Ditemukan 4979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sipenyang sikinyang sikilang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-02-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 K/PID.SUS/2014
Tanggal 24 Februari 2014 — Lamser Lumbangaol
69 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ;LEBIH SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Lamser Lumbangaol, selaku Pegawai Negeri Sipilyang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuksementara waktu, yaitu sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UnitPelaksana Teknis (UPT)
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 25-10-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN RANAI Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Ran
Tanggal 4 Desember 2019 — Pemohon:
HENDRI YADI
Termohon:
Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut, LANAL Tarempa
119 — 106
  • Penyidik lainnya (Perwira TNI AL);G: Pegawai Negeri SipilYang di maksud dengan Penyidik Lainnya tersebut sangat jelas disebutkan dalam dalam BAB Penjelasan Pasal 282 yang berbunyi yang dimaksud dengan penyidik lainnya adalah penyidik sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan antara lain Perwira Tentara Nasional IndonesiaAngkatan Laut, jadi perlu di cermati kalimat antara lain tersebut menunjukkaneksistensi dari Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut selakuPenyidik dalam tindak
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 04-10-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 40/Pid.Pra/2016/PN Mdn
Tanggal 26 Mei 2016 — - OLOAN HERLIN SIMARMATA, S.H (PEMOHON) - Pemerintah RI di Jakarta, Cq Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, Cq Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Cq. Ka. Sub. Dit V Reserse Anak dan Wanita Polda Sumatera Utara (TERMOHON I) - Pemerintah RI di Jakarta, Cq Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, Cq Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Cq. Kepala Polisi Resort Kota Medan (TERMOHON II)
77 — 26
  • FaktaFakta.1Bahwa Pemohon adalah seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipilyang bertugas terakhir sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Manadopada tahun, dan saat ini menjalani usia pensiun dengan berprofesisebagai seorang Advokat di Medan ;Bahwa Pemohon dalam menjalanankan tugas sebagai Hakim telahmenjalaninya dengan baik, begitu juga dengan status Pemohonsebagai kepala keluarga dengan memilki 1 orang isteri dan 5 (lima)orang anak telah berhasil mempersiapkan masa depannya denganbaik;Bahwa sesuai dengan Surat
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 02-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 07-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 67/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
DARMAWAN, S.E.
Tergugat:
BUPATI KAUR
100 — 62
  • TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;Surat Dari Badan Kepegawaian Negara Regional VII Palembang Nomor198/KR.VII/BKN.E/XI/2017 tanggal 24 November 2017 Perihal KlarifikasiPNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi dilingkungan PemerintahKabupaten Kaur;Berita Acara Rapat Tim Binap Kabupaten Kaur Nomor 826/21/BINAP/KK/2018 hari Jumat Tanggal 21 Bulan Desember Tahun 2018;MEMUTUSKAN : KESATU : Memberhentikan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 03-11-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 28/G/2020/PTUN.PLK
Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat:
LAOSMA PURBA
Tergugat:
BUPATI SERUYAN
256 — 165
  • Penggugat tidaktermasuk dalam ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan selama menjadi PegawaiNegeri Sipil tidak pernah melakukan pelanggaran yang berakibat terkenahukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil; Halaman 72 Putusan Perkara Nomor : 28/G/2020/PTUN.PLKMenimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut,Majelis Hakim berpendapat bahwa, ketentuan Pasal 144 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Umum Penipuan
Putus : 07-11-2016 — Upload : 04-01-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1506/Pid.B/2016/PN Lbp
Tanggal 7 Nopember 2016 — Nama lengkap : MEGAWARTA PARDEDE Als MEGA Tempat lahir : Jawa Meraja Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/19 September 1973 Jenis kelamin : Perempuan Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : - Desa Namo Mbelin Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang - Desa Sudirejo Kecamatan Namo Rambe Kabuapten Deli Serdang Agama : Islam Pekerjaan : Pegawai Negri Sipil
67 — 3
  • , bahwa apakah rangkaian katakata tersebut, baik dari sisi faktahukum maupun dari sisi Pembelaan (pledooi) Penasehat Hukum Terdakwamerupakan rangkaian perkataan bohong sehingga menimbulkan keuntungan bagiterdakwa yang bersifat secara melakwan hukum akan dipertimbangkan sebagaiberikut, dengan melihat kepada sisi terdakwa sebagai orang yang mengatakanperkataan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 14-10-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 110/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 20 Februari 2020 — Penggugat:
USMAN UMAR, SE
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
98 — 73
  • Pasal 252 PeraturanPemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manejemen Pegawai Negeri Sipilyang mendasari keputusan a quo sendiri sebagaimana telah disebutkandi atas, maka sudah seharusnya atau sepantasnya Objek Sengketa a quodinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak sah melaluipengadilan ini.KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA / KEPUTUSAN TERGUGATBERTENTANGAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN OLEH KARENA:1.Bahwa merujuk pada ketentuan Pada Pasal 52 ayat (1) undang
Pengadilan PA GORONTALO Perdata Agama
Register : 07-07-2020 — Putus : 18-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PA GORONTALO Nomor 325/Pdt.G/2020/PA.Gtlo
Tanggal 18 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
69 — 63
  • Pasal 3 ayat 1: Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan2d2.3.2.4.perceraian, WAJIB Memperoleh Jjin atau SuratKeterangan Lebih Dahulu dari Pejabat;Pasal 3 ayat2: Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukansebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Tergugat, untukmemperoleh Izin atau Surat Keterangan sebagaimanadimaksud pada ayat 1, harus mengajukan permintaansecara tertulis; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor :
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 19-04-2012 — Putus : 07-06-2012 — Upload : 14-11-2012
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 101-KPM.III-12/AD/IV/2012
Tanggal 7 Juni 2012 — Artawi Serda NRP 542279
51 — 19
  • Bahwa setelah Saksi dan kopka Siharyanto tiba di lokasi perjudiandimana meja Cap Ji Kie sudah di bungkus dengan menggunakankain warna Hitam dan di sandarkan dibawah pohon Mangga,kemudian Kopka Siharyanto memberitahukan kepada orang sipilyang menunggu (tidak di kenal ) untuk mengambil barang buktitersebut selanjutnya Kopka Siharyanto membawanya meja Cap JiKie tersebut ke Koramil 0822/14 Prajekan dan diserahkan kepadaanggota Inteldam V/Brw yang tidak tahu namanya berpangkatSerka.Atas Keterangan Saksi
Pengadilan PA TAHUNA Perdata Agama Perceraian
Register : 10-06-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 22-11-2019
Putusan PA TAHUNA Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Thn
Tanggal 21 Nopember 2019 — Pemohon VS Termohon
139 — 42
  • mendapatkanijin atasan sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak diterimaoleh Majelis Hakim;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak terkaitdengan kewenangan Pengadilan Agama Tahuna, berdasarkan pasal 162R.Bg Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskan sekaligusbersama dengan putusan pokok perkara;Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 joPP 45 Tahun 1990 adalah bukan merupakan hukum acara, melainkanperaturan disiplin Pegawai Negeri Sipil in casu bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum Penipuan
Putus : 26-03-2015 — Upload : 20-04-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 603/Pid.B/2014/PN.Smg
Tanggal 26 Maret 2015 — ARISTA KURNIASARI Binti BUDIHARJO
209 — 72
  • mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau suratberharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinyaatau. patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengantujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan,perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa yang dalam kesehariannya adalah Pegawai Negeri Sipilyang
    bertemu dengan Terdakwa dan DWIHANDAYANI JURITO di rumah DWI HANDAYANI JURITO, yang manadalam pertemuan tersebut baik Terdakwa maupun DWI HANDAYANIJURITO menjelaskan atas usaha pengadaan batik yang dijual kepadapara guru yang sedang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karenausaha tersebut membutuhkan modal yang banyak maka Terdakwamenawarkan kepada saksi untuk ikut berinvestasi yang akandiberikan keuntungan sebesar 7% dari modal yang disetor ;Bahwa karena melihat Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
    rekening1360007829788 dan di Bank BCA dengan nomor rekening 2465253558,serta rekening Terdakwa yang ada di Bank MANDIRI dengan nomorrekening 1360011717748, di Bank BCA dengan nomor rekening0095596776, di Bank Jateng masing masing dengan nomor rekening3051000900 dan 3053010449 ; menunjukkan adanya kesengajaan darridiri Terdakwa untuk menyembunyikan dan atau menyamarkan asal usulharta kekayaan,Menimbang, bahwa demikian pula Adanya ketidak cocokan antaraProfil Terdakwa yang dalam kesehariannya adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA BUNGKU Perdata Agama
Register : 01-12-2021 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PA BUNGKU Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk
Tanggal 26 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
84 — 59
  • tidak tahu apakah mereka masihberkomunikasi atau tidak;Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusahamendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa setahu saksi, Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggalbersama lagi dan telah berpisah sejak bulan Mei 2021;Bahwa setelah Termohon dan Pemohon tidak tinggal bersama saksitidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkahkepada Termohon, namun Pemohon masih membiayai anakanak;Bahwa setahu saksi, pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negri Sipilyang
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 03-12-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 63/G/2018/PTUN.PLG
Tanggal 4 April 2019 — Penggugat:
DARMADI, S.Ag., M.Pd.I
Tergugat:
BUPATI MUSI BANYUASIN
153 — 92
  • DimanaPenggugat duduk sebagai Sekretaris, yang tidak ada hubungannyadengan jabatan dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang pada kasus tersebut Penggugat merasa dikorbankan dandikriminalisasikan, mengingat jabatan dan kedudukan Penggugat sebagaiSekretaris ICMI tidak memiliki Kewenangan dan tanggung jawab dalamhal masalah pengelolaan bantuan dana tersebut; Him. 7 dari 53 hlm. Put.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 19-08-2011 — Putus : 28-12-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan PTUN AMBON Nomor 13/G/2011/PTUN.ABN.
Tanggal 28 Desember 2011 — Drs. SEMUEL LETELAY, M.Si sebagai Penggugat melawan BUPATI MALUKU BARAT DAYA sebagai Tergugat
125 — 46
  • Bupati MalukuBarat Daya (MBD) untuk diambil tindakan penegakan hukum Disiplin PegawaiNegeri Sipil kepada Penggugat yang kemudian diserahkan kepada SekretarisWilayah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam kapasitas selaku Ketuamerangkap anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, maka darihasil pertemuan oleh Ketua dan anggota Badan Pertimbangan Jabatan danKepangkatan Kabupaten maluku Barat Daya dalam rangka pembahasan hasiltemuan Kesbanglinmas terhadap pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 18-02-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 P/HUM/2019
Tanggal 3 Oktober 2019 — UNIVERSITAS SRIWIJAYA., DKK VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
230 — 173 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentangKeikutsertaan Perancang PeraturanPerundangundangan dalam Pembentukan PeraturanPerundangUndangan dan Pembinaannya (PPKeikutsertaan Perancang) (vide Bukti P7);Pasal 1 angka 1:Perancang Peraturan Perundangundangan = yangselanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipilyang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancangyang diberi tugas, tanggung jJawab, wewenang, dan haksecara penuh oleh pejabat yang berwenang untukHalaman 13 dari 62 halaman
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 04-04-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 07-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 70/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
MARDI , S.Pd.
Tergugat:
BUPATI KAUR
83 — 47
  • /Walikota diKabupaten/K 01a; 722 nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf ePeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil yang menyatakan bahwa Presiden dapat mendelegasikankewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kepada Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 292 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN Melonguane Pidana Khusus
Register : 01-07-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 11-09-2021
Putusan PN Melonguane Nomor 51/Pid.B/2021/PN Mgn
Tanggal 9 September 2021 — Penuntut Umum:
1.MEILANY MAGDALENA MOTULO, S.H., M.H
2.SYLVI HENDRASANTI, S.H
Terdakwa:
HERIANTO BAWULANG
411 — 352
  • Polisi karena adanya Tindak PidanaPornografi yang dilakukan Terdakwa dan Saksi 4 (Terdakwa dalam berkasterpisah); Bahwa awalnya belum tahu siapa pelakunya, Tim Mata Merah turun kelapangan baru diketahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan Saksi 4(Terdakwa dalam berkas terpisah)); Bahwa Saksi termasuk dalam anggota Tim Mata Merah; Bahwa yang melakukan Pelaporan Kasus ini adalah Saksi;Bahwa ketika Saksi dengan Tim Mata Merah sedang berada dipelabuhan lalu mendengar ada cerita ada oknum Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 25-09-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 27-02-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 90/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat:
IBRAHIM AKBAR, SE
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
145 — 149
  • Di mana objek sengketa a quo (vide Bukti P.1 = BuktiT1) merupakan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang ditujukan langsung kepada Penggugat, sehingga berakibat hukum Penggugatmengalami kerugian kehilangan status Pegawai Negeri Sipil Pemerintah DaerahKabupaten Luwu Utara, oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan untukmengajukan gugatan sebagaimana adagium Point dinteret Point daction;Menimbang, bahwa mengenai upaya administratif, oleh karena sengketa incasu merupakan
Pengadilan PA BENGKULU Perdata Agama Perceraian
Register : 18-01-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PA BENGKULU Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Bn
Tanggal 31 Juli 2018 —
30 — 23
  • Konpensi,kemudian bila tibatiba anak tersebut harus dipisahkan dengan orang yangselama ini sangat dekat dengannya (Termohon Konpensi) yang dicintai sertadibanggakan, sedangkan apa yang bakal terjadi bila anakanak tersebut yanagselama ini tidak ada masalah, kemudian berpindah dari kebiasaan ataulingkungan yang berbeda hal yang seperti ini belum dapat dipastikan apakahanakanak tersebut pasti terjamin kepentingannya dan lebih terjamin masadepanya, apalagi Penggugat Konpensi selaku seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 29-05-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 26/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 18 September 2019 — Penggugat:
ABD HALIM
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
161 — 104
  • 2009 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipildinyatakan pada dasarnya jabatan yang diberikaan kepada seorangPegawai Negeri Sipil adalah merupakan kepercayaan dari Negara yangharus dilaksanakan dengan sebaikbaiknya, apabila kemudian seorangPegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkankeputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetapkarena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana yang ada hubungannya dengan jabatan, maka Pegawai Negeri Sipilyang