Ditemukan 3766 data
105 — 78
PengikatanHalaman 31 dari 54 halaman Putusan Nomor 239/PDT/2019 /PT MDN10.Jual Beli dari Penggugat kepada Tergugat telah sesuai dengan ketentuanPasal 1320 KUHPerdata dan sah serta berlaku mengikat sebagai undangundang bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut, karena :e Adanya kesepakatan para pihak; Ditandatangani oleh para pihak yang cakap bertindak menurut hukum; Obyek yang diperjanjikan adalah tanah dan bangunan rumah sertamesin genset, sah menurut hukum jo Pasal 1332 KUHPerdata;e Adanya kausa
Tn VIGOR AGUNG WALUYA YOSHUARA
Tergugat:
1.Tn ABDULAH NUR SIP
2.Tn H MUHAMAD ABUBAKAR ADAM DJUDJE Als MUH A ADAM DJUDJE
3.Ny RAHUN H DJUDJE
4.Tn ISMAILA DJUDJE
5.Ny HADARIA DJUDJE
6.Tn MUHAMAD SIBEN
7.Tn ABUSSAMAT
8.Ny HAJA JAISAH
9.Tn SATTAR DJUDJE
10.Tn HAJI NAJIB DJUDJE
11.Tn ALWI CANDRA IBRAHIM
12.Tn LALU MUHAMAD SUPRIANDI SH MKn
Turut Tergugat:
1.Tn ABDUL IPUR
2.Ny SOFIA PONIAM PORAT SIP
153 — 92
Suatu sebab (kausa) yang halal:Bahwa dari keempat syarat keabsahan perjanjian yang telah dijabarkan di atas,menurut R.
Terbanding/Penggugat : PT. ADHI KARYA (PERSERO), Tbk
Turut Terbanding/Tergugat II : DEPARTEMEN LOGISTIK DAN PENGAMANAN BANK INDONESIA selaku PEMILIK PROYEK
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. ARTEFAK ARKINDO, selaku KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI
Turut Terbanding/Tergugat IV : PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk.selaku Penerbit Bank Garansi No. MBG774025604413N
227 — 139
Bahwa selain itu, dalam petitum gugatan a quo, Penggugat dalam Konvensimeminta untuk membatalkan Perjanjian No.15/14/DLP tanggal 30 Oktober2013 namun dalam posita gugatannya Penggugat dalam Konvensi samasekali tidak menjelaskan alasan pembatalan perjanjian tersebut yaitu karenatidak ada kesepakatan dalam perjanjian atau karena para pihak tidak cakapmelakukan perjanjian atau karena perjanjian tidak memiliki obyek tertentuatau karena perjanjian tidak didasarkan pada kausa yang diperbolehkan ;.Bahwa
58 — 36
.@ Adanya kausa yang halal.Pasal 13835 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebabyang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidakmempunyai kekuatan hukum.Adapun prosedur jual beli tanah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan jualbeli tanah dan bangunan adalah sebagai berikut:Akta Jual Beli (AJB) Bilamana sudah tercapai kesepakatan mengenaiharga tanah termasuk didalamnya cara pembayaran dan siapa yangmenanggung biaya pembuatan Akta Jual Beli (AJB) antara
Terbanding/Tergugat I : PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI Diwakili Oleh : Dr Bambang Hartono, SH., M.Hum dan rekan
Terbanding/Tergugat II : PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS Pusat Cq PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS Cabang Lampung Tengah Diwakili Oleh : Dr Bambang Hartono, SH., M.Hum dan rekan
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
203 — 87
., yang mana objekperjanjian kerjasama tersebut jelas dan dapat diperdagangkan.Yang diperjanjikan itt adalah suatu sebab yang halalBahwa berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan :Suatu) perjanjian harus memuat halhal yang tidakbertentangan dengan undangundang, kesusilaan, danketertiban umum.Bahwa yang menjadi objek perjanjian kerjasama yang telahdisepakati oleh Tergugat dan Tergugat II tersebut tidak melanggarketentuan mengenai kausa yang halal, yang mana objek yangdiperjanjikan oleh Tergugat
141 — 20
Suatu sebab (causa) yang halal;e Bahwa kata kausa yang diterjemahkan dari kata oorzaak (Belanda)atau. causa (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkanseseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuanperjanjian itu sendiri, misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuanatau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatubarang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang;e Bahwa berdasarkan Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdata bahwa suatukausa dinyatakan terlarang, jika
116 — 73
terungkaptransaksijual beli tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT Ill (Penjual)dengan TERGUGAT V (Pembeli) sebagaimana tersebut dalam Akta JualBeli No. 098/2002 tanggal 19 Desember 2002 adalah CACAT HUKUM danTIDAKSAH, dikarenakanObyek Jual beli dalam AktaJual beli No.098/2002 ialah obyek Akta Jual Beli No. 126/2001 yang SAMPAI SAAT INITIDAK PERNAH DIBATALKAN dan Subyek Penjual dalam Akta No.098/2002 tidak mempunyai kapasitas (Legal Standing) untuk menjual tanahOBYEK SENGKETA kepada orang lain serta tidak Adanya kausa
1.Agus Bayuddin
2.Andi Sinar
Tergugat:
1.PT. Kaltim Diamon Coal
2.PT.Berau Coal
205 — 29
Kausa yang halal, yaitu apa yang di per janjikan tidak boleh bertentangandengan undangundang atau yang bertentangan dengan hukum, nilainilaikesopanan ataupun ketertiban umum;Menimbang, bahwa dari dalil posita gugatan Para Penggugat,pengakuan Tergugat serta bukti P15 dan bukti T.I.1 berupa KesepakatanBersama antara Para Penggugat selaku pemilik lahan/kebun dengan Tergugat tanggal 18 Juli 2019, dapat diketahui bahwa antara Para Penggugat danTergugat terikat dalam suatu perjanjian, yang mana berdasarkan
156 — 111
menjadi Ahli Waris dari HoanTjeang Ong.Perbuatan penerima kuasa mutlak, Go Ki Leng tersebut diatas melanggarpasal 1797, 1127, 832 KUHPerdata, maka patutlah Surat Kuasa Mutlak nomor5tanggal7Mei1957 dlpertirnbangkan untuk dinyatakan BATAL demi hukum.Akta pemisahan dan pembagian harta pusaka nomor 5 tanggal 28 Septemebr1957.Pada Akta Eigendom Nomor 10/1958 tanggal 31 Januari 1958 halaman 1angka, tertulis : "pada waktu membuat Akta Pemisahan dan Pembagian HartaPusaka tersebut berbuat menurut Surat Kausa
BEYNIMAS NOVINDRA EVI, SH
Termohon:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIDOARJO UTARA
2.KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DJP JAWA TIMUR II
273 — 81
Bahwa permohonan diajukan tanpa adanya kausa yang benar danmengandung kecurangan (vexatious litigation) untuk mengaburkan cacatformil yaitu pelanggaran terhadap asas nebis in idem, dengan alasanalasan sebagai berikut:1.
Pembanding/Tergugat I : LAURA BR MALAU dikenal Ma Rondang Diwakili Oleh : Dr SARBUDIN PANJAITAN SH MH Dan REKAN
Terbanding/Penggugat : JARINSEN SIMARMATA
71 — 44
Bahwa Pada Posita Gugatan Penggugat Point 13 dan 14 dinyatakan :bahwa dari rentetan perbuatanperbuatan Para Tergugat yang secara terang menerbitkanhakhak baru diatas tanah Penggugat sedangkan diketahui tanah tersebut bukan miliknyatefah membawa dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan tidak dapat secara utuhdan bebas memiliki apa yang menjadi bagian hak miliknya;Bahwa tindakan dan perouatan Tergugat memiliki kausa/ yang berhubungan erat denganperbuatan melawan hukum mulai dan:a.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : AZWARDI, SH.
102 — 35
050/366/SPKPoktani/2011 tanggal 21 Maret 2011.e Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Tengah nomor : 050/365/SPKPoktani/2011 tanggal 21 Maret 2011.e Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Jerik nomor : 050/367/SPKPoktani/2011 tanggal 21 Maret 2011.Serta tidak pernah menyampaikan Rencana Kerja Mingguan, RencanaKerja Bulanan, laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Tani Sari Coklat,Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani PantanJerik dari tahap IVIIl kepada Kausa
Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Tengah nomor : 050/365/SPKPoktani/2011 tanggal 21 Maret 2011.e Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Jerik nomor : 050/367/SPKPoktani/2011 tanggal 21 Maret 2011.halaman 81 Perkara Tipikor Nomor. 20/Pid.Tipikor/2016/PTBNASerta tidak pernah menyampaikan Rencana Kerja Mingguan, Rencana KerjaBulanan, laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Tani Sari Coklat,Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani PantanJerik dari tahap IVIl kepada Kausa
Terbanding/Penggugat : FOSTER OIL AND ENERGY PTE, LTD
349 — 289
Hal inilah yang harus dihindari oleh UndangUndang dengan mensyaratkan bahwa setiap perjanjian harusmemiliki kausa (Causa), Suatu dasar yang masuk akal(redelijke grond). Dalam asas pacta sun servanda, dikenaljuga istilah Pacta nuda causa, dimana janjijanji yang tidakHalaman 39 dari 63 Putusan Nomor 504/PDT/2021/PT.BDG25.26.terdapat dasar yang masuk akal adalah tidak mengikat.
186 — 114
Adanya kausa yang halal, yaitu tidak bertentangan dengan undangundang maupunasas kepatutan;Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan hubungan hutang piutangdengan bunga adalah hubungan pinjam meminjam dalam bentuk uang dimana krediturberkewajiban memberikan sejumlah uang kepada debitur dan debitur berkewajibanmembayar kembali uang tersebut dalam tempo yang telah disepakati disertai denganmembayarkan sejumlah bunga sebagai keuntungan dari kreditur;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut
124 — 17
;Adanya Kausa yang diperbolehkan oleh UndangUndang.;Menimbang, bahwa Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidakterlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan ataukelalaian. Adapun bentuk Wanprestasi, yaitu : Tidak melaksanakan prestasi samasekali, atau Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat), atau Melaksanakantetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan Debitur melaksanakan yang menurutperjanjian tidak boleh dilakukan.
1.DHARMA GUNA.
2.KURNIAWATI,
3.SATHYA DHARMA SANTOSA,
Tergugat:
1.BODHI SENTOSA.,
2.PT. BANK MUAMALAT INDONESIA.Tbk KANTOR CABANG KOTA BOGOR
3.PT. NICHIWA KEMALA SAKTI.,
4.ENDAH SUMIARTI, S.H., selaku Notaris.PPAT
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL . KOTA BOGOR
296 — 218
.; Dalil gugatan berdasarkan perjanjian kausa yang tidak halal, .....; Gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata ataskesalahan dan kekeliruan hakim melaksanakan fungsi peradilan; Dalil gugatan yang tidak berdasarkan sengketa dianggap tidakmempunyail dasar hukum;Dalam gugatan seperti itu, dijatuhkan putusan negatif yang menyatakangugatan tidak dapat diterima.
257 — 151
Sel.ada unsur "persetujuan atau kata sepakat" dan tidak ada juga unsur"kausa yang diperkenankan" sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian;Perbuatan yang dilakukan tersebut, haruslan melawan hukum.Sejak tahun 1919 unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang luas,yakni meliputi halhal sebagai berikut:a. Perbuatan yang melanggar undangundang yang berlaku yangmelanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;b.
MUHAMMAD HARUN ABDUL GANI
Tergugat:
Direksi PT Bank Bukopin Cq Kepala Cabang PT Bank Bukopin Banda Aceh
186 — 77
Adanya kausa yang halal.Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebabyang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidakmempunyai kekuatan hukum.Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telahmengajukan bukti surat berupa P1 sampai dengan bukti P9 dan tidakmengajukan saksi dipersidangan;Menimbang bahwa sedangkan pihak Tergugat untuk menguatkansangkalannya telah mengajukan bukti Surat T1 sampai dengan bukti T 40 danmengajukan 2 (dua ) orang
Terbanding/Tergugat I : PT MNC Sekuritas
Terbanding/Tergugat II : PT MNC Kapital Indonesia Tbk
Terbanding/Tergugat III : Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk
Terbanding/Tergugat IV : PT Bank MNC Internasional Tbk
Terbanding/Tergugat V : Susy Meilina
Terbanding/Tergugat VI : Marlina
Terbanding/Tergugat VII : Andri Irvandi,
Terbanding/Tergugat VIII : Dadang Suryanto
Terbanding/Tergugat IX : Fifi Virgantria
Terbanding/Tergugat X : Hary Tanoesoedibjo
Terbanding/Tergugat XI : Christ Soepontjo
Terbanding/Tergugat XII : Agustinus Wishnu Handoyono
Terbanding/Tergugat XIII : Arif Efendy
Terbanding/Tergugat XIV : Marlina Sabanita
Terbanding/Tergugat XV : Widyasari Rina Putri
Terbanding/Tergugat XVI : Arum Wachyuni Rahmatika
Terbanding/Tergugat XVII : Nabila Amanda Amal
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Sunprima Nusantara Pembiayaan
Terbanding/Turut Tergugat II : T
1022 — 1657
obyektif darisahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdatatersebut diatas.Oleh karena Perjanjian Warehousing dan Trade Confirmation tidakmemenuhi syarat objektif maka konsekuensi hukumnya dokumendokumen tersebut batal demi hukum.Hal ini juga telah sesuai dengan Doktirin dan yurisprudensiyurisprudensi sebagai berikut:e = Doktirin dalam buku Elly Erawati dan Helien Budiono berjudulPenjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, Penerbit NasionalLegal Reform, Jakarta, 2010, halaman 10:Kausa
Ssuatu peyanjian dinyatakan bukan merupakan sebab yanghalal sehingga terlarang, apabila kausa tersebut menurut Pasal1337 KUHPerdata merupakan kausa yang dilarang oleh undangundang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan, baik atauketertiban umum.
43 — 92
Eksepsi Surat Kuasa Khusus tidak sah adalah eksepsi yangdiajukan oleh Termohon /Termohon dalam hal surat kuasa bersifatumum; surat kausa dibuat orang yang tidak berwenang atau suratkuasa yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Pemohon tidak sahkarena tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam pasal 123ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo.