KAMPRET Bin AGUS WINARTOMETAMPHETAMINE/NARKOTIKA POSITIF (+). ""7"Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa dihubungkan denganBerita Acara Pemeriksaan Urine tersebut telah terbukti bahwa terdakwa telahmenggunakan narkotika / shabu ; nnen nn nnn nen nnneMenimbang, bahwa menurut Pasal 7 UndangUndang No. 35 Tahun2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi,Hal. 17 dari 23 Hal. Perkara. No.287/Pid.Sus/2013/PN.

Yk.sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1) Narkotika golongan dilarang digunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan dan menurut Pasal 8 ayat (2) dalamjumlah terbatas, Narkotika golongan dapat digunakan untuk kepentinganilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic sertareagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atasrekomendasi kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan ; Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh dan menggunakanNarkotika golongan berupa shabu tersebut bukan

untuk kepentingan ilmupengetahuan dan tehnologi dan juga tidak ada ijin dari pejabat yangberwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makatelah terbukti bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika berupa shabusecara tanpa hak atau melawan hokum, dengan demikian maka unsurpenyalah guna telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ; Ad. 2.

untukkepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuandan tehnologi.Menimbang,bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) UndangUndang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentruan pasal 8 ayat (2) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatasnarkotika golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatanNarkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkanoleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini ( Vide padal 39ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009 ) ;Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasalpasal diatas makanarkotika golongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostic serta

reagensia laboratorium setelan mendapat persetujuanMenteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemilki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium .Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemiliki persetujuan setelah Menteri atas rekomondasi Kepala BadanPengawas obat dan Makanan untuk menggunakan

sebagai dibawah ini;Menimbang,bahwa terhadap pengertian tanoa hak atau melawan hukummengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atautelah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan atau melanggarhukum dimana perbuatan nya bertentangan dengan Undang Undang No.35 tahun2009 tentang Narkotika;Menimbang,bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang ini menyatakanbahwa Narkotika hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatandan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

,dan dalam pasal 8menyebutkan narkotika golongan 1 hanya dapat di gunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan;dalam jumlah terbatas narkotika golongan 1 dapatdigunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi danuntuk reagensia diagnostik serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Badan POM;Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menerangkan dirinyatidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara jual beli

sabudan bukan digunakan untuk pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi atau tidak ada kaitannya dengan pekerjaanterdakwa,tetapi sabu tersebut untuk di jual, dengan demikian unsur tanpa hak ataumelawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;Menimbang,bahwa tentang unsure percobaan atau permufakatan jahatuntuk melakukan tindak pidana narkotika,berdasarkan uraian pertimbangan diatasyang mana saksi Bambang Yudri Hermawan datang kepada terdakwa minta untukdibelikan

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, yang diwakili oleh Mohammad Nasir, selaku Menteri Riset Dan Tehnologi RI, 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS, yang diwakili oleh M Fadhil, S.H., M.Hum, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas

Put.Nomor 3025kK/Pdt/2019Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretaris JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29September 2017;KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKANTINGGI REPUBLIK INDONESIA, yang diwakili olehMohammad Nasir, selaku Menteri Riset Dan Tehnologi RI,berkedudukan di Gedung D, Jalan Jenderal Sudirman, PintuSatu, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasakepada Ani Nurdiani Azizah, S.H., M.Si, dan kawankawan,Para

Pegawai pada Kementeriam Riset Dan Tehnologi RI,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September2017;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBANYUMAS, yang diwakili oleh M Fadhil, S.H., M.Hum,Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 356358Purwokerto, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikuasa kepada Pardjo Wiyono, S.H., Kepala SeksiPenanganan Masaslh dan Pengendalian Pertanahan, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18September 2017

Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Tehnologi (ST), atas namaPemohon, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Teknologi Negeri KabupatenTrenggalek, sesuai dengan aslinya, dileges dan dinazegelen (P.5);Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 0278 /Padt.P/2017/PA.TA6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Tehnologi Menengah (STM),atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah TeknologiMenengah Tulungagung, sesuai dengan aslinya, dileges dan dinazegelen(P.6);7.

Menukar atau menyerahkan NarkotikaGolonya berupa shabushabu tersebut bukan digunakan untuk kepentinganpengemabang limu Pengetahuan tehnologi dan untuk reangensia diaqnostik,Halaman 3 dari Hal 8/Putusan Nomor 134/Pid.Sus./2017/PT.

kaleng bertuliskan Mentos berisi 8 bungkus plastic Klipyang dibalut Lakban warna Hitam masingmasing berisikan Kristal warnaputih dengan berat netto seluruhnya 3,6949 gram dalam kesimpulanantara lain disebutkan adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalamGolongan nomor urut 61 lampiran UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika ;Bahwa terdakwa memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotikaGolongan berupa Shabushabu tersebut bukan digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

Dengan demikian unsur ini telahterpenuhi.Z Tanpa hak atau melawan hukum.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak, atau melawan hukum adalahsuatu perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif dari si pelaku, atau bertentangandengan peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) dan (2) UndangUndang R.I Nomor35 Tahun 2009 telah menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi.

Jika Narkotikagolongan I akan dipergunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi harusdalam keadaan yang terbatas.Menimbang, bahwa undangundang menentukan demikian adalah untukmemperketat penggunaan Narkotika tersebut.Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Entong Raharja,SH, Suharno dan saksiYoni Agung dan Terdakwa Irfan Rifai Bin Zamri telah tenyata fakta Terdakwa Irfan RifaiBin Zamri telah memiliki 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja dengan berat nettoseluruhnya 1,2723 gram yang disimpan

dimaksud dengan Penyalah guna ialah menunjukkepada orang sebagai subyek hukum ;Menimbang, bahwa pasal huruf 15 UndangUndang R.I Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika memberi arti penyalah guna : adalah orang yang menggunakanNarkotika tanpa hak atau melawan hukum.Menimbang, bahwa pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) dan (2) UndangUndang R.INomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah menentukan Narkotika hanya dapatdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

Jika Narkotika golongan I akan dipergunakan dalam pengembanganilmu pengetahuan dan tehnologi harus dalam keadaan yang terbatas.Menimbang, bahwa undangundang menentukan demikian adalah untukmemperketat penggunaan Narkotika tersebut.Menimbang, bahwa jika mengikuti ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) dan (2)UndangUndang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya Narkotika diluargolongan I yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tentunyaharus dengan bimbingan dari yang

An.Nor padasaat Terdakwa menuju ke warnet;Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang penelitian untuk pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai jjin dari pihak yang berwenang dalammemiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yangdiperlinatkan dipersidanganMenimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:A fF & NS1 (satu) poket shabu dengan berat 0,36 gram brutto atau 0,16 gram netto

Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang penelitian untuk pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalammemiliki, mMenyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan

Menimbang bahwa ketentuan pasal 8 Undangundang nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika mengatur bahwa :Narkotika Golongan dilarangdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlahHalaman 11 dari 14 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2019/PN Smrterbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratoriumsetelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 8 Undangundang

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatHalaman 8 dari 12 Putusan Nomor 3327/Pid.Sus/2020/PN Mdnpersetujuan Menteri atas rekomendasi

Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangHalaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Mdnbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikaHalaman 9 dari 13

Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2021/PN Mdngolongan hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis Pil Extasy

Dengan demikian unsur ini telahterpenuhi.2 Tanpa hak atau melawan hukum.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak, atau melawan hukum adalahsuatu perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif dari si pelaku, atau bertentangandengan peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) dan (2) UndangUndang RI Nomor35 Tahun 2009 telah menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi.

Jika Narkotikagolongan I akan dipergunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi harusdalam keadaan yang terbatas.Menimbang, bahwa undangundang menentukan demikian adalah untukmemperketat penggunaan Narkotika tersebut.Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rindu Simanjuntak dan Uwen SuryanaDipraja dan Terdakwa Muhamad Fikri Bin Ansori Als Iki telah tenyata fakta TerdakwaMuhamad Fikri Bin Ansori Als Iki telah memiliki 2 (dua) bungkus kertas koran berisikandaun Ganja dengan berat netto

yang dimaksud dengan Penyalah guna ialah menunjukkepada orang sebagai subyek hukum ;Menimbang, bahwa pasal huruf 15 UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika memberi arti penyalah guna : adalah orang yang menggunakanNarkotika tanpa hak atau melawan hukum.Menimbang, bahwa pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) dan (2) UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah menentukan Narkotika hanya dapatdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

Jika Narkotika golongan I akan dipergunakan dalam pengembanganilmu pengetahuan dan tehnologi harus dalam keadaan yang terbatas.Menimbang, bahwa undangundang menentukan demikian adalah untukmemperketat penggunaan Narkotika tersebut.Menimbang, bahwa jika mengikuti ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) dan (2)UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya Narkotika diluargolongan I yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tentunyaharus dengan bimbingan dari yang

Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Tehnologi Menengah, atasnama Moch. Amin, Nomor 04 OC ou 0016399 tanggal 28 April 1983, yangditandatangani Kepala Sekolah Tehnologi Menengah PGRI Lamongan, yangbermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuaidengan aslinya (P.4);5.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari pejabat yangberwenang karena Narkotika Golongan hanya digunakan/diperuntukkanuntuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi,Reagensia Diagnostig dan Reagensia Laboratorium serta dilarangdigunakan untuk kepentingan lainnya.Sena Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 114 ayat

Kretek berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal waarnaputih dengan berat netto 0,468 gram adalah benar mengandungmetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 LampiranUndangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika.e Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika golongan bukan tanaman tanoa mendapat ijin dari pejabatyang berwenang karena Narkotika Golongan hanyadigunakan/diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan IlmuPengetahuan dan Tehnologi

UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atauobat yang berasal dari tanaman atu bukan tanaman, baik sintetis maupunsemisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 474/PID/2021/PT BNAhilangnya rasa, mengurangi Sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapatmenimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongangolongan,yang mana hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatandan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi

berdasarkanketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yangberbunyi Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi .Menimbang, bahwa ketentuan hukum Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35tahun 2009 menyatakan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan dapatdipergunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan danTehnologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia Laboratorium setelahmendapatkan persetujuan

Menteri atas rekomendasi Kepala Badan PengawasObat dan Makanan*.Menimbang, bahwa dengan mengacu ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 ayat(2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, bahwaNarkotika dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan,maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Tehnologi setelahmendapatkan persetujuan dari Menteri, selain untuk keperluan tersebut dilarangoleh Undangundang, maka terhadap perbuatan seseorang yang kedapatanmemiliki, menyimpan, menguasai

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan dalam bentuk bukantanaman selain dari yang telah ditetapbkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggaptelah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan dalam bentuk

Unsur tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan IIlmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan Iselain dari yang telahditetapbkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidananarkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan selain dari yangtelah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindakpidana narkotika;Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 3433/Pid.Sus/2020/PN MdnBahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melanggar pasal27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016perubahan Undang Undang 11 tahun 2008 tentang Undang Undang Informasidan Tehnologi Elektronik dan atau 310 KUHP2. Terdakwa bebas dari pidana penjara3. Terdakwa bebas dari pidana denda Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh jutarupiah)4. Barang bukti diserahkan kepada Terdakwa5.

Dengan era keterbukaan dan tehnologi seperti saat ini siapapun dapatmengakses segala yang terjadi , untuk itu diperlukan kesopanan di dalammenggunakan Tehnologi ITE.