Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 01-12-2014 — Putus : 16-01-2015 — Upload : 03-09-2020
Putusan PT PALU Nomor 35/PID.TPK/2014/PT PAL
Tanggal 16 Januari 2015 — Pembanding/Terdakwa : HAERUDDIN
Terbanding/Jaksa Penuntut : BASO BARAHIMA, SH
4828
  • Rusdi Russeng selakupengelola Tekhnis dan diketahui Drs. Kasman Lassa selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) Biro Perlengkapan Umum dan Aset SekretariatDaerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya Panitia Lelang menyiapkandokumen lelang untuk melaksanakan pelelangan secara terbuka kemudiandalam lelang tersebut dimenangkan oleh PT.
    Rusdi Russeng selakupengelola Tekhnis dan diketahui Drs. Kasman Lassa selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) Biro Perlengkapan Umum dan Aset SekretariatDaerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya Panitia lelang menyiapkandokumen lelang untuk melaksanakan pelelangan secara terbuka kemudiandalam lelang tersebut dimenangkan oleh PT.
Register : 31-01-2018 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 22-06-2018
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 27/Pid.B/2018/PN RHL
Tanggal 26 Maret 2018 — Penuntut Umum:
IVO ASTRINA LIMBONG, S.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD ADITYA SIANIPAR Alias SABAR Alias AMAD
2420
  • lain dan yang ada dalam kekuasannya bukan karenakejahatan;Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah hak ataspenguasaan sesuatu barang dimana hak dimaksud adalah hak kepemilikanmutlak, sementara barang tersebut ada di tangannya;Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis
Putus : 19-08-2015 — Upload : 07-01-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 316/Pid.B/2015/PN.TBT
Tanggal 19 Agustus 2015 — Purnomo Als. Nomo
274
  • kekuasaan orang yang melakukan atau yangmengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnya10maupun sebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagaisesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milikorang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baikbersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis
Register : 11-10-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 6 Maret 2019 — Penuntut Umum:
SARWOTO, SH., MH
Terdakwa:
TOGU SIAGIAN, S.Ip. M.Si
315341
  • HPS disusun dan ditetapkan oleh PPKsecara rinci berdasarkan usulan kebutuhan dari pemilik pekerjaan yangdituangkan dalam RAB dan berdasarkan hasil survey lapangan,selanjutnya HPS diserahkan kepada panitia pengadaan untuk diumumkantotal dari nilai HPS dan rancangan kontrak sednagkan rincian HPS padasaat diumumkan oleh panitia pengadaan adalah bersifat rahasia,ketentuan tersebut berdasarkan pasal 66 Perpres No. 70 Tahun 2012;Bahwa tujuan HPS, spesifikasi tekhnis dan rancangan kontrak sebagaitindak
    Pst.Pengadaan (RUP) oleh PA/KPA, menjadi dasar pelaksanaan persiapanpengadaan bagi panitia pengadaan barang dan jasa khususnya menyusundan menetapkan dokumen pengadaan, serta untuk mempermudah pesertadalam pemasukan penawaran, Panitia dalam mengevaluasi dokumenpenawaran dan PPK serta PPHP dalam memeriksa pelaksanaan kontrak;Bahwa akibat HPS, spesifikasi tekhnis dan rancangan kontrak tidak dibuatrinci akan mempersulit panitia pengadaan dalam menyusun danmenetapkan dokumen pengadaan (RKS), peserta
    Apabila diperlukan dalam kaji ulang tersebutpanitia pengadaan dapat melakukan survey ulang ke pasar untukmendapatkan harga dan spesifikasi tekhnis rancangan kontrak yangterbaik. Apabila hasil kaji ulang dan survey pasar oleh panitia pengadaanmendapatkan spesifikasi tekhnis serta rancangan kontrak yang berbedadengan yang ditetapkan oleh PPK maka berdasarkan pasal 33 s/d 34perpres no 54 tahun 2010 panitia pengadaan mengusulkan perubahanHPS, spesifikasi tekhnis dan rancangan kontrak kepada PPK.
    Apabila PPKtidak setuju terhadap usulan perubahan dari panitia pengadaan maka PPKdapat mengusulkan penetapan perubahan atau tidak ada perubahan HPS,spesifikasi tekhnis dan rancangan kontrak kepada PA/KPA jika perbedaanpendapat dengan panitia pengadaan tidak dapat terselesaikan. PA/KPAHalaman 118 Putusan No.85/Pid.SusTPK/2018/PN. Jkt.
    ERICA CAHAYA BERLIAN.Bahwa Terdakwa selaku PPK bertanggung jawab dalam proses lelangmulai dari Evaluasi Administrasi, Tekhnis, Harga sampai penetapanpemenang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa melalui Pokja III/Dkarena Pokja III/D yg melakukan evaluasi Administrasi, Tekhnis, Harga danPenetapan Pemenang lelang.
Register : 02-05-2017 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 01-08-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 323/Pid.B/2017/PN.Smg
Tanggal 6 Juni 2017 — SUKARDI bin KARNOTO
5618
  • RUDY dan barang barang tersebut adalah barang penjualan areaUngaran, Salatiga, Ambarawa, dan DemakDapat saksi jelaskan tentang tekhnis pengeluaran barang dari gudang PT.Tirta Surya Sejahtera Abadi Semarang awalnya sales membuat orderanbarang sesuai pesanan diserahkan ke bagian administrasi penjualankemudian dibuatkan faktur sesuai pesanan oleh bagian fakturis selanjutnyadiserahkan kebagian gudang setelah mendapatkan persetujuan daripimpinan bagian Manager Operasional bagian gudang untuk menyiapkanbarang
    SUKARDI telah menggelapkan uanghasil penjualan milik perusahaan dengan cara membuat nota fiktifmengatasnamakan beberapa toko namun barang dijual sendiri ketempatlain dan uang hasil penjualan tidak disetorkan ke pihak Perusahaan.Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 323/Pid.B/2017/PN.SmgBahwa Bahwa tekhnis Droping / Sopir di PT Tirta Surya Sejahtera Abaditerletak di Kawasan Industri Candi Blok Ill No. 5 Jl.
Register : 09-04-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN SAMBAS Nomor 68/Pid.B/LH/2021/PN Sbs
Tanggal 22 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.Sutrisno Tabeas, S.H.,M.H.
2.Hengky Setiawan Kaendo, S.H., M.H.
3.Salomo Saing, S.H., M.H.
4.Muhammad Nur Faisal Wijaya, S.H.
Terdakwa:
JUMARDI Alias JUMAR Bin BAIDAH
10954
  • subsidaierselama 1 bulan kurungan sesuai dengan perbuatannya adalah keyakinan yangkeliru;Bahwa dalam proses penyidikan, penangapan, penahanan, terhadapTerdakwa adalah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari BalaiPengamanan dan Penegakan Hukum Linkungan Hidup dan Kehutanan WilayahKalimantan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, PengawasanHalaman 3 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2021/PN Sbsdan Pembinaan Tekhnis
    kedua yakni yang dengansengaja menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara danmemperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tidakterbukti karena proses penyidikan, penangkapan dan penahananterhadap terdakwa adalah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipildari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup danKehutanan Wilayah Kalimantan dengan mengacu pada PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata CaraPelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Tekhnis
Putus : 23-03-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1510 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 23 Maret 2011 — HUD ARFA ; Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate
2411 Berkekuatan Hukum Tetap
  • biaya pembuatan sertifikat dengan program Prona tahun 2007terdakwa Hud Arfa menerima uang sebesar Rp. 160.975.000, (seratus enampuluh juta sembilan ratus tujun puluh lima ribu Rupiah), sehingga Terdakwatelah mendapat keuntungan, padahal untuk pembuatan sertifikat tersebut tidakdikenakan biaya oleh pemerintah karena sudah dianggarkan dalam Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor BadanPertanahan Kota TernateNo.0028.0/05601/XXVIIV2006 tanggal 31 Desember 2006 sebagaimanatertuang dalam petunjuk tekhnis
    .217.221.24195 tanggal 25 Juli 2006.Bahwa benar pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah melaluiProgram Nasional (PRONA) tahun 2007 dibiayai oleh pemerintah,sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KantorPertanahan Kota Ternate Nomor : 0028.0/05601/XXVIIV2006tanggal 31 Desember 2006.Bahwa benar untuk pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanahmelalui Program Nasional (PRONA) berdasarkan Petunjuk TekhnisKegiatan PRONA Nomor : 1659310D.II tanggal 16 Mei 2008 ;Bahwa benar sesuai dengan Petunjuk Tekhnis
Register : 08-06-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PN BINJAI Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Bnj
Tanggal 12 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Ali Usman
Terdakwa:
TIUR WAHYUNI ZULYANTI SIMATUPANG
379316
  • ., dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Bnj Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikanketerangan yang benar seluruhnya ; Bahwa saksi bekerja di Balai Bahasa Sumatera Utara dengan jabatansebagai Penyuluh bahasa/Staf tekhnis ; Bahwa sebagai penyuluh/staf tekhnis di Balai Bahasa Sumatera Utarasaksi bertugas melaksanakan penelitian bahasa baik penggunaan maupunperkembangannya di Indonesia khususnya di Sumatera Utara
Register : 25-01-2012 — Putus : 06-11-2012 — Upload : 11-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 01/Pid.Sus/2012/PN.PBR.
Tanggal 6 Nopember 2012 — KALDRI ALAM, SE.
7028
  • Primaboss Mobilindo ;--------------------------------------------14. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Nomor : 523.3/PPD/APBD/2008/SK-17 mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Panitia Lelang dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemeriksa Pekerjaan/Kegiatan serta Pengelola Tekhnis Kegiatan di Sub Dinas Pengembangan Perikanan Darat Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 tanggal 12 Februari 2008 ;----------------
    PrimabossMobilindo ;14.1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Nomor : 523.3/PPD/APBD/2008/SK17mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan selakuPengguna Anggaran tentang Penetapan Panitia Lelang dan Pejabat PengadaanBarang/Jasa Pemeriksa Pekerjaan/Kegiatan serta Pengelola Tekhnis Kegiatan diSub Dinas Pengembangan Perikanan Darat Dinas Perikanan dan KelautanProvinsi Riau Tahun Anggaran 2008 tanggal 12 Februari15.1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1162
    PRIMABOSSMOBILINDO milik terdakwa seharusnya tidak lulus proses evaluasi sehingga tidak bisadiajukan sebagai Calon Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Keramba dalamrangka Pemberdayaan Pembudidaya Ikan di Kawasan DAS akan tetapi Perusahaan lainyang diusung oleh BAMBANG TRI HARIYANTO (selaku Petugas Pengaman prosestender dari Kepolisian Pekanbaru di Dinas Perikanan Propinsi Riau) yang lolos evaluasiadministrasi dan evaluasi tekhnis, namun akhirnya PT.
Putus : 15-02-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm.
Tanggal 15 Februari 2016 — KASPUL ANWAR Bin SUYANTO
6625
  • Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 ada Adendum DokumenPengadaan terkait1) Untuk pengadaan alat lab teroadu Fak Kedokteran diubah dalamspek teknis pada item barang nomor 2,5,8,49,51,52, 55, 68, 71;kemudian perubahan volume pada item barang nomor 5,8,9,10(ditiadakan), 11.Dan untuk lampiran persyaratan dokumen penawaran tekhnis adalahkarena ada penambahan persyaratan berupa lampiran suratsuratpernyataan dukungan copy surat sertifikat industri, copy suratpengangkatan sebagai ATPM (agen tunggal pemegang
    Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 ada Adendum DokumenPengadaan terkaitUntuk pengadaan alat lab terpadu Fak Kedokteran diubah dalamspek teknis pada item barang nomor 2,5,8,49,51,52, 55, 68, 71;kemudian perubahan volume pada item barang nomor 5,8,9,10(ditiadakan), 11.Putusan No.50/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm hal 25 dari 3626Dan untuk lampiran persyaratan dokumen penawaran tekhnis adalahkarena ada penambahan persyaratan berupa lampiran suratsuratpernyataan dukungan copy surat sertifikat industri, copy suratpengangkatan
Putus : 25-07-2016 — Upload : 05-09-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 279/Pid.B/2016/PN.TBT
Tanggal 25 Juli 2016 — RUDI PARDOMUAN ALS RD BABA
224
  • orang yangmelakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaanpemiliknya, baik seluruhnya maupun sebahagian dengan demikian barang ituharus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupanekonomi seseorang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang / benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis
Register : 03-12-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 30-01-2019
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 251/B/2018/PT.TUN.SBY
Tanggal 3 Januari 2019 — KEPALA DESA NANGGUNGAN, KECAMATAN KAYEN KIDUL, KABUPATEN KEDIRI VS AMIR YAHYA dan NINIEK LISA RAHMAWATI
8949
  • TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara menentukan : Tergugat adalah badan ataupejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkanwewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkannya kepadanya yangdigugat oleh orang atau bandan hukum perdata.Menimbang, bahwa mengenai isu hukum ke 2 (dua) 2.1. dan 2. 2dapat diberikan pertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut :Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pengangkatanPerangkat Desa secara tekhnis
Register : 28-08-2012 — Putus : 01-10-2012 — Upload : 13-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 273/PDT/2012/PT MKS
Tanggal 1 Oktober 2012 — Pembanding/Tergugat : H. Mansyur. HZ Diwakili Oleh : Muh. Ichsan, SH.
Terbanding/Penggugat : Negara RI, Cq. Kementerian Hukum & HAM, Cq. KANWIL Kementerian Hukum & HAM Sualwesi Selatan, Cq. Balai Harta Peninggalan Makassar Diwakili Oleh : Drs. Muhsini, SH
Turut Terbanding/Tergugat : Ahmad Umar
Turut Terbanding/Tergugat : Asse Saleha Binti Lahu
Turut Terbanding/Tergugat : Sulaemana Bin Lahu
Turut Terbanding/Tergugat : Dorahing Bin Lahu
Turut Terbanding/Tergugat : H. Supu Bin Lahu
Turut Terbanding/Tergugat : Hasnah Nur Binti Lahu
6135
  • Ruppa Anggota Tekhnis Hukum Balai Harta PeninggalanMakassar, berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Perintah Penugasanmasingmasing tertanggal 20 Desember 2011 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Maros dibawah register No:53/SK/Dal/Pdt/X11/2014 /PN. Maros tanggal 23 Desember 2011; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT, DAN1.
Register : 24-05-2021 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PA UNAAHA Nomor 201/Pdt.P/2021/PA.Una
Tanggal 18 Juni 2021 — Pemohon melawan Termohon
2314
  • Pemohon danPemohon II telah mengajukan permohonan untuk diberi bantuan pembayaranbiaya perkara/pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telahdiperiksa dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimanaPenetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 201/Pdt.P/2021/PA.Una.tertanggal 24 Mei 2021, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin diPengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentangpetunjuk tekhnis
Upload : 17-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 796 K/PDT.SUS/2010
Ir. MILLER MARPAUNG, CS; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA RI (KPPU)
8359 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PLN (Persero),yang pada pokoknya menyatakan :"Dalam hal pengadaan barang/jasa diperlukan waktu yangcepat untuk operasional perusahaan, maka prosespengadaan barang/jasa dilakukan melalui mekanismepemilihan langsung, yaitu dengan cara mengundang danmembandingkan sekurangkurangnya 3 (tiga) penawar daripenyedia barang/jjasa yang telah lulus prakualifikasi sertadilakukan negosiasi baik tekhnis maupun biaya serta harusdiumumkan di papan pengumumarn" ;Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Direksi PT.
    PLN (Persero) CabangKupang telah menyetujui Dokumen Pemilihan Langsung No.006.DPL/PLM/Cabang.KUP/2007, dimana dipersyaratkan adanyakeahlian, pengalaman, kemampuan tekhnis dan managerialuntuk melaksanakan pekerjaan, hal mana persyaratan yangdemikian jelas dipenuhi oleh Pemohon, dengan demikianPemohon memenangkan Proyek Pengadaan Mesin MAK *m453AK N/s.26841 PLTD Tenau dan Proyek Pengadaan MesinMAK *m 453AK N/s. 26844 PLTD Tenau, sama sekali bukanatas dasar adanya persekongkolan vertikal untuk mengaturPelakupelaku
Register : 02-04-2012 — Putus : 18-10-2012 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN PALU Nomor 13/PID.SUS-TPK/2012/PN.PL
Tanggal 18 Oktober 2012 — Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT
15730
  • Rusdi Russeng selaku Pengelola Tekhnis dan diketahui saksi Drs.Yuliansyah, MSi. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya Panitia Pengadaan menyiapkandokumen lelang sesuai format yang diatur dalam Permen PU.
    Rusdi Russeng selaku Pengelola Tekhnis dan diketahui saksi Drs.Yuliansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya Panitia Pengadaan menyiapkandokumen lelang sesuai format yang diatur dalam Permen PU Nomor : 257 tahun 2007 tentangstandar dokumen lelang dan untuk penentuan HPS, panitia pengadaan membandingkan hargayang disusun oleh konsultan perencana dengan standar harga yang dikeluarkan oleh Bidang CiptaKarya pada Dinas Provinsi Sulawesi Tengah, dalam lelang umum tersebut kemudian panitiamenetapkan
Register : 11-10-2017 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI
Tanggal 1 Nopember 2017 — Ir. CETO DWI SAPTONO, MM
16644
  • Anugrahdkk).e Tidak melakukan evaluasi tekhnis dan negosiasi harga.e Saat PROSES PEMBUKAAN penawaran untuk paket Ill ada 2 (dua)orang yang ikut datang namanya NAZARUDDIN dan HASYIM, keduaOrang itu tiba tiba ikut menentukan bahwa PT. MIl (punya oranggolkar) dan PT.
    Anugrahdkk).Tidak melakukan evaluasi tekhnis dan negosiasi harga.Saat PROSES PEMBUKAAN penawaran untuk paket Ill ada 2 (dua)Orang yang ikut datang namanya NAZARUDDIN dan HASYIM, keduaOrang itu tiba tiba ikut menentukan bahwa PT MIl (punya orang golkar)dan PT Esatex (punya sdr EGGY/golkar) harus digugurkan karenatidak lengkap dokumennyaPerusahaan yang diusulkan sebagai calon pemenang tidak dilengkapidokumen penawaran yang didukung agen tunggal serta semua barangyang ditawarkan dilengkapi dengan brosur
Register : 20-02-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan MS SABANG Nomor 13/Pdt.G/2019/MS.Sab
Tanggal 22 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
7314
  • yang merupakan tetanggasekaligus aparatur kampung, dan kedua saksi mengenal Termohon sebagaimantan ister Pemohon, dimana antara Pemohon dan Termohon telahbercerai di tahun 2018, dari pernikahannya Pemohon dan Termohon memilikisatu orang anak perempuan bernama Nama Samaran, umur 2 tahun,dimana kedua saksi menerangkan setelah terjadi perceraian anak yangberada dalam pengasuhan Termohon dan Pemohon ingin berjumpa dengananak dan telah adanya kesepakatan yang dibuat dikampung baik mengenaiwaktu maupun tekhnis
    Termohon dan apartur kampung tempattinggal Termohon, bahwasanya disepakati Pemohon dapat berjumpa danmembawa anaknya satu minggu satu kali dari jam 09.00 sampai maghribdengan penghubung yang disepakati bernama Bapak Sudarmi, karenaadalah hal tabu di masyarakat jika dua orang suami isteri yang telahbercerai bertemu dalam satu rumah meski hanya untuk menjenguk anak,Halaman 27 dari 37 HalamanPutusan Nomor 13/Pdt.G/2019/MS.Sabmaka disepakatilan Bapak Sudarmi tersebut sebagai penghubungkeduanya dalam hal tekhnis
Register : 17-09-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 51/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 21 Januari 2021 — Penggugat:
1.N U R H A I M
2.M . N A S I R
3.M A H Y I N
4.S E L A M A T
5.MUHAMMAD RABIUL PANEGAR
6.S U P A R L A N
7.LALU RABI’I PURWANINGRAT
8.M A R D I A H
9.Heri Ardhi
Tergugat:
1.KEPALA DESA SUKA DAMAI KABUPATEN SUMBAWA
2.Pemerintah Desa Suka Damai
16683
  • tentangAdministrasi Pemerintahan, sebab dalam melakukan tindakan dan/ataumenetapkan keputusan, TERGUGAT sebagai penyelenggara administrasipemerintahan, tidak memperhatikan secara seimbang antara setiapkepentingan yang meliputi kepentingan individu dengan individu lain,kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan setiap kelompokmasyarakat dan kepentingan masyarakat dengan Pemerintah;Atas penerbitan Objek Sengketa IISelanjutnya, Penggugat IV, Penggugat VII dan Penggugat VIII dalam menjabatsebagai Perangkat tekhnis
    atau keputusan dengan caramelanggar dan mengabaikan ketentuan perundangundangan yang berlaku.Sebagai pembuktian atas adanya konflik kepentingan dalam diri TERGUGATadalah dengan memperhatikan dan menganalisa secara seksama antaraalasan TERGUGAT yang termuat dalam Surat Permohonan RekomendasiPutusan Nomor : 51 /G/2020/PTUN.MTR Halaman 32Pemberhentian Staf/Perangkat Desa Suka Damai Nomor : 470/110/DSSD/V/2020 tertanggal 29 Mei 2020 yang ditujukan kepada Camat Labangkadengan daftar nama Perangkat Desa Tekhnis
    Selain itu, ARI SUSANTO adalah satusatunya Perangkat Desa Tekhnis yang juga tidak termuat dalam SuratPermohonan Rekomendasi Pemberhentian Staf/Perangkat Desa Suka DamaiNomor : 470/110/DSSD/V/2020 tertanggal 29 Mei 2020 yang ditujukan kepadaCamat Labangka, sementara dalam daftar nama Perangkat Desa yang terlibatsebagai Pengurus Partai Politik yang ditunjukan sebagai lampiran SuratPermohonan Rekomendasi Pemberhentian Staf/Perangkat Desa Suka DamaiNomor : 470/110/DSSD/V/2020 tertanggal 29 Mei 2020 yang
    Bahwa selama PARA PENGGUGAT secara keseluruhan menjabat sebagaiPerangkat Desa dilingkup Pemerintahan Desa Suka Damai, baik yangPutusan Nomor : 51 /G/2020/PTUN.MTR Halaman 34menjabat sebagai Perangkat Tekhnis maupun yang menjabat sebagaiPerangkat Kewilayahan, tidak pernah melakukan kesalahankesalahanataupun menyalahi prosedur dan kriteria sarat sahnya Perangkat Desasebagaimana yang termuat dalam Undangundang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa, ataupun peraturanperaturan pelaksana dari Undangundangtersebut
    , dan/atau sebagaimana yang di utarakan oleh TERGUGAT,;Bahwa pengangkatan PARA PENGGUGAT secara keseluruhan telahsesuai dengan ketentuan yang termuat dalam peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan pada poinpoindiatas;Bahwa pemberhentian PARA PENGGUGAT sebagai Perangkat Desakewilayahan maupun perangkat tekhnis pada tataran Pemerintahan DesaSuka Damai Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa berdasarkanSurat Keputusan Kepala Desa Suka Damai yang sekarang menjadi OBJEKSENGKETA
Putus : 04-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 PK/PID.SUS/2013
Tanggal 4 Agustus 2015 — Drs. FAOGOHUKU HULU alias AMA BONNY
5234 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Saksi Fogoto Telaumbanua (dituntut dalam berkas perkara lain) diangkatoleh Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTk)berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 645.7/05/K/Dishub/IV/2009tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) pada Proyek Fisik dan Non Fisik yang dikelola DinasPerhubungan Kabupaten Nias Selatan TA.2009;3. Saksi Yefita Gulo, Drs.
    Kabupaten Nias SelatanTA.2009 adalah tugas pokok dan fungsi dari saksi Fogoto Telaumbanuasesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (5) huruf c Permendagri No.13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;Setelah dokumen tersebut selesai dikerjakan oleh saksi Desman Hulu,selanjutnya datang saksi Sawato Lombu selaku rekanan dan mengambilKwitansi/Tanda Pembayaran dari saksi Desman Hulu kemudian membawaKwitansi/Tanda Pembayaran tersebut kepada saksi Fogoto Telaumbanuaselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
    Saksi Fogoto Telaumbanua (dituntut dalam berkas perkara lain) diangkatoleh Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTk)berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 645.7/05/K/Dishub/IV/2009tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) pada Proyek Fisik dan Non Fisik yang dikelola DinasPerhubungan Kabupaten Nias Selatan TA.2009;3. Saksi Yefita Gulo, Drs.
    Reskrim, tanggal27 Juli 20101 (satu) lembar surat bentuk timbal balikberwarna putih berukuran kertas Kwarto dariPT Mugi Jalan Glugur By Pass 83A, Phone(061) 6618290, 6615061, Fax (061) 6615061tentang Contoh Timbangan PortableElectronic Wheel Load Scale WL 103 danSpesifikasi (Technical Data) yang ada tulisanHaenni diujung sebelah kiri atas dan terdapatgambar Electronic Wheel Load Scale WL 103pada bagian kertas tepat pada posisi sebelahKiri Kertas, yang diperlinatkan oleh PPTK(Pejabat Pelaksanaan Tekhnis
    No. 59 PK/PID.SUS/201375)76)77)78)79)80)81)82)PPTK (Pejabat Pelaksanaan Tekhnis Kegiatan) kepada PenyidikPembantu;1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Vertex 52 x CDR700 MByang isinya adalah fotofoto barang timbangan portable, fotofotoserah terima timbangan portable dari rekanan kepada PPK DinasPerhubungan, Team PHO Dinas Perhubungan, PPTK dan BendaharaDinas Perhubungan;1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Vertex 52 x CDR700 MByang isinya adalah rekaman pembicaraan antara Sawato Lombudengan