Ditemukan 1925 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kekhilafan kekilafan khilafan kekehilafan kekhikafan kehilangan kehitaman kehijauan kekilafaan
Penelusuran terkait : Kekeliruan dan kehilafan Kehilafan hakim atau kekeliruan Terdapat kehilafan hakim atau adanya kekeliruan yang nyata Pk karena ada novum Tidak ada kehilafan hakim atau kekeliruan yang nyata
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 22-10-2014 — Upload : 06-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 PK/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — 1. DIREKTUR UTAMA PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO), DK VS 1. ACHMAD HIDAYAT, DKK
77 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menjalankan pengurusanperseroan sesuai dengan amanat Pasal 92 ayat (2) UndangundangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yangmenyatakan:Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud padaayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yangditentukan dalam undangundang ini dan/ atau anggaran dasar;Disinilah salah satu letak adanya kekhilafan Hakim dan kekeliruan hakimyang nyata karena terdapatnya pertimbangan hukum yang satu sama lainsaling bertentangan;Kehilafan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-11-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 72 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg
Tanggal 19 Desember 2016 — -JAENUDIN alias NANANG bin SARKINAH -TITI SUMIATI binti SUTARYA -YULIANTI alias YULI binti M. NASIR.
75 — 14
  • Karena alasan itulah Terdakwameminjam uang untuk menutupi kebutuhan pribadi Terdakwa, tidak terbayarTerdakwa berniat merugikan keuangan Negara apalagi memperkaya dirisendiri;Terdakwa menyesal karena kecerobohan dan kehilafan tersebut ariskehidupan Terdakwa berubah 180 drajat;Halaman 6 dari 174. Putusan No.72/Pdi.S usTPK/2016/PN.Bdg.4.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 09-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 6/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
PT.SEBUKU BATUBAI COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
339 — 605
  • Yang kedua dasar substansi adalah bahwasubstansi itu. harus memenuhi syaratsyarat yang diatur dalamperaturan perundangundangan di dalamnya tidak boleh adakecacatan karena kehilafan, tidak boleh ada penipuan maupunpaksaan sehingga setiap keputusan seubstansinya harus sesuaidengan tujuan dibuat dengan prosedur yang benar ; Bahwa sebuah keputusan kalau tidak lengkap pada aspekkewenangan tentu saja batal. Ada empat cara untuk koreksikeputusan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-03-2017 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 20 Maret 2017 — HERU MALIKSJAH
131 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu pertimbangan hukum yangdiambil alin tersebut mengandung kehilafan hakim dan kekeliruan yangnyata. Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Judex Juris dalammengadili perkara a quo tidak berdasarkan faktafakta yang terungkapdalam persidangan.Untuk menilai apakah dibenarkan pertimbangan hukum Judex FactiPengadilan Negeri diambil alin oleh Judex Juris sebagaipertimbangannya sendiri.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 15-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 15 Desember 2017 — BONIFACIUS TJIPTOMO SUBEKTI
195 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016maka akan terjadi ketidak adilan dan konflik kepentingan yaitumenghitung sendiri dan memutus sendiri tidak ada sistim cek balancedalam keadilan, yang terjadi adalah kesewenangwenangan, danmenjadi kesewenangwenangan yang absolud bila ditambahi dengansubyektivitas suara hati Hakim yang dianggapnya sumber keadilan,padalah salah sekali, penegakan hukum harus obyektif, adil, jujur danbertanggung Jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa;Dengan kehilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-03-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 31 Maret 2015 — H. MURMAN EFFENDI, S.H., M.H
189 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 217 PK/PID.SUS/2014EFFENDI mohon untuk dibebaskan setidaktidaknya lepas dari semuadakwaan dan tuntutan hukum ;Il PASAL 263 KUHAP AYAT (2) huruf c, berbunyi, apabila putusan itudengan jelas memperlihatkan suatu kehilafan Hakim atau suatu kekeliruanyang nyata ;Ill.1 Dalam analisa hukum dan pertimbangan Majelis Hakim Yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo Pemohon PK/H.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 1 Agustus 2018 — Irffan Supriadi
124 — 20
  • Perbuatan kejahatan yangdilakukan dengan sengaja atau kehilafan besar oleh mereka yangberkepentingan dalam polis ini dan atau ahli yang telah dibuktikan olehpihak yang berwenang; f. Karena dengan sengaja melibatkan diri dalamperistiwa penganiayaan, perbuatan kekerasan, pemberontakan, huruhara, pengacauan atau perbuatan teror; g. Bencana alam seperti banjir,angin topan, gunung meletus dan gempa bumi; h.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 1 Agustus 2018 — Habib Marjanuddin, SE
122 — 25
  • Perbuatan kejahatan yangdilakukan dengan sengaja atau kehilafan besar oleh mereka yangberkepentingan dalam polis ini dan atau ahli yang telah dibuktikan olehpihak yang berwenang; f. Karena dengan sengaja melibatkan diri dalamperistiwa penganiayaan, perobuatan kekerasan, pemberontakan, huruhara, pengacauan atau perbuatan teror; g. Bencana alam seperti banjir,angin topan, gunung meletus dan gempa bumi; h.
Pengadilan PN Mentok Perdata
Register : 22-02-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PN Mentok Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mtk
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penggugat:
SOPIAN Alias BAMBANG
Tergugat:
1.AIDI Bin LIMBAR
2.MASYUMI
3.BRIAN JONATHAN
4.KEPALA DESA BAKIT
5.CAMAT KECAMATAN PARIT TIGA
100 — 56
  • pihak TERGUGAT II sebab uang tersebutadalah upah rintis atau tebasan bagi pihak TERGUGAT serta menggantitanam tumbuh TERGUGAT tanpa mengetahui adanya kehilafan dari pihakTERGUGAT I, sebab TERGUGAT mendapatkan lahan tersebut atas ijindari alm orang tua MASYUMI sebagai TERGUGAT II berdasarkanketerangan dari AID!
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus
Register : 05-04-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk
Tanggal 8 Juli 2021 — Penggugat:
A. NAWAWI DKK
Tergugat:
PT.EIGHT INTERNASIONAL
134 — 34
  • Jelas di sini kamidirugikan atas kehilafan Mediator ini;2.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 04-06-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 239/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 27 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : RUSBIN SITUMORANG
Terbanding/Tergugat I : Pernando Situmorang
Terbanding/Tergugat II : Mangara Tua Situmorang
Terbanding/Tergugat III : Marisi Situmorang
Terbanding/Tergugat IV : Naria Mariana Sirumorang
Terbanding/Tergugat V : Sudirman Situmorang
Terbanding/Tergugat VI : Jagar Tua Situmorang
Terbanding/Tergugat VII : Maslan D. Sitanggang
Terbanding/Tergugat VIII : Mekka Sitanggang
Terbanding/Tergugat IX : Ria Sitanggang
Terbanding/Tergugat X : Santun Sitanggang
Terbanding/Tergugat XI : Pardamean Sitanggang
Terbanding/Tergugat XII : Adiman Silalahi
Terbanding/Tergugat XIII : Tupan Silalahi
Terbanding/Tergugat XIV : Riston Silalahi
Terbanding/Tergugat XV : Marudut Silalahi
Terbanding/Tergugat XVI : Ny. Rosdiana Tagi Malau boru Bakkara
Terbanding/Tergugat XVII : Sahat Malau
Terbanding/Tergugat XVIII : Gedi Sinurat
Terbanding/Tergugat XIX : Jauttin Simbolon
Terbanding/Tergugat XX : Oster Situmorang
134 — 762
  • Terdapat Kesalahan Dan Kehilafan Hakim Menerapkan HukumTerdapatkesalahandankekhilafan menerapkan hukum putusan yangdimohonkan banding a quo atas bukti yang diajukan oleh Tergugat tertandaPTK/PPR 19 yaitu sertipikat hak milik No. 63 atas nama Hinna Malau yangbukan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo sehingga tidak dapatdijadikan sebagai alat bukti dalam putusan yang dimohonkan banding a quo.Dengan demikian putusan Majelis Hakim yang dimohonkan banding a quotelah salah dan khilaf mempertimbangkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-12-2018 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 169 PK/Pid.Sus/2018
Tanggal 20 Desember 2018 — H. BANDJELA PALIUDJU (Mayjen Purnawirawan)
152 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sus/2018keadaan baru yang dapat menghapuskan pertanggung jawab pidanabagi Terpidana;Bahwa keterangan saksisaksi yang diajukan dalam pemeriksaanpermohonan Pemohon Peninjauan Kembali karena keterangan saksisaksi pada intinya mendukung keterangan dalam surat PK2, PK3 danPK4 maka keterangan saksisaksi tersebut tidak mempunyai nilai/tidakdapat diterima;Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana adanya kehilafan Hakimatau kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan sebab hanyamengulang fakta yang telah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 08-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 157 PK/PDT.SUS/2010
PT. EMI INDONESIA, CS; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
287 — 611 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 157 PK/Pdt.Sus/2010kami sampaikan lebih lanjut pada bagian tersendiri dari memori PK ini ;Pada pokoknya, kekeliruan atau kehilafan dari Majelis Hakim Kasasi telahmemberikan pertimbangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum,bahkan telah membenarkan terhadap sesuatu hal yang tidak memenuhisyarat yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlakudi Idonesia. Adapun kekeliruan dan kekhilafan tersebut antara lain adalahsebagai berikut :1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perpajakan
Putus : 11-12-2017 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — Dra. BUDIATI
922 — 713 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MunculLestari Makmur Mandiri, terobukti TIDAK pernah dilakukan oleh KantorPajak, dan hal ini tidak sesuai dengan karakteristik UndangUndangPerpajakan yang menggunakan sarana hukum (sanksi) administrasisebagai primum remedium (yang didahulukan) dan sarana saksi hukum(pidana) sebagai ultimum remedium (yang terakhir).Dengan demikian, maka terbukti bahwa putusan kasasi JudexJuris a quo dengan jelas memperlihatkan suatu kehilafan Hakim atausuatu kekeliruan yang nyata.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 15-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1016 K/PID.SUS/2017
Tanggal 15 Juni 2017 — Ir. H. PRAYITNO
1063 — 633 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada ... [Selengkapnya]
  • Hanya mengambilalin begitu saja seluruh pertimbanganJudex Facti tingkat pertama tanpa suatu dasar pertimbangan, adalahputusan yang kurang lengkap dan karenanya putusan Judex Facti layakharus dibatalkan ;Judex Facti telah salah dalam menerapkan atau menerapkan peraturan tidaksebagaimana mestinya, menunjukkan kekeliru dan kehilafan karenamengabaikan hukum pembuktian mengenai fakta di persidangan dengantidak mempertimbangkan sendiri yang cukup tentang fakta dan hukumnyaberdasarkan keterangan saksisaksi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-04-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/PID.SUS/2016
Tanggal 25 April 2016 — IKMAL JAYA
165 — 923 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikianTELAH JELAS dan TERBUKTI bahwa Pertimbangan Majelis Hakimtersebut mengandung kesalahan dan kehilafan. Oleh karena itu PemohonKasasi/ Terdakwa memohon agar Mahkamah Agung melalui Majelis HakimAgung yang memeriksa perkara a quo membatalkan Putusan PengadilanTinggi Semarang No. 21/Pid. SusTPK/2015 /PT.
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Register : 27-10-2014 — Putus : 10-12-2014 — Upload : 06-02-2015
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 19-K/PMT.III/AD/X/2014
Tanggal 10 Desember 2014 — ARIFIN, KOLONEL INF NRP. 30781
158 — 55
  • Sekali lagi melalui lembaga ini, saya mohon maaf kepadaselurun Prajurit Angkatan Darat, dan saya sangat menyesal,serta saya mohon ampun kepada Allah SWT atas kehilafan dankesalahan saya. Saya berharaf dan memohon kepada Yang Mulia BapakHakim Ketua, untuk dapatnya membebaskan saya dari segalatuntutan hukum seperti yang telah disampaikan oleh Yangterhormat Bapak Oditur.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-10-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 20/PID.SUS.TPK/2018/PT MDN
Tanggal 15 Nopember 2018 — TAMIN SUKARDI
309 — 218
  • Kehilafan Dan Kekeliruan Yang Nyata Majelis Hakim Judex Factie TingkatPertama Dalam Mempertimbangkan Alat Bukti Petunjuk2.1 Bahwa berdasarkan Pasal 188 KUHAP, (1) Petunjuk adalah perbuatan,kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yangsatu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri,menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapapelakunya (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanyadapat diperoleh dari a. keterangan saksi, b. surat, c. keteranganterdakwa
Pengadilan PN LUBUK PAKAM
Putus : 06-09-2011 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor Nomor: 05/Pdt.G/2011/PN.LP
Tanggal 6 September 2011 —
70 — 27
  • /75 kedalam tanah yangdiberikannya kepada Tergugat III, perbuatan Tergugat I adalah menyerahkan atau memberikan danmenerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha atas Tanah Obyek Sengketa kepada Tergugat IIIsedangkan dasar hukum dari Tergugat II dalam menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha atas TanahObyek Sengketa kepada Tergugat III adalah dengan menggunakan Peraturan yang diterbitkan olehTergugat I tersebut diatas yang secara nyata dan tegas serta jelas, telah memuat suatu kekeliruanatau kelalaian atau kehilafan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-01-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 10 Januari 2017 — SRI WAHYUNI
157 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kekhilafansehingga sangat bertentangan dengan nilai kepastian hukum dan keadilanPemohon sebagai Terdakwa/Terpidana karena seharusnya pemohoon SRIWAHYUNI mendapat hukuman yang lebih ringan atau sama denganBERNARD NAINGGOLAN dan PARLINDUNGAN PURBA yang jugamerupakan para pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara a quo. 4) Telahterjadi kehilafan dan kekeliruan dalam penjatuhan pidana denda kepadapemohon.