• Badan hukum mempunyaikewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang, akan tetapiperbuatan hukum itu hanya terbatas pada bidang hukum harta kekayaan.Mengingat wujudnya adalah badan atau lembaga, maka dalam mekanismepelaksanaannya badan hukum bertindak dengan perantara penguruspengurusnya, bahwa badan hukum perdata terdiri dari beberapa jenis,diantaranya perkumpulan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1653 KitabUndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata); Perseroan Terbatas(UndangUndang No. 40

• 16285003rsid16319428rsid163 19562rsid16323986rsid16328565rsid16329828rsid 16336344rsid16337806rsid 1633965 1rsid16340836rsid 16340901 rsid 16347 140rsid 16389332rsid16392972rsid16394305rsid 163985 1 8rsid16400736rsid 1640125 Irsid16402585rsid16404291rsid 1640738 1rsid16412979rsid16415828rsid16416286rsid 164535 1 Irsid16454942rsid 1645621 0rsid16456568rsid16460797rsid16463660rsid 164665 1 6rsid 164697 14rsid16471047rsid16477447rsid165 16296rsid16519157rsid16519702rsid 16522045rsid16523515rsid16527522rsid16527620rsid 1653

  1400rsid 1653 1577rsid16533220rsid 16533574rsid 16539297rsid 1654168 1rsid 16545 163rsid16546570rsid 1658384 0rsid 16587962rsid16592673rsid16593043rsid 16599 1 96rsid 1660348 1rsid 16603898rsid 16609600rsid16651413rsid 16653 187rsid 1665482 1rsid 16656886 rsid 16658725rsid 1665884 Irsid 16659489rsid16661215rsid16663623rsid16665405rsid16666826rsid16670122rsid16671015rsid 166745 16rsid16677700rsid 167 12054rsid 167 15326rsid1671561 Irsid16717588rsid16724892rsid16725528rsid16727428rsid 1672861 7rsid16729686rsid16734223rsid

• Putusan Nomor 225 K/TUN/202020.21.22.23.24.20,26.dengan Surat Ukur Nomor 1653/Krawang Sari/2018 dengan luas84 m7,Sertipikat Hak Milik Nomor 2644 di Desa Krawang Sari, KecamatanNatar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas namaPemegang Hak Erdawati tanggal 19 Februari 2018 dengan SuratUkur Nomor 1654/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 m*:Sertipikat Hak Milik Nomor 2645 di Desa Krawang Sari, KecamatanNatar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas namaPemegang Hak Eka Rosa Wati tanggal

  :Sertipikat Hak Milik Nomor 2643 di Desa Krawang Sari, KecamatanNatar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas namaPemegang Hak Andre Herawan Lubis tanggal 19 Februari 2018dengan Surat Ukur Nomor 1653/Krawang Sari/2018 dengan luas 842.dmSertipikat Hak Milik Nomor 2644 di Desa Krawang Sari, KecamatanNatar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas namaHalaman 41 dari 61 halaman.

• No.1919 K/Pid/2010*1 (satu) pucuk senjata api Revolver Eolt 38 S & W made in USA Nomor :AFE 1653 ;* 1 (satu) unit mobil dinas merk KUDA warna abuabu No.Pol.583 ;* 1 (satu) helai baju kaos warna abuabu ;*1 (satu) botol aqua berisi kopi, 1 (Satu) botol aqua berisi oli, 1 (satu)bungkus kotak rokok Prambanan dan 1 (satu) gulung benang ;*1 (satu) buah ransel warna hitam les merah berisi : 1 (Satu) buah palu, 1(satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang, 7 (tujuh) buah paku ;Seluruhnya digunakan dalam perkara

• SelanjutnyaPasal 1653 KUHPPerdata Jo Undangundang Nomor:.40/2007 tentangPerseroan Terbatas, dimana tempat kerja Penggugat pada Tergugat adalahPT. Torus Ganda Perkebunan Tambusai Timur beda Badan Hukum bukan PT.Tor Ganda seperti yang dipersangkakan oleh Penggugat dalam gugatannya,maka gugatan Penggugat salah alamat untuk itu segala gugatannya jelasditolak;3. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur ( OBSCUUR LIBELS)a.

• Dengan batas-batas:

Selatan : Tanah Perhutani

Utara : Sulasni

Timur : Jalan Perhutani

Barat : Tanah Perhutani

• Sebidang tanah seluas 1653 m2 yang terletak di Blok 033 NOP 033 Desa Panggungduwet Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar.

• ;Pada tanggal 5 Mei 2017, Sekretaris Daerah Kota Cimahimengirimkan surat nomor 171/1653/Pem Hal PenyampaianKelengkapan Dokumen PAW Anggota DPRD Kota Cimahi, kepadaSekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, menyampaikan suratpenegasan pemberhentian HM. Udin Kamaludin, A.Ma darikepengurusan PPP yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM.Surat penegasan dimaksud bernomor 1121/IN/DPP/IV/2017tanggal 18 April 2017 Hal Penegasan, ditandatangani oleh KetuaUmum Ir. H. M.

  UdinKamaludin, A.Ma tidak lagi berhak dengan dalih apapunmengatasnamakan Partai Persatuan Pembangunan dimanapunjuga dan dicabut hak politiknya sebagai anggota DPRD KotaPada tanggal 3 Juli 2017, Gubernur Jawa Barat mengirimkan suratkepada Wakil Wali Kota Cimahi Nomor 171/3010/Pemksm HalPengggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Cimahi, padaintinya menyampaikan bahwa menindaklanjuti surat SekretarisDaerah Kota Cimahi nomor 171/1653/Pem Hal PenyampaianKelengkapan Dokumen PAW Anggota DPRD Kota Cimahi

  (bukti sesuai dengan fotocopy) ;Fotocopy surat nomor : 171/1653/Pem, tanggal 5 Mei 2017,Hal : Penyampaian Kelengkapan Dokumen PAW AnggotaDPRD Kota Cimahi. (bukti sesuai asli lampiran fotocopy) ;Fotocopy surat nomor : 171/3010/Pemkam, tanggal 3 Juli2017, Hal : Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD KotaCimahi. (bukti Sesuai dengan asi) ;Fotocopy surat nomor : 039/EX/DPC/VII/2017, tanggal 24Juli 2017, Hal : Permohonan Penggantian AntarwaktuAnggota DPRD Kota Cimahi.

• YANI NUR SYAMSU, M.Sc yangmenyatakan barang bukti dengan nomor 1651/2020/NNF sampai dengannomor 1653/2020/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara LaboratorisKriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut berupa kristal warnaputin adalah benar megandung metamfetamina yang terdaftar dalamgolongan 1 dengan nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut

  YANI NUR SYAMSU, M.Sc yangmenyatakan barang bukti dengan nomor 1651/2020/NNF sampai dengannomor 1653/2020/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara LaboratorisKriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut berupa kristal warnaputih adalah benar megandung Metafetamhina yang terdaftar dalamgolongan 1 dengan nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum

• 13835419rsid13986772rsid14048605rsid14094800rsid14113665rsid14185488rsid14249500rsid14358075rsid14424228rsid14434427rsid14499865rsid14561828rsid14689652rsid147 11372rsid14748883rsid 147533 12rsid14760390rsid14762636rsid 14768879rsid14772818rsid14815939rsid14887797rsid 1489968 Irsid14948670rsid15078730rsid15 144588rsid 15227686rsid15281656rsid15296796rsid15357177rsid154909 1 Orsid 15538077rsid 15543691rsid 1562446 1 rsid15684596rsid 1586558 1rsid15931726rsid16147465rsid 16202993rsid 16203157rsid16346773rsid16396443rsid 16469338rsid 1653

  f1cfllang1036langfe1033langnp1036insrsid682673 yangrtlchfes1 af1 ItrchfcsO f1cf1lang1036langfe1033langnp1036insrsid682673charrsid 15149615menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPMsebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan para saksidiperiksa oleh penyid rtlchfcs1 af1 ltrchfcsOflcf1llang1036langfe1033langnp1036insrsid 16531572 ik rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1lang1035langfe1033langnp1035insrsid16531572 Sub rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1lang1035langfe1033langnp1035insrsid 1653

• JasaKeuangan/Perbankan yang direktur Utamanya bernama Made Mudastra,SE, dimana secara hukum perbuatan suatu Badan Hukum adalahmerupakan subyek hukum ,karena Badan Hukum tidak dapat melakukanperbuatanperbuatan hukum sendiri tetapi harus diwakili oleh orangorang/manusia dalam hal ini direktur , dan tindakan hukum PT.BPR ASHI diwakilioleh Made Mudastra SE selaku Direktur Utama dari PT BPR ASHI danjuga selaku Direktur Koperasi Simpan Pinjam Pidada yang bertindak dalamhukum sebagai Badan Hukum (vide Pasal 1653

• Dengan demikian,Penggugat merupakan suatu perkumpulan yangdidirikan berdasarkan dan tunduk pada ketentuan 1653 1665 BW, sehingga dapat disimpulkan Penggugatbukan merupakan badan hukum ;4 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Staatsblad 1879Nomor 64 Tentang PerkumpulanperkumpulanBerbadan Hukum, agar suatu Perkumpulan menjadibadan hukum perdata, Perkumpulan tersebut harusmendapatkan pengesahan dari pejabat yangberwenang terlebih dahulu.

• itumenjabat sebagai Kabid Penelitian BPUSKP.19.Bahwa perubahan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak(BPUSKP) menjadi Perkumpulan Penyelenggara Ujian SertifikasiKonsultan Pajak (PPUSKP), telah mendapat pengesahan dari DepartemenHukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat JendralAdministrasi Hukum Umum, nomor AHU123.AH.01.06.tahun 2008,tanggal 22 Desember 2008.20.Bahwa dengan telah disahkannya PPUSKP sebagai badan hukumberbentuk Perkumpulan sesuai dengan ketentua Pasal 1653

• Hak Usaha antara SUTRISNO dengan Drs.SUMARDI belum dibuat atau di Realisasikan namun dikarenakansaudari MARTI TERA PASUNDA LN / MARTI TERA LADININGRUM semenjak Tahun 1997 sampai Tahun 2004 ikut jugamengusahakan Tanah berdasarkan kepercayaan antara SaudaraSUMARDI dengan MARTI TERA PASUNDA LN / MARTI TERALADI NINGRUM, maka tanah tersebut dibuatkan SURATPENGAKUAN HAK Atas Nama : MARTI TERA PASUNDA LN /MARTI TERA LADI NINGRUM, melalui KepalaDesa tanggal 15 Maret 2004, dengan Nomor Register : 593 / 1653

  MARTI TERA PASUNDAN LN / MARTI TERA LADI NINGRUMyang didaftarkan melalui Kepala Desa tanggal 15 Maret 2004dengan Nomor Register: 593/1653/SPH/TL/III/2004, dan didaftarkanjuga pada Camat tanggal 19 Juni 2006 dengan Nomor Register:593/612/TK/2006, dikarenakan pemekaran wilayah desa makatanah tersebut pada tahun 2013 didaftarkan pada Kantor KepalaDesa Banyu Urip dengan Nomor Register: 593/25/SPH/BU/2013.Adalah sangat mengadaada dan tidak berdasarkan hukum.Bahwa tanah objek sengketa tersebut berada pada

• Perkara Perdata No.141/Pdt.G/1990/PNJkt.Pst Jo No.290/Pdt/1991/PT.DKI Jo No. 1653 K/Pdt/1994 melawan YAO SINCHUNG;(4). Perkara Perdata No. 806/Pdt.G/1994/PNSby, melawan YAO CHIN TEK;(5). Perkara Perdata melawan.NOTO SUWITO (Puspom ABRI,Bakorstanasda, Kejaksaan, PomDam VII/Wrb) Obyek Jalan Ahmad Yani, UjungPandang (kini Makassar);(6). Perkara Perdata (Verzet) No. 04Nerzet/Pdt.G/1992/PNUj.Pdg Jo No.312/Pdt/1993/PT.Uj.Pdg Jo No. 3008 K/Pdt/1995 melawan PAPILAYA;(7).

  dan menetapkan menurut hukum bahwa perkaraperkara yangditangani dan diselesaikan sesuai Nomor urut 1 ski. 28 adalah dibiayai olehDRS.(1).(2).(3).ANTHON OBEY (PENGGUGAT) yakniPerkara Perdata No.163/Pdt.G/1984/PN Uj.Pdg Jo No.597/Pdt11985/PT.Uj.Pdg Jo No. 4085 KJPdt11986 Jo No. 266PK/Pdt/1991, melawan YAO THO KHING;Perkara Pidana No.19/Pid.B/1991/PNUj.Pdg Jo No.191/Pid/1991/PT.Uj.Pdg Jo 298 K/Pid/1992 melawan YAO THOKHING;Perkara Perdata No.141/Pdt.G/1990/PNJkt.Pst Jo No.290/Pdt/1991/PT.DKI Jo No. 1653

  Perkara Perdata No.141/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Pstjo.No.290/Pdt/1991/PT.Dki jo No.1653 K/Pdt/1994 melawan YAO SINCHUNG.4. Perkara Perdata No.806/Pdt.G/1994/PN.Sby melawan YAO CHIN TEK.5. Perkara Perdata melawan NOTO SUWITO (Puspom ABRI,Bakorstanasda, Kejaksaan, Porn Darn VII/Wrb) obyek Jalan.AhmadYani, Ujung Pandang (Kini Makassar)6. Perkara Perdata (Verzet) No.04Nerzet/Pdt.G/1992/PN .I.Jj.PdgJo.No.312/Pdt/1993/PT.Uj.Pdg jo No.3008 KiPdt/1995 melawanPAPILAYA.1037.

• Perkumpulan bukanlah merupakan suatubadan hukum sebagaimana dimaksud dalam undangundang RepublikIndonesia Nomor 16 Tahun 2001 jo UndangUndang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2008 tentang Yayasan, tetapi hanya perkumpulan/perhimpunan/ataupun komunitas bagi orangorang Tionghoa pada masa ituyang tidak berbadan hukum namun diakui keberadaannya oleh umumsebagaimana diatur dalam Pasal 1653 KUHPerdata yang berbunyi:Pasal 1653;Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orangorang sebagai badanhukum juga

• perseroan yang sejati, oleh undangundang diakui pulaperhimpunanperhimpunan orang sebagaiperkumpulanperkumpulan, baik perkumpulanperkumpulan itudiadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum,maupun perkumpulanperkumpulan itu diadakan atau diakui sebagaidemikian oleh kekuasaan umum, maupunperkumpulanperkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atautelah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangandengan undangundang atau kesusilaan.Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1653

  Putusan Nomor 5 P/HUM/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.10.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata tersebutmengatur ada badan hukum yang didirikan negara, ada badanhukum yang diakui oleh negara dan ada badan hukum yangdiperkenankan atau diperbolehkan oleh Negara;Bahwa badan hukum perdata dapat dikelompokkan ke dalam 2(dua) kategori yaitu :a.

• ., 1653 dst.,KUHD 16 dst., 36 dst., Chin.3; Rv.811.)Upayaupaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu(Rv.50, 112, 339, 394, 41111, 444.)Penundjukan hakim yang akan mengadili; (KUHPerd.99.)Hari dan jam Tergugat menghadap di sidang pengadilan (Rv.16.) suratpernyataan gugatan dan tembusannya harus ditandatangani olehjurusita.

• Bahwa Tergugat adalah pemegang Hak Tanggungan yang sahatas SHM No. 54 a.n Arif Salahudi, SP yang terletak di Dusun 3 RT.02RW.01 Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalinggaseluas 4.010 m2 yang dijaminkan oleh Penggugat berdasarkan SertipikatHak Tanggungan Peringkat (Pertama) No. 1653/2015, KabupatenPurbalingga Propinsi Jawa Tengah, diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten Purbalingga tanggal 01 Juni 2015.21.

  Purbalingga seluas 3.774 m2.dan telah dibebani hak tanggungan peringkat pertama sesuai SertipikatHak Tanggungan No. 2171/2015, Sertipikat Hak Tanggungan No.1653/2015, Sertipikat Hak Tanggungan No. 1556/2015, Sertipikat HakTanggungan No. 1557/2015, Sertipikat Hak Tanggungan No. 2170/2015,Sertipikat Hak Tanggungan No. 3862/2014 dan Sertipikat Hak TanggunganNo. 3241/2014.30.

• satu) rangkap foto kopi dokumen berupa Laporan Triwulan (I,II,III,1V)Kegiatan Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Luwu Timur.1 (satu) rangkap foto kopi dokumen berupa Laporan Akhir KegiatanPembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Luwu Timur.1 (satu) lembar foto kopi Surat Himbauan Kementerian Pemuda danOlahraga Nomor: 1156/MENPORA/D.V.PPK/06/2012 tanggal 29 Juni2012 kepada Komite/Lembaga Penerima Bantuan Kemenpora Tahun2011.1 (satu) lembar foto kopi surat dari Kementerian Pemuda dan OlahragaNomor: 1653

  Gedung Olahraga Kabupaten Luwu Timur.1 (satu) rangkap foto kopi dokumen berupa Laporan Akhir KegiatanPembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Luwu Timur.1 (satu) lembar foto kopi Surat Himbauan Kementerian Pemuda danOlahraga Nomor: 1156/MENPORA/D.V.PPK/06/2012 tanggal 29 Juni2012 kepada Komite/Lembaga Penerima Bantuan Kemenpora Tahun2011.Hal. 46 dari 87 hal, Putusan Nomor 2672 K/Pid.Sus/201622.23.24.25.26.2/.28.29.30.31.32.1 (satu) lembar foto kopi surat dari Kementerian Pemuda dan OlahragaNomor: 1653

  (satu) rangkap fotokopi dokumen berupa Laporan Triwulan (I,II,III,IV)Kegiatan Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Luwu Timur;1 (satu) rangkap fotokopi dokumen berupa Laporan Akhir KegiatanPembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Luwu Timur;1 (satu) lembar fotokopi Surat Himbauan Kementerian Pemuda danOlahraga Nomor: 1156/MENPORA/D.V.PPK/06/2012 tanggal 29 Juni2012 kepada Komite/Lembaga Penerima Bantuan Kemenpora Tahun2011;1 (satu) lembar fotokopi surat dari Kementerian Pemuda dan OlahragaNomor: 1653

• Badan hukum (Rechts person) Bahwa tentang badan hukum diatur pada pasal 1653 KUHPerdatayang berbunyi :Selainnya perseroan yang sejati oleh undangundang diakui pulaperhimpunanperhimpunan orang sebagai perkumpulanperkumpulanbaik perkumpulanperkumpulan itu diadakan atau diakui sebagaidemikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulanperkumpulanitu diterima sebagai diperolehkan, atau telah didirikan untuk suatumaksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undangundangatau kesusilaan baik Jadi menurut

  pasal 1653 KUHPerdata terdapat 4 jenis badan hukumyaitu:o Perseroan yang sejatio Perkumpulan yang diadakan oleh kekuasaan umumo Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umumHalaman 36 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 7/Pat.Bth/2019/PN Skmo Perkumpulan yang diperkenankan untuk suatu maksud tertentuyang tidak bertentangan dengan undangundang dan atau kesusilaan Bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia dapat digolongkan ke dalam perkumpulan yang diadakanoleh kekuasaan

  umum yang disebut pada pasal 1653 KUHPerdata diatas, karena amanat Pasal 9 Ayat 4 UndangUndang Nomor 39Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara secara tegas disebutkansebagai susunan Organisasi Kementerian yang melaksanakanurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) terdiri dariunsur:a.

  KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Menteri sebagai pimpinanKementerian tak boleh mengabaikan Pasal 1655 KUHPerdata yangberbunyi:Para pengurus suatu perkumpulan adalah sekedar tentang itu tidaktelah diatur secara lain dalam surat pendiriannya, persetujuanpersetujuannya dan reglemenreglemennya, berkuasa untukbertindak atas nama perkumpulan, mengikat perkumpulan kepadaorangorang pihak ketiga dan sebaliknya begitu pula bertindak dimukahakim baik sebagai penggugat maupun sebagai Tergugat Jadi dari pasal 1653