang Nomor: 1/Pdt.Eks/2017/PN.Tbn. jo.Nomor. 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn. tanggal 14 Februari 2018;Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 sedianya dilaksanakan lelangeksekusi terhadap 35 (tiga puluh lima) obyek lelang yangdilaksanakan berdasarkan pada Penetapan Ketua Pengadilan NegeriMalang Nomor: 1/Pdt.Eks/2017/PN.Tbn. jo. No.25/Pdt.G/2013/PN.Tbn. tanggal 22 Oktober 2018.

Yang mana dalam putusan tingkat kasasiyang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tersebutsalah satu amarnya yaitu amar nomor 7 berbunyi : "Menyatakan bataleksekusi lelang yang diajukan oleh Terlawan I sebagai Pemohon lelangsebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor1/Pdt.Eks/2017/PN.Tbn. juncto Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn;.

Menyatakan Grosse Akta Penetapan Ketua Pengadilan NegeriMarabahan Kelas II Nomor : 1/Pdt.Eks/GA/2017PN.Mrh tanggal 04September 2020 tentang:1.

DALAM EKSEPSIBahwa Terlawan Penyita menolak Gugatan Perlawanan Pelawanatas Penetapan Eksekusi Perkara Perdata Nomor Register:1/Pdt.Eks/GA/2017PN.Mrh Jo Nomor: 13/Pdt.Eks/GA/2017/PN.Bjm maupunGugatan Perlawanan Pelawan secara keseluruhan kecuali yang secarategastegas diakui oleh Terlawan Penyita.I.

Putusan Pengadilan Negeri Marabahan nomor2/Pdt.G/2020/PN.Mrh namun terhadap perlawanan penetapan eksekusinomor 1/Pdt.Eks/GA/2017/PN Mrh jo 13/Pdt.Eks/GA/2017/PN. Bjm;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandangbahwa keberatan Terlawan (Terlawan Penyita) dalam poin ini haruslahdinyatakan tidak dapat diterima;Ad.3.

/2017/PN Mrh jo 13/Pdt.Eks/GA/2017/PN.

/Pdt.Eks/GA/2017/PN.

I1/Pdt.Eks/2015/PN.Pwr berdasarkan lampiran lampiran yang dilampirkan dalampermohonan tersebut antara lain perincian Hutang sebagai berikut:e Sisa pinjaman 32 x angsuran ...................6.

D.01.11.48.12.110027 pasal 7, dimanaTerlawan mengajukan permohonan eksekusi Jaminan di PengadilanNegeri Purworejo pada tanggal 18 Februari 2015 dengan No. 1/Pdt.Eks/2015/PN.Pwr.Pada bulan Maret 2015 Terlawan mendapat panggilan dari DinasKoperasi Purworejo untuk mengklarifikasi sekaligus melakukanmediasi permasalahan antara Terlawan dan Pelawan.

Pwr telah menjatuhkan putusanyang amar selengkapnya adalah sebagai berikut :1 Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;2 Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;3 Menetapkan bahwa sisa hutang Pelawan selaku Termohon Eksekusikepada Terlawan selaku Pemohon Eksekusi adalah 32 x Angsuran = Rp51.600.000,00 (Lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ditambahbiaya eksekusi No. 1/Pdt.Eks/2015/PN.Pwr;4 Menetapkan menunda / menangguhkan Pelaksanaan Eksekusi No.1/Pdt.Eks/2015/PN.Pwr

Pwr dalam putusannya yang menyatakan bahwa sisahutang Pelawan/ Terbanding selaku Termohon Eksekusi kepada Terlawanselaku Pemohon Eksekusi adalah 32x angsuran = Rp. 51.600.000, ( limapuluh satu juta enam ratus ribu rupiah ) ditambah biaya eksekusi No. / Pdt.Eks/ 2015/ PN.

Pwr dan Berita Acara Sita Eksekusi No. 01/ Pdt.Eks/2015/ PN. Pwr tertanggal 21 April 2015 serta Relas Panggilan Tegoran/Aanmaning No. 1/ Pen/ Pdt.Eks/ 2015/ PN.

No. 9 / Pdt.Eks / 2016 / PN.KRG Jo. Nomor : 10 / Pdt.Eks /2016 / PN.KRG. Jo. No. 76 / Pdt.G / 2014 / PN.Krg PadaPengadilan Negeri Surakarta telah melakukan Sita Eksekusisebagaimana Berita Acara Sita EksekusiNomor : 02 / Del.Eks /2016 / PN.SKT Jo. Nomor : 9 / Pdt.Eks / 2016 / PN.KRG Jo.Nomor : 10 / Pdt.Eks / 2016/ PN.KRG. Jo.

Nomor: 9/ Pdt.Eks/2016/PN.KrgJo. Nomor: 10 /Pdt.Eks / 2016/ PN.Krg. Jo. Nomor : 76 / Pdt.G / 2014 /PN.Krgadalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikatberikut dengan segala konsekwensinya ;Menyatakan secara hukum Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 02 /Del.Eks/2016/PN.SktJo.Nomor: 9/ Pdt.Eks/2016/ PN.KrgJo. Nomor: 10/ Pdt.Eks/2016/PN.Krg.Jo.

Nomor :9/Pdt.Eks/2016/PN.Krg. Jo Nomor10/Pdt.Eks/2016/PN.Krg. Jo 76/Pdt.G/2014/ PN.Krg.

Nomor9/Pdt.Eks/2016/PN.Krg. Jo Nomor : 10/Pdt.Eks/2016/PN.Krg.

Nomor: 9/ Pdt.Eks/2016/PN.Krg Jo. Nomor: 10 /Pdt.Eks /2016/ PN.Krg. Jo. Nomor: 76/ Pdt.G/ 2014 /PN.Krgadalah Sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berikutdengan segala konsekwensinya ;Menyatakan secara hukum Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 02 /Del.Eks/2016/ PN.SktJo.Nomor: 9/ Pdt.Eks/2016/ PN.KrgJo. Nomor: 10/ Pdt.Eks/2016/PN.Krg.Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor92/Pdt/2015/PT.Smg tanggal 6 April 2015 Jo.Putusan Mahkamah Agung RINomor : 143 K/PDT/2016 tanggal 12 April 2016 terdaftar dalam register perkaraNomor : 06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd;2.

Dengan demikian telah nyata Penetapan Pengadilan tidak memenuhisyarat formil dan melanggar hukum acara yang berlaku sehingga PenetapanKetua Pengadilan Negeri Mungkid dalam perkara Nomor06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd harus dibatalkan;Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd didasari adanya permohonan eksekusi dari Pemohoneksekusi (Terlawan) dan dalam permohonan eksekusi dari Pemohon eksekusi(Terlawan) tidak menyertakan / memasukkan pihak pihak sebagaimana dalamHalaman 8 dari Putusan

Membatalkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid dalam perkaraNomor : 06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd jo No. 11/Pdt.G/2014/PN.Mkd Jo Nomor :92/Pdt/2015/PT.Smg Jo Nomor : 143 K/PDT/2016;10.

Membatalkan permohonan eksekusi dari Pemohon eksekusi (Terlawan) dalamperkara Nomor : 06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd atas pelaksanaan bunyi putusanPengadilan Negeri Mungkid tanggal 2 September 2014 Nomor11/Pdt.G/2014/PN.Mkd Jo putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 April2015 Nomor : 95/Pdt/2015/PT.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12April 2016 Nomor : 143 K/PDT/2016.11.

Ketua Pengadilan Tinggi JawaTengah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut sebagai berikut:PRIMAIR: Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya ; Menyatakan membatalkan surat yaitu dalam surat penetapanEksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkiddengan penetapan Nomor: 06/Pdt.Eks/2019/PN Mkd sampaimemiliki Kepastian Hukum (In Kracht van Gewisjde) ; Menyatakan tanah peninggalan Al.

W9.Dc.HT.04.10608 yangditindaklanjuti dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 15 Juni 2004No. 21/Pdt.Eks/2003/PN.Smg, yang pada pokoknya menetapkan:"Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Semarang untukHal.7 dari 20 hal.Put.No.1716 K/Pdt/2007menangguhkan permohonan eksekusi yang tedaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Semarang tanggal 16 Desember 2003 dengan Nomor: 21/Pdt.Eks/2003/PN.Smg jo.

Penetapan Ketua Pengadilan NegeriSemarang tanggal 9 Agustus 2005 No. 21/Pdt.Eks/2003.PN.Smg tentangperintah untuk melanjutkan pelaksanaan eksekusi pengosongan rumah dantanah di Jl.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 09Agustus 2005 No. 21/Pdt.Eks/2005/PN.Smg. tentang perintah untukmelaksanakan pengosongan rumah dan tanah di Jl.

No. 2374 K/Pdt/1999, yang sedianya akan dilaksanakan pada hari:Selasa tanggal 23 Agustus 2005 ditangguhkan;Bahwa alasan Pelawan mohon pencabutan/penangguhan terhadappenetapan a quo adalah berdasarkan halhal sebagai berikut:Bahwa Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 9Agustus 2005 No. 21/Pdt.Eks/2003.PN.Smg ini bertentangan denganPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Juni 2004No. 21/Pdt.Eks/2003.PN.Smg;Bahwa gugatan Terlawan dalam perkara lain sebelumnya adalah ditolak

Mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Agustus2005 No. 21/Pdt.Eks/2005.PN.Smg;5. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Pakai No. 86/KelurahanGajahmungkur seluas + 1.302 m? atas nama Badan Pertanahan Nasionalberkedudukan di Jakarta;6. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI.

Dan "PenetapanPengadilan Nomor 22/Pdt.Eks/SHT/2010/PN BB, ditandatangani olehBapak Syamsul Bahri, SH., MH., sesudah beliau tidak menjabat lagisebagai Ketua Pengadilan Negeri Kls.

Para Hakim Anggota dalamPerkara Bantahan Nomor 137/Pdt.G/BTH/2011/PN BB, menolakPermohonan Pelaksanaan Eksekusi juncto Penetapan Nomor22/Pdt.Eks/SHT/2010/ PN BB;Keberatankeberatan terhadap Permohonan Pelaksanaan Eksekusi junctoPenetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor22/Pdt.Eks/SHT/2010/ PN BB, adalah sebagai berikut:.

Pada halaman 4 dalam ke 4 (empat) halaman PenetapanEksekusi Nomor 22/Pdt.Eks/SHT/2010/PN BB;Demikian ditetapkan di Bale Endah Kabupaten Bandung padahari:"Torot tanggal 21 Mei 2010.2009"Tanggal Penetapan Nomor 22/Pdt.Eks/SHT/2010/PN BB,"tidak jelas" identik dengan "tanpa tanggal";Ketua Pengadilan Negeri Klis.

IA Bale Bandung Nomor 22/Pdt.Eks/ SHT/2010/PN BB;Fakta hukum tersebut telah membuktikan secara yuridis bahwaPenetapan Pengadilan Nomor 22/Pdt.Eks/SHT/2010/ PN.BB adalahditandatangani oleh Bapak Syamsul Bahri SH. MH sesudah beliautidak menjabat lagi Ketua Pengadilan Negeri Klis.

IA BaleBandung Nomor 22/Pdt.Eks/SHT/2010/PN BB, adalah belumHalaman 23 dari 84 hal. Put.

Bahwa karena ada perbedaan letak tanah obyekEksekusi / data fisik dan data yuridis dari obyekEksekusi perkara No.09/Pdt.Eks/2012/PN.Skh denganletak sebidang tanah / data fisik dan data yuridissebidang tanah pekarangan milik Pelawan, makaterjadi kesalahan obyek dan atau data fisik dan datayuridis sehingga tidak memenuhi syarat formil,dengan demikian penetapan eksekusi No.09/Pdt.Eks/2012/PN.Skh dengan maksud untukmelakukan eksekusi atas sebidang tanah pekarangandi Desa Joho Kecamatan Mojolaban, KabupatenSukoharjo

Menyatakan bahwa sebidang tanah pekarangan diDesa Joho Kecamatan Mojolaban, kabupatenSukoharjo tercatat atas nama Sri Suprapti seluaskurang lebih 500 M2 SHM No.3116, dengan batasbatas : Sebelah Utara: Jalan Desa, Sebelah Timur :M.551, ws Sebelah Selatan : Partowiyono, sebelah barat : Sri Nartiyah, Adalah berbeda dengan obyek eksekusisebagaimana dalam perkara No.09/Pdt.Eks/2012/PN.Skh sebagaimana dalam risalah lelangNo.814/2012 tertanggal 30 Agustus 2012 ;3.

Menyatakan menurut hukum permohonaneksekusi dari Terlawan Eksekusi perkara No.09/Pdt.Eks/2012/PN.Skh atas dasar risalah lelangtertanggal 30 agustus 2012 dengan maksudterhadap sebidang tanah pekarangan di desa JohoKecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo tercatatatas nama Sri Suprapti seluas kurang lebih 500 M2SHM No.3116, dengan batasbatas : Sebelah Utara : Jalan Desa, sebelah Timur :M.551 Sebelah Selatan: Partowiyono, Sebelah barat: Sri Nartiyah, Adalah tidak berdasar hukum ; 4.Menyatakan menurut

didalam putusannya tersebut, Pengadilan TingkatBanding berpendapat bahwa pertimbangan pertimbangan hukum dariPengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, olehkarena itu pertimbangan pertimbangan hukum terebut diambil alihdan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan TingkatBanding sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding,dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa Para Pembanding semula ParaPembantah adalah para pihak dalam perkara EksekusiNo.09/Pdt.Eks

No.03/Pdt.Eks/2008/PN.Srg.tanggal 15 Juli 2008 yaitu. sebagai Termohon Eksekusi IIIdan Termohon Eksekusi IV, olehHal.3 dari 6 Hal.Put.No.109/Pdt/2009/PT.BTNkarena itu Para Pembanding semula Para Pembantah tidakdibenarkan untuk mengajukan bantahan karena yang dapatmengajukan bantahan hanyalah pihak ketiga yang bukan merupakanpihak dalam perkara tersebut i Menimbang, bahwa sesuai Kutipan Risalah Lelangmasing masing tertanggal 19 Juni 2009 Nomor : 164/2009,ternyata obyek bantahan dalam perkara ini telah

Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 April1981 No.1281 K/SiP/1979 ; Menimbang, bahwa Terbanding semula Terbantah IIjuga mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya bahwa ParaPembanding semula Para Pembantah adalah sebagai para pihakdalam perkara Eksekusi No.09/Pdt.Eks/L/2008/PN.Srg. jo.No.03/Pdt.Eks/2008/PN.Srg. yaitu) sebagai Termohon Eksekusi IIIdan Termohon Eksekusi IV sehingga Para Pembanding semula ParaPembantah tidak berhak mengajukan bantahan karena yangseharusnya mengajukan bantahan adalah pihak ketiga