Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 29-08-2017 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 2961/Pdt.G/2017/PA.JS
Tanggal 25 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
88 — 29
  • Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan:(2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertigauntuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untukbekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anakanaknya.Tergugat per bulannya selalu mengirimkan seluruh penghasilannya(gaji) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kepala SubbidangPenanganan Permasalahnan Hukum BPPBJ Provinsi
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 08-05-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 25/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 6 Agustus 2019 — Penggugat:
ROBBY M. NUR, S.Pi
Tergugat:
WALIKOTA PEKANBARU
124 — 46
  • III/b), maka TimPemberhentian dengan Tidak Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan diLingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Berita AcaraNomor : TIMPTDH/2023.H/2018 tanggal17 Desember 2018 yangisinya menyebutkan ROBBY M.
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Agama
Register : 06-01-2017 — Putus : 14-08-2017 — Upload : 20-03-2018
Putusan PA CIKARANG Nomor 59/Pdt.G/2017/PA.Ckr
Tanggal 14 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 9
  • Bahwa sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang harusdipenuhi apabila Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akanmelakukan perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri SipilPNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990;3.
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 19-03-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 12/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 27 Juni 2019 — Penggugat:
RIDUAN ZAHRI, S.Sos
Tergugat:
BUPATI BANGKA BARAT
165 — 253
  • (fotokopi sesuai denganfotokopi);:Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,tanggal 13 September
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Kepegawaian
Register : 31-05-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 5/G/2019/PTUN.TPI
Tanggal 17 September 2019 — NOPIAN ROPITA, S.Sos. Melawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
204 — 89
  • Kominfo, Persandian dan Statistik pada Biro AdministrasiPerekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang menurutketentuan tersebut di atas dikategorikan bagian dari Jabatan Administrasi (JA),sehingga Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai kewenangan dari segimateriil; Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objeksengketa a quo dari segi wilayah, dapat diketahui dengan isu hukum: apakah objeksengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 12-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 24/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
Djarot Budhi Krishnawan, S.H.
Tergugat:
Bupati Tegal
222 — 141
  • (fotocopy sesuai dengan aslinya);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatantertanggal 13 September
Pengadilan DILMIL I 05 PONTIANAK Pidana Militer
Register : 10-07-2019 — Putus : 27-09-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 33-K/PM.I-05/AD/VII/2019
Tanggal 27 September 2019 — Oditur:
Hanggonotomo
Terdakwa:
Carkono
55 — 38
  • Bahwa benar keesokan harinya pada hari Kamistanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwaberangkat ke kantor namun setelah di kantor kuranglebih 2 (dua) jam tidak ada personel yang datangsehingga Terdakwa berangkat ke rumah Saksi4mengingat Saksi2 sedang berada di rumah Saksi4memperbaiki handphone, sesampainya di rumah Saksi4 langsung masuk melalui pintu belakang ternyataSaksi2 sudah berada di dapur rumah Saksi4 sedangmemperbaiki handphone bersama seorang warga sipilyang tidak Terdakwa kenal
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 17-08-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 25/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 17 Desember 2018 — - Kamaruddin M. Lasuru, S.Sos VS Bupati Buol
130 — 72
  • PID.B/2009/PN.Buol tanggal 20Oktober 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi (vide bukti tertanda T1=P1,P6=T10);Menimbang, bahwa selain itu, jika dicermati obyek sengketa a quo tenyataTergugat telah menerapkan 2 (dua) ketentuan hukum Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Agama Perceraian
Register : 13-12-2017 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 204/Pdt.G/2017/PN Lbp
Tanggal 23 Juli 2018 — RUDY, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Aluminium Raya No. 7 A, Lk XVII, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada ALI LEONARDI N, SH, SE, MBA, MH, PRAMUDYA EKA W. TARIGAN, SH, EDDY MARTINO PL, SH., SE., MH., BUDI DARMANSYAH SIMANUNGKALIT, S.H., JAMES H. FRANSICUS, S.H., JANSTONNY PURBA, S.H., masing-masing Advokat berkantor di Kantor Advokat “ALI LEONARDI N, S.H., S.E., MBA., M.H. & ASSOCIATES, Advocate – Legal Consultant – Attorney – Solicitor, berkantor di Jln. Prof. H.M. Yamin, S.H. No. 41-B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 255/HKM.00/XII/2017, tanggal 13 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; Lawan CHRISTHINE GANDA, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : dahulu beralamat di Jl. Aluminium Raya No. 7 A Lk XVII, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli Kota Medan, dan sekarang beralamat di Komplek Cemara Hijau Blok I No. 9 Kec. Percut Sei Tuan, Kab Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
361 — 21
  • putusanpengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiappenduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut keKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pencatatan peristiwaperceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilantentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagaikonsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 09-11-2009 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 2382/Pid.B/2009/PN.SBY
Tanggal 9 Nopember 2009 —
49 — 6
  • ., selaku Pengawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur Nomor =:813.2/1369/042/1989 tanggal 21 Maret 1989 dan berdasarkan SK WalikotaSurabaya Nomor : 813.215855/436.6.8/2008 tanggal 18 Desember 2008sebagai Kasub. Bag. TU UPTDPKB (Unit Pelaksana Teknis DaerahPengujian Kendaraan Bermotor) Wiyung, pada Dishub Kota Surabaya, yangmelakukan atau turut serta melakukan dengan : MAS BAMBANG SUPRIHADI, SH. MSi selaku Mantan Kadis Perhubungan KotaSurabaya ;e Drs.
    Bahwa berkaitan dengan pencantuman ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke 1KUH Pidana, sebagaimana pada halaman 1 baris ke 23 s/d 28 dari atasdakwaan Kesatu Primairdan pada halaman 9 baris ke 5 s/ d 10 dari atas dakwaan Subsidair,disebutkan :Bahwa Terdakwa BUDI HARTONO, SH., MM., selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur Nomor =:813/1369/042/1989 tanggal 21 Maret 1989 dan berdasarkan SK WalikotaSurabaya Nomor : 813.2/ 5855/ 436.6.8/ 2008 tanggal 18 Desember 2008sebagai Kasub
Pengadilan DILMIL III 17 MANADO Pidana Militer
Register : 28-07-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 62-K/PM.III-17/AD/VII/2017
Tanggal 28 September 2017 — Oditur:
Jerry E.A Papendang, S.H.
Terdakwa:
1.JULI PURNAMA
2.DAFID ELIN TARUK
3.AHMAD
64 — 38
  • Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menganiaya Saksi4merupakan tindakan arogansi seorang militer terhadap rakyat sipilyang seharusnya melindungi apalagi Para Terdakwa merupakaninsan intelegen yang bertugas seharihari berbaur denganmasyarakat.2. Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi4 sehinggaharus menjalani perawatan kesehatan akibat penganiayaan yangdilakukan Para Terdakwa.3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baiksatuan Terdakwa dan nama baik TNI AD dimata masyarakat.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 15-12-2011 — Upload : 20-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1585 K/Pid.Sus /2011
Tanggal 15 Desember 2011 — BEMPRIT HUTAPEA ;
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Monang Sitorus, SH.MBA dengan caracaraperbuatan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa Bemprit Hutapea adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat Sumatera Utara nomor : 821.11/4891.D/88 tanggal 31 Desember 1988,kemudian berdasarkan surat keputusan Bupati Toba Samosir nomor : 53tahun 2006 tanggal 24 Maret 2006, Terdakwa BEMPRIT HUTAPEA diangkatsebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir mempunyaitugas dan tanggung jawab antara lain
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 21/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 22 Juni 2017 — Penggugat:
HARYONO
Tergugat:
BUPATI DOMPU
57 — 47
  • OBYEK GUGATAN:= 222222022 n nnn nnnnn neeBahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah KeputusanTata Usaha Negara (KTUN) berupa: Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/058/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.2/241/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaopkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaHaryono, AMKL. 2 22 nen nnn nnn nnn cnn nnn en cnn nn nen nn neenncnnenenscnneenesBahwa objek sengketa yang
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 41/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
TEODORUS TUNTI, A.Md
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
328 — 441
  • Surat Gubernur NTT Nomor : Upx.012.1/278/2018 tanggal 3Desember 2018, perihal : penyampaian data pegawai negeri sipilyang belum diberhentikan karena melakukan tindak pidanakejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya denganjabatan, dengan substansi : a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 16-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 06 P/HUM/2015
Tanggal 16 April 2015 — EDWARD MARHUTALA SURYADARMA, SE., MM vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
158 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2010 tentang Pengalihnan Status Anggota TNI dan AnggotaPOLRI Menjadi PNS Untuk Menduduki jabatan Struktural, yangberbunyi: "Bahwa jabatan struktural di lingkungan instansi sipilmerupakan jabatan karier yang hanya dapat diisi dan diduduki olehPegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Negeri yang telahdialihkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil".Bahwa menurut Pemohon, BNP2TKI bukanlah salah satu instansi sipilyang bisa diduduki oleh anggota kepolisian yang tidak dialihkanstatusnya
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 14-02-2018 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 29-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 62/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 23 April 2018 — Pembanding/Penggugat : Muliadi Baharuddin
Terbanding/Tergugat I : Drs. Adong Kadir
Terbanding/Tergugat II : Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman KPPDK Sulawesi Selatan
95 — 71
  • Pada saat ini dan/atau sampai dengan saat ini, para Pegawai Negeri Sipilyang terdapat dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulseldan yang terdapat dalam jajaran Pengadilan Negeri, pegawai PTTUN, pegawaiPTUN, pegawai Lapas, pegawai Rutan, pegawai Imigrasi, pegawai Bapas sertapara pensiunan Pegawai Negeri Sipil dari jajaran Kanwil Hukum dan HAM Sulseldan dari Jajaran Pengadilan Negeri, yang merupakan anggota KoperasiPengayoman dan yang pernah menjadi Anggota Koperasi Pengayoman yangtelah
Pengadilan PTUN PALU TUN
Putus : 17-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 24/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 17 Desember 2018 —
157 — 77
  • Nomor 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan(tanpa asili);: Surat a.n. Pimpinan Deputi Bidang Pencegahan KomisiPemberantasan Korupsi Republik Indonesia No.
Pengadilan PA PANGKAL PINANG Perdata Agama
Register : 28-08-2017 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 18-01-2018
Putusan PA PANGKAL PINANG Nomor 0349/Pdt.G/2017/PA.Pkp
Tanggal 16 Januari 2018 — Pemohon:
Muhammad Rosdham Ali, S.Pt Bin A.M. Sahuri Dham .Alm
Termohon:
Sri Rezeki, SP Binti M. Yusuf Anang
28 — 21
  • nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz dan begitujuga dalam pasal 80 Kompilasi hukum islam yang mewajibkan ayahmemberikan nafkah kepada anakanaknya;Menimbang bahwa mengenai nafkah anak, maka Penggugat telahmengajukan tuntutan nafkah anak sebanyak Rp 6.050.000,/obulan untuk keduaanaknya namun Tergugat menyatakan tidak sanggup dengan mengajukan buktidaftar gaji dari Kantor Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;Menimbang bahwa karena Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 13-02-2017 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 208/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 13 Februari 2017 — MUHAMMAD SHOLEH melawan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Dkk
329 — 115
  • Dan jadilah Lanudal Djuanda melayani penerbangan sipilyang pengelolaannya sejak 7 Desember 1981 dilakukan oleh DirektoratJenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan RI. Pada 1Januari1985, pengelolaan bandara komersial ini dialinkan kepada PerumAngkasaPura berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun1984. Seiring waktu berjalan, frekwensi penerbangan sipil disana punHal.7 Putusan No. 208 /Pdt.G/2016/PN.Sbybertambah.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 19-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 33/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
Parwoto
Tergugat:
Bupati Kotabaru
242 — 179
  • Saat mengajukan Gugatan incasu, Penggugat berstatus bukansebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) melainkan Pegawai Negeri Sipilyang Telah Diberhentikan Tidak Dengan Hormat atau wargamasyarakat yang terkait dengan Keputusan atau Objek Sengketa; danb.