Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1009 1079 1049 1069 1080 1989 1086
Pengadilan MS LHOK SEUMAWE Perdata Agama Perceraian
Register : 27-04-2012 — Putus : 25-06-2012 — Upload : 30-08-2012
Putusan MS LHOK SEUMAWE Nomor 119/Pdt.G/2012/MS-Lsm.
Tanggal 25 Juni 2012 — Sulastri, SE binti M. Basyah VS Sirajul Munir bin M. Jamil
32 — 9
  • Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam petitumangka tiga sudah sepatutnya dapat dikabulkan;Halaman 7 dari 9Putusan Nomor: 119/Pdt.G/2012/MS.LsmMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga)telah dikabulkan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalampetitum angka dua harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1089
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama Perceraian
Register : 13-06-2011 — Putus : 03-11-2011 — Upload : 14-08-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 2301/Pdt.G/2011/PA.Sby.
Tanggal 3 Nopember 2011 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
13 — 2
  • persidangan Tergugat tidak hadir di persidangan.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segalahal yang tercantum dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkandengan putusan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telahterurai diatas ;Menimbang, bahwa Majlis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belahpihak sesuai ketentuan Pasal 130 HIR , ketentuan PP.No. 9 tahunl975 dan Pasal 82 UUNo. 7 tahun 1089
Pengadilan PA BATANG Perdata Agama
Register : 29-04-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PA BATANG Nomor 629/Pdt.G/2020/PA.Btg
Tanggal 2 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 3
  • Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1089/064/XII/2017 tanggal 21Desember 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan BatangKabupaten Batang, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelisdiberi tanda P.2;3.
Pengadilan PA SLEMAN Perdata Agama
Register : 07-03-2013 — Putus : 09-07-2013 — Upload : 17-11-2013
Putusan PA SLEMAN Nomor 319/Pdt.G/2013/PA.Smn
Tanggal 9 Juli 2013 — PEMOHON DAN TERMOHON
11 — 0
  • Pasal 131ayat (3) KHI, maka majelis hakim akan mengadakan sidang dan memanggil Pemohonuntuk melaksanakan Ikrar Talak setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetapdalam waktu yang akan ditentukan kemudian; Menimbang,bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7Tahun 1089 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UmdamgUndang Nomor 50 Tahun, maka kepada Pemohondibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini dibacakan berjumlahRp
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 24-08-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 4161/Pdt.G/2021/PA.Tgrs
Tanggal 15 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 7
  • ae oe Sle oh iArtinya: barang siapa dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadiripersidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, makadia termasuk dzalim dan gugurlah haknya.( Ahnkamul Quran II:405);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Undangundang Nomor 7Tahun 1089 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 39 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 130 HIR., Majelis telah berusahamendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon, agarPemohon dengan Termohon rukun
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 17-10-2018 — Putus : 05-11-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 466/Pdt.P/2018/PN Ptk
Tanggal 5 Nopember 2018 — Pemohon:
BAN MIAU KHIM
43 — 3
  • Kutipan Akta Kelahiran No. 5476/1989 tanggal 10 November 1089, diberitanda bukti P3;4.
Pengadilan PA LUBUK LINGGAU Perdata Agama
Register : 25-09-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PA LUBUK LINGGAU Nomor 957/Pdt.G/2019/PA.LLG
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 2
  • XX, tempat dan tanggal lahir Dharma Sakti 3 April 1089, 4 Mei 1962, agamaIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung I,RT.02, Desa Dharma Sakti, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas,memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat dan saksi kenal denganTergugat yang bernama XxX; Bahwa saksi hadir sewaktu Penggsugat dan Tergugat menikah, denganstatus perawan dan jejaka; Bahwa setelah menikah Penggugat
Pengadilan PA SLEMAN Perdata Perceraian
Register : 04-02-2014 — Putus : 10-06-2014 — Upload : 17-11-2014
Putusan PA SLEMAN Nomor 170/Pdt.G/2014/PA.Smn
Tanggal 10 Juni 2014 — PENGGUGAT X TERGUGAT
78 — 8
  • Pasal 131 ayat (8) Kompilasi HukumIslam, maka majelis hakim akan mengadakan sidang dan memanggil Pemohonuntuk melaksanakan Ikrar Talak setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap dalam wakiu yang akan ditentukan kemudian;Menimbang,bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 UndangUndangNomor 7 Tahun 1089 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UmdamgUndang Nomor 50 Tahun,maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang hinggaputusan
Pengadilan MS TAKENGON Perdata Agama Perceraian
Register : 16-01-2015 — Putus : 21-05-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan MS TAKENGON Nomor 37/Pdt.G/2015/MS-Tkn
Tanggal 21 Mei 2015 — Penggugat vs Tergugat
33 — 6
  • diputuskandengan didasarkan pada buktibukti (persaksian);Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlumenambah amar putusan ini dengan memerintahkan Panitera MahkamahSyariyah Takengon untuk mengirimkan salinan putusan kepada PegawaiPencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1089
Pengadilan MS TAKENGON Perdata Agama Perceraian
Register : 05-03-2015 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 15-10-2015
Putusan MS TAKENGON Nomor 114/Pdt.G/2015/MS-Tkn
Tanggal 16 April 2015 — Penggugat vs Tergugat
44 — 6
  • diputuskandengan didasarkan pada buktibukti (persaksian);Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali Kedua dengan denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlumenambah amar putusan ini dengan memerintahkan Panitera MahkamahSyariyah Takengon untuk mengirimkan salinan putusan kepada PegawaiPencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1089
Pengadilan PA SLEMAN
Register : 08-01-2014 — Putus : 17-06-2014 — Upload : 13-08-2014
Putusan PA SLEMAN Nomor 49/Pdt.G/2014/PA.Smn
Tanggal 17 Juni 2014 —
13 — 0
  • Pasal 131 ayat (3) Kompilasi HukumIslam, maka majelis hakim akan mengadakan sidang dan memanggil Pemohonuntuk melaksanakan Ikrar Talak setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap dalam waktu yang akan ditentukan kemudian;Menimbang,bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 UndangUndangNomor 7 Tahun 1089, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndamgUndang Nomor 50 Tahun2009; maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yanghingga putusan
Pengadilan PA JAKARTA UTARA Perdata Agama
Register : 03-10-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PA JAKARTA UTARA Nomor 2299/Pdt.G/2019/PA.JU
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 0
  • Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan padatanggal 1 November 1997 dicatat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok sesuai dengan akta nikahnomor : 1089/02/X1/1997 tertanggal 3 November 1997 ;2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempattinggal di Jakarta Utara, dan terakhir masingmasing bertempat tinggalsebagaiman alamat tersebut diatas;3.
Pengadilan PA SLEMAN Perdata Agama
Register : 29-04-2014 — Putus : 10-06-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PA SLEMAN Nomor 572/Pdt.G/2014/PA.Smn
Tanggal 10 Juni 2014 — Penggugat Tergugat
14 — 1
  • Pasal 131 ayat (3) Kompilasi HukumIslam, maka majelis hakim akan mengadakan sidang dan memanggil Pemohonuntuk melaksanakan Ikrar Talak setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap dalam waktu yang akan ditentukan kemudian;Menimbang,bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 UndangUndangNomor 7 Tahun 1089, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndamgUndang Nomor 50 Tahun2009; maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yanghingga putusan
Pengadilan PA SLEMAN Perdata Agama
Register : 13-01-2014 — Putus : 12-02-2014 — Upload : 30-04-2014
Putusan PA SLEMAN Nomor 64/Pdt.G/2014/PA.Smn
Tanggal 12 Februari 2014 — PEMOHON DAN TERMOHON
11 — 0
  • Pasal 131ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim akan mengadakan sidang danmemanggil Pemohon untuk melaksanakan Ikrar Talak setelah putusan ini mempunyaikekuatan hukum tetap dalam waktu yang akan ditentukan kemudian;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7Tahun 1089, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009; maka kepada Pemohondibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 14-08-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 06-03-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 420/PID.SUS/2018/PT MKS
Tanggal 27 September 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
20 — 10
  • Penetapan Nomor:1089/Pen.Pid/KPT/2018/PT.MKS tanggal 6 Agustus 2018, Majelis Hakim tingkatbanding memerintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan RUTAN;Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 420/PID.SUS /2018/PT.MKSMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat peradilan;Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika dan UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 1981 TentangKUHAP
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 11-07-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.SRG
Tanggal 7 Agustus 2019 — Pemohon:
AHMAD GHOZALI, M.M.
Termohon:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
150 — 105
  • Bahwa surat tersebut oleh Termohon telahditindaklanjuti dengan mengirim surat kepada Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Tanggal13 Maret 2019 No. 806/36.03.MP.02.02/III/2019 (Bukti T.6)dan Tanggal 29 April 2019 No. 1089/36.03.MP.02.02/IV/2019(Bukti T.7) perihal mohon petunjuk atas permasalahan tersebut,dan atas kedua surat tersebut tembusannya telah disampaikankepada Pemohon melalui Sdr.
    Bahwa Pihak Termohon telah mengirim surat kepada KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi BantenTanggal 29 April 2019 No.1089/36.03.MP.02.02/ IV/2019 perihalmohon petunjuk atas permasalahan tersebut, dan atas atas surattersebut tembusanya telah disampaikan kepada Pemohon melaluiSdr.
    Bahwa Pihak Termohon' telah mengirim suratkepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Banten Tanggal 29 April 2019No.1089/36.03.MP.02.02/IV/2019 perihal mohon petunjukatas permasalahan tersebut, dan atas atas surat tersebutHalaman 31 dari 91. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUNSRGe.tembusanya telah disampaikan kepada Pemohon melaluiSdr.
    BuktiT6 : Surat Kepala Kantor PertanahanKabupaten Tangerang Nomor: 806/36.03.MP.02.02/III/2019Tanggal 13 Maret 2019 Perihal: Mohon Petunjuk (Fotokopisesuai dengan asli);fi BuktiT7 : Surat Kepala Kantor PertanahanKabupaten Tangerang Nomor: 1089/36.03.MP.02.02/IV/2019Tanggal 29 April 2016 Perihal: Mohon Petunjuk (Fotokopisesuai dengan asli);8. BuktiT8 : Surat Kepala Kantor PertanahanKabupaten Tangerang Nomor: 1002/36.03.MP.02.02/IV/2019Tanggal 10 April 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);9.
    Tindak LanjutPenanganan Permasalahan Tanah terletak di Kelurahan Dadap KecamatanKosambi Kabupaten Tangerang (vide bukti T8), yang kemudian telah dibalasdengan Surat No. 06.04/00/04/2019/4516 tanggal 24 April 2019 Perihal:Tanggapan Surat yang intinya menyebutkan pihak PT Angkasa Pura II (Persero)sedang menunggu konfirmasi dari Termohon terkait Pengakuan dan PenerbitanHak atas tanah yang dimohonkan (vide bukti T23) dan Surat kepada KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi BantenNo.1089
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 01-02-2018 — Putus : 28-05-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 33/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 28 Mei 2018 — RUDOLF SAMUEL MUAYA ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN REPUBLIK INDONESIA (BAPEK)
180 — 108
  • yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama denganAcara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :RUDOLF SAMUEL MUAYA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil, alamat Jalan Kumis Kucing Ill H. 70/6, RT/RW.016/007, KPAD Cibubur, Jakarta Timur;Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 22Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum di LingkunganKementerian Pertahanan, berdasarkan Keputusan PanglimaTNI Nomor Kep/1089
    Bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah sdr Kolonel Chj dkk.Berdasarkan surat Perintah Kababinkum TNI Nomor Sprint 82//2018tanggal 30 Januari 2018 dan Surat Kuasa Nomor SK/03V/2018, tanggal30 Januari 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor22 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum dilingkungan KementerianPertahanan dan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1089/X1/2017 27Desember 2017;Halaman 22 dari 66 halaman. Putusan Nomor 33/G/2018/PTUNJKT.b.
    Menimbang, bahwa selain Peraturan Menteri Pertahanan No. 22 Tahun2012, kuasa hukum Penggugat juga mendasarkan kepada KeputusanPanglima TNI Nomor Kep/1089/X1V/2017, tanggal 27 Desember 2017 tentangPetunjuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum di lingkungan TNI;Menimbang, bahwa pengaturan bantuan hukum berdasarkan PermenPertahanan No. 22 Tahun 2012 dan Keputusan Panglima TNI NomorKep/1089/X1/2017 merupakan pengaturan khusus (/ex specialist) dari aturanmengenai bantuan hukum pada umumnya.
Pengadilan PA SLEMAN Perdata Agama Perceraian
Register : 09-02-2011 — Putus : 05-04-2011 — Upload : 28-12-2011
Putusan PA SLEMAN Nomor 159 /Pdt.G/2011/PA.Smn
Tanggal 5 April 2011 — Pemohon dan Termohon
69 — 7
  • Pasal 131 ayat (3) KHI, makamajelis hakim akan mengadakan sidang dan memanggil14pemohon untuk melaksanakan Ikrar Talak setelah putusanini mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu yang akanditentukan kemudian; Menimbang,bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 UUNo. 7/1089, maka kepada penggugat dibebankan untukmembayar biaya perkara yang hingga putusan ini dibacakanberjumlah Rp. 301.000, (tiga ratus satu ribu rupiah); Mengingat segala peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum yang berkaitan
Pengadilan PA SLEMAN Perdata Agama Perceraian
Register : 17-10-2013 — Putus : 25-03-2013 — Upload : 08-05-2014
Putusan PA SLEMAN Nomor 1262/Pdt.G/2013/PA.Smn
Tanggal 25 Maret 2013 — PENGGUGAT X TERGUGAT
13 — 1
  • Pasal 131 ayat (3) KHI, maka majelishakim akan mengadakan sidang dan memanggil Pemohon untuk melaksanakanIkrar Talak setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktuyang akan ditentukan kemudian;Menimbang,bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 UndangUndangNomor 7 Tahun 1089 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Umdamg Undang Nomor 50 Tahun,maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang hinggaputusan ini dibacakan berjumlah
Pengadilan MS TAKENGON Perdata Agama
Register : 12-02-2018 — Putus : 28-05-2018 — Upload : 24-11-2018
Putusan MS TAKENGON Nomor 103/Pdt.G/2018/MS.Tkn
Tanggal 28 Mei 2018 — Penggugat:
BETTY ISMINA NOVITA BINTI SANUARJI
Tergugat:
RAHMAN HAKIM BIN MANSUR S
65 — 10
  • hadir atau bersembunyi atau tidakdiketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskandengan didasarkan pada buktibukti (persaksian),Menimbang, bahwa akibat dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut,maka diperintahkan kepada Tergugat atau siapa saja pihak lainnya yangselama ini menguasai atau tempat dititipkan seorang anak itu untukmenyerahkan anak tersebut secara suka rela kepada Penggugat sebagaipemegang hak asuh;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1089