Ditemukan 1753 data
Urut Berdasarkan
Putus : 11-11-2015 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN BALIGE Nomor 43/PDT.G/2014/PN.BLG Tanggal 11 Nopember 2015 — SARLES GULTOM, DKK
LAWAN
KASIRUN GULTOM, DKK
123 — 124
123 — 124
Bahwa Kampung ( Huta ) Sipollung adalah milikGULTOM HUTA BALIAN berdasarkan Putusan MahkamahAgung Repubik Indonesia tanggal 19 Desember 1979 Nomor:178 K / Sip / 1978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medantanggal 1 Agustus 1977 Nomor : 184 / PERD / 1977 / PTMDN,Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 20 Juni 1975Nomor: 14 / Perdata / 1975 / PNBlg. Dan sampai sekarangketurunan GULTOM HUTA PEA, yakni : 1. SARIANA BRPAKPAHAN ALS. NAI ROSLI BR PAKPAHAN , 2. TURANNA BRNAINGGOLAN ALS.
Putus : 26-09-2013 — Upload : 06-05-2014
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 76/Pdt.G.Int/2012/PNLP Tanggal 26 September 2013 — MENTERI KESEHATAN REPUBIK INDONESIA, Cq. DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN, CQ. KETUA JURUSAN AKADEMI GIZI LUBUK PAKAM, yang berkerkedudukan di Jalan Negara Tanjung Garbus - Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang ;
Selanjutnya disebut dengan-------------------------Tergugat I/ Tergugat Intervensi II;
2. KETUA GERAKAN PRAMUKA KWARTIR NASIONAL Cq. KETUA GERAKAN PRAMUKA KWARTIR DAERAH SUMATERA UTARA Cq.
148 — 65
148 — 65
MENTERI KESEHATAN REPUBIK INDONESIA, Cq. DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN, CQ. KETUA JURUSAN AKADEMI GIZI LUBUK PAKAM, yang berkerkedudukan di Jalan Negara Tanjung Garbus - Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang ;Selanjutnya disebut dengan-------------------------Tergugat I/ Tergugat Intervensi II;2. KETUA GERAKAN PRAMUKA KWARTIR NASIONAL Cq. KETUA GERAKAN PRAMUKA KWARTIR DAERAH SUMATERA UTARA Cq.
halaman 3 Jawaban Tergugat I menyebutkan : GugatanPENGGUGAT adalah salah alamat seharusnya dijukan kepadamenteri kesehatan selaku Pengguna Barang milik negara KemeterianKesehatan yang mempunyai kewenangan penggunaan Barang MilikNegara dan bertanggung jawab terhadap Barang Milik Negaradilingkungan Kementeriannya.Bahwa dalil yang disampaikan Tergugat I Keliru/ngawur dan terkesanmengadaada, jelas dalam gugatan penggugat Point 1 halaman 2menyebutkan : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.MENTERI KESEHATAN REPUBIK
Menteri Kesehatan Repubik Indonesia,Cq. Direktur Politeknik Kesehatan Medan, Cq.
Register : 13-05-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 200/PDT/2019/PT MDN Tanggal 18 Juli 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
71 — 43
71 — 43
., pada dasarnya menerangkan di bawah sumpahtentang wanprestasi yakni:Bahwa seseorang baru dapat dinyatakan lalai atau wanprestasi jikaterhadapnya telah dilakukan somasi terlebin dahulu akan kewajibannya(baca: Putusan halaman 28 alenia 2 bagian keterangan saksi ahli padaputusan a quo).Putusan 28 halaman 70 Putusan Nomor 200/Pdt/2019/PT.MDNBahkan, dalam praktik hukum peradilan di Indonesia sekalipun jugaditerapkan secara berulangulang yakni sesuai Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung Repubik Indonesia
Upload : 19-05-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 51/PDT/2016/PT-MDN MARRY PARDEDE ALS. MARRY LUMBANTOBING X ANNY PARDEDE ALS. ANY PARDEDE, DKK.
45 — 32
45 — 32
Keputusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 20Juni 1975, Nomor : 14/ Perdata/ 1975 / PNBlg ;.Bahwa Kampung ( Huta ) Sipollung adalah milik GULTOM HUTABALIAN berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Repubik Indonesiatanggal 19 Desember 1979 Nomor : 178 K / Sip / 1978, Jo PutusanPengadilan Tinggi Medan tanggal 1 Agustus 1977 Nomor : 184 / PERD /1977 / PTMDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 20 Juni1975 Nomor: 14 / Perdata / 1975 / PNBlg.
Register : 07-02-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 29/G/2020/PTUN.JKT Tanggal 17 Juni 2020 — Penggugat:
YAYASAN AL-HUDA ISLAMIC EDUCATION CENTER METROPOLITAN yang di wakili : 1.Faisal Akbar,SE.
Tergugat:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, C/q DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM; Yayasan Pendidikan Islam Al Huda Utama Jakarta
341 — 616
YAYASAN AL-HUDA ISLAMIC EDUCATION CENTER METROPOLITAN yang di wakili : 1.Faisal Akbar,SE.
Tergugat:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, C/q DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM; Yayasan Pendidikan Islam Al Huda Utama Jakarta
341 — 616
Bahwa dengan adanya UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28Tahun 2004 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001Tentang Yayasan, Jo Peraturan Pemerintah Repubik IndonesiaNomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan UndangUndang TentangYayasan Yang mewajibkan kepada seluruh Yayasan Pendidikan harusmengikuti UndangUndang tersebut diatas dengan sistematika sebagaiberikut:a. PEMBINA;b. PENGURUS;c. PENGAWAS;7.
Register : 20-03-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 7/PID.SUS.TPK/2017/PN.Bgl Tanggal 5 Juli 2017 — EDION INDRA Bin INDRA MANAF
64 — 22
64 — 22
harus dinyatakan tidak terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yangdidakwakan dalam dakwaan Primair tersebut dan terdakwa harus dibebaskandari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair, makaselanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 3UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan UndangUndang Repubik
Register : 05-09-2013 — Putus : 04-11-2013 — Upload : 27-04-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 27/PID.SUS-TPK/2013/PT YYK Tanggal 4 Nopember 2013 — Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : VIVIT ISWANTO, SH Diwakili Oleh : Sigit Kristiyanto, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUKARDI, SIP Bin TUKIMAN Diwakili Oleh : WIDODO, SHI, dkk
77 — 38
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUKARDI, SIP Bin TUKIMAN Diwakili Oleh : WIDODO, SHI, dkk
77 — 38
.: Belanja atas beban anggaran belanjaNegara dilakukan berdasarkan atashak dan buktibukti yang sah untukmemperoleh pembayaran.Pembayaran penghasilan pejabatnegara, Pegawai Negeri Sipil, anggotaTentara Nasional Indonesia danKepolisian Repubik Indonesia sertadilakukanpensiunan berdasarkanPeraturan Pemerintah.3.
Register : 06-08-2018 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 528/Pid.B/2018/PN Smg Tanggal 11 Februari 2019 — dr. H. MUHAMMAD DJUFRIE As. SKM Bin ASMOREJO
58 — 12
58 — 12
. : 4D384TFX0103 Tahun 2010 yang dijadikan barang bukti dalam perkaraini kepada Saksi WAWAN IRAWAN, seolaholah terdakwa adalah pemiliknyaadalah tanpa didasari alas hak yang sah, oleh karenanya perbuatan tersebutadalah melawan hukum;Menimbang, terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, dalamketentuan Pasal 37 ayat (1) angka 2 UndangUndang Repubik Indonesia nomor28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undangundang nomor 16 tahun 2001tentang Yayasan dinyatakan bahwa Pengurus Tidak BerwenangMengalihkan
Register : 25-07-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 151/G/2019/PTUN.JKT Tanggal 25 Nopember 2019 — Penggugat:
1.Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th
2.Pdt. Ev. Drs. K. Siburian, S.Th
Tergugat:
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia,
Intervensi:
Gereja Pentakosta diwakili Pdt. Ev. Jarasman Sihombing
165 — 92
1.Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th
2.Pdt. Ev. Drs. K. Siburian, S.Th
Tergugat:
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia,
Intervensi:
Gereja Pentakosta diwakili Pdt. Ev. Jarasman Sihombing
165 — 92
Putusan Nomor 151/G/2019/PTUNJKT.Tahun 2016 yang dilaksanakan Tergugat II Intervensi dihadiri dan dibukasecara resmi oleh Tergugat (Direktur Jenderal Bimbingan MasyarakatKristen Kementerian Agama Repubik Indonesia) Ibu Oditha R.Hutabarat, M.Th.21. Para Penggugat menyatakan dalam nomor 5a bahwa Bahwaselanjutnya Kepengurusan dari Para Penggugat adalah berdasarkepada keputusankeputusan Pengadilan Perdata:a.
Register : 01-07-2021 — Putus : 30-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Dps Tanggal 30 Juli 2021 — Pemohon:
1.I Ketut Ariana, SH.
2.I Putu Bagia Sudiksa
Termohon:
Pemerintah RI, Cq. Kapolri, Cq. Kapolda Bali, Cq. Kapolresta Denpasar.
145 — 71
1.I Ketut Ariana, SH.
2.I Putu Bagia Sudiksa
Termohon:
Pemerintah RI, Cq. Kapolri, Cq. Kapolda Bali, Cq. Kapolresta Denpasar.
145 — 71
Print Out Undang Undang Repubik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentangJabatan Notaris, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P29;30.
Register : 23-08-2019 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 30-06-2020
Putusan PN GIANYAR Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin Tanggal 25 Juni 2020 — Penggugat:
1.I Wayan Darta
2.I WAYAN SUDIARTA
3.I MADE WARTA
4.I MADE BADUNG
5.I MADE SETIAWAN
6.I MADE MURDA
7.I MADE GINDIL
8.I KETUT ANCO
9.I NYOMAN RANTAU
10.Ni Made Monok
11.I WAYAN PUJA,
12.I MADE SELAMET
13.I Wayan Suardika
14.I WAYAN MULIANA
15.I NYOMAN DIANA
16.NI WAYAN BAKTI
17.I WAYAN LINGGIH
Tergugat:
1.I KETUT KARMA WIJAYA
2.I WAYAN PASTIKA
Turut Tergugat:
1.I WAYAN SAMA
2.I Made Karsa
3.FRANGKI TJAHJADI KARTA
4.I Wayan Seraya
5.I Made Wija
6.I Wayan Mudana
7.I Made Rangga
8.Jro Mangku Jani
9.I Ketut Plikes
10.I Nyoman Buntil
11.I Wayan Gangga
12.I Wayan Subawa
13.I Made Wijaya
14.I Nyoman Reta
15.I Made Murthawan
16.I Made Agus Darsana
17.I Wayan Mumbul
18.I Made Narka
19.I Wayan Kecol
20.I Wayan Sukradana
21.I Nyoman Lembut
22.I Ketut Angger
23.I Wayan Gedot
24.I Made Dayuh
25.I Made Tekek
26.I Wayan Dina Antara
27.I Made Madra
28.I Wayan Ginawi
29.I Made Sukri
30.I Made Geblos
182 — 86
1.I Wayan Darta
2.I WAYAN SUDIARTA
3.I MADE WARTA
4.I MADE BADUNG
5.I MADE SETIAWAN
6.I MADE MURDA
7.I MADE GINDIL
8.I KETUT ANCO
9.I NYOMAN RANTAU
10.Ni Made Monok
11.I WAYAN PUJA,
12.I MADE SELAMET
13.I Wayan Suardika
14.I WAYAN MULIANA
15.I NYOMAN DIANA
16.NI WAYAN BAKTI
17.I WAYAN LINGGIH
Tergugat:
1.I KETUT KARMA WIJAYA
2.I WAYAN PASTIKA
Turut Tergugat:
1.I WAYAN SAMA
2.I Made Karsa
3.FRANGKI TJAHJADI KARTA
4.I Wayan Seraya
5.I Made Wija
6.I Wayan Mudana
7.I Made Rangga
8.Jro Mangku Jani
9.I Ketut Plikes
10.I Nyoman Buntil
11.I Wayan Gangga
12.I Wayan Subawa
13.I Made Wijaya
14.I Nyoman Reta
15.I Made Murthawan
16.I Made Agus Darsana
17.I Wayan Mumbul
18.I Made Narka
19.I Wayan Kecol
20.I Wayan Sukradana
21.I Nyoman Lembut
22.I Ketut Angger
23.I Wayan Gedot
24.I Made Dayuh
25.I Made Tekek
26.I Wayan Dina Antara
27.I Made Madra
28.I Wayan Ginawi
29.I Made Sukri
30.I Made Geblos
182 — 86
Bahwa terhadap dalil Perlawanan Para Pelawan point 9 halaman23 dan 24, Para Terlawan (Terlawan dan Il) tanggapai sebagai berikut:bahwa putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 19 September 2012Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir, JO putusan Pengadilan Tinggi Denpasartanggal 29 April 2013 Nomor: 41/Pdt/2013/PT.Dps, JO Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia tanggal 23 Mei 2014 Nomor: 2421 K/Pdt/2014,JO putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Repubik Indonesiatanggal 21 September 2016 Nomor: 429 PK/Pdt
Register : 18-02-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr Tanggal 19 April 2021 — Penuntut Umum:
AJI RAHMADI, SH.MH
Terdakwa:
ANSYARULLAH alias RUL bin AHMAD TAHIR
167 — 241
AJI RAHMADI, SH.MH
Terdakwa:
ANSYARULLAH alias RUL bin AHMAD TAHIR
167 — 241
Mahkamah Konstitusi Nomor25/PUUXIV/2016 yang menyatakan kata dapat* dalam pasal 2 ayat (1) danpasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Repubik
Register : 23-06-2014 — Putus : 02-02-2015 — Upload : 24-02-2015
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 19 / G / 2014 / PTUN.BJM Tanggal 2 Februari 2015 — HAMBERANI SEMAN
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN
H. MUHAMMAD ABDAN
73 — 23
73 — 23
Sehingga Gugatan Penggugat Aquo telahmelanggar ketentuan pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia No.5Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang Undang Repubik Indonesia: No.9Tahun 2004 dan Undang Undang Republik Indonesia No.51 Tahun 2009Tentang Perubahan kedua Undang Undang Republik Indonesia No.5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana berbunyi " Gugatandapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hariterhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badanatau
Register : 14-12-2015 — Putus : 14-03-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst Tanggal 14 Maret 2016 — Pidana Korupsi
- GATOT PUJO NUGROHO - EVY SUSANTI
1159 — 1288
1159 — 1288
. ; 1 (satu) 7undle copy UndangUndang Repubik IndonesicNomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesic 551 (ddtd) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisanIS MAP A yang terdiri dari: a. 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan HasiPemeriksan Badan Pemeriksa Keuangan RepubililIndonesia Atas Kepatuhan Terhadap PeraturarPerundangUndangan Dalam Kerangka Pemeriksaarlaporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera UtarUntuk Tahun Anggaran 2009 Di Medan, Nomor: 104 BS/XVIII.MDN/05/2010 Tanggal
Putus : 22-12-2014 — Upload : 03-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2682 K/Pdt/2012 Tanggal 22 Desember 2014 — YOHANIS BATMOMOLIN,Dkk vs MENTERI DALAM NEGERI R.I Cq. GUBERNUR MALUKU Cq. BUPATI MALUKU TENGGARA Barat,
82 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
persetujuan ini dibuktikan dengan surat hibah tanah yangberjudul Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Tanah KepadaPemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tertanggal Rabu, 15Januari 2003;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat Intervensimengajukan gugatan intervensi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagaiberikut:Gugatan Intervensi1.Bahwa objek sengketa dalam perkara perdata Nomor06/Pdt.G/2010/PN.SML. antara Penggugat Yohanis Batmomolin DkkSebagai Para Penggugat melawan Pemerintah Repubik
Register : 01-11-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 12-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 171 PK/TUN/2016 Tanggal 15 Desember 2016 — DIREKTUR UTAMA PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO) vs I. PT. SURYANDRA NUSA BHAKTI, DKK., II. PT. KEMENANGAN;
345 — 615 — Berkekuatan Hukum Tetap
345 — 615 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kawasan Berikat Nusantara (Persero)tanggal 14 Maret 2012 telah melanggar AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AUPB) terutama yaitu bertindak SewenangWenang dalam menentukan tarif Rekomendasi untuk perpanjanganSertipikat Hak Guna Bangunan, Tergugat telah mengharuskan ParaPenggugat membayar biaya Perpanjangan Penggunaan Tanah Industri(PPTI) secara sepihak dan sewenangwenang dengan melanggarperaturan perundangundangan yang berlaku yaitu : PeraturanPemerintah Repubik Indonesia Nomor : 40 Tahun 1996 Tentang
Register : 18-12-2018 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 1217/Pdt.G/2018/PN Sby Tanggal 16 Oktober 2019 — Penggugat:
Tejo Budi Wibowo
Tergugat:
Tantiono
Turut Tergugat:
1.Agnes Ninik Mutiara Widjaja, SH
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia I
98 — 17
Tejo Budi Wibowo
Tergugat:
Tantiono
Turut Tergugat:
1.Agnes Ninik Mutiara Widjaja, SH
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia I
98 — 17
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Repubik Indonesia KotaSurabaya I, JI. Taman Puspa Raya D/10 Komp. Citra Raya, Kota Surabaya,Dengan ini memberi kuasa kepada AGUS HARIJANTO, SH.
Register : 26-02-2013 — Putus : 02-07-2014 — Upload : 11-05-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 84/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST. Tanggal 2 Juli 2014 — YOSEP HENDRAWAN,Cs >< Negara Republik Indonesia, qq Pemerintah Republik Indonesia, qq Kementerian Agama Republik Indonesia,Cs
101 — 30
101 — 30
Kementerian Agama Repubik Indonesia. T.MEST.IH6TAMEZT.MEST.IL9T.IL10 Foto tanah a quo yang diatasnya telah berdiri bangunanKementerian Agama Republik Indonesia Kantor KabupatenPurwakarta.
Register : 23-07-2019 — Putus : 30-08-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 27/Pid.Pra/2019/PN Sby Tanggal 30 Agustus 2019 — Pemohon:
HIU KOK MING
Termohon:
1.Ditreskrimum Polda Jatim
2.KEPALA BADAN RESERSE KRIMIMNAL POLRI
79 — 34
HIU KOK MING
Termohon:
1.Ditreskrimum Polda Jatim
2.KEPALA BADAN RESERSE KRIMIMNAL POLRI
79 — 34
PN Sbymengatakan bilamana tidak dilakukan penyelidikan terlebih dulu makapenyidikannya tidak sah;Menimbang, bahwa dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012maupun Undangundang Nomor 2 Tahun 2002 tentang KepolisianRepublik Indonesia tidak diketemukan satu pasal pun yang mengatakanbilamana penyidikan tidak dilalui penyelidikan terlebin dulu) makapenyidikannya tidak sah dan menurut Pasal 5 ayat 2 Undang undangNomor 2 Tahun 2002 tetang Kepolisian Republik Indonesia dikatakanbahwa Kepolisian Negara Repubik
Register : 06-09-2022 — Putus : 15-11-2022 — Upload : 16-11-2022
Putusan PN BATAM Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Btm Tanggal 15 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
1.AGUS EKO WAHYUDI, SH
2.KARYA SO IMMANUEL GORT, SH
Terdakwa:
BUDI MANDIRI WIJAYA ALS BMW BIN YUNUS
34 — 32
1.AGUS EKO WAHYUDI, SH
2.KARYA SO IMMANUEL GORT, SH
Terdakwa:
BUDI MANDIRI WIJAYA ALS BMW BIN YUNUS
34 — 32
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa BUDI MANDIRI WIJAYA ALS BMW BIN YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum pemufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Primer Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Repubik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.