Ditemukan 2370 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sema semi samu semua semy setu sempu
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 16-08-2010 — Putus : 20-01-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 117/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 20 Januari 2011 — PT. Esa Medika Mandiri;Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
102 — 53
  • Secarasederhana state auxiliary organ adalah lembaganegara yang dibentuk ~~ diluar konstitusi danmerupakan lembaga yang membantu' pelaksanaantugas lembaga negara pokok (Eksekutif,Legislatif, dan Yudikatif) yang sering jugadisebut dengan lembaga independen semu negaraPembentukan KPPU bertujuan untuk mengawasipelaksanaan Undang Undang Nomor 5 Tahuni999 agartercipta iklim usaha yang kondusif dengan adanyapersaingan usaha yang sehat, sehingga membukakesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usahabesar
Pengadilan PN MUARA BULIAN Perdata
Register : 23-02-2015 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN MUARA BULIAN Nomor 7/ Pdt. Bth/ 2014/ PN Mbn
Tanggal 7 Januari 2015 — Penggugat : MUHAMMAD SAHID dkk, Tergugat : 1. ROSIDAH BINTI H.M. DAHLAN dkk.
87 — 15
  • yang menyatakanPerlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) Prematur karena belum adaPenetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri MuaraBulian, hal ini tidak menyebabkan gugatan perlawanan pihak ketiga yangdiajukan oleh Pelawan prematur karena berdasarkan Yurisprudensi MahkamahPage 67 of 72 Putusan No. 07/Pdt.Bth/2014/PN.Mbn68Agung Republik Indonesia No. 954 K/Sip/1973 menyebutkan : Judex factie telahmenempuh acara yang salah sebab eksekusi telah berlangsung atausebenarnya eksekusi semu
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 22-07-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 11-09-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 460/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 9 September 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
49 — 42
  • Namun faktanya, semuayang di inginkan dan yang diharapbkan PENGGUGAT menjadi keinginan danharapan semu, karena PENGGUGAT malah bangkrut atas perbuatan PARATERGUGAT, bahkan PENGGUGAT, dan khususnya istri PENGGUGATsampai terganggu kejiwaannya akibat perbuatan hukum dan tekanan begituhebat dari PARA TERGUGAT, serta PENGGUGAT merasa malu pada istri,keluarga, kerabat, serta PENGGUGAT malu dan kehilangan kepercayaandiri dihadapan para patners bisnis serta tetangga di lingkunganPENGGUGAT, sehingga semua
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 02-11-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 13-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 587/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 7 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : Tn Irfan l Diwakili Oleh : Sigit Riyanto,SH, Dkk.
Terbanding/Tergugat : PT Bank CIMB Niaga,Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : PPAT Daerah Kerja Kota Bogor Ny Natalia Lini Handayani,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bogor
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bogor
Turut Terbanding/Penggugat II : Ny Arti Yustinah
120 — 75
  • Oleh karena itu utang tidak dapatdilunasi, maka dibuatkan jual beli atas jaminan tersebut,sehingga perjanjian semu tersebut menggantikan perjanjianutang piutang ; Bahwa dengan demikian Tergugat I, Il berada dalam posisilemah dan terdesak sehingga menandatangani suratsurattersebut, dan dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebutmerupakan perjanjian sebagai kehendak satu pihak sertamerupakan penyalahgunaan keadaan (Misbruik ~~ vanOmstandigheden) oleh Penggugat ;Amar PutusanMengadili Mengabulkan permohonan
    Tergugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi :Filhuimaisyah dan Achmad SukarnoKaidah Hukum : Jual beli yang semula didasariutang piutang adalah perjanjian semu, dimanapihak penjual dalam posisi lemah dan terdesak,sehingga mengandung penyalahgunaan keadaanKasus Posisi :1.
    Oleh karena ituutang tidak dapat dilunasi, maka dibuatkan jual beli atasjaminan tersebut, sehingga perjanjian semu tersebutmenggantikan perjanjian utang piutang Bahwa dengan demikian Tergugat I, Il berada dalam posisilemah dan terdesak sehingga menandatangani suratsurattersebut, dan dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebutmerupakan perjanjian sebagai kehendak satu pihak sertamerupakan penyalahgunaan keadaan (Misbruik vanOmstandigheden) oleh PenggugatAmar PutusanMengadili Mengabulkan permohonan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 26-06-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 386/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 15 September 2020 — Pembanding/Penggugat : PT Pelayaran Niaga Nusantara Diwakili Oleh : KAMIL ZACKY PERMANDHA, SH., MH.
Terbanding/Tergugat : PT PANN (Persero)
Terbanding/Tergugat : PT PANN Pembiayaan Maritim
Terbanding/Tergugat : Tn. BILLY ASNANDAR
Terbanding/Tergugat : PT PELAYARAN ADHIGUNA KARUNIA
183 — 145
  • ;Keunggulan yang tidak berimbang akan dapat melahirkan kesepakatan yangtimpang, sehingga melahirkan kontrak yang dilandasi dengan kKesepakatan semu,* Dalam Kamus Hukum Belanda, misbruik van omstandigheden adalah penyalahgunaan keadaan,yaitu keadaan darurat orang lain, ketergantungannya (ketidakbebasannya), kesembronoannya,keadaan akalnya yang tidak sehat, atau ketidakadaan pengalamannya, untuk menggerakkannyamengerjakan perbuatan hukum yang merugikan dirinya. N.E.
    Ill) memberi kuasakepada Luhur Sundoro (Pelawan) untuk antara lain menjualrumah sengketa kepada pihak ketiga maupun kepada diriPelawan sendiri, dianggap sah, namun mengingat riwayatterjadinya surat kuasa tersebut yang sebelumnya bermuladari surat pengakuan hutang dari Terlawan Ill denganmenjaminkan rumah sengketa, yang karena tidak dapatdilunasi pada waktunya, maka dirubah menjadi kuasa untukHalaman 13 Putusan Nomor 386/PDT/2020/PT.DKI4)menjual belli rumah tersebut, sebenarnya merupakanperjanjian semu
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 03-06-2021 — Putus : 23-12-2021 — Upload : 17-01-2022
Putusan PN BANGKINANG Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn
Tanggal 23 Desember 2021 — Penggugat:
UNTUNG SUJARWO/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA
Tergugat:
1.DARIS
2.RAMLAN
3.YUNI PERWITA SARI
4.SUKIR
5.NASRUDIN
6.MUHAMMAD ALI FAHMI
7.SYOFYAN
Turut Tergugat:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG KOTA BANGUN
2.PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI CABANG PEMBANTU KANDIS
254 — 150
  • sampaikan dalamjawaban Turut Tergugat II bahwa tidak ada satupunperbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II yang dapatdikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum serta didalam dalildalil gugatan Penggugat juga Penggugat tidakdapat menjabarkan berkaitan dengan hal tersebut,selanjutnya berkaitan dengan dalildalil Penggugat yangmendalilkan perihal ganti rugi merupakan dalil yang lemahdan sangat tidak beralasan dimana Penggugat dalammendalilkan jumlah ganti kerugian berdasarkan dariperhitungan semu
    Ilsampaikan dalam jawaban Turut Tergugat Il bahwa tidak ada satupunperbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II yang dapat dikategorikansebagai perbuatan melawan hukum serta di dalam dalildalil gugatanPenggugat juga Penggugat tidak dapat menjabarkan berkaitan dengan haltersebut, selanjutnya berkaitan dengan dalildalil Penggugat yangmendalilkan perihal ganti rugi merupakan dalil yang lemah dan sangat tidakberalasan dimana Penggugat dalam mendalilkan jumlah ganti kerugianberdasarkan dari perhitungan semu
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Upload : 12-07-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 21/PID.SUS.TPK/2016/PT-MDN
DRS. SAPARWIN SIREGAR
58 — 71
  • dipersidangan, karena tidak memenuhistandart hukum untuk dapat dibuktikan dalam penerapan Pasal 55 ayat (1)ke1 KUH Pidana, karena nyatanya pembebanan pertanggung jawabanpidana hanya pada Terbanding/Terdakwa secara tunggal;Bahwa penetapan status sebagaimana tuntutan Pembanding/JPU, tidakmenggambarkan adanya kebersamaan atau jika dilakukanpenuntutansecara terpisah dengan terdakwa lain jika ada, sehingga suatu bukti yang53jelas bahwa surat dakwaan dan tuntutan Pembanding/JPU telah memuatsesuatu peristiwa yang semu
    Bahwa penetapan status sebagaimana tuntutan Pembanding/JPU, tidakmenggambarkan adanya kebersamaan atau jika dilakukan penuntutan secaraterpisah dengan terdakwa lain jika ada, sehingga suatu bukti yang jelas bahwasurat dakwaan dan tuntutan Pembanding/JPU telah memuat sesuatu peristiwayang semu dan hanya seolaholah perbuatan dilakukan secara bersamasama;3. Bahw harusnya Pembandin ksa Penun mum harus mencantumkanhasil audit menurut Undangundang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan R.I.
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 23-02-2022 — Putus : 05-10-2022 — Upload : 18-10-2022
Putusan PN MAKALE Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Mak
Tanggal 5 Oktober 2022 — NE'UPA
13.AGUSTINA RIMMAN
14.MASLAN alias PONG JANUAR
15.LAI'SARRODE alias NE'LISA
16.DOMI' alias PONG IKEL
17.LUKAS RITTA alias PONG DIKA
18.LAI' MERI alias INDO' SILA
19.PINI
20.BUYA alias PONG MARTINA
21.SAMPE RANTE alias NE' YAYAN
22.SO' BIU alias PONG ANDI
23.RONAL alias PONG WENI
24.AYUB alias PONG SELA
25.LUTER RENTA alias PONG NANI
26.SALMON alias PONG AMSAL
27.LAI'YULI alias INDO' ARIS
28.LAI' BIRING alias NE' SEMU
93 — 9
  • NE'UPA
    13.AGUSTINA RIMMAN
    14.MASLAN alias PONG JANUAR
    15.LAI'SARRODE alias NE'LISA
    16.DOMI' alias PONG IKEL
    17.LUKAS RITTA alias PONG DIKA
    18.LAI' MERI alias INDO' SILA
    19.PINI
    20.BUYA alias PONG MARTINA
    21.SAMPE RANTE alias NE' YAYAN
    22.SO' BIU alias PONG ANDI
    23.RONAL alias PONG WENI
    24.AYUB alias PONG SELA
    25.LUTER RENTA alias PONG NANI
    26.SALMON alias PONG AMSAL
    27.LAI'YULI alias INDO' ARIS
    28.LAI' BIRING alias NE' SEMU
Pengadilan PN PUWAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 18-02-2013 — Upload : 25-03-2013
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 223/Pid.B/2012/PN PWK
Tanggal 18 Februari 2013 — ANGGA AR-RAMADHANA Bin CUCU HAMZAH
51 — 5
  • Golongan untukDigunakan Orang terlebih dahulu;Menimbang bahwa untuk memahami pengertian dari unsur tersebutperlu dipertimbangan tentang Teori Pertanggungjawaban Pidana Seseorangtidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu kebetulan yangmembawa kesialan, namun hanya bagi tindakan yang dilakukan sebagaisebagai Ssuatu kehendak, jadi secara jelas teori tersebut menggariskanbahwa suatu kehendak merupakan unsure yang penting dari suatu tindakanpidana, kurang hatihati atau suatu kelalaian (delik semu
    ) tidak dapatditerapkan dalam mengartikan unsur yang diatur pada suatu delik yangsebenarnya, tindak pidana narkotika adalah delik sebenarnya dan bukanmerupakan delik semu karena pertanggungjawaban pidana dalam undang76undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya mengatur tentangSuatu perbuatan yang mengandung kesengajaan Saja;Menimbang bahwa untuk lebih memahami pengertian dalammendefinisikan suatu unsure kesengajaan yang terdapat pada pasalpasaldalam suatu peraturan, perlu diperhatikan beberapa
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Tanah
Register : 11-02-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 08-09-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 70/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 21 April 2016 — HERMAN SANTOSO melawan 1. PT.BUMI REDJO , dkk
79 — 41
  • Bahwa kemudian kepemilikanobyek sengketa yang didaku oleh PENGGUGAT saat ini olehTERGUGATII dan TERGUGATIII tengah di permasalahkanperolehannya oleh TERGUGATII dan TERGUGATIII dengandiajukannya gugatan di Pengadilan Negeri Batang dalam Perkara Nomor :11 / Pdt.G / 2015 / PN.BTG. sehingga klaim kerugian tersebut adalahtidak benar dan mengadaada serta jauh dari fakta yang sebenarnya ;Bahwa dalil poin 25 gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar, olehkarena kerugian tersebut adalah kerugian semu, maka tidak
Pengadilan PA BOJONEGORO Perdata Agama
Register : 11-07-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 1631/Pdt.G/2019/PA.Bjn
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
49 — 12
  • berbunyi:245 Meslwud e520 ab ab luoArtinya: Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mencarikemasalahatan;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan,sekalipun mutah, nafkah madliyah, nafkah iddah dan nakfah anak bulanpertama merupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraian namun harusdibayar terlebih dahulu sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak, sehinggaapa yang dituntut Penggugat bisa menjadi kenyataan dan pihakpihak pun tidakmemandang putusan pengadilan sebagai putusan semu
Pengadilan PN DEMAK Perdata Tanah
Register : 01-10-2013 — Putus : 26-05-2014 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN DEMAK Nomor 20/Pdt.G/2013/PN Dmk
Tanggal 26 Mei 2014 — Drs. SETIAWAN SANTOSO,MM.PHD lawan Karmani bin Kastam, dkk
128 — 34
  • Dmktelah menyatakan bahwa hubungan hukum jual beli tanah obyeksengketa dengan hak menebus / membeli kembali antara Penggugatdengan SAERI bin KANAN tanggal 20 5 1989 bukan merupakanjual beli tanah obyek sengketa melainkan adalah hubungan hutang piutang yang semu dengan jaminan tanah obyek sengketamaka dalam diktumnya antara lain menyatakan : Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan verstek Menyatakan obyek sengketa adalah sah milik PenggugatKarmani................Halaman 20 dari 47 Putusan
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 28-11-2017 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 16-08-2018
Putusan PN MAKALE Nomor 148/Pdt.G/2017/PN Mak
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penggugat:
Y.B. PAYANGAN
Tergugat:
PIUS PULO SAKKU' TANDUNG
74 — 42
  • Manggi untuk membantu menggarap sawah tersebut.Bahwa terakhir saksi melihat Mangngi menggarap sawah sengketatersebut sekitar tahun 1970an.Halaman 23 dari 44 halaman Putusan No. 148/Pdt.G/2017/PN.MakBahwa setelah Mangngi meninggal digarap oleh anaknya/Pius Pulo,itusaksi lihat karena tahun 1980 saksi Kepala Kampung di Talion.Bahwa pada waktu saksi Kepala Kampung di sana yang menagih pajaksawah baling tersebut adalah saksi, karena disuruh oleh Kepala Lembangpada saat itu Kepala Lembangnya bernama Pak Semu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-07-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1614 K/Pdt/2013
Tanggal 24 Juli 2014 — PT. PULAU MAS UTAMA, ; PT. SANGGAR HURIP, PT. INDAH KARYA,
67 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk itu, ia diposisikansebagai turut Tergugat (Tergugat semu). Sebenarnya dalam posisiyang demikian itu, pihak lain tersebut seharusnya tetap diposisikansebagai Tergugat, dengan cara memodifikasi formulasi posita maupunpetitum gugatan, misalnya hanya ditetapkan agar tidak dibebaniHal. 31 dari 48 Hal. Putusan Nomor 1614 K/Padt/2013hukuman, dengan bentuk seperti ini tidak akan mengubah ketentuanhukum acara perdata, knususnya HIR/RIB yang tidak mengenal istilahTurut Tergugat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-10-2017 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2565 K/Pdt/2017
Tanggal 31 Oktober 2017 — PT SONGGORITI lawan PT WAHANA MULTITRON dan PT DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI
50 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PihakPenggugat maupuan Para Tergugat tidak menggunakan haknyauntuk mengajukan saksi(saksi) untuk didengarkan keterangannyadi depan persidangan meskipun telah diberikan kKesempatan olehMajelis Hakim yang memeriksa perkara a quo (vide Berita AcaraPersidangan);Bahwa oleh karenanya, pertimbangan Judex Facti tingkat Bandingyang berbunyi Majelis Hakim telah menjatunkan Putusan tanpamempertimbangkan buktibukti tertulis dan keterangan saksisaksiyang telah diajukan pemohon banding, adalah pertimbangan yangbersifat semu
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 11-03-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 242/Pdt.G/2019/PN Sby
Tanggal 2 Oktober 2019 — Penggugat:
Hernowo Hadiwijaya, HEE
Tergugat:
1.PT. Bank Rakyat Indonesia, Persero, Tbk, Kantor Cabang Surabaya Mulyosari
2.Kukuh Mulyo Raharjo, SH
58 — 17
  • Namun faktanya, semua yang di inginkan danyang diharapbkan PENGGUGAT menjadi keinginan dan harapan semu, karenaPENGGUGAT malah bangkrut atas perbuatan PARA TERGUGAT, bahkanPENGGUGAT, dan khususnya istri PENGGUGAT sampai terganggu kejiwaannya akibat perbuatan hukum dan tekanan begitu hebat dari PARA TERGUGAT,serta PENGGUGAT merasa malu pada istri, keluarga, kerabat, serta PENGGUGAT malu dan kehilangan kepercayaan diri dihadapan para patners bisnis sertatetangga di lingkungan PENGGUGAT, sehingga semua
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 11-11-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 544/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 20 Januari 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
80 — 46
  • Jadi, fakta yangabstrak dalam hukum pembuktian, dikategorikan sebagai hal yang khayaliatau semu, oleh karena itu tidak bernilai sebagai alat bukti untukmembuktikan kebenaran gugatan Para Penggugat;9.
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 20-07-2018 — Putus : 04-02-2019 — Upload : 07-02-2019
Putusan PA SELONG Nomor 740/Pdt.G/2018/PA.Sel
Tanggal 4 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
76 — 70
  • Bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap / sempurna baik secaraformil maupun materil yang menyebabkan gugatan Penggugat kabur(obscuur libel) karena dalam hal surat gugatan waris mal waris namun padaposita angka 17 yang pada intinya meminta bahwa tindakan Para Tergugatdan Turut Tergugat adalah tidak sah dan perbuatan melawan hukumsementara dalam petitumnya para Penggugat tidak merincikan berapakerugian materiil dan mooril yang diderita oleh Para Penggugat, tidaksesuai dengan salah satu/semu kriteria
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 21-03-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 286/Pdt.G/2019/PN Sby
Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat:
M. Machru Rozi
Tergugat:
1.Ir. Djoko Wahjudiono
2.Hajjah Umi Habibah
Turut Tergugat:
Dedi Wijaya, SH, MKn
154 — 39
  • Bahwa telah Tergugat kKemukakan sebelumnya di dalam dalilpembelaan ke5.4. pada bagian Pokok Perkara Jawaban ini,bahwasanya jika Penggugat memaksakan kehendaknya gunadidudukkan sebagai pihak pembeli di dalam Akta Nomor: 972tanggal 23 April 2013, tentang Perjanjian Ikatan Jual Beli, justrumalah terjadi apa yang dinamakan perjanjian semu/ataupurapura, dimana perjanjian hutang piutang dengan jaminantanah dan/atau bangunan, yang dibungkus sebagai perjanjianjual beli tanah dan/atau bangunan dengan hak
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 29-03-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 31/G/TF/2021/PTUN.BDG
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
369 — 238
  • Namun di masasekarang Terminologi Keppres ini sudah disempitkan menjadibentuk Beschikking (Keputusan/Penetapan) saja, Sedangkan untuk yangberbentuk Peraturan disebut dengan Peraturan Presiden (PERPRES).Selain Bentuk Regeling (Stau Regering Besluit) dan Beschikking, Adapulabentuk lainnya seperti Pseudo Wetgeving (Perundangan Semu salahsatunya adalah Beleidsregel), Concrete Normgeving (Norma Jabaran),dan Plan (Rencana). kesemuanya akan tunduk pada kaidah Hukum Publikkrena secara karakteristik sepihak