saham PT General Energy Indonesiatelan memberikan persetujuan dalam RUPS sebagaimana dimuat dalamAkta Nomor 3 tanggal 4 Januari 2011 (vide bukti P17 & bukti T I/Il7).

Nomor 1681 K/Pdt/2017(1) Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal3/7 ayat (1) atau pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukanberdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturanperundangundangan di bidang pasar modal;(2) Keputusan RUPS yang memuat persetujuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuanmengenai panggilan rapat, kuorum, dan persetujuan jumlah suara untukperubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Undang

Saham (RUPS);Bahwa perlu diketahui dalam pembuatan Akta Notaris untuk menuangkankeputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam suatuperusahaan, ada 2 (dua) jenis akta yang diterbitkan oleh Notaris, yaitu: AktaBerita Acara Rapat dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR).

Apabilapihak Notaris hadir dalam RUPS maka keputusan RUPS akan dituangkandalam Akta Berita Acara Rapat, sedangkan apabila Notaris tidak hadir makaRUPS memberikan kuasa kepada Direksi atau seseorang untuk membawahasil keputusan rapat kepada Notaris untuk dituangkan dalam AktaPernyataan Keputusan Rapat;Bahwa berdasarkan adanya perbedaan jenis akta tersebut di atas makaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah keliru memahami Akta BeritaAcara Rapat sehingga keliru pula dalam memberikan pertimbangan

Bahwa dengan demikian, Judex Facti telah salah dalammenerapkan hukum mengenai kewajiban untuk memperolehpersetujuan dari RUPS Pemohon Kasasi terhadap pemindahan hakatas saham dalam Pemohon Kasasi:;3.7.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Para Termohon I, II, III, IV, V dan VI yang telah dipanggil Secara sah dan Patut tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Para Termohon I, II, III, IV, V dan VI (Verstek);
3. Menetapkanuntuk memberikan ijin kepada PARA PEMOHON dan / atau Kuasanya, untuk melakukan sendiri Pemanggilan dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Liebe Green Standard

ABBASdan WILLY HENDRIKRAWUNG; 59 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor :termasuk pasal 82 UU PT, dimana dalam mengambil keputusan parapemegang saham diundang secara resmi/ patut dalam surat tercatat dalamkurun waktu 14 (empat belas hari) untuk melakukan panggilan rapat RUPStersebut;bahwa setiap hasil kKeputusan RUPS yang mana rapat tersebut barudinyatakan sah kalau dia memenuhi quorum yang mana tentang quorumdiatur dalam pasal 86 UU PT;bahwa jika ada transaksi jual beli saham yang disetujui oleh

Tergugat III dan Tergugat IV seingat saksi yanghadir adalah saksi WILLY H.RAWUNG selaku kuasa dari Tergugat ,Penggugat beserta kuasanya, MARTA dan saksi sendiri yang mana RUPStersebut dilaksanakan di kantor Tergugat IV;bahwa saksi tidak mengetahui masalah penjualan 80.000 (delapan puluhribu) lembar saham;bahwa saksi bisa hadir didalam RUPS tersebut karena mendapatkan kuasadari Tergugat juga untuk menghadiri RUPS tersebut, karena Tergugat pada saat itu sedang berada di luar negeri;bahwa benar saksi

PT, baik pemegang saham minoritas atau punsaham mayoritas dapat mengeluarkan pendapatnya dalam RUPS; 67 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor : bahwa menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas bahwa secara nyatanya, suka tidak suka, mau tidak mau,mengetahui atau tidak mengetahui, para pemegang saham baik mayoritasmaupun minoritas harus mengetahui organ perseroan terbatas tersebut,yang terdiri dari direktur, direksi dan komisaris; bahwa dalam UU PT tidak ada diatur mengenai

pergantian kerugianterhadap pemegang saham minoritas; bahwa jika ada pemegang saham mengajukan keberatan yang pertamaharus dilakukan adalah menyampaikan keberatan tersebut dalam RUPS;Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Pengugat dan kuasa Tergugat I, kuasaTergugat Il, kuasa Tergugat Ill, kuasa Tergugat IV dan kuasa Tergugat Vakan menanggapinya dalam kesimpulan ;Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat dan Tergugat telahmengajukan kesimpulannya, masingmasing tertanggal 1 Pebruari 2017;Menimbang

RAWUNG untukmemimpin rapat pemegang saham pada tanggal tanggal 28 Januari 2013,dikarenakan Tergugat sedang berada di luar negeri ada kepentingan danberdasarkan bukti surat P10, P11, P12 dan P13 diperoleh fakta bahwa benarTergugat juga ada memberikan kuasa kepada saksi AAS SUPRIYATI untukmenghadiri RUPS tersebut, yang mana hasil dari RUPS pada hari membahaspersetujuan dan pengesahan perubahan susunan pengurus pada Tergugat III,yang selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2013 dihadapan Turut Tergugat

kedua yang menerangkan bahwa Gugatan Penggugat adalahKekurangan Pihak dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa pertimbangan judex facti yang demikian itu adalah tidak tepat dantidak patut dipertahankan mengingat kedudukan Tergugat tersebut adalahsebagai pemilik hak yang sah atas 25 % saham perseroan yang menjadiobjek jualbeli, sehingga jualbeli yang demikian itu secara yuridis haruslahdinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum dan merupakan kewajibanTergugat dan Tergugat II melaksanakan RUPS

jugaseharusnya menyatakan telah melakukan perbuatan hukum yang nyata yangdilakukan Tergugat dan Tergugat II karena tidak melakukan suatuperaturan perseroan maupun Peraturan Perundangundangan PerseroanTerbatas Nomor 1 Tahun 1995 terutama Pasal 43 ayat 1 yaitu perseroanwajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham di antaranyanama dan alamat, jumlah saham dan perolehannya sebagaimana diatur puladalam Pasal 27 ayat 1 UU No. 1/1995 a quo;Bahwa perbuatan Tergugat dan Tergugat II tidak melaksanakan RUPS

Adanya suatu kesalahan, artinya Tergugat telah nyata malakukan halhal yang melanggar peraturan hukum dan peraturan perseroan tersebutyaitu tidak melaksanakan RUPS untuk mengizinkan dan mengesahkanperistiwa hukum berupa jual beli 25 % saham yang dilakukan Tergugat dengan Penggugat, bahkan telah nyata Tergugat dan Tergugat II telahbersekongkol menjual lagi atas 25 % saham perseroan tersebut kepadapihak lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat tersebut artinyasesudah RUPS tanggal 20 Juni 1994 dengan

Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian, artinya karenaterjadi kesalahan yang dilakukan para Tergugat mengenai kewajibankewajiban yang diatur dalam perseroan maupun UndangUndangPerseroan tersebut, maka timbulah suatu kerugian berupa 25 % sahamtidak disahkan dalam daftar pemegang saham perseroan yang jumlahsaat itu bernilai Rp 512.500.000, tersebut;Bahwa mengapa Tergugat dan Tergugat Il sebagai pemegang sahamperseroan tersebut tidak melaksanakan RUPS untuk mengizinkan danpengesahan jual

PT.Pancakarsa Bangun Reksa yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober2013, yang salah satu agendanya adalah Jual Beli Saham, sebagaimanadimaksud dalam Akta Berita Acara RUPS PT.

PANCAKARSA BANGUNREKSA No. 4 tertanggal 4 Februari 2008 yang diperbuat dihadapan Notarisdan PPAT Medan Irwan Santoso,SH, dan berita Acara Nomor 31 tanggal 19Desember 2008 telah dilakukan beberapa kali RUPS, diantaranya dapatdilihat dengan telah terbitnya Akta Nomor 75 tanggal 17 Oktober 2013tentang Berita Acara Perseroan Terbatas PT.

PANCAKARSA BANGUN REKSA adalah menunjukkantelah dilakukannya RUPS di PT. PANCAKARSA BANGUN REKSA dengan tertibacara rapat yaitu :1. Jual Beli Saham,2. Perubahan Susunan Direksi Perseroan, dan3. Halhal lain yang timbul dalam rapat ;Bahwa tertib acara rapat yang telah diketahui oleh peserta rapat adalah :1.

RUPS, Direksi, dan Komisaris, (Vide Pasal 57 Undangundang Nomor : 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas);c. bahwa pembuatan Akta Berita Acara Perseroan Terbatas PT. PancakarsaBangun Reksa Nomor : 75, tertanggal 17 Oktober 2013 dan kemudian AktaJual Beli Saham Nomor : 76, tertanggal 17 Oktober 2013, dihadapanTergugat II, dihadiri oleh Alm.

Syawaluddin, karena tidak ada kewajibansaksi untuk hadir dan mengikuti RUPS perusahaan ;Bahwa saksi terjadinya jual beli saham antara Alm. Muhammad Rachmaddengan Edy Suryanto dilakukan ketika Alm. Muhammad Rachmad masih hidup ;SAKSI 3.

, yang telah dibeli oleh tergugat I berdasarkan akta Perjanjian PengikatanJual Beli nomor : 23, tanggal 26 Maret 2003, dibuat dihadapan BERNATPAHLAWAN SILITONGA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, untukselanjutnya menjadi sertipikat ; 10 Mewajibkan Tergugat I untuk segera melaksanakan Rapat Umum pemegangSaham (RUPS) untuk mengangkat pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris)yang baru dan menyesuaikan Anggaran Dasar Tergugat I dengan UndangUndang Perseroan Terbatas Nomor 40 # Tahun 2007 ;11 Menyatakan

MITRA PRIMA SEJAHTERA TERGUGAT I sampaid engan hariin RABU TANGGAL 10 APRIL 2013 BELUM PERNAH MENGADAKANRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) ; c Bahwa berdasarkan ketentuan anggaran dasar TERGUGAT I PT. MITRAPRIMA SEJAHTERA dan Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, maka masa jabatan Direktur dan Dewan Komisaris TURUTTERGUGAT telah berakhir dan saat ini secara Hukum berstatus Demisioner ;d Bahwa TERGUGAT I PT.

Mitra Prima Sejahteramengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), permintaan Penggugat ini sangatpenting untuk dilaksanakan, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa untukpelaksanaan RUPS dimaksud haruslah tetap mengacu dan berpedoman kepadaketentuan UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maksudnyapermohonan untuk mengadakan RUPS tersebut tidak bisa digabungkan dalam perkara aquo, tetapi harus dengan caracara atau prosedur tersendiri, namun demikian MajelisHakim berharap andaikata

Mitra Prima Sejahtera yang defitif, sementara Pengurus yang sekarangini sudah demisioner, sehingga sebenarnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sangat diperlukan dalam hal ini, namun sesuai dengan ketentuan UndangUndangPerseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, mekanisme agar Pengadilan Negeri dapatmemerintahkan Perseroan incassu PT.

Mitra Prima Sejahtera (Tergugat I) untukmengadakan RUPS telah diatur tersendiri, berarti tidak dapat digabungkan dalamperkara aquo, maka tentang petitum ke9 (Sembilan ) ini haruslah ditolak ;Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat ke10 (sepuluh), yaitu :Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti rugikerugian secara immaterial kepada Para Penggugat sebesar Rp. 140.000.000.000.(seratus empat puluh milyar).

Darena Prakarsa Utama yang dalam perkara ini adanya undangan RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) dari PT. Darena Prakarsa Utama(terlampir) agar segera diadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)agar semua Operational, Legalitas dan Penggajian yang merupakan HakKaryawan PT.

Johnny Sinaga sebagai salah satu pemegang saham dariPerseroan Terbatas (PT) Darena Prakarsa Utama yang akandilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakankekeliruan. Faktanya Tergugat & Il telah dilakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas (PT) DarenaPrakarsa Utama dimana Alm. Johnny Sinaga diwakili oleh Tergugat & Il sebagai ahli waris yang sah secara hukum berdasarkan SuratKeterangan Ahli Waris dari Alm. Jhonny Sinaga Nomor Register474.3/32/VlKec.

Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Perseroan Terbatas (PT) Darena Prakarsa Utama dimanakepemilikan saham dari Alm.

Lusteria Silalahi dan suaminya Alm.Mangaraja Sinaga ; Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai RUPS PT. SoaduonJaya.

Utrdimana salah satu pemegang sahamnya adalah Alm Johnny Sinaga, dandengan meninggalnya Alm Johnny Sinaga telah diadakan RUPS PerseroanTerbatas PT.

Nomor 04/kep.Dir/AAM/VII/2019 tanggal 1 Juli 2009

Mulya nomor 9 tanggal 15 Desember 2008

Nomor04/kep.Dir/AAM/VII/2019 tanggal 1 Juli 200972) Copy Akta RUPS Luar Biasa PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 10tanggal 15 Agustus 201173)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 24tanggal 20 Maret 2013Halaman 10 dari 117 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Wno74) Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 42tanggal 25 April 201475) Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 14tanggal 8 Mei 201576)Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 9tanggal

Hak untuk meminta kepada ketua Pengadilan Negeri, yang dalamdaerah hukum tempat kedudukan perseroan, agar diijinkan untukmenyelenggarakan RUPS.2. Hak untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri terhadapanggota direksi dan/atau dewan komisaris yang menimbulkan kerugianbagi perseroan dan tindakan tersebut disebabkan karena salah ataulalainya anggota direksi dan/atau dewan komisaris.3.

Nomor04/kep.Dir/AAM/VII/2019 tanggal 1 Juli 200972) Copy Akta RUPS Luar Biasa PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 10 tanggal15 Agustus 201173) Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 24 tanggal20 Maret 2013Halaman 82 dari 117 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Wno74) Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 42 tanggal25 April 201475) Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 14 tanggal 8Mei 201576) Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 9 tanggal

Nomor04/kep.Dir/AAM/VII/2019 tanggal 1 Juli 200972)Copy Akta RUPS Luar Biasa PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 10 tanggal15 Agustus 201173)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 24 tanggal20 Maret 201374)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 42 tanggal25 April 201475)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 14 tanggal 8Mei 201576)Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 9 tanggal 15Desember 200877)Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka

Nomor04/kep.Dir/AAM/VII/2019 tanggal 1 Juli 200972)Copy Akta RUPS Luar Biasa PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 10tanggal 15 Agustus 201173)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 24tanggal 20 Maret 201374)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 42tanggal 25 April 201475)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 14tanggal 8 Mei 201576)Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 9 tanggal15 Desember 200877)Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka

Menyatakan Sah Surat Berita Acara RUPS CB PT Mentawai Surak Wisata tanggal 31 Oktober 2008 akta NO.39 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Satria Darma, SH Notaris di Padang, SK Menteri Hukum dan Ham, RI No.

Begitujuga dengan penggugat I , sebabnya penguguat Iikut sebagai para pihak dalam perkara ini adalahkarena tanah pulau siloinak sebagai mana dimaksuddalam sertifikat HM no.08, SUno.09/katurai/2007, tangal 27 Maret 2007 adalahmerupakan~ milik PT MENTAWAI SURAK WISATA yangsebagi Direkturnya adalah penggugat I (Vide Suratbukti berita acara RUPS tanggal 31 oktober 2008,akta no.39, surat keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republuk Indonesia tentangpersetujuan akta perubahan anggaran dasarperseroan

, adapun sepadannya adalah sebagaiberikut:sebelah Utara: berbatas dengan Lautsebelah Selatan: berbatas dengan Lautsebelah Timur: berbatas dengan Lautsebelah Barat: berbatas dengan Laut.Bahwa karena itulah diadakan beberapa kali RUPS,adapun RUPS pertama kali diadakan tanggal 7 Juli 2008.Bahwa sebabnya terjadi beberapa kali RUPS adalahdisebabkan sulitnya pengurusan mendapatkan pengesahanperubahan anggaran dasar perseroan terbatas (SuratKeputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia),hingga terakhir

tepatnya tgl 31 oktober 2008 diadakanlagi RUPS, dengan acara dalam rapat sama dengan RUPSsebelumnya adalah untuk memperoleh' persetujuan dariRapat Umum Pemegang Saham mengenai:a.

Perubahan susunan pemegang saham Perseroansehubungan dengan terjadinya pemindahan hak atassaham milik persero ROBI MAYERSYA( TERGUGAT 1)kepada PENGGUGAT I dst, sebagaimana dimaksuddalam akta no. 39, tgl 31 oktober 2008 = yangdibuat dan ditandatangani dihadapan SATRIADARMA,SH notraris di Padang (vide surat buktiP.VIII), sehingga baru RUPS tgl 31 oktober 2008keluar pengesahaan dari MENKUMdan HAM pada tahun2009.Bahwa sebenarnya jauh sebelum sertifikat atas tanAh disiloinak ditebitkan oleh tergugat II

Mentawai SurakWisata dikarenakan~ tidak ~ berjalan sebagaimana mestinyayang ditetapkan seorang Direksi dengan tugas dankewajibannya maka berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) sebagaimana dituangkan dalam berita acara RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) No:39 tanggal 31 Oktober 2008.yag dibuat dan ditandatangani oleh Satria Darma, SH.Notaris di Padang telah diganti Direksi PT.

No. 206 K/Pid/2014 Foto copy TDP No. 041015207618 tanggal 5 November 2010 (sudahdilegalisir) ; Foto copy SKDU No. 475/DOM/517/LB/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010(sudah dilegalisir) ; Foto copy ljin Prinsip OB No. 102/IP/KA/L/4/2009 (sudah dilegalisir) ; Foto copy Penetapan Lokasi No. 29020209 tanggal 30042009(sudah dilegalisir) ; Foto copy Akta Risalah RUPS Luar Biasa, No. 15 tanggal 22 Maret2010 (sudah dilegalisir) ; Foto copy Akta Pemindahan Hak Atas Sahamsaham, No. 16 tanggal22 Maret 2010 (sudah

Foto copy Akta Risalah RUPS Luar Biasa, No. 15 tanggal 22 Maret2010 (sudah dilegalisir) ;10. Foto copy Akta Pemindahan Hak Atas Sahamsaham, No. 16 tanggal22 Maret 2010 (sudah dilegalisir) ;11. Foto copy Faktur Tagihan Uang Muka UWTO, No. FakturA.0040030903 tanggal 24 Maret 2009 (sudah dilegalisir) ;12. Foto copy Faktur Tagihan Biaya Pengukuran, No. FakturB.0044030903 tanggal 24 Maret 2009 (sudah dilegalisir) ;13. Foto copy Faktur Tagihan Pelunasan UWTO, No.

NPWP No. 02.041.516.2215.000 dan SuratKeterangan Terdaftar (sudah dilegalisir) ;Foto copy SIUP No. 0339/PerindagBTM/PB/XI/2010 tanggal 5November 2010 (sudah dilegalisir) ;Foto copy TDP No. 041015207618 tanggal 5 November 2010(sudah dilegailisir) ;Foto copy SKDU No. 475/DOM/517/LB/VII/2010 tanggal 12 Juli2010 (sudah dilegalisir) ;Foto copy ljin Prinsip OB No. 102/IP/KA/L/4/2009 (sudahdilegalisir) ;Foto copy Penetapan Lokasi No. 29020209 tanggal 30042009(sudah dilegaiisir) ;Foto copy Akta Risalah RUPS

Mandiri Cabang Cilandak KKO, dengan nomor rekening:127.00.05253867 atas nama PT Langgeng Multi Jaya;Bahwa selama PT Langgeng Multi Jaya beroperasi hingga tahun 2013,Penggugat sebagai pemegang saham 35% dan Penggugat II sebagaipemegang saham 25% tidak pernah menerima pembagian dividen/keuntungan perusahaan;Bahwa dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikanperusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan.Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang sahamdalam RUPS

Dalam Akte Pendirian PT Langgeng Multi Jaya Nomor 25 khususnya BabKuorum Hak Suara Dan Keputusan pasal 22 ayat 1 huruf a dinyatakan:Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri olehpemegang saham yang mewakili lebin dari Y2 (satu perdua) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkanperseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini;Dalam pasal 86 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 dinyatakan, RUPSakan dapat dilangsungkan jika dalam RUPS

Dalam hal pemanggilan yang kedua kali inidicantumkan atau diberitahukan juga mengenai bahwa RUPS pertama kalitelah dilangsungkan dan tidak memenuhi kuorum;Dalam hal RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalamRUPS tersebut paling sedikit 1/3 (sepertiga) bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara hadir atau diwakilkan, kecuali anggaran dasarmenentukan lain.

Namun, jika dalam hal RUPS kedua juga tidak tercapaimaka PT dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerahhukumnya meliputi tempat kedudukan PT atas permohonan PT agarditetapbkan kuorum untuk RUPS ketiga. Pemanggilan RUPS ketiga kalinyajuga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidakmencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorumyang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Penetapan mengenaikourum ini bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap (artinyabahwa atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi ataupeninjauan kembali);Selanjutnya dalam pasal 87 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007dinyatakan, keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untukmufakat.

GIHON MAJU JAYA telah diadakanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dari RUPS tersebut di hasilkankeputusan adanya pengalihan saham dari sdr. ADITYA VIRTUS kepada sdr. IrjenPol (Purn) ALPINER SINAGA,; "0220220222222 2220 22+ Selanjutnya tercatat adanya perubahan kepengurusan susunan direksi yaitu IrjenPol (Purn) ALPINER SINAGA menjabat selaku DIREKTUR, TRI LESTARImenjabat selaku KOMISARIS.

GIHON MAJU JAYA telah diadakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dan dari RUPS tersebut di hasilkan keputusanadanya pengalihan saham dari sdr. ADITYA VIRTUS kepada sdr. Irjen Pol (Purn)ALPINER SINAGA 5~2 2202 no nnn nnn nn nn nnn nner rnc nnn nnn nnn tenn nnnnsSelanjutnya tercatat adanya perubahan kepengurusan susunan direksi yaitu Irjen Pol(Purn) ALPINER SINAGA menjabat selaku DIREKTUR, TRI LESTARI menjabat selakuKOMISARIS.

Wwonan10121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041Memorandum of understanding (sesuai dengan aslinya bukti T3)Surat persetujuan Komisaris( sesuai dengan aslinya bukti T4)Surat undangan perihal kelanjutan PT.Marrin patama jaya(sesuai dengan aslinya buktiT5)Surat no : 111/MM/IX/08( copy dari copy bukti T6).Surat pemberitahuan dan permohonan(copy dari copy bukti T7)Surat pemberitahuan dan permohonan(sesuai dengan aslinya bukti T8)Surat permohonan dan teguran kedua( copy dari copy bukti T9)Undangan RUPS

PT.Marrin pratama Jaya(copy dari copy bukti T10)Undangan RUPS PT.Marrin pratama Jaya(sesuai dengan aslinya bukti bukti T11)Undangan RUPS PT.Marrin pratama Jaya(copy dari copy bukti T12)Surat no :112/MM/IX/08( sesuai dengan aslinya bukti T13)Surat keterangan(sesuai dengn aslinya bukti T14)Surat undangan BII(copy dari copy bukti T15)Surat undangan pertemuan II BII(copy dari copy buti T16)Surat Peringaan I BII(sesuai dengan aslinya Bukti T17)Surat peringatan II BII(sesuai dengan aslinya bukti T18)Somasi

sepie Bahwa karena restoran semakin sepi maka pada bulan desember 2009 restoran ditutupoleh Penggugat, dihadiri Tergugat, Notaris Purnawaty,SH dihadapan seluruh karyawanrestoran telah menapatkan pesangon.e Bahwa kemudian Tergugat membuka restoran lain ditempat lain.Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini ialah bahwaPenggugat mengganggap Tergugat tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai direkturdengan baik serta tidak membuat laporan keuangan dan tidak menyelenggarakan RUPS

kemudian dilanjutkan dengan teguran dari Penggugat kepada Tergugat (buktiP4) dalam suatnya tertanggal 2 desember 2009 perihal laporan keuangan PT.Marrin PratamaJaya yang isinya Penggugat meminta kepaada Tergugat mengirimkan laporan keuanganPT.Marrin Pratama Jaya penjelasan atas tidak beroperasinya perusahaan, penjelasan atasbarangbarang perlengkapan investaris perusahaan.Menimbang, bahwa surat teguran dari Penggugat tersebut , Tergugat telah menjawabnyadan mengajak dan mengundang Penggugat mengadakan RUPS

Rp.ADYSANINDO 125.000.0 125WIGUNASUKSES 1212 00CEMERLA 2011 Rp.ROBBYNG (RUPS 125.000.0 125WIJAYA1) 00WILLYRp.RICARD125.000.0 125O00WIJAYARp.LILIANA125.000.0 125DEWI00SANDSANDJAJ Rp.JAJA LENNA 1.375.000 1375WIDJA YPT.

JAJA NYSANDJAJA 000 WIDJAWIDJAJA JA(UTAMA)PT.Rp. 500 ADYSANIND ADY500.000.0 WIGUO WIGUNA0509 00 NASUKSES2011 Rp. 200CEMERL ROBBY200.000.0ANG WWAYA 00(AWAL)WILLY Rp. 150RICARDO 150.000.0WWAYA 00Rp. 150LILIANA150.000.0DEWI00 Halaman 11 , Pts.N0.203/Pdt/2017/PT SMG 5 SANDSANDJAJA JAJA LEN1.000.000. 1000WIDJAJA WIDJA NY000JARp.LENNY 500.000.0 500PT. 00SANIND Rp.ADYO 125.000.0 1251212 WIGUNASUKSES 002011CEMERL Rp.ROBBYANG 125.000.0 125WIWAYA(RUPS 1) 00WILLY Rp.RICARDO 125.000.0 125WUWAYA 00Rp.LILIANA125.000.0

(RUPS 2)AUDRIS 125.000.0 125WIDJAJA 00 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli dengan rinciansebagai berikut : BMW B 1778 LL; CARRY H 1816 RF; CRV H 7811 TY; VIAR H 5996 IW; VIAR H 2137 EQ;Akte Notaris, Berita Acara, SIUP dan TDP dari : PT. Sanindo Sukses Cemerlang (jin Industri, Amdal);Halaman 12 , Pts.N0.203/Pdt/2017/PT SMG4) Aset Aset Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut :POSISIN INVENTARIS NO. POLISI NAMA10.

AJASANIND WIDJAJA(UTAMO0509 A)SUKSES2011 Rp. 500 ADYCEMERL ADY500.000.0 WIGUANG WIGUNA00 NA(AWAL)Rp. 200ROBBY200.000.0WIWAYA Halaman 23 , Pts.N0.203/Pdt/2017/PT SMG 00WILLY Rp. 150RICARDO 150.000.0WIJAYA 00Rp. 150LILIANA150.000.0DEWI00SANDSANDJAJ Rp.JAJA LENA 1.000.000. 1000WIDJA NYWIDJAJA 000JARp.LENNY 500.000.0 500PT. 00SANIND Rp.ADYO 125.000.0 1251212 WIGUNASUKSES 002011CEMERL Rp.ROBBYANG 125.000.0 125WIJAYA(RUPS 1) 00WILLY Rp.RICARDO 125.000.0 125WIJAYA 00Rp.LILIANA125.000.0 125DEWI00SANDSANDJAJ

(RUPS 2)A AUDRIS 125.000.0 125WIDJAJA 00 2.2.2. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli dengan rinciansebagai berikut : BMW B 1778 LL, CARRY H 1816 RF, CRV H7811 TY, VIAR H 5996 IW, VIAR H 2137 EQ;Halaman 24 , Pts.N0.203/Pdt/2017/PT SMG2.2.3. Akte Notaris, Berita Acara, SIUP dan TDP dari: PT. SanindoSukses Cemerlang (jin Industri, Amdal);2.2.4. Aset Aset Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut :POSISINAMANo. INVENTARIS NO.

BankRatu (DL) kepada Penggugat secara langsung dan sekaligus dan segeramenyelanggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat a quo serta untukmengamankan Sisa Harta PT.

Bank Ratu (Dalam Likuidasi) sampai saatdibubarkannya Tim Likuidasi berdasarkan RUPS PT. Bank Ratu(Dalam Likuidasi);e.

Bank Ratu Dalam Likuidasi)berkewajiban untuk menyelenggarakan RUPS PT. Bank Ratu(Dalam Likuidasi) guna mempertanggungjawabkan seluruhpelaksanaan likuidasi oleh Pemohon Kasasi/Pembanding IlTerbanding II Asal/Tergugat Asal (in casu: Tim Likudasi PT. BankRatu Dalam Likuidasi), dan apabila pertanggungjawaban diterimadalam RUPS, maka RUPS:a. Meminta kepada Tim Likuidasi (in casu: Pemohon Kasasi/Pembanding IITerbanding II Asal/Tergugat Asal selaku Tim Likudasi PT.

Bank Ratu (Dalam Likuidasi) sebelumdilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Tim Likuidasi Bank Ratu/Turut Termohon Kasasi hanyadapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: dibubarkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) apabilaRUPS telah menerima pertanggung jawaban Tim Likuidasi atau dibubarkan melalui penetapan Pengadilan yang dimohonkan BankIndonesia i.c. Pemohon Kasasi/Turut Tergugat apabila RUPS tidakterselenggara atau tidak berhasil membubarkan;d. Bahwa faktanya terhadap Tim Likuidasi PT. Bank Ratu i.c.

O21 tertanggal 23 November 2012, masajabatan/kepengurusan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah selama 5 (lima)tahun sejak Akta Pendirian tertanggal 23 November 2012 atau berakhir padatahun 2017 dimana pengangkatan dan pemberhentian Organ Perseroan (organpengurus) dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yang wajib disetujui oleh 2/3 pemegang saham.Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa LEO HANDOKO selaku DirekturUtama berkeinginan membuat/membuka rekening perusahaan pada Bank BCAdimana

Kahayan Karyacon yang diunduh di website resmi KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia, Dirjen AHU Republik Indonesia, padahal belumpernah dilakukan mekanisme pengangkatan Organ Perseroan (organ pengurus)melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan saksi MIMIHETTY LAYANIdan saksi CHRISTEVEN MERGONOTO sebagai pemegang saham terbanyaktidak pernah diberitahu oleh Terdakwa mengenai pembuatan PernyataanKeputusan Rapat Nomor : 17 Tanggal 24 Januari 2018 tentang PengangkatanKembali Organ Perseroan PT.

KahayanKaryacon yaitu Akta No. 01 tertanggal 23 November 2012, masajabatan/kepengurusan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah selama 5 (lima)tahun sejak Akta Pendirian tertanggal 23 November 2012 atau berakhir padatahun 2017 dimana pengangkatan dan pemberhentian Organ Perseroan (organpengurus) dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yang wajib disetujui oleh 2/3 pemegang saham.Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa LEO HANDOKO selaku DirekturUtama berkeinginan membuat/membuka rekening

Putusan Nomor 81/PID/2021/PT.BTNmelalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan saksi MIMIHETTY LAYANIdan saksi CHRISTEVEN MERGONOTO sebagai pemegang saham terbanyaktidak pernah diberitahu oleh Terdakwa mengenai pembuatan PernyataanKeputusan Rapat Nomor : 17 Tanggal 24 Januari 2018 tentang PengangkatanKembali Organ Perseroan PT. Kahayan Karyacon terlebin menyetujuipengangkatan kembali Susunan kepengurusan PT.

BNI di internet, adalahGatot Mudiantoro Suwondo, Direktur Utama (diangkat dalam RUPSTanggal 6 Februari 2008);Felia Salim, Wakil Direktur Utama (diangkat dalam RUPS Tanggal 6Februari 2008);Darmadi Sutanto, Direktur (diangkat dalam RUPS Tanggal 12 Mei 2010);Honggo Widjojo Kangmasto, Direktur (diangkat dalam RUPSTanggal 12 Mei 2010);Suwoko Singoastro, Direktur (diangkat dalam RUPS Tanggal 6 Februari2008);Sutanto, Direktur (diangkat dalam RUPS Tanggal 12 Mei 2010);Yap Cay Soen, Direktur (diangkat dalam

RUPS Tanggal 6 Februari2008);Krishna R.

Suparto, Direktur (diangkat dalam RUPS Tanggal 6 Februari2008);Adi Setianto, Direktur (diangkat dalam RUPS Tanggal 12 Mei 2010);Ahdi Jumhari Luddin, Direktur (diangkat dalam RUPS Tanggal 6 Februari2008);Bahwa dari uraian tersebut nyata dan jelas bahwa surat kuasa dari KuasaHukum PT. BNI Tbk, adalah tidak sah;2.2.1.1. Surat Kuasa yang dipergunakan oleh Kuasa Hukum PT. BNITbk adalah tidak sah sehingga sangat patut untuk diabaikanHal.32 dari 44 hal.

Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU PT, Direksidiwajibkan untuk menyampaikan laporan tahunan kepada RapatUmum Pemegang Saham (selanjutnya disebut sebagai RUPS)setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktupaling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroanberakhir.38. Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UU PT, laporantahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) harusmemuat sekurangkurangnya:a.

Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UU PT, persetujuanlaporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan sertalaporan tugas pengawasan Dewan Komisaris harus dilakukanoleh RUPS.40.

Bahwa sampai dengan tanggal Jawaban dari Termohon IIini, Termohon II selaku pemegang saham dari Termohon tidakpernah menyetujui maupun melakukan pengesahan atas laporankeuangan dari Termohon untuk tahun buku 2017 dan tahunbuku 2018 melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Dengan demikian, laporan keuangan dari Termohon untuk tahunbuku 2017 dan tahun buku 2018 tidak pernah dilakukanpengesahan dan tidak pernah disetujui oleh RUPS, sehinggatidak dapat dijadikan bukti yang sah untuk mencerminkankeadaan

Bahwa Iwan Chandra selaku direktur dari Termohon tidakpernah melakukan pemanggilan kepada RUPS untukmenyerahkan dan meminta persetujuan atas laporan keuanganTermohon untuk tahun buku 2017 dan tahun buku 2018.Dengan demikian terlihat dengan jelas bahwa tidak terdapatitikad baik dari lwan Chandra selaku direktur dalam melakukanpengurusan terhadap Termohon I.42.

Utang pinjaman kepada pihak ketiga;Menimbang, bahwa Termohon II mendalilkan Laporan keuangan tahun2017 dan tahun 2018 dari Termohon , tidak sah oleh karena belum disetujuidan disah dalam Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS),Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 79 UU No. 40 Tahun 2007,tentang Perseroan Terbatas, Termohon II sebagai pemilik saham mayoritas dansebagai Komisaris dari Termohon mempunyai wewenang yang luas untukmelakukan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS), apabilaDireksi tidak melakukan

DALAM EKSEPSIGugatan Para Penggugat PrematurBerdasarkan Pasal Tiga (3) Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 15 Juli 2002antara Para Penggugat dan Para Tergugat telah disepakati adanya RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) untuk menyelesaikan persoalan antaraPara Penggugat dan Para Tergugat ; Bahwa kalau benar seperti gugatanPara Penggugat halaman 2 poin 4 yang mendalilkan belum pernah ada RUPSatas PT.

untuk meletakkan sita jaminanatas barangbarang sengketa tersebut di atas untuk mengantisipasi agarkemenangan Para Penggugat Rekovensi menjadi tidak illusoir.Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kehadapan MajelisHakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan denganamarnya yang berbunyi sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnnya dan menyatakanPara Penggugat belum saatnya mengajukan gugatan sebelummenempuh mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

untuk mempersingkat uraian putusanditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum didalam Berita AcaraPemeriksaan perkara yang telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.TENTANG HUKUMNYADALAM KONPENSI.DALAM EKSEPSI.Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pihak para Tergugat telahmengajukan jawabannya yang didalam eksepsinya mendalilkan bahwa :Gugatan Para Penggugat Prematur.Sebagaimana dalam pasal 3 Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 15 Juli 2002adanya kesepakatan dari para pihak untuk dilakukan RUPS

(Rapat UmumPemegang Saham) untuk menyelesaikan permasalahan antara Para Tergugatdengan Para Tergugat.Bahwa, sebelum dilakukan RUPS pihak para Penggugat telah mengajukangugatan ke Pengadilan sebagaimana dalam perkara aquo, dengan berpedomanpada pasal 3 Surat Perjanjian Perdamaian tersebut sehingga sebelumdilakukan RUPS belum waktunya para Penggugat melakukan gugatan a quodengan demikian gugatan para Penggugat prematur.Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat sehubungan dengangugatan para Penggugat

tempat.Bahwa, modal yang diperlukan atas usaha tersebut sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) yang terbagi dalam 20 saham masingmasing sahambernilai Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) dan atas saham PT.BALI TRILOKACANDRA TOUR & TRAVEL Penggugat mempunyai saham 5% senilai Rp.5.000.000,(lima juta rupiah) begitu juga untuk Penggugat II mempunyai sahamyang sama yaitu 5% senilai Rp. 5.000.000, (lima juta rupuah).35Bahwa, sejak berdirinya usaha yang berbadan hukum tersebut belum pernahdilakukan RUPS

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan memberikan Izin kepada Pemohon untuk melaksanakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) PT. GANODERMA MITRA TANINDO, dengan acara rapat:

• Pembahasan laporan keuangan periode tahun 2022;
• Evaluasi dan pembahasan kondisi operasional perusahaan;
• Penambahan modal PT.