Ditemukan 3766 data
541 — 316 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwa selaku Pimpinan Cabang Bank Artha Graha International TbkKendari yang menjadi kausa dan otak terjadinya tindak pidana. Bahwa Terdakwa mempunyai inisiatif membuka rekening tabungan fiktif dengan menggunakannama orang lain yaitu atas nama Hermawan.
Tn VIGOR AGUNG WALUYA YOSHUARA
Tergugat:
1.Tn ABDULAH NUR SIP
2.Tn H MUHAMAD ABUBAKAR ADAM DJUDJE Als MUH A ADAM DJUDJE
3.Ny RAHUN H DJUDJE
4.Tn ISMAILA DJUDJE
5.Ny HADARIA DJUDJE
6.Tn MUHAMAD SIBEN
7.Tn ABUSSAMAT
8.Ny HAJA JAISAH
9.Tn SATTAR DJUDJE
10.Tn HAJI NAJIB DJUDJE
11.Tn ALWI CANDRA IBRAHIM
12.Tn LALU MUHAMAD SUPRIANDI SH MKn
Turut Tergugat:
1.Tn ABDUL IPUR
2.Ny SOFIA PONIAM PORAT SIP
153 — 89
Suatu sebab (kausa) yang halal:Bahwa dari keempat syarat keabsahan perjanjian yang telah dijabarkan di atas,menurut R.
57 — 33
.@ Adanya kausa yang halal.Pasal 13835 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebabyang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidakmempunyai kekuatan hukum.Adapun prosedur jual beli tanah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan jualbeli tanah dan bangunan adalah sebagai berikut:Akta Jual Beli (AJB) Bilamana sudah tercapai kesepakatan mengenaiharga tanah termasuk didalamnya cara pembayaran dan siapa yangmenanggung biaya pembuatan Akta Jual Beli (AJB) antara
Terbanding/Penggugat : PT. ADHI KARYA (PERSERO), Tbk
Turut Terbanding/Tergugat II : DEPARTEMEN LOGISTIK DAN PENGAMANAN BANK INDONESIA selaku PEMILIK PROYEK
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. ARTEFAK ARKINDO, selaku KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI
Turut Terbanding/Tergugat IV : PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk.selaku Penerbit Bank Garansi No. MBG774025604413N
226 — 138
Bahwa selain itu, dalam petitum gugatan a quo, Penggugat dalam Konvensimeminta untuk membatalkan Perjanjian No.15/14/DLP tanggal 30 Oktober2013 namun dalam posita gugatannya Penggugat dalam Konvensi samasekali tidak menjelaskan alasan pembatalan perjanjian tersebut yaitu karenatidak ada kesepakatan dalam perjanjian atau karena para pihak tidak cakapmelakukan perjanjian atau karena perjanjian tidak memiliki obyek tertentuatau karena perjanjian tidak didasarkan pada kausa yang diperbolehkan ;.Bahwa
Terbanding/Tergugat I : PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI Diwakili Oleh : Dr Bambang Hartono, SH., M.Hum dan rekan
Terbanding/Tergugat II : PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS Pusat Cq PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS Cabang Lampung Tengah Diwakili Oleh : Dr Bambang Hartono, SH., M.Hum dan rekan
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
203 — 84
., yang mana objekperjanjian kerjasama tersebut jelas dan dapat diperdagangkan.Yang diperjanjikan itt adalah suatu sebab yang halalBahwa berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan :Suatu) perjanjian harus memuat halhal yang tidakbertentangan dengan undangundang, kesusilaan, danketertiban umum.Bahwa yang menjadi objek perjanjian kerjasama yang telahdisepakati oleh Tergugat dan Tergugat II tersebut tidak melanggarketentuan mengenai kausa yang halal, yang mana objek yangdiperjanjikan oleh Tergugat
VERA
Tergugat:
RANDY HANJAYA LIMAWAN
293 — 254
., Para Advokat dan pendamping public dari Kantor Yayasan LembagaBantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk keadilan (YLBHK APIKJakarta) berkantor di Jalan Raya Tengah No. 31 RT.01/RW.09 keramat JatiJakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2019,dan Tergugat hadir dipersidangan menghadap Kausa Hukumnya yang mengakubernama Reinhard S.C.
Terbanding/Tergugat I : PT BANK MANDIRI Persero Tbk Cabang Purwokerto
Terbanding/Tergugat II : SOEGENG BENJAMIN SOEBAGIO
Terbanding/Tergugat III : Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Purwokerto
Terbanding/Tergugat IV : PT Asuransi Kredit Indonesia Jakarta Cq. Pimpinan PT ASKRINDO cabang Purwokerto
138 — 65
dijual lelang olehTerbanding , Terbanding II dan Terbanding III yang tidak berhak untukmenjualnya akibat HAPUSNYA hak tanggungan menjadi tanah waristersebut berdasarkan pasal 1471 KUHPerdata jual beli tersebut Batal;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto tidakmempertimbangkan secara hukum dengan bukti tanah waris atas bangunantersebut dijual lelang berdasarkan risalah lelang Nomor: 866/44/2018tanggal 14 Desember 2018 dengan dalil telah melanggar pasal 1320 ke 4Kuhperdata yaitu mengandung kausa
BEYNIMAS NOVINDRA EVI, SH
Termohon:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIDOARJO UTARA
2.KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DJP JAWA TIMUR II
272 — 81
Bahwa permohonan diajukan tanpa adanya kausa yang benar danmengandung kecurangan (vexatious litigation) untuk mengaburkan cacatformil yaitu pelanggaran terhadap asas nebis in idem, dengan alasanalasan sebagai berikut:1.
Pembanding/Tergugat I : LAURA BR MALAU dikenal Ma Rondang Diwakili Oleh : Dr SARBUDIN PANJAITAN SH MH Dan REKAN
Terbanding/Penggugat : JARINSEN SIMARMATA
69 — 44
Bahwa Pada Posita Gugatan Penggugat Point 13 dan 14 dinyatakan :bahwa dari rentetan perbuatanperbuatan Para Tergugat yang secara terang menerbitkanhakhak baru diatas tanah Penggugat sedangkan diketahui tanah tersebut bukan miliknyatefah membawa dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan tidak dapat secara utuhdan bebas memiliki apa yang menjadi bagian hak miliknya;Bahwa tindakan dan perouatan Tergugat memiliki kausa/ yang berhubungan erat denganperbuatan melawan hukum mulai dan:a.
156 — 111
menjadi Ahli Waris dari HoanTjeang Ong.Perbuatan penerima kuasa mutlak, Go Ki Leng tersebut diatas melanggarpasal 1797, 1127, 832 KUHPerdata, maka patutlah Surat Kuasa Mutlak nomor5tanggal7Mei1957 dlpertirnbangkan untuk dinyatakan BATAL demi hukum.Akta pemisahan dan pembagian harta pusaka nomor 5 tanggal 28 Septemebr1957.Pada Akta Eigendom Nomor 10/1958 tanggal 31 Januari 1958 halaman 1angka, tertulis : "pada waktu membuat Akta Pemisahan dan Pembagian HartaPusaka tersebut berbuat menurut Surat Kausa
1.Agus Bayuddin
2.Andi Sinar
Tergugat:
1.PT. Kaltim Diamon Coal
2.PT.Berau Coal
203 — 29
Kausa yang halal, yaitu apa yang di per janjikan tidak boleh bertentangandengan undangundang atau yang bertentangan dengan hukum, nilainilaikesopanan ataupun ketertiban umum;Menimbang, bahwa dari dalil posita gugatan Para Penggugat,pengakuan Tergugat serta bukti P15 dan bukti T.I.1 berupa KesepakatanBersama antara Para Penggugat selaku pemilik lahan/kebun dengan Tergugat tanggal 18 Juli 2019, dapat diketahui bahwa antara Para Penggugat danTergugat terikat dalam suatu perjanjian, yang mana berdasarkan
110 — 12
Apalagi jika ada perjanjian tertulisnya, maka pelaksanaan perjanjianakan mengacu pada perjanjian tertulisnya;Bahwa dalam pasal 1320 KUH Perdata , syarat perjanjian pertama seorangharus cakap untuk berbuat, kedua adalnya sepakat, yang ke 3 hal tertentu danke 4 adanya kausa yang halal.
Terbanding/Tergugat I : Tuan Kendro Sastro,
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, cq. Kantor Pertanahan Kota Bogor,
Turut Terbanding/Penggugat II : DARYANTO,
Turut Terbanding/Penggugat III : NY. RATNA SITI HAWA,
Turut Terbanding/Penggugat IV : H. AGUS SALIM,
Turut Terbanding/Penggugat V : NY. DEDEH,
Turut Terbanding/Penggugat VI : NY. MUTIARA SRI HASTUTI,
Turut Terbanding/Penggugat VII : FATHUR RAHMAN
Turut Terbanding/Penggugat VIII : SITI HJ. HARRIYAH
Turut Terbanding/Penggugat IX : NY. SITI CHAERONI,
168 — 202
Jika para pihak sebelum terjadi sengketa telah mengikatkan diridalam suatu kesepakatan tertulis, bahwa jika terjadi sengketa, maka pihak yangmerasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum, dimana ongkos yangdikeluarkan untuk jasa hukum tersebut menjadi komponen yang dibebankankepada pihak pembuat pelanggaran sebagai colleteral damage atas kausa primapelanggaran tersebut, hakim akan melihat klausul yang telah disepakati meskitetap dipagari oleh ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata maupun Pasal 1339KUHPerdata
318 — 248
dankemudiandibuatkan akta jual beli No.453/ 2013 tanqgal 13 Nopember2013 dihadapan Terqugat Vadalah Cacat Hukum , Tidak sah dan atau berakibat batal demihukum.Bahwa sebagaimana pendapat Prof R Subekti SH dalam bukunya anekaperjanjian Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung hal.4, Apakah yangdinamakan perjanjian yang dibuat secara sah yaitu Perjanjian tersebutdisebut secara sah apabila memenuhi Syarat Syarat sahnya pernjanjiansebagaimana ketentuan pasal 1320 KHU Perdata yaitu SEPAKAT ,KECAKAPAN, HAL TERTENTU, dan KAUSA
122 — 17
;Adanya Kausa yang diperbolehkan oleh UndangUndang.;Menimbang, bahwa Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidakterlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan ataukelalaian. Adapun bentuk Wanprestasi, yaitu : Tidak melaksanakan prestasi samasekali, atau Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat), atau Melaksanakantetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan Debitur melaksanakan yang menurutperjanjian tidak boleh dilakukan.
1.DHARMA GUNA.
2.KURNIAWATI,
3.SATHYA DHARMA SANTOSA,
Tergugat:
1.BODHI SENTOSA.,
2.PT. BANK MUAMALAT INDONESIA.Tbk KANTOR CABANG KOTA BOGOR
3.PT. NICHIWA KEMALA SAKTI.,
4.ENDAH SUMIARTI, S.H., selaku Notaris.PPAT
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL . KOTA BOGOR
294 — 218
.; Dalil gugatan berdasarkan perjanjian kausa yang tidak halal, .....; Gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata ataskesalahan dan kekeliruan hakim melaksanakan fungsi peradilan; Dalil gugatan yang tidak berdasarkan sengketa dianggap tidakmempunyail dasar hukum;Dalam gugatan seperti itu, dijatuhkan putusan negatif yang menyatakangugatan tidak dapat diterima.
43 — 92
Eksepsi Surat Kuasa Khusus tidak sah adalah eksepsi yangdiajukan oleh Termohon /Termohon dalam hal surat kuasa bersifatumum; surat kausa dibuat orang yang tidak berwenang atau suratkuasa yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Pemohon tidak sahkarena tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam pasal 123ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo.
83 — 21
Olehkarenanya, Tergugat & Il berpendapat bahwa Penggugat tidakdapat dianggap sebagai Pembeli yang beritikad baik.Bahwa perbuatan hukum Penggugat, Turut Tergugat danTergugat Ill yang memproses balik nama tanpa seijin KratonNgayogyakarta sebagaimana maksud dan tujuan dalam SuratKesepakatan Bersama tanggal 28 Juli 2011, tidak sesuai denganPasal 1320 KUH Perdata, perihal syarat sahnya perjanjian, yakni :Ada kesepakatan kedua belah pihakKecakapan untuk melakukan perbuatan hukumAdanya suatu obyek tertentuAdanya kauSa
101 — 65
dengan batasbatas sebagaimana telah diuraikan di atasdemikian pula pembuatan Surat Keterangan Penyerahan Haktersebut dilakukan atas dasar Adanya kausa yang halal, sehinggaseharusnya tidak harus dipersoalkan lagi oleh Para Penggugat;Bahwa dengan demikian terhadap terhadap dalil gugatan ParaPenggugat tersebut tidak patut dibenarkan dan haruslah dinyatakandi tolak;Bahwa berdasarkan selurun uraian dalam pokok perkara sebagaitanggapan atas gugatan Penggugat tersebut, maka sudah sepatutnyaterhadap gugatan
TEDDY KURNIAWAN ANTONO
Tergugat:
PT TUNGGALJAYA RAYA
Turut Tergugat:
SUJAYANTO, S.H., M.M
106 — 31
ADANYA HUBUNGAN KAUSA ANTARA PERBUATAN DENGANKERUGIAN:Terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukanoleh TERGUGAT dengan kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT.Dengan tidak diberikannya dokumen untuk PPJB maka PPJB yangdilakukan menjadi tidak sah dan dengan dicairkannya uang sebesarRp. 5.000.000.000, (lima milyar rupiah) oleh TERGUGATmengakibatkan kerugian kepada PENGGUGAT karena sampaidengan saat ini PENGGUGAT tidak dapat memanfaatkan tanahSHGB 1509 dan SHGB 1510 serta PENGGUGAT telah