Ditemukan 4985 data
37 — 14
tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yangmerupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tanggal 13September 2021 Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri dipersidangan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hadir di persidangan, makahalhal yang berkaitan dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
160 — 74
Bahwa bulan Oktober 2015 ketika Tergugat melakukan survey tesispendidikan S2 nya di Tasikmalaya, bertemu salah satu peserta danteman Tergugat saat melakukan pelatinan analisa sosial masyarakat sipilyang diselenggarakan oleh YAYASAN SATU NAMA Yogyakarta.
20 — 6
bergaulsebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anakyang pertama bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lakilaki, lahir tanggal01 September 1991, yang kedua DbernaMa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,perempuan, lahir tanggal 24 Februari 1997, kedua anak tersebut tinggalbersama Penggugat;Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukunharmonis, namun sejak bulan November 2010 mulai tidak rukun dan seringterjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sebagai pegawai negeri sipilyang
53 — 42
Bahwa berkenaan Penggugat Rekonpensi berstatus Pegawai Negeri Sipilyang tidak bisa meninggalkan tugas pokok sebagai abdi Negara, tetapiharus hadapi gugatan Tergugat Rekonpensi dan wajib menghadiri sidanguntuk itu, Penggugat Rekonpensi terpaksa menempuh kebijakan menunjukpengacara sebagai kuasa hukum guna menggantikan Penggugat Rekonpensimenghadapi gugatan Tergugat Rekonpensi dan menghadiri sidang untukitu.
127 — 61
Antara suami dan isteri terusmenerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukum lagi dalam rumahtangga;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau suratketerangan lebih dahulu dari Penjabat;Menimbang
94 — 17
DALAM EKSEPSI.Bahwa, permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dalam registerperkara No. 249/Pdt.G/2013/MS.Bna, tanggal 12 November 2013 padaMahkamah Syariyah Banda Aceh tidak memenuhi syarat sebagaimana yangditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku, karenaberdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI No. 45 tahun1990 Perubahan atas PP No. 10/1983 menyebutkan Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau suratketerangan lebih dahulu
116 — 8
Pemerintah Republik IndonesiaNomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian BagiPegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PeraturanPutusan Nomor : 55/Pdt.G/2018/PNSim 12 dari 19Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan Pegawai Negeri Sipilyang
72 — 36
meminjam melaluiTerdakwa mencapai 118 (seratus delapan belas) orang yang terdiridari anggota Yonif 403/WP sebanyak 68 (enam puluh delapan)orang dengan total pinjaman sebesar Rp. 6.132.000.000, (enammilyar seratus tiga pulun dua juta rupiah), mantan anggota Yonif403/WP sebanyak 13 (tiga belas) orang dengan total pinjamansebesar Rp. 1.450.000.000, (satu milyar empat ratus lima puluh jutarupiah), anggota yang desersi 1 (satu) orang sebesar Rp.145.000.000, (Sseratus empat puluh lima juta rupiah) dan orang sipilyang
32 — 21
Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1207280310120008 atas nama Agus Diharsyahyang dikeluarkan Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam, tertanggal3 Oktober 2012 yang ditandatangani Kadis Kependudukan dan Catatan Sipilyang telah dibubuhi meterai cukup dan bukti tersebut tidak dapat dicocokkandengan aslinya karena Penggugat tidak menunjukkan aslinya (P2)..
20 — 25
Penggugat sertaperkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkanPasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, harus dinyatakan bahwa perkara inimenjadi kompetensi dan kewenangan Pengadilan AgamaTernate ;on Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Penggugat
114 — 32
hukum dan haruslah ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2)Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danHalaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor ##/Pdt.G/#####/PN SruPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa (1) PegawaiNegeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atausurat keterangan lebih dahulu dari Pejabat; (2) Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
99 — 39
Bahwa Keputusan Tergugat telah nyata ada, yaitu berupa Keputusan No.0220/PL1/KP/2017 Tentang Pemberhentian Ketua Jurusan Teknik Sipilyang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2017. Sehingga surat dimaksuddapat dikualifikasikan bersifat konkrit (P6 dan P7) ; b. Bahwa Keputusan Tergugat telah nyatanyata ditujukan pula kepadaPenggugat tidak ditujukan kepada umum. Dengan demikian keputusanTergugat dimaksud harus dikualifikasikan sebagai bersifat individual. .;c.
1.Ridwan
2.Vivi Liew
31 — 4
Bahwa dikarenakan Para Pemohon pernah bertempat tinggal di Dusun XV No.10.40,Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sekira padatahun 2006 dan ternyata Para Pemohon masih terdaftar dan tercatat di Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, maka Para Pemohonmengajukan permohonan pembuatan data kependudukan dan Akta Pencatatan Sipilyang baru, dan pada masa itu belum sistem elektronik (online);Bahwa adapun Akta Pencatatan Sipil atas nama Para Pemohon dan
137 — 90
RI Nomor 45 Tahun1990 romawi VIII angka 2 dinyatakan PNS wanita yang menjadi isterikedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidakhormat sebagai PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30Tahun 1980. 2202222 2nn nn nn nnn anne nn nne nananBahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima Tunjangan suamisecara tidak sah dan kemudian digunakan untuk kepentinganpribadinyatelah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (6) PeraturanPemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
102 — 50
Batas usia pensiun sebagaimanadimaksud dalam ayat 3 dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipilyang memangku jabatan tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 4 (2)b. 7.
124 — 10
., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;Menimbang bahwa Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan dicerai oleh suami (Sebagai Termohon) harus terlebin dahulumemperoleh surat keterangan dari pejabat atasannya, selamalamanya 6(enam) bulan, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 1984tanggal 17 April 1984, akan tetapi sampai 6 (enam) bulan berlalu SuratKeterangan dari pejabat atasan Termohon tidak juga turun, maka oleh MajelisHakim proses persidangan dilanjutkan;Menimbang
71 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Seperti apa yang dinyatakan dalam Pasal 14PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilmengapa hingga melakukan kumulatif selama 4 tahun (penjelasanPasal 14 No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang dimaksud dengan dihitung secara kumulatif sampai denganakhir tahun berjalan adalah bahwa pelanggaran yang dilakukandihitung mulai Januari sampai dengan bulan Desember tahun yangbersangkutan), logikanya adalah jika benar Penggugat tidak bekerja/ tidak masuk kerja lalu mengapa
13 — 13
200.000, (dua ratusribu rupiah) setiap bulan, keseluruhan sejumlah Rp 3.600.000, (tiga jutaenam ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi tidak ada kesepakatan mengenai tuntutan nafkah lampau ini,Majelis Hakim berdasarkan pertimbanganpertimbangan dan fakta yangterjadi di persidangan serta berdasar asas kelayakan, kepatutan nafkahuntuk kehidupan seorang isteri dan mempertimbangkan penghasilanTergugat Rekonvensi setiap bulannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
18 — 3
Namun demikian melepaskan tanggung jawab sebagai saumi justrudinilai tidak adil dan memberikan beban yang tidak mungkin dipikul olehseseorang (Suami) juga tidak memungkinkan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang semestinya memberikan contoh dan perlindungan terhadap wanita yangnotabenenya merupakan isteri kedua, mempunyai penghasilan tetap dantergolong berekonomi relatif mapan, menurut Majelis adalah cukup terobati jikakepada Tergugat dibebani mutah untuk Penggugat
H. Mustafa Kamal Karim
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
122 — 57
Sehingga merujukpada aturan dimaksud maka sangat jelas dan terangbenderang bahwa pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang melakukan kejahatan yang berkaitan dengan jabatandan telah diputus oleh pengadilan serta telah memilikikekuatan hukum yang tetap maka pemberhentiannyaterhitung sejak akhir bulan putusan;c.