Ditemukan 3763 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kuasa kause karsa kauna kausar kamsa kassa
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 22-02-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 62/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 28 April 2021 — Pembanding/Penggugat : PT Tugu Reasuransi Indonesia Diwakili Oleh : PT Tugu Reasuransi Indonesia
Terbanding/Tergugat I : PT MNC Sekuritas
Terbanding/Tergugat II : PT MNC Kapital Indonesia Tbk
Terbanding/Tergugat III : Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk
Terbanding/Tergugat IV : PT Bank MNC Internasional Tbk
Terbanding/Tergugat V : Susy Meilina
Terbanding/Tergugat VI : Marlina
Terbanding/Tergugat VII : Andri Irvandi,
Terbanding/Tergugat VIII : Dadang Suryanto
Terbanding/Tergugat IX : Fifi Virgantria
Terbanding/Tergugat X : Hary Tanoesoedibjo
Terbanding/Tergugat XI : Christ Soepontjo
Terbanding/Tergugat XII : Agustinus Wishnu Handoyono
Terbanding/Tergugat XIII : Arif Efendy
Terbanding/Tergugat XIV : Marlina Sabanita
Terbanding/Tergugat XV : Widyasari Rina Putri
Terbanding/Tergugat XVI : Arum Wachyuni Rahmatika
Terbanding/Tergugat XVII : Nabila Amanda Amal
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Sunprima Nusantara Pembiayaan
Terbanding/Turut Tergugat II : T
1054 — 1907
  • obyektif darisahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdatatersebut diatas.Oleh karena Perjanjian Warehousing dan Trade Confirmation tidakmemenuhi syarat objektif maka konsekuensi hukumnya dokumendokumen tersebut batal demi hukum.Hal ini juga telah sesuai dengan Doktirin dan yurisprudensiyurisprudensi sebagai berikut:e = Doktirin dalam buku Elly Erawati dan Helien Budiono berjudulPenjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, Penerbit NasionalLegal Reform, Jakarta, 2010, halaman 10:Kausa
    Ssuatu peyanjian dinyatakan bukan merupakan sebab yanghalal sehingga terlarang, apabila kausa tersebut menurut Pasal1337 KUHPerdata merupakan kausa yang dilarang oleh undangundang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan, baik atauketertiban umum.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 19-09-2018 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 718/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 7 Mei 2019 — MUHAMMAD YUSUF WAHID LAWAN 1.PT. BAHANA ARTHA VENTURA 2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR
262 — 158
  • Sel.ada unsur "persetujuan atau kata sepakat" dan tidak ada juga unsur"kausa yang diperkenankan" sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian;Perbuatan yang dilakukan tersebut, haruslan melawan hukum.Sejak tahun 1919 unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang luas,yakni meliputi halhal sebagai berikut:a. Perbuatan yang melanggar undangundang yang berlaku yangmelanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;b.
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata
Register : 05-12-2017 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 03-05-2018
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 70/Pdt.G/2017/PN Bna
Tanggal 12 April 2018 — Penggugat:
MUHAMMAD HARUN ABDUL GANI
Tergugat:
Direksi PT Bank Bukopin Cq Kepala Cabang PT Bank Bukopin Banda Aceh
205 — 77
  • Adanya kausa yang halal.Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebabyang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidakmempunyai kekuatan hukum.Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telahmengajukan bukti surat berupa P1 sampai dengan bukti P9 dan tidakmengajukan saksi dipersidangan;Menimbang bahwa sedangkan pihak Tergugat untuk menguatkansangkalannya telah mengajukan bukti Surat T1 sampai dengan bukti T 40 danmengajukan 2 (dua ) orang
Pengadilan PN KETAPANG Perdata
Putus : 10-03-2016 — Upload : 27-07-2016
Putusan PN KETAPANG Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Ktp
Tanggal 10 Maret 2016 — PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINACE, Tbk, yang diwakili oleh I Dewa Made Susila Jabatan Direktur Utama dan Ho Lioeng Min, jabatan Direktur dari Perseroan tersebut, beralamat di Jl.Jendral Sudirman No.1 Jakarta Selatan 12910, dalam hal ini kantor Cabang Ketapang Kalimantan Barat yang beralamat Jl. R.Suprapto No.16 RT 14 RW 07 Kec.Delta Pawan Kab.Ketapang yang selanjutnya diwakili oleh Kuasanya : Robert P.Pangabean, SH, Anang Fauzi Chotman, SH dan Eduard Fernado Rey Nong,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: SK.Dir.31/SK/LGL/VIII/15 tertanggal 19 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang di bawah register Nomor : 63/SK.PDT/PID/PN.Ktp., tanggal 26 Agustus 2015, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pelawan; LAWAN : 1.Pemerintah Negara Republik Indonesia, Cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia,Cq.Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Cq.Kejaksaan Negeri Ketapang, Cq.Jaksa/Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ketapang, yang dalam hal ini diwakili oleh TEUKU SYAHRONI, SE, SH, MH, TEDHY WIDODO, SH, HERI SUSANTO, SH, SAMUEL FERNANDES HUTAHAYAN, SH selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK-1872/Q.1.13/Pdt.2/09/2015, tertanggal 9 September 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang di bawah register Nomor : 77/S.K.PDT/PID/PN.Ktp, tanggal 1 Oktober 2015, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Terlawan ; 2. MARJUKI A. MA. PD, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Ketapang-Sukadana RT 003 RW 003, Kelurahan Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat yang untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan I; 3. MARWAN bin MARJUKI, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Karya Bhakti Gang Perkutut I, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan II;
116 — 13
  • MA PD), sebagaimana tertuang dalam PerjanjianPembiayaan No. 0833 1220 0194, tertanggal 15 Juni 2012 (bukti P1),Menimbang, bahwa menurut pasal 1320 KUHPerdata, syarat sahnyaperjanjian atau perikatan adalah :PUT US ANNomor 23/Pdt.G/2015/PN Ktp Hal 48 Sampai 56Adanya Kesepakatan kedua belah pihakKecakapan untuk melakukan perbuatan hukumAdanya objek yang diperjanjikanpe ON =Adanya kausa / sebab yang halalMajelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan surat PerjanjianPembiayaan antara Pelawan dan Turut Terlawan
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 09-07-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 76/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 9 Agustus 2018 — Pembanding/Tergugat : Ahli Waris KENNETH HIDAYAT FLORENCE WEN LAN WONG alias FLORANCE HIDAYAT
Terbanding/Penggugat : SALEH ALATAS Direktur PT DELTA ABADI SEJAHTERA
Terbanding/Turut Tergugat : SUHARTONO
81 — 100
  • Akta Kuasa No. 68, antara Terbanding/Pelawandan Turut Terbanding/Turut TerlawanSANGAT BERTENTANGAN dan tidakmemenuhi syarat sah nya (syarat objektif) suatu perjanjian sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu tentang ADANYA KAUSA YANGHALAL, karena tanah yang menjadi obyek perjanjian tersebut masih dalamsengketa antara Turut Terbanding dan Pembanding (dilakukan SEHARIsetelah putusan PN No. 78 dibacakan oleh Majelis Hakim PengadilanNegeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-09-2012 — Putus : 14-03-2013 — Upload : 15-04-2014
Putusan PN SINGARAJA Nomor 181/PDT.G/2012/PN.SGR
Tanggal 14 Maret 2013 — Perdata -Tergugat : Susana -Penggugat : 1.PT. Bank Sinar Harapan Bali 2.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH XIV DENPASAR Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA 3.PENGADILAN NEGERI SINGARAJA Cq. PEJABAT PENJUAL PENGADILAN NEGERI SINGARAJA 4.SITI MAGHFIRAH
120 — 70
  • antara Penggugat dengan Tergugat tidak seimbang, maka pencantuman klausula baku tentangHakHak Bank untuk mengakhiri Jangka Waktu Kredit adalah65klausula yang mengangkangi kebebasan Penggugat untukmenerima atau menyimpangi ketentuan undangundang yangbersifat opsional (aanvulled, optional) dan juga sesuai dengankaidah hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.62/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 30 Juli 2009 yang menyatakan :tidak terpenuhinya syarat obyektif dalam suatu perjanjiandisebabkan kausa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 05-11-2010 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2003 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 5 Nopember 2010 — TRI DJOKO MINTO NUGROHO, SE.MM. Bin SUDIRNO HADI RUMEKSO, dkk
93 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila diikuti teori kausalitas,maka ada hubungan langsung (conditio sine qua non) antara perbuatan pejabatyang menandatangani SPP, SPM, dan SKO dengan keluarnya APBD.Sebaliknya sama sekali tidak ada hubungan kausal (baik kausa prima maupunkausa remota) antara memo, rekomendasi/usul pimpinan DPRD dengankeluarnya APBD sebab memo, rekomendasi/usul/permintaan tersebut samasekali tidak mempunyai kKemampuan untuk mengeluarkan dana APBD dan olehkarena itu perbuatan Pimpinan DPRD mengeluarkan memo, rekomendasi
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 18-01-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 26/Pdt.G/2018/PN SDA
Tanggal 25 Oktober 2018 — PROF. DR. HJ. RAHMI JENED, SH., MH. melawan PT. GRAHA AGUNG PERKASA, Dkk
264 — 72
  • : Bahwa ahli dengan Penggugat kenal karena sama sama sebagai dosensedangkan dengan Tergugattidak kenal ; Bahwa Ketika para pihak sudah sepakat untuk membuat perjanjian jual beliyang harus diperhatikan pertama adalah tentang syarat sahnya perjanjianHalaman 33 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pat.G/2018/PN SDAsebagaimana disebutkan dalam pasal 1320 BW ada syarat subjektif dansyarat objektif, kKedua syarat ini tentu para pihak harus mengetahui terlebihdahulu misalnya kecakapan, kewenangan, kausa
Pengadilan PN SANGATTA Perdata
Register : 20-05-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PN SANGATTA Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Sgt
Tanggal 28 Oktober 2021 — Penggugat:
H. TAWI
Tergugat:
PT ANDALAS WAHANA SUKSES
334 — 125
  • AWS;e Pada titik kedua selatan ke timur Kuasa tergugat manyampaikan bahwalokasi tersebut masih dalam inti PT AWS;e Pada titik ketiga Kausa Tergugat menerrangkan bahwa lokasi tersebut masihmasuk dalam HGU;e Pada Titik Keempat bahwa kuasa menerangkan bahwa pada titik tersebutmasuh dalam lahan inti PT AWS akan tetapi lanan karet tersbeut sudahdikeluarkan atau di enclave dari PT AWS. Dan pada Titik tersebut Saksi an.Sdr.
Pengadilan PN WONOSARI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-10-2015 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN WONOSARI Nomor 30/PDT.G/2015/PN WNO
Tanggal 31 Agustus 2016 — Penggugat: 1.Tuan WARIDI 2.Nyonya DENI ENDANG MUSTIKASARI 3.Nyonya PATMOREJO alias SAMPIAH Tergugat: 1.TUAN R. DAWUD LELA INDARTO 2.PT. BPR. AGRA ARTHAKA MULYA 3.Nyonya AMBAR PUJI NOVYANIUNGSIH, SH Turut Tergugat: BPN Republik Indonesia, Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul
144 — 34
  • Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh TERGUGAT 2 :TERGUGAT 2 telah menerbitkan kredit fiktif yang didasari suratPerjanjian Hutang Piutang yang telah direkayasa, dan tidakmemenuhi kaidahkaidah dan syarat sahnya perjanjian, yaitu tidakdidasari kata sepakat dari para pihak serta didasari pada kausa yangHalaman 14 dari 63 Putusan Nomor 30/PDT.G/2015/PN.Wno44.45.46.tidak halal, sehingga beralasan secara hukum agar Perjanjian HutangPiutang Nomor 13/IX/2013/WNO/PUM tanggal 25 September 2013dan Perjanjian
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-11-2016 — Putus : 11-01-2017 — Upload : 19-01-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 671/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 11 Januari 2017 — MULJAWATI WIBOWO >< HERMAWAN (LIEM HERMAWAN) CS
77 — 61
  • BAHWA OLEHKARENA TRANSASI TRAKSAKSI TERSEBUT ADALAH TRANSAKSI FIKTIFMAKA TRANSAKSI TRANSAKSI TERSEBUT HARUSLAH DIBATALKANKARENA BERTENTANGAN DENGAN KAUSA YANG HALAL;Bahwa itikad buruk Tergugat juga Penggugat buktikan dengan adanya 2(dua) dokumen identitas Tergugat yang berbeda yang termuat didalam AJBNo. 22/2011 tgl 30 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Tergugat V dan AJBNo. 324/2012 tgl 30 April 2012 yang dibuat dihadapan Tergugat VI; dimana didalam kedua Akta tersebut, Tergugat menggunakan Nomor
Pengadilan PN GRESIK Perdata Khusus PHI
Register : 26-04-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN GRESIK Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gsk
Tanggal 19 Juli 2021 — Penggugat : - HENDROP LIBERTO HARIANDJA, DKK. Tergugat : - PT. ANEKA JASA GRHADIKA
367 — 98
  • Undangundang Hukum Perdata (KUHPerdata).Bahwa berdasarkan azas kebebasan berkontrak (contractsfreijheidbeginsel) dalam Hukum Perdata, Para Penggugat dan Tergugat bebasmembuat perjanjian sesuai dengan yang dikehendaki Para Pihak, sertatelah memenuhi syaratsyarat sahnya perjanjian, sebagaimana diaturdalam pasal 1320 KUHPerdata.Bahwa perjanjian antara masingmasing Penggugat s/d PenggugatXVIIl dengan Tergugat telah memenuhi syaratsyaratnya perjanjian,baik syarat subyektif maupun syarat obyektif, mengenai kausa
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 06-12-2016 — Putus : 17-10-2017 — Upload : 17-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 17 Oktober 2017 — F. SAKTI JAYAJATI Lawan PT. BPR BINA DANA SWADAYA, Dkk
105 — 56
  • Sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalampasal 1320 BW, yaitu :(1) Adanya kesepakatan ;(2) Kecakapan bertindak ;(3) Atas suatu hal tertentu ;(4) Sebab (kausa) yang halal.Selanjutnya pasal 1321 BW menyatakan bahwa suatu perjanjian tidakmempunyai kekuatan mengikat jika terkandung di dalamnya kekhilafan,paksaan dan penipuan. Apabila perjanjian tersebut tidak terpenuhi, makaterjadilah apa yang disebut Wanprestasi.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-08-2017 — Putus : 07-03-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 182/Pdt.G/2017/PN Pbr
Tanggal 7 Maret 2018 — Tuan ABI BAHRUN, Dk VS BANK BUKOPIN Cabang Pekanbaru
127 — 17
  • ;Adanya Kausa yang diperbolehkan oleh UndangUndang.;Menimbang, bahwa Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidakterlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan ataukelalaian. Adapun bentuk Wanprestasi, yaitu : Tidak melaksanakan prestasi samasekali, atau Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat), atau Melaksanakantetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan Debitur melaksanakan yang menurutperjanjian tidak boleh dilakukan.
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 31-10-2017 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN BOGOR Nomor 145/Pdt.G/2017/PN Bgr
Tanggal 1 Nopember 2018 — Penggugat:
1.DHARMA GUNA.
2.KURNIAWATI,
3.SATHYA DHARMA SANTOSA,
Tergugat:
1.BODHI SENTOSA.,
2.PT. BANK MUAMALAT INDONESIA.Tbk KANTOR CABANG KOTA BOGOR
3.PT. NICHIWA KEMALA SAKTI.,
4.ENDAH SUMIARTI, S.H., selaku Notaris.PPAT
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL . KOTA BOGOR
303 — 218
  • .; Dalil gugatan berdasarkan perjanjian kausa yang tidak halal, .....; Gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata ataskesalahan dan kekeliruan hakim melaksanakan fungsi peradilan; Dalil gugatan yang tidak berdasarkan sengketa dianggap tidakmempunyail dasar hukum;Dalam gugatan seperti itu, dijatuhkan putusan negatif yang menyatakangugatan tidak dapat diterima.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 13-06-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 239/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 30 Juli 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
117 — 85
  • PengikatanHalaman 31 dari 54 halaman Putusan Nomor 239/PDT/2019 /PT MDN10.Jual Beli dari Penggugat kepada Tergugat telah sesuai dengan ketentuanPasal 1320 KUHPerdata dan sah serta berlaku mengikat sebagai undangundang bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut, karena :e Adanya kesepakatan para pihak; Ditandatangani oleh para pihak yang cakap bertindak menurut hukum; Obyek yang diperjanjikan adalah tanah dan bangunan rumah sertamesin genset, sah menurut hukum jo Pasal 1332 KUHPerdata;e Adanya kausa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perbankan
Putus : 18-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1645 K/PID.SUS/2017
Tanggal 18 Oktober 2017 — Erwin,A.Md(T1),Dkk
557 — 325 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terdakwa selaku Pimpinan Cabang Bank Artha Graha International TbkKendari yang menjadi kausa dan otak terjadinya tindak pidana. Bahwa Terdakwa mempunyai inisiatif membuka rekening tabungan fiktif dengan menggunakannama orang lain yaitu atas nama Hermawan.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 09-09-2019 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 725/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 22 September 2020 — Penggugat:
ANTHONY KUSUMA
Tergugat:
1.PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk
2.DION SETIAWAN
390 — 71
  • Dengan demikian, pengalihan atau penyerahantersebut terjadi dengan adanya kausa yang biasanya dengan alas hak/titel juaibeli atau hibah.
Pengadilan PN Labuan Bajo Perdata
Register : 10-01-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 10-10-2019
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Lbj
Tanggal 15 Nopember 2018 — Penggugat:
Tn VIGOR AGUNG WALUYA YOSHUARA
Tergugat:
1.Tn ABDULAH NUR SIP
2.Tn H MUHAMAD ABUBAKAR ADAM DJUDJE Als MUH A ADAM DJUDJE
3.Ny RAHUN H DJUDJE
4.Tn ISMAILA DJUDJE
5.Ny HADARIA DJUDJE
6.Tn MUHAMAD SIBEN
7.Tn ABUSSAMAT
8.Ny HAJA JAISAH
9.Tn SATTAR DJUDJE
10.Tn HAJI NAJIB DJUDJE
11.Tn ALWI CANDRA IBRAHIM
12.Tn LALU MUHAMAD SUPRIANDI SH MKn
Turut Tergugat:
1.Tn ABDUL IPUR
2.Ny SOFIA PONIAM PORAT SIP
159 — 96
  • Suatu sebab (kausa) yang halal:Bahwa dari keempat syarat keabsahan perjanjian yang telah dijabarkan di atas,menurut R.
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Perdata
Register : 31-07-2018 — Putus : 04-02-2019 — Upload : 10-12-2021
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Psb
Tanggal 4 Februari 2019 — Penggugat:
1.SAWALMAN Glr. SUTAN LAUIK API
2.MARWAN HAKIM Glr. DATUAK MAGEK PUTIAH
3.TASLIM Glr. DATUAK SUTAN KABASARAN, SE
4.BAKHTIAR Glr DATUAK SUTAN MAINDO
5.SAJI
6.JUNAIDIN
Tergugat:
1.PT.ANAM KOTO JAKARTA Cq. PT. AKO MEDAN, Cq. PT. AKO PASAMAN BARAT
2.JAYAT, SH. MKn
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
3.BUPATI PASAMAN BARAT
188 — 132
  • Sehingga Akta Perjanjian No. 11 tanggal 11 September2008 harus dinyatakan batal demi hukum dan perjanjian tersebutdianggap tidak pernah ada;Bertentangan dengan Kausa Yang Halal karena Akta Perjanjian No.11 tanggal 11 September 2008 tersebut bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku terutama denganUndangUndang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan danPeraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan UsahaPerkebunan.
    Tentang Kausa yang halal.6.2.9.