Ditemukan 3940 data
DEDI MULYADI
Termohon:
DINAS KEHUTANAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
15 — 11
SOPIAN HADI, A.Md., Alias SOFYAN
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Indramayu.
36 — 0
MUSTAFA
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia CQ Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat CQ Kepala Kepolisian Resort Pasaman CQ Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pasaman CQ Kepala Unit I Satuan Reserse Kriminal Polres Pasaman
222 — 125
IMAM MAULANA
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI POHUWATO
83 — 29
1.Ali Akbar Siregar
2.Endyka Rifiyanto Lubis
3.Raja Bona Pinarik Rambe
Termohon:
1.Pemerintah RI Cq. Kepolisian RI Cq. Kapoldasu Cq. Kapolres Tapanuli Selatan
2.Kepala Kesatuan Narkoba Polres Tapanuli Selatan
46 — 9
1.ZAKA PRINGGA ARBI Alias ZAKA Bin IZUL ARBI
2.WAHID HASYIM Bin ZAENUDIN HASYIM
3.MUHAMMAD FIQAR Bin FIRMANSYAH
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR BOGOR KOTA
274 — 72
HENDREW SASTRA HUSNANDAR
Termohon:
DITTIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI
39 — 31
MUHAMAD REZALDI Bin Alm. SIRAJUDIN SIMA
Termohon:
SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR METRO JAYA JAKARTA UTARA
21 — 2
FARIDA Binti H. RAUF
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Baubau Cq. Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Baubau
540 — 447
Sah atau tidaknya penetapan tersangka;Menimbang, bahwa jika obyek praperadilan di atas dihubungkandengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April2015 serta rumusan pasal 1 angka 2 Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Unbdangundang Hukum Acara Pidana, penetapan tersangkamerupakan bagian dari penyidikan;Menimbang, bahwa pasal 7 Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana merumuskan:(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat
T. MIRHANUDDIN
Termohon:
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Daerah Riau, Cq. Resort Pelalawan Cq. Kasat Reskrim Resort Pelalawan
89 — 78
Mirhanuddin) tersebut dikeluarkan oleh Penyidik dari PolresPelalawan;Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengajukanpermohonan agar surat Ketetapan Tersangka nomor: S.Tap/07/VIII/2020/Reskrim tanggal 31 Agustus 2020 yang menerangkan Pemohon sebagaiTersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;Menimbang, bahwa inti permasalah praperadilan yang diajukan olehPemohon berkaitan dengan sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, makayang menjadi pejabat yang berwenang dalam permasalahan
HERMAN SAMSI BIN ALM. ROMLI
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Empat Lawang
220 — 163
RIBET AGUS PINASTHI
Termohon:
Kepala Kepolisian DIY Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia Resor Sleman
72 — 61
JHONSON WILSEN MANULLANG
Termohon:
Kepala Kepolisian Sektor Tambusai Utara
52 — 0
SUHENDRA bin SUANTA
Termohon:
SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR BOGOR c.q. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BOGOR
47 — 11
Demsy Ronald Dully
Termohon:
KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
14 — 7
1.BERNANDA ANDRILYUS PELAFU
2.KHIKO MARIA LILUZU
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT KATINGAN
2 — 0
ERIC GANDAPURNAMA
Termohon:
Kepolisian Resor Polres Cimahi Cq. Satuan Reserse Kriminal
38 — 1
AGUS RAHMAT
Termohon:
Polres Agam
112 — 21
Mega Nofianti
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jateng Cq Kapolresta Surakarta
86 — 23
RONY ARMES TORISIA BIN ARMAN
Termohon:
1.Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Kota Bandung
2.Kordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri sipil.
3.Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
91 — 27
Sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan danpenyitaan (putusan Mahkamah Konstutitusi Nomor 21/PUUXII/2014tanggal 28 Oktober 2014);ll.