Ditemukan 2546 data
1.RUDI DWI PRASTYONO, SH.MH
2.SIMA SIMSON,SE.SH
3.SANDY SEPTI MURHANTA HIDAYAT SH.,MH
Terdakwa:
USEP KOSWARA BIN UKO ALM
173 — 66
USEPKOSWARA ( mantan kades Warnasari Kec Pangalengan KabBandung periode 2013 s/d 2019) telah dilakukan pemeriksaan olehInspektorat Kab Bandung selaku apparat pemeriksa internalpemerintah ( APIP) dan telah dibuatkan bukti secara tertulis sebagaiberikut : Laporan hasil pemeriksaan nomor LHP : 700/208/EVLAP,tanggal 22 Juli 2019 .
104 — 45
pasal tentangpemalsuan);Bahwa CV Afa Zahra Saintama diusulkan sebagai calon pemenang untukmendapat pengesahan dari Kepala Dinas karena memenuhi syarat;Bahwa konfirmasi dalam pelelangan dilakukan oleh panitia lelang apabiladiperlukan seperti panitia lelang tidak yakin dengan dokumen tersebut(Hermawan Kaeni);Bahwa dalam proses pelelangan/seleksi sampai penetapan pemenang belumada kerugian negara atau tidak ada tindak pidana, maka wilayah hukumnyaadalah kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP
97 — 42
Saksi APIP SUPRIATNA, menerangkan : Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan danketerangan yang diberikan sudah benar;Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga dengan Terdakwa;Bahwa Saksi menjabat sebagai VP Penyaluran Dana dan KemitraanPerbankan PT Pos Indonesia berdasarkan SK Direksi PT.
82 — 26
SUDIRMAN, ( Ahli Akutansi dan Audit ) dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa dasar Saksi menjadi Ahli berdasarkan standar pemeriksaan pasal1 ayat 8 Undang Undang nomor 15 tahun 2004; Bahwa datadat yang saksi pakai berdasarkan laporan hasil audit JaksaPenuntut Umum yang di linkan dengan berkas Susilawati; Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan standar APIP ( AparatPengawasan Interen Pemerintah ); Bahwa tidak ada pernyataan audit yang dilakukan berdasarkan standarAPIP (
83 — 17
pasal tentang pemalsuan);Bahwa CV Afa Zahra Saintama diusulkan sebagai calon pemenang untukmendapat pengesahan dari Kepala Dinas karena memenuhi syarat;Bahwa konfirmasi dalam pelelangan dilakukan oleh panitia lelang apabiladiperlukan seperti panitia lelang tidak yakin dengan dokumen tersebut(Hermawan Kaeni);Bahwa dalam proses pelelangan/seleksi sampai penetapan pemenang belumada kerugian negara atau tidak ada tindak pidana, maka wilayah hukumnyaadalah kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP
94 — 69
Dalam melaksanakan pekerjaan kantor lingkungan hidup.81Mengikuti proses pengadaan secara bersih transparan danprofesional dalam rangka pengadaan pada kantor lingkungan hidup.e Badan usaha akan diberi sangsi dan di laporkan ke APIP pemerintahkabupaten serdang bedagai atau KPP.
154 — 136
APIP YUSMANSYUR),Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan dan Pengawasan P2JN(NOOR FACHRIE, ST), dan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu P2JNProvinsi Jawa Barat (Ir. R. SAMBADA, MSi). Setelah dikoreksi, Berita Acaratersebut saksi terima kembali dari YAYA SUHAYA bin MEMED.Bahwa benar selanjutnya saksi menyerahkan Berita Acara tersebut kepadayang menanda tangankan kepada EDDI MULYADI MANOPO, ST. ketika itu didalam Berita Acara tersebut sudah ada tanda tangan Ir.
APIP YUSMANSYUR), Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Perencanaan dan Pengawasan P2JUN (NOOR FACHRIE, ST), dan KepalaSatuan Kerja Non Vertikal Tertentu P2JN Provinsi Jawa Barat (lr.
HIJRAN SAFAR, SH
Terdakwa:
Dr. SAWALUDDIN, S.E.,M.Si.
203 — 124
KdiBahwa selain kesepakatan saksi selaku KPA dengan PPK, tidak ada pihaklain yang memberikan masukan tentang memungkinkannya pekerjaan RS.Pendidikan UHO TA. 2014 tersebut diberi waktu kesempatan 50 harikalender untuk dilanjutkan pekerjaannya menyeberang tahun anggaran,baik dari Satuan Pengawas Internal (SPI) atau Aparat Pengawasan InternPemerintah (APIP), melainkan kesepakatan itu dari saksi dan PPK saja,namun saksi tegaskan kepada PPK untuk memastikan blokir garansi bankpenyedia jasa.Bahwa setelah
201 — 149
Pasal 24 ayat (3) dan (4) Perka BKPM No. 17 kemudianmenjelaskan secara tegas kegiatan apa saja yang termasukKegiatan Nyata, sebagai berikut:"(3)"(4)Kegiatan Nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)secara administratif dapat berupa:a. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);Cc. izin lokasi;d. perjanjian sewa lahan/gedung;e. surat persetujuan fasilitas bea masuk atas imporbarang modal;f. angka pengenal importir produsen (APIP);g. rencana penggunaan tenaga kera
Sakti Yuharbi, S.H.
Terdakwa:
SARBAINI
160 — 33
Jembatan Besi Tahun Anggaran 2019 ini merupakankelompok jenis Audit dengan Tujuan Tertentu.Kemudian mengenai siapa saja yang dapat melakukan audit, dapat sayajelaskan bahwa di luar Inspektorat Kabupaten, terdapat instansi/institusi lainyang juga dapat melakukan audit, antara lain BPK (Badan PemeriksaKeuangan) selaku auditor eksternal pemerintah serta InspektoratKementerian/NonKementerian/Lembaga dan Inspektorat Provinsi yangbersamasama dengan BPKP tergabung sebagai Aparat PengawasanIntern Pemerintah (APIP
169 — 104
Pasal 24 ayat (8) dan (4) Perka BKPM No. 17 kemudianmenjelaskan secara tegas kegiatan apa saja yang termasukKegiatan Nyata, sebagai berikut:"(3) Kegiatan Nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)secara administratif dapat berupa:a. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);Cc. izin lokasi;d. perjanjian sewa lahan/gedung;e. surat persetujuan fasilitas bea masuk atas imporbarang modal;angka pengenal importir produsen (APIP);g. rencana penggunaan tenaga kerja asing
108 — 62
AHLI SUDIRMAN, ( Ahli Akutansi dan Audit ) dibawah sumpah pada intinyamenerangkan sebagai berikut;Bahwa dasar Saksi menjadi Ahli berdasarkan standar pemeriksaan pasal 1ayat 8 Undang Undang nomor 15 tahun 2004;Bahwa datadat yang saksi pakai berdasarkan laporan hasil audit JaksaPenuntut Umum yang di linkan dengan berkas Susilawati;Bahwa auditor Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan standar APIP (Aparat Pengawasan Interen Pemerintah ) ;Bahwa tidak ada pernyataan audit yang dilakukan berdasarkan standarAPIP
FATONI HATAM, SH, MH
Terdakwa:
SURYA BARUNA SEMENGUK, ST
414 — 105
Tirta Amarta BottlingCompanny Tahun 2012.1 (Satu) Bundel Copy Angka Pengenal ImportirProdusen (APIP)kepada PT. Tirta Amarta Bottling Company Nomor: 101700797PTanggal 20 Desember 2012 dari Dinas Perindustrian danPerdagangan Provinsi Jawa Barat;1 (Satu) Bundel Asli Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK)dari PT. Bank Mandiri kepada PT.
Tirta Amarta BottlingCompanny Tahun 2012.1 (Satu) Bundel Copy Angka Pengenal ImportirProdusen (APIP)kepada PT. Tirta Amarta Bottling Company Nomor: 101700797PTanggal 20 Desember 2012 dari Dinas Perindustrian danPerdagangan Provinsi Jawa Barat;Halaman 317 dari 332 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg150.151.152.153.154.155.156.157.158.159.1 (Satu) Bundel Asli Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK)dari PT. Bank Mandiri kepada PT.
111 — 19
Kreditnya jo Peraturan Bersama Kepala BidangPengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kepala Badan KepegawaianHalaman 125 dari 144 Putusan Nomor : 92/Pid.SusTPK/2015/PN.BdgNegara (BKN) Nomor : PER1310/K/JF/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan JabatanFungsional Auditor dan Angka Kreditnya jo Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret2008 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI) dan Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP
601 — 658
Tirta Amarta Bottling CompannyTahun 2012.1 (satu) Bundel Copy Angka Pengenal ImportirProdusen (APIP)kepada PT. Tirta Amarta Bottling Company Nomor: 101700797PTanggal 20 Desember 2012 dari Dinas Perindustrian danPerdagangan Provinsi Jawa Barat;1 (satu) Bundel Asli Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dariPT. Bank Mandiri kepada PT. Tirta Amarta Bottling Up.
Tirta Amarta BottlingCompanny Tahun 2012.150) 1 (satu) Bundel Copy Angka Pengenal ImportirProdusen (APIP)kepada PT. Tirta Amarta Bottling Company Nomor: 101700797PTanggal 20 Desember 2012 dari Dinas Perindustrian danPerdagangan Provinsi Jawa Barat;151) 1 (satu) Bundel Asli Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK)dari PT. Bank Mandiri kepada PT.
454 — 187
Tirta Amarta BottlingCompanny Tahun 2012.1 (satu) Bundel Copy Angka Pengenal ImportirProdusen (APIP)kepada PT. Tirta Amarta Bottling Company Nomor: 101700797PTanggal 20 Desember 2012 dari Dinas Perindustrian danPerdagangan Provinsi Jawa Barat;1 (satu) Bundel Asli Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPk)dari PT. Bank Mandiri kepada PT.
Tirta Amarta Bottling CompannyTahun 2012.1 (satu) Bundel Copy Angka Pengenal ImportirProdusen (APIP) kepadaPT. Tirta Amarta Bottling Company Nomor: 101700797P Tanggal 20Desember 2012 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan ProvinsiJawa Barat;1 (satu) Bundel Asli Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari PT.Bank Mandiri kepada PT. Tirta Amarta Bottling Up.
120 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada halaman 19 angka 6) nomor (2) disebutkan bahwa permintaanaudit investigatif dari instansi penyidik tidak dapat dipenuhi padakondisi berikut:Huruf a menyebutkan "Diketahui Badan Pemeriksa Keuanganatau APIP lainnya, yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian /Inspektorat LPNK / Inspektorat Pemerintah Daerah sedang atausudah melakukan audit investigatif atas kasus yang sama";3.
khusus pendahuluan pada bawaslu prop jatimsesuai dengan lampiran bukti surat perintah tugas nomor :094/949/201/2014 tanggal 7 juli 2014 akan tetapi oleh penyidikpolda jatim audit yang dilakukan inspektorat di minta untuk dihentikan ;Bahwa sesuai peraturan kepala BPKP Nomor : PER1314/K/D6/2012'Pada halaman 19 angka 6) nomor (2) disebutkanbahwa permintaan audit investigatif dari instansi penyidik tidakdapat dipenuhi pada kondisi berikut:o Huruf a menyebutkan Diketahui Badan PemeriksaKeuangan atau APIP
30 — 4
Bahwa data yang digunakan untuk penerima RTS tersebut berasal dari dataTahun 2011, data tersebut digunakan dalam program dana PSKS dandiperuntukkan untuk warga miskin; Bahwa Saksi pernah melihat Barang bukti daftar nama nominatif penerimaRTS;Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidakmengajukan pertanyan dan menyatakan cukup;APIP SUPRIYATNA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut : Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga denganTerdakwa
73 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
bertugasatas permintaan Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden;Bahwa berdasarkan Keppres No. 103 Tahun 2001 dalam Pasal 52dinyatakan BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugaspemerintahan di bidang pengawasan keuangan danpembangunan serta memiliki fungsi mengkaji, menyusun, danmelaksanakan kebijakan nasional di bidang pengawasankeuangan dan pembangunan ;Bahwa selanjutnya dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Internal Pemerintah (SPIP) BPKP merupakan AparatPengawasan Intern Pemerintah (APIP
ROHMAN
Terdakwa:
1.Ir.FEBRI DARMANSYAH Bin Alm JAARUDIN
2.TISNA SANJAYA, ST Bin Alm GANDA
126 — 48
pihak yang tertera dalamperjanjian dan telah melakukan kewajiban sesuai di dalam kontrak.Adapun pihak yang tidak termuat dalam perjanjian tersebut tidakmenjadi tanggungjawab negara untuk melakukan pembayarankepada pihak tersebut, namun menjadi tanggung pribadi pihak yangmenugaskannya;Bahwa jika pekerjaan diketahui selesai dilaksanakan dengan tidaksesuai spesifikasi yang ditetapkan didalam Kontrak dan kemudiankepada Penyedia membuat surat pernyataan akan melakukanperbaikan apa bila ada temuan oleh APIP