Abdul HamidLubis tersebut; Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah);5.Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah berkekuatan hukum tetap,maka atas permohonan Tergugat selaku Pihak Penggugat/ Pemohon SitaEksekusi yang meneruskan gugatan almarhum Baharuddin Lubis dalamperkara tersebut, telah mengajukan Permohonan Sita Eksekusi; danberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor13/Pdt.Eks/2008

/PN Mdl., dan Nomor 328/PDT/2009/PT MDN. junctoNomor 1858 KIPDT/2010 tanggal 16 Januari 2013; untuk melaksanakanSita Eksekusi terhadap harta terperkara; yaitu pondok Pesantren Ma'hadDarul Tauhid, oleh karena itu Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Nataltelah melaksanakan Sita Eksekusi sebagaimana Berita Acara Sita EksekusiNomor 13/Pdt.Eks/2008/PN Mdl., dan Nomor 328/PDT/2009/PT MDN.jJuncto Nomor 1858 K/PDT12010 tanggal 18 Januari 2013, dengan ditemanioleh 2 (dua) orang saksi yaitu Marhot Pakpahan

/2008/PN Mdl., tanggal 11 Juni 2013 yang didasarkankepada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 30April 2013 dengan Nomor 13/Pdt.Eks/2008/PN Mdl., juncto328/PDT/2009/PT Madn., juncto Nomor 1858 K/PDT/2010 adalah tidak sahdan batal demi hukum:;Halaman 13 dari 23 hal.

Nomor 3705 K/Pdt/20164) Menyatakan perbuatan Tergugat (Pemohon Eksekusi) menunjukkan batasbatas tanah perkara Ponpes Ma'had Darul sebagaimana yang tercantumdalam Berita Acara Eksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2008/PN Mdl., tanggal 11Juni 2013, adalah perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai denganamar putusan yang dimohonkan Tergugat (Pemohon eksekusi selaku ahliwaris almarhum H.

Eksekusi dilaksanakan berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanNegeri Mandailing Natal tanggal 30 April 2013 Nomor13/Pdt.Eks/2008/PN Mdl., juncto Nomor 328/PDT/2009/PT Madn.,jJuncto Nomor 1858 K/PDT/2010, dimana faktanya bahwa KetuaPengadilan Negeri Mandailing Natal tidak pernah mengeluarkanPenetapan Perintah Eksekusi tanggal 30 April 2013;b.

Bahwapada tanggal 19 Februari 2013 Terlawan mengajukan permohonanpelaksanaan (Eksekusi) atas putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap / pasti tersebut, dan Pengadilan Negeri Semarang padatanggal 6 Maret 2013 telah mengeluarkan Penetapan No.07/Pdt.Eks/2013/PN.Smg tentang Perintah untuk Melaksanakan EksekusiPengosongan Tanah dan Rumah milik Pelawan di Jin, Wotgandul Barat No.30 Kota Semarang;7.

Bahwa Pelawan tidak dapat menerima atau keberatan atas PenetapanPengadilan Negeri Semarang No. 07/Pdt.Eks/2013/PN.Smg, tanggal 6Maret 2013 tersebut, dikarenakan gugatan Terlawan yang telah diputusPengadilan Negeri Semarang tanggal 11 Desember 2006 dalam perkaraNo. 123/Pdt.G/2006/PN.Smg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarangtanggal 2 Agustus 2010 dalam perkara No. 144/Pdt/2010/PT.Smg.

Memerintahkan dan menyatakan untuk mengangkat kembali dandinyatakan batal Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No.07/Pdt.Eks/2013.PN.Smg, tanggal 6 Maret 2013 tentang Perintah untukMelaksanakan Eksekusi Pengosongan Tanah dan Rumah di Jin.Wotgandul Barat No. 30 Kota Semarang tanggal 6 Maret 2013;5. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun adaupayahukum banding atau kasasi.6.

W12.U1/2360/Pdt.04.01/6/2016,Hal 14 dari 23 Hal Putusan No.275/Plw.G/2016/PN.Smg.dari Pengadilan Negeri Semarang, perihal Panggilan untuk menghadapKetua Pengadilan dalam perkara No. 07/Pdt.Eks/2013/PN.Smg, diberitanda : Bukti TVIII;11.

Oleh karena Pelawan hanya memiliki obyek seluas + 300 M2 dari luas +1.592 dari HGB No. 185/Desa Gabahan, dan obyek tersebut faktanya belumada pemecahan;Sehingga harus mengangkat kembali dan dinyatakan batal PenetapanPengadilan Negeri Semarang No. 07/Pdt.Eks/2013.PN.Smg, tanggal 6 Maret2013 tentang Perintah untuk Melaksanakan Eksekusi Pengosongan Tanah danRumah di JIn.

mengosongkan tanah dan bangunan rumah yang berukuran 6 M x 11 m atau 66 M2 (enam puluh enam meter persegi) yang diklaim milik Para Terbantah dalam Rekonpensi / Para Pembantah dalam Konpensi, yang berada diatas sertipikat tanah wakaf Nomor 00032/Kelurahan Kampung Kajanan, luas 502 M2 yg diperuntukkan sebagai MASJID NURUL AMIN KELURAHAN KAMPUNG KAJANAN bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan Polisi;

Sgr tidak dapat dipakai dandipergunakan oleh Terlawan sebagai dasar untuk melakukan Eksekusisebagaimana Permohonan Eksekusi No. 23/Pdt.Eks/2018/PN.Sogr;10.Bahwa terhadap hal tersebut diatas maka Para Pelawan mengajukanperlawanan dalam perkara ini yaitu mengenai perbaikan atas putusan nomor :50/Pdt.G/1992/PN.Sgr Jo Eksekusi No. 23/Pdt.Eks/2018/PN.Sgr yangberkaitan dengan obyek sengketa dalam perkara ini dimana hakhak ParaPelawan atas penguasaan dan kepemilikan terhadap obyek sengketadimaksud, tidak

Sgr dimaksud tidak dapat dilakukan Eksekusi olen subyekhukum yang sama sekali tidak mempunyai kapasitas dan kwaitas serta legalstanding (Non Execusitable);13.Bahwa setelah ditelaah dan dipelajari isi relas panggilan Pengadilan NegeriSingaraja nomor : 23/Pdt.EKS/2018/PN.

yang dimohonkan olehTerlawan sebagaimana eksekusi nomor : 50/Pdt.Eks/2018/PN.

Bahwa, berdasarkan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan NegeriSingaraja No. 50/PDT.G/1992 /PN.Sgr , tanggal 15 Desember 1992,Penggugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan eksekusi yang telahterdaftar dalam register perkara No. 23 /Pdt.Eks/2018/PN.Sgr;5.

Menyatakan hukum permohonan eksekusi yang terdaftar dalam perkaraNo. 23/Pdt.Eks/2018/PN.Sgr, untuk segera dilanjutkan;5. Menolak Bantahan Pembantah dalam Rekonpensi / Terbantah dalamKonpensi untuk selain dan selebihnya;DALAM KONPENS!

/2007/PN.Kds untuk mengadakan penjualan di muka umum/lelang atas semua barang jaminan milik paraPenggugat, berdasarkan penetapan No. 5/Pdt.Eks/2007/PN.Kds telahHal. 5 dari 29 hal.

No. 396 K/Pdt/2012dilaksanakan 3 kali lelang, akan tetapi dalam pelaksanaan lelang tersebut tidakada satupun barang jaminan milik para Penggugat tersebut yang laku terjual;20.Bahwa untuk menindaklanjuti penetapan No. 5/Pdt.Eks/2007/PN.Kds tersebut,21.maka pada tanggal 21 Mei 2010 dengan perantaraan Tergugat II (KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL) Semarang telah dilaksanakan penjualan di muka umum/lelang terhadap barang tetap milik paraPenggugat yang berupa:a.

Bahwa sehingga dengan demikian pelaksanaan lelang dalam perkara a quoyang mendasarkan pada penetapan No. 5/Pdt.Eks/2007/PN.Kds yangdilakukan oleh Pejabat lelang dimana telah menghasilkan penjualan umumterhadap tanah dan bangunan (obyek sengketa) yakni dalam Sertifikat hakmilik No. 563 luas + 795 m2 atas nama Siti Arofah yang terletak di DesaHal. 10 dari 29 hal. Put.

Bank Internasional Indonesia, Tok) Cabang Kudus yang berupasebidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya, sebagaimana dalamSertifikat hak milik No. 563 luas + 795 m2 atas nama Siti Arofah yangterletak di Desa Margorejo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, ProvinsiJawa Tengah, yang menurut para Penggugat telah dilelang sebagaimanapenetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus No. 5/Pdt.Eks/2007/PN.Kdsdengan harga limit yang sangat rendah;3.

Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Kudus telah melakukan teguran dan sitaeksekutorial, akan tetapi para Penggugat tidak menanggapi teguran dan tidakada upaya untuk menyelesaikan hutangnya, maka Ketua Pengadilan NegeriKudus mengumumkan lelang eksekusi ke berdasarkan surat penetapan KetuaPengadilan Negeri Kudus tertanggal 12 September 2009 No. 5/Pdt.Eks/2007/PN.Kds dengan perantara Tergugat Il dalam Konvensi akan dilakukanpenjualan di muka umum/lelang;Hal. 17 dari 29 hal. Put.

Bahwa benar kemudian pelaksanaan eksekusi tersebut kembali dimohonkanoleh Terlawan dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 telahdilaksanakan Sita Eksekusi sebagaimana yang dinyatakan dalam SuratPemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor : 09/Pdt.Eks/2013/PN.Bdwtertanggal 22 Mei 2018 beserta Berita Acara Sita Eksekusi Nomor09/Pdt.Eks/2013/PN.Bdw Nomor : 10/Pdt.G/2006/Pn.Bdw. dengan identifikasibidang tanah sebagai berikut ;a.

/2013/PN.Bdw tertanggal 22 Mei 2018 beserta Berita Acara SitaEksekusi Nomor : 09/Pdt.Eks/2013/PN.Bdw Nomor : 10/Pdt.G/2006/Pn.Bdw.DALAM POKOK PERKARA1.

Bahwa alasanalasan yang dijadikan dasargugatan Perlawanan Perkara a quo adalah adanya Surat PemberitahuanPelaksanaan Sita Eksekusi Nomor: 09 / Pdt.Eks / 2013 / Pn.Bdw. tertanggal 22Mei 2018 dengan dilampiri Berita Acara Sita Eksekusi nomor : 09 / Pdt.Eks /2013 / PN.Bdw. nomor : 10 / Pdt.G / PN.Bdw. sehingga karenanya tidak dapatditerapkan asas Nebis in idem;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut :Putusan Nomor 18/Pdt.Bth/2018/PN Bdw ., Halaman 40 dari

/2014/PN.Bdw tersebut, sehinggadengan demikian bahwa subyek dan objek dalam perkara aquo sama dengansubyek dan objek dalam perkara Nomor 26/Pdt.Plw/2014/PN.Bdw;Menimbang, bahwa perkara aquo yaitu nomor 18/Pdt.Bth/2018/PN.Bdwdiajukan Pelawan terhadap adanya Surat Pemberitahuan Pelaksanaan SitaEksekusi Nomor: 09/Pdt.Eks/2013/Pn.Bdw. tertanggal 22 Mei 2018 dengandilampiri Berita Acara Sita Eksekusi nomor : 09/Pdt.Eks/2013/PN.Bdw. nomor :10/Pdt.G/2005/PN.Bdw., sehingga adanya perkara aquo berawal dari

/ 2013 / Pn.Bdw. tertanggal 22 Mei 2018 dengan dilampiriBerita Acara Sita Eksekusi nomor : 09 / Pdt.Eks / 2013 / PN.Bdw. nomor : 10 /Pdt.G / PN.Bdw., Para Pelawan mengajukan Perlawanan lagi dengan perkaraaquo dengan subyek dan objek yang sama;Putusan Nomor 18/Pdt.Bth/2018/PN Bdw ., Halaman 43 dari 47 halaman.Menimbang, bahwa meskipun Pelawan berdalih alasan yang digunakanuntuk mengajukan Perlawanan dalam perkara aquo adalah adanya SuratPemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor: 09 / Pdt.Eks

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas dan oleh karena peletakansita eksekusi No.19/Pdt.Eks/2018/PN.Mkd telah keliru diletakkan diatas tanahmilik Pelawan maka patut dan beralasan secara hukum jika sita eksekusitersebut diangkat seluruhnya.Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 62/Pdt.Bth/2020/PN.Mkd15.

Memerintahkan Turut Terlawan II untuk menghentikan proses lelangeksekusi Hak tanggungan yang telah diajukan oleh Ketua Pengadilan NegeriMungkid berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi No. 19/Pdt.Eks/2018/PN.Mkdsampai perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap7. Menghukum Para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayarsegala biaya yang timbul karena adanya Perlawanan ini.8.

Mjd Jo No. 19/Pdt.Eks/2018/PN.Mkd sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,sehingga bukan perbuatan melawan hukum.

Bank Perkreditan RakyatKartika Artha Kencana Jaya berkedudukan di Bantul, dan telah dicatat Sitaberdasar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang No.19/Pdt.Eks/2018/PN.Mkd. Jo.No.5/Pen.EB/2019/PN.Mkd tanggal 29072019.3. Bahwa tindakan Turut Terlawan yang melakukan pencatatan Sitaatas Sertipikat Hak Milik No. 1200/Desa Tempurejo Luas 742 m?

Sehinggasudah sepatutnya gugatan perlawanan ini harus dinyatakan ditolak dan/ atausetidaknya gugatan perlawanan ini dinyatakan tidak dapat diterima.Eksepsi Turut Terlawan :Eksepsi Diskualifikasi (Gemis Aan Hoedanigheid)Bahwa Pelawan tidak berkualitas mengajukan gugatan karena obyek perkarayang telah dicatat Sita berdasar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri MagelangNomor 19/Pdt.Eks/2018/PN.Mkd.

Menolak permohonan eksekusi pengosongan yang diajukan olehTerlawan kepada Pengadilan Negeri Parepare sesuai dengan nomorperkara Nomor 03/Pdt.Eks/2015/PN. Parepare;9.

Membatalkan pelaksanaan eksekusi pengosongan sebagaimanadimaksud dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor02/Pen.KPN/Pdt.EKs/2017/PN.Pre tertanggal 3 April 2017;10.Menyatakan bahwa eksekusi terhadap objek lelang (SHM Nomor1772/Lompoe dan SHM Nomor 02292/Lompoe) tidak dapat dilaksanakan;11.Menghukum Terlawan untuk segera menyerahkan kepada ParaPelawan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1772/Lompoe dan SertifikatHak Milik Nomor 02292/Lompoe tercatat atas nama Terlawan danmengembalikan ke

Nomor 2465 K/Pdt/201810.11.12.Menolak permohonan eksekusi pengosongan dan membatalkan eksekusipengosongan yang diajukan oleh Terlawan kepada Pengadilan NegeriParepare, dengan nomor perkara Nomor 03/Pdt.Eks/2015/PN. Parepare..

Membatalkan pelaksanaan eksekusi pengosongan sebagaimanadimaksud dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor02/Pen.KPN/Pdt.Eks/2017/PN.Pre tertanggal 03 April 2017;Menyatakan bahwa eksekusi terhadap objek lelang (Sertifikat Hak MilikNomor 1772/lompoe dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02292/Lompoe) tidakdapat dilaksanakan.Menghukum Terlawan I/Termohon Kasasi untuk segera menyerahkankepada Para Pelawan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1772/lompoedan Sertifikat Hak Milik Nomor 02292/Lompoe

Bahwa pokok perkara dalam gugatan a quo adalah mengenai keabsahanPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor02/Pen.KPN/Pdt.Eks/2017/PN.Pare tanggal 3 April 2017 tentangHalaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2465 K/Pdt/2018Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan perkara perdata Nomor03/Pdt.Eks/2015/PN.Parepare, Penetapan mana menurut PemohonKasasi adalah tidak sah;2.

Sebelah Timur : Sungai / Saluranyang telah dimohonkan Eksekusi dengan nomer perkara : 3/Pdt.Eks/2019/PN Krg Jo No.3/Pdt.G/2018/PN Krg melalui Pengadilan NegeriKaranganyar, oleh para Terlawan, oleh karenanya mohon disebut OBJEKSENGKETA.5. Bahwa Pelawan mendapat kabar dari Terlawan apabila Objek Sengketayang dibelinya bersama dengan Terlawan akan dilelang melalui TerlawanIV oleh Terlawan II dengan seijin Terlawan III;6.

Selain itu,dalam petitum halaman 3 angka 4, Pelawan meminta MajelisHakim untuk menyatakan penetapan Nomor3/Pdt.Eks/2019/PN.Krg jo. No. 3/Pdt.G/2018/PN.Krg adalah cacathukum, tidak sah, batal demi hukum, non eksekutabel dan atautidak berkekuatan hukum;2.1.2.

Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Pelawan di dalammengajukan gugatan adalah sehubungan dengan tindakan TERLAWAN IIIyang telah melaksanakan lelang eksekusi pengadilan negeri berdasarkanpenetapan pengadilan nomor 3/Pdt.Eks/2019/PN.Krg jo.

Nomor 3/Pdt.Eks/2019/PN.Krg jo. No.3/Pdt.G/2018/PN.Krg tanggal 9 Mei 2019b. Fotokopi Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan NegeriKaranganyar Nomor 3/Pdt.Eks/2019/PN.Krg jo. No. 3/Pdt.G/2018/PN.Krgtanggal 6 Februari 2019C. Fotokopi Berita Acara Aanmaning tanggal 18 Februari 2019, 25Februari 2019, 4 Maret 2019, 11 Maret 2019, 12 Maret 2019, 18 Maret2019, dan 22 Maret 2019d. Fotokopi Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan NegeriKaranganyar Nomor 3/Pdt.Eks/2019/PN.Krg jo.

Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi Nomor3/Pdt.Eks/2019/PN.Krg jo. No. 3/Pdt.G/2018/PN.Krg tanggal 23 April2019Halaman 8 Putusan Nomor 380/PDT/2020/PT SMG5.

ul>

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
3. Menolak perlawanan Pelawan;
4. Menyatakan sebidang tanah/bangunan sebagaimana dikenal dan terletak di: Perumahan Foresta Cluster Giardina Blok E-6 No. 5 RT.002 RW.006 Desa/Kelurahan Sampora, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang adalah objek eksekusi;
5. Mempertahankan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 4/Pdt.Eks

Putusan Mahkamah Agung Nomor864 K/Ag/2019 bukan perlawanan terhadap Penetapan EksekusiNomor 4/Pdt.Eks/2021/PA.Tgrs tertanggal 07 Juli 2021;11.

Bahwa benar, Terlawan Eksekusi telah mengajukanPermohonan untuk dilaksanakannya Eksekusi terhadap harta bersama(Obyek Gugatan) yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Tigaraksa No. 4/Pdt.Eks/2021/PA.Tgrs Jo. Nomor1594/Pdt.G/2018/PA.Tgrs Jo. Nomor 0024/Pdt.G/2019/PTA.Btn Jo.Nomor 864 K/Ag/2019.

Menyatakan Eksekusi berdasarkan Penetapan Nomor4/Pdt.Eks/2021/PA.Tgrs Jo. Nomor 1594/Pdt.G/2018/PA.Tgrs Jo. Nomor0024/Pdt.G/2019/PTA.Btn Jo. Nomor 864 K/Ag/2019 tertanggal 07 Juli 2021adalah sah dan harus tetap dilanjutkan, meskipun ada upaya hukum Bandingmaupun Kasasi;3.

Mempertahankan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan AgamaTigaraksa Nomor: 4/Pdt.Eks/2021/PA.Tgrs., tertanggal 23 April 2021 Jo.Nomor 1594/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., Jo. Nomor 24/Pdt.G/2019/PTA.Btn.,Jo. Nomor 864 K/Ag/2019;6.

Perkara7/Pdt.Eks/Fids/2019, dalam gugatan a quo sebagai Tergugat.Bahwa jika kita melihat pada poin A, sangat jelas gugatan PenggugatOBSCURI LIBELLI, karena SITA EKSEKUSI mana dan atas objek apayang dimaksudkan oleh Penggugat?Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN GrtApakah yang dimaksud Penggugat SITA EKSEKUSI yang berasaldari Permohonan PT. MANDIRI UTAMA FINANCE CABANG GARUTyang diajukan Di Pengadilan Negeri Garut dengan No. Perkara7/Pdt.Eks/Fids/2019?

Perkara 7/Pdt.Eks/Fids/2019.C. Bahwa dalam Posita dan Petitum Penggugat tidak menyebutkan denganjelas apa yang diinginkannya, terutama dalam Petitum poin 6, hanyadisebutkan Menyatakan menangguhkan pelaksanaan sita eksekusiyang telah dikeluarkan an. Ketua Pengadilan Negeri Garut tertanggal 22oktober 2019...dst tanpa mencantumkan nomor penetapan sita manayang dipermasalahkan, dan atas apa sita tersebut dikeluarkan??

Bahwa berdasarkan permohonan tersebut, Pengadilan Negeri Garut telahmengeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor2/Pdt.Eks/Fids/2019/PN.

Grt, tanggal 21 oktober 2019,namun sita tersebut memang ditangguhkan atau belum dilaksanakan,karena adanya perlawanan dari Penggugat.Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak pernah sama sekalimenyebutkan, mempermasalahkan dan memohon halhal terkait denganpenetapan sita eksekusi nomor : 7/Pdt.Eks/Fids/2019/PN.

Fotokopi Surat Pemanggilan Pemberitahuan Pelaksanaan Sita EksekusiNomor 7/Pdt.Eks/Fids/2019/PN.Grt, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda P1;2. Fotokopi Surat Terguran/ Aanmaning kepada Termohon Ekesekusi Nomor7/Pdt.Eks/Fids/2019/PN.Grt, pada hari Kamis, Tanggal 8 Agustus 2019,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P2;3. Fotokopi Surat Relaas Pemanggilan kepada Penggugat, selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3;4.

:Menyatakan batal permohonan eksekusi Nomor 02/Pdt.Eks/2019/PN Gpr,yang diajukan Sdr. Muhamad Heru Fahmi, S.E., apabila yangbersangkutan tidak hadir dalam gugatan ini dengan membawa buktipendaftaran permohonan eksekusi;Halaman 17 dari 5 hal.Put. Nomor 977 K/Pdt/20214. Mengabulkan permohonan Pelawan secara keseluruhan;5.

Membatalkan permohonan eksekusi Nomor 02/Pdt.Eks/2019/PN Gor;4.

Para Pelawan telah mendapat Relaas Penggilan Aanmaning PerkaraNomor 02/Pdt.Eks/2019/PN Gpr, ketidakhadiran Terlawan dalam perkara aquo tidak mengharuskan perlawanan Para Pelawan harus dikabulkan ParaPelawan adalah nasabah dari PT PNM ULaMM Cabang Kediri yang telahwanprestasi:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Para Pemohon

/2020/PN Dps tanggal 15Januari 2021;Bahwa setelah pembacaan Penetapan Sita Eksekusi PENGGUGAT/PELAWANmeminta arsip berita acara sita eksekusi No.48/Pdt.Eks/2020/PN Dps Namuntidak diberikan dan hanya boleh memfoto saja;Bahwa setelah memfoto berita acara sita eksekusi Nomor48/Pst.Eks/2020/PN.

Menyatakan hukum Berita Acara Eksekusi pada hari Rabu tanggal 20 Januari2021 sekitar pukul 11.00 Wita dari Kantor Pengadilan Negeri Denpasar dalamBerita Acara Eksekusi No : 48/Pdt.Eks/2020 Dps adalah BATAL DEMI HUKUM;Halaman 3 dari 35 hal.Putusan Nomor 97/Pdt.Bth/2021/PN Dps.6.

Menyatakan Hukum Berita acara Eksekusi pada hari Rabu tanggal 20 Januari2011 sekitar pukul 11.00 WITA dari Kantor Pengadilan Negeri Denpasar dalamBerita Acara Eksekusi No.48/Pdt.Eks/2020/PN.Dps adalah Batal Demi Hukum;6. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Denpasar untukmengembalikan obyek dalam keadaan semula;7.

Nomor.48/Pdt.Eks/2020/PN Dps yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan NegeriDenpasar tanggal 5 Januari 2021 dapat dibatalkan?

Dps adalah batal Demi Hukum;Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 (lima) tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T8 yaitu Penetapan Ketua PengadilanNegeri Denpasar No. 18/Pdt.AHT/2020/PN.Dps tanggal 5 Januari 2021 Jo No.48/Pdt.Eks/2020/PN. Dps tanggal 27 Oktober 2020, dimana PT.

Clp juga masih dalam proses Banding di PengadilanTinggi Semarang sehingga cukup beralasan apabila PELAWANmengajukan Perlawanan Pihak Ketiga (DERDEN VERZET) terhadapPenetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap denganRegister Nomor : 3/Pdt.Eks/2018/PN. Clp ; 5.

Bahwa oleh karena objek tanah yang dijaminkan tersebut akan dieksekusi oleh Pengadilan negeri Cilacap yang teregister dengan nomor :3/Pdt.Eks/2018/PN.Clp, agar Pelawan tidak merasa dirugikan akibatadanya putusan dan penetapan Eksekusi tersebut maka PutusanProvisionil sangat diperlukan, maka kepada Majelis hakim yangmemeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan kiranya mengambilPutusan Provisionil yang Isinya : Menunda pelaksanaan eksekusi seSuai dengan PenetapanPengadilan Negeri Cilacap Nomor : 3/

Pdt.Eks/2018/PN.

Clp sehingga cukup memberi alasan kepadaPelawan untuk mengajukan Perlawan Pihak Ketiga (Derden Verzet)terhadap Penetapan lEksekusi yang terdaftar dengan nomor3/Pdt.Eks/2018/PN. Clp ; 222222 2 one nnn nnn nee nee10.

L I

1. DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi Para Terlawan Penyita I dan II untuk seluruhnya ;

1. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak perlawanan Para Pelawan I dan II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Para Pelawan I dan II sebagai Para Pelawan yang tidak baik dan tidak benar ;
3. Menyatakan Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 4/Pdt.Eks

/2019/PN.Bna tanggal 23 Maret 2021 adalah sah menurut hukum ;

Sumatera Selatan;14.Bahwa terhadap Penetapan Sita Eksekusi Nomor:1/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg dan PenetapanSita Eksekusi Nomor: 2/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo.4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg, pihak Kepaniteraan PN Pangkalan Balai telahmelakukan peletakan sita pada tanggal 1 Agustus 2019;15.Bahwa terhadap Penetapan Sita Eksekusi Nomor:2/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg, Terlawan telahsalah dalam menunjukan letak tanah sebagaimana Sertifikat HGB Nomor : 478

Jo.4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg, secara hukum Pelawan s.d.

Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi Nomor:1/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg dan PenetapanSita Eksekusi Nomor: 2/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo.4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan NegeriPangkalan Balai;5. Menghukum Terlawan (Terlawan Penyita), Terlawan II (Terlawan Tersita) danTerlawan Ill secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;6.

Bahwa benar sesuai dalil Perlawanan Pelawan angka 11, Pengadilan NegeriPalembang telah meminta kepada Pengadilan Pangkalan Balai untukmelakukan sita eksekusi tambahan sebagaimana Penetapan Sita EksekusiNomor: 1/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg danPenetapan Sita Eksekusi Nomor: 2/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo.Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2019/PN Pkb4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg.

AMEN MULIA;: fotocopy Surat Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor1/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN Pkb jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN Plgtanggal 23 Juli 2019;: fotocopy Surat Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor2/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN Pkb jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN Plgtanggal 23 Juli 2019;: fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 1/BA.Pdt.G/2019/PNPkb jo. Nomor 172/Pdt.G/2015/PN Plg jo. Nomor64/PDT/2016/PT Plg jo. Nomor 87 K/Pdt/2017 jo.

Ketua Pengadilan Agama Cibinong/Majelis Hakim yang memeriksaperkara perlawanan ini untuk memerintahkan penetapan eksekusi No.0006/Pdt.Eks/2020/PA.Cbn, tidak dapat dijalankan (Non Eksekutabel);8.

Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 0006/Pdt.Eks/2020/PA.Cbn,atas tanah dan rumah yang terletak di Jalan Anggrek 2 Blok F3 No. 12 A,RT.01 RW.07, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor,luas 129 m?, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadapPELAWAN;4. Menyatakan lelang tidak dapat dilaksanakan atas tanah dan rumah yangterletak di Jalan Anggrek 2 Blok F3 No. 12 A, RT.0O1 RW.07, KelurahanPadasuka, Kec. Ciomas, Kab. Bogor, luas 129 m?

, terhadap PenetapanEksekusi No. 0006/Pdt.Eks/2020/PA.Cbn, (Non Eksekutabel);5. Menghukum TERLAWAN untuk membayar dwangsom (uang paksa)sejumlah Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) perhari, setiap lalai dalammenjalankan hasil putusan;6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu (uit voorbar bijvoorad) meskipun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi;7.

Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 0006/Pdt.Eks/2020/PA.Cbn,atas tanah dan rumah yang terletak di Jalan Anggrek 2 Blok F3 No. 12 A,RT.01 RW.O7, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor,luas 129 m?, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadapPELAWAN;4. Menyatakan lelang tidak dapat dilaksanakan atas tanah dan rumah yangterletak di Jalan Anggrek 2 Blok F3 No. 12 A, RT.O1 RW.0O7, KelurahanPadasuka, Kec. Ciomas, Kab. Bogor, luas 129 m?

Bahwa, sekali lagi PARA PELAWAN menegaskan menolak terhadapPenetapan Lelang Eksekusi terhadap Obyek Lelang Eksekusi,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1ATasikmalaya sesuai register Nomor : 10/Pdt.Eks/2017/PN.Tsm., danharus dinyatakan batal, tidak berharga serta tidak mempunyaikekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya ;14.

Fotokopi sesuai fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri TasikmalayaKlas 1A sesuai Penetapan Nomor : 10/Pdt.Eks/2017/PN Tsm, selanjutnyaCISQDUL..... eee eccc cece cee eeeeeeeeeeaeeeeceeeeeseuseeeeeeeeeeseeeeeeeeeesesaaeeeeeeeesaaaaeess TITIV.2;3.

Amas Mufreni;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal di atas, yang menjadi inti pokokpermasalahan dalam perkara a quo adalah:1.Apakah terbitnya Penetapan sita eksekusi berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A Nomor 10/Pdt.Eks/2017/PN.Tsm sahmenurut hokum ?;. Apakah Penetapan sita eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanNegeri Tasikmalaya Klas 1A Nomor 10/Pdt.Eks/2017/PN.Tsm cacat hukumsehingga tidak bisa dilaksanakan (Non eksekutabel ) ?

Tsm.Pembantah telah mengajukan 12 (dua belas) bukti surat yakni P1 sampaidengan P12 tanpa mengajukan alat bukti saksi;Menimbang, bahwa terhadap inti pokok permasalah kesatu, perihal sahtidaknya Penetapan sita eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanNegeri Tasikmalaya Klas 1A Nomor 10/Pdt.Eks/2017/PN.Tsm maka Majelismempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa terbitnya penetapan Ketua Pengadilan NegeriTasikmalaya Klas 1A Nomor 10/Pdt.Eks/2017/PN.Tsm adalah konsekuensihukum dari putusan

Pongpok Nomor 12 RT.005/RW.010 Kelurahan Lengkongsari,Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya masih dalam status disita eksekusi(eksekutorial beslag) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan NegeriTasikmalaya Klas 1A Nomor 10/Pdt.Eks/2017/PN.Tsm jo. 1678 K/Pdt/2016 jo.Nomor 497/Pdt/2015/PT.Bdg jo.

/HT/2016/ PN.BLB;3.2.1.3.2.2.Bahwa Pelawan telah mengajukan Gugatan Perlawanan pihakketiga (derden verset) terhadap penetapan eksekusi No.45/PDT.EKS/HT/2016/ PN.Blb;Bahwa Gugatan Perlawanan pihak ketiga (derden verset) yangdiajukan Pelawan terhadap penetapan eksekusi No. 45/PDT.EKS/HT/2016/PN.Bb. ini menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel)karena Penetapan No. 45/PDT.EKS/ HT/2016/PN.Blb ada 3 yaitu:a) Penetapan Nomor: 45/PDT.EKS/HT/2016/PN.Bb tertanggal09 September 2016 berupa Penetapan Aanmaning

Bib4.8.4.9.sudah menegur Terlawan Il dan Terlawan Ill menurut hukum,sebagaimana Berta Acara Tegoran No. 45/Pdt.Eks.

/HT/2016/PN.Blb. tanggal 9 September 2016, diberi tanda bukti T.I7a;Fotocopy Berita Acara Tegoran No. 45/Pdt.Eks./HT/ 2016/ PN.Blo. tanggal 22September 2016, diberi tanda bukti T.+7b;Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negen Bale BandungNo.45/Pdt.Eks./HT/2016/PN.Bl. tanggal 17 Oktober 2016, diberi tanda bukti T.I8a;Fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi No.45/Pdt.Eks./HT/ 2016/PN.BLB tanggal 18Oktober 2016, diberi tanda bukti T.'8b;Fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi No.45/Pdt.Eks.

Penetapan Nomor: 45/PDT.EKS/HT/2016/PN.Blb, tanggal 09 September2016 berupa Penetapan Aanmaning;b. Penetapan Nomor: 45/PDT.EKS/HT/2016/PN.Blb, tanggal 17 Oktober2016 berupa Penetapan Sita Eksekusi;c.

(derden verzel) terhadap Penetapan Nomor45/PDT.EKS/HT/2016/PN.Blb tanggal 17 Oktober 2016, namun Pelawanhanya menyebutkan Penetapan Nomor 45/PDT.EKS/HT/2016/PN.Blb,sedangkan Penetapan Nomor 45/PDT.EKS/HT/2016/PN.Blb ada 3 yaitu:i.

pemilik kendaraan bus Mercedes Benz dengan NomorMesin. 906998U1033831 dan Nomor Rangka MHL.368006DJ002607, denganbukti antara lain BPKB atas nama Pelawan, foto copy BPKB terlampir padaasli surat perlawanan ini;Bahwa ternyata pada tanggal 22 Januari 2016 datang Jurusita NiagaPengadilan Negeri Surabaya meletakkan sita eksekusi atas bus warnahitam dengan Nomor Mesin. 906998U1033831 dan Nomor RangkaMHL368006DJ002607, tertuang dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor01/Del/2015/PN.Sby juncto Nomor 45/PDT.Eks

Sby junctoNomor 45/Pdt.Eks/2015/PN.

Smg dan PenetapanNomor 01/Del/2015/PN.Sby juncto Nomor 45/PDT.Eks/2015/PN.Smg dansita eksekusi tertanggal 22 Januari 2016 yang dilakukan atas dasarsertifikat fidusia adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;Bahwa dengan diikutsertakannya Turut Terlawan dalam perlawanan ini,adalah untuk memberikan kesempatan bagi Turut Terlawan untukmenyampaikan pembelaannya sebagai dealer yang telah menjualkendaraan (chasis) objek sengketa kepada Pelawan sehingga semuanyaakan menjadi jelas dan pasti serta

/2015/PN.Smg dan penetapan lain yang timbul karena delegasi (PenetapanNomor 01/Del/2015/PN.Sby juncto 45/PDT.Eks/2015/PN.Smg) adalah bataldan tidak berkekuatan hukum;Menyatakan peletakkan sita eksekusi dan Berita Acara Sita EksekusiNomor 01/Del/2015/PN.Sby juncto Nomor 45/PDT.Eks/2015/PN.Smgtanggal 22 Januari 2016 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta tidakberharga;Menyatakan mengangkat dan memerintahkan juru sita pengadilan untukmengangkat sita eksekusi yang pernah diletakkan atas Mercedes

Benz(bus), dengan Nomor Mesin 906998U1033831 Nomor RangkaMHL368006DJ002607 sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi Nomor01/Del/2015/PN.Sby juncto Nomor 45/PDT.Eks/2015/PN.Smg tanggal 22Januari 2016;Menguatkan putusan dalam provisi..

No. 02/BA/Pdt.Eks/2009/PN.Sky tanggal 6 Maret2009 dilaksanakan berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan NegeriSekayu tanggal 17 Februari 2009 No.

No. 02/BA/Pdt.Eks/2009/PN.Sky tanggal 6 Maret 2009;5 Bahwa tanah yang dieksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Reg.

No. 02/BA/Pdt.Eks/2009/PN.Sky tanggal 6 Maret 2009 yang dilaksanakan berdasarkanpenetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 17 Februari 2009No.

No. 02/BA/Pdt.Eks/2009/PN.Sky tanggal 6 Maret 2009dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 17 Februari2009 No.

No. 02/BA/Pdt.Eks/2009/PN.Sky tanggal 6 Maret 2009 dan Penetapan Wakil KetuaPengadilan Negeri Sekayu tanggal 17 Februari 2009 No.