telah ditetapbkan dan memberikan manfaat yangsebesarbesarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;Kompetitif,Artinya, Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi PenyediaBarang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukanmelalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang danJasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentuberdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;Transparan,Artinya, semua ketentuan dan informasi mengenai PengadaanBarang dan Jasa, termasuk syarat tekhnis

Pengadilan Tinggi Medan.Namun pada kenyataannya dalam pertimbangan Majelis Hakim PengadilanTinggi Medan menyebutkan jika Penuntut Umum tidak mengajukan kontramemori banding dan tidak mempertimbangkan kontra memori banding tersebut, walaupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan belum menerimakontra memori banding tersebut pada saat sudah memulai memeriksaperkara a quo maka seharusnya majelis hakim dapat lebih bijak dalam memberikan keputusan, karena kesalahan bukanlah dari Penuntut Umum melainkan tekhnis

bahwa prosesnya sudah dilaksanakan sesuai denganprosedur dan ketentuan yang ada sehingga hasil penilaiannya dapatdipergunakan sebagai Nilai Penggantian Wajar yang menjadi dasarnilai ganti Kerugian kepada Pemohon atas bidang tanah yang terkenaproyek Kereta Cepat JakartaBandung..Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai penghitungan nilaiPenggantian Wajar yang sepatutnya diterima oleh pemohon, makakami tidak akan menanggapinya terlalu jauh mengingat hal tersebutadalah merupakan hal yang termasuk kedalam tekhnis

Putusan Nomor 2538 K/Pdt/20122222Yurisprudensi MARI Nomor 1816 K/Pdt/1989;Mengandung Kesalahan tekhnis, Sertipikat tanah dapat di batalkan;Yurisprudensi MARI Nomor 327 K/Sip/1976., Tanggal 22 November 1976;Ketentuan mengenai Sertipikat tanah sebagai tanda atau bukti hak miliktidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa Sertipikatyang bersangkutan adalah tidak benar;Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, Tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

karena terdapat kata atau diantara subunsur dalam unsur pasal ini, maka dengan terbuktinya salah satu saja subunsur dari unsur pasal tersebut berdasarkan fakta di persidangan, makaunsur ini terpenuhi;Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dilakukan sesuaikwalifikasi yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yaitu yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan;Menimbang, bahwa dalam menjawab hal tersebut di atas, MajelisHakim terlebih dahulu perlu menegaskan bahwa istilah tekhnis

Bahwa spesifikasi Mobile XRay, Infusion Pump + stand,curret suction, Fetal Doppler, Suction Pump (Baby), SyringPump + Stand Patient Monitor (ICU infant), Ventilator ICU,Pulse Oxymeter, Tens dan Traksi Cervico Lumba Sacral,milik Terlapor V telah digunakan oleh Terlapor sebagaipersyaratan di dalam RKS (vide C32,C37);Bahwa pertimbangan Termohon dimaksud adalah tidak benar karenapeserta tender yang lain gagal dalam evalusi tekhnis, bukan karenaspesifikasi yang diajukan, akan tetapi karena tidak disertai

(dilakukanpenuntutan secara terpisah) selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) PenyediaanJasa Internet di Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) KotaGorontaloTA. 2011 serta saksisUPARTI UNO, SE., (dilakukan penuntutan secara terpisah)selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pengelola Data Elektronik Dan Perpustakaan KotaGorontaloTA. 2010 dan TA. 2011.Pada tanggal01 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31Desember 2011 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010

(Dilakukan penuntutan secara terpisah)selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kantor Lurah Libuo kemudian selakuKepala Seksi Pengelola Data Elektronik pada Kantor Pengelola Data Elektronik danPerpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan)Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP)Kota GorontaloTA. 2011 serta Saksi Suparti Uno, SE., (Dilakukan penuntutan secaraterpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor

WAWAN HERMAWAN.Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil pengelolaan PPIHberupa uang sewa kios untuk kurun waktu tahun 2009, 2010, 2011, serta 2014 danhanya menyetorkan uang hasil pengelolaan PPIH sebanyak 2 (dua) kali untuk kuruntahun 2012 dan tahun 2013 bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerahpada pasal:Pasal 31:1)Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanahdan/atau

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 TentangPedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada: Pasal31, Pasal 32, Pasal 33;Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dalam kapasitas jabatanatau kedudukan terdakwa SUNANDAR Bin ODANG (alm) adalah ManajerOperasi Pengelolaan Promosi Ikan Hias Kota Bekasi, diangkat berdasarkan SuratKeputusan Dewan Pengurus Kota KORPRI Bekasi Nomor: 821.2/Kep70/DPKOTA/IX/2008, tanggal

Bahwa yang menjadi objek verifikasi adalah proposal permohonanpencairana Dana Desa yang mana proposal permohonan pencairanaDana Desa dianggap lengkap apabila memenuhi kelengkapan sebagaiberikut :1) Surat permohonan pencairan dana sebesar pagu anggaran tahap 2) RAB Dana Desa sesuai APBDes3) Anggaran kas kegiatan yang merupakan rencana penarikan danasetiap tahap4) Untuk kegiatan fisik konstruksi dilampirkan gambar rencana dan fotoO persen5) Melampirkan berita acara verifikai tekhnis (RAB dan Gambar

Pencairan DanaDesa sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Buppati Purwakarta Nomor 123Tahun 2017 tentang tata cara Pembagian dan penetapan Besaran danaDesa setiap Desa di Kab Purwakarta Tahun anggaran 2018 adalah :Penyaluran Dana Desa Tahap 1 Surat permohonan pencairan dana sebesar pagu anggaran tahap RAB Dana Desa sesuai APBDes Anggaran kas kegiatan yang merupakan rencana penarikan danasetiap tahap Untuk kegiatan fisik konstruksi dilampirkan gambar rencana dan foto Opersen Melampirkan berita acara verifikai tekhnis

Putusan Perkara Nomor 19/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdg Anggaran kas kegiatan yang merupakan rencana penarikan danasetiap tahap Untuk kegiatan fisik konstruksi dilampirkan gambar rencana dan foto Opersen Melampirkan berita acara verifikai tekhnis (RAB dan Gambar) Surat keputusan kepala Desa tentang penunjukan pelaksanaankegiatan Surat keputusan Kepala Desa tentang penunjukan tim pengelolaKegiatan Surat keputusan kepala Desa tentang penunjukan Tim Pengawas danpemeriksa hasil pekerjaan Surat keputusan kepala

Said (Direktur CV.Lutom Jaya) selaku pihak kedua;Bahwa dokumendokumen yang saksi tandatangani adalah LaporanKemajuan Pekerjaan Pelaksanaan dan CCO;Bahwa terdapat beberapa kegiatan dimana tugas saksi adalah selakukoordinator tekhnis dari paket pekerjaan tersebut.Bahwa mengenai Addendum yaitu permintaan dari Kontraktor pelaksanakepada Kepala Dinas bahwa kondisi dilapangan tidak sesuai denganperencanaan dan atas persetujuaan Kepala Dinas agar dibuatkanAddendum;Bahwa pada gambar rencana bangunan ditempatkan

kami kemudian meminta untukdilakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur (theodolith) untukmendapatkan kontur tanah sehingga dapat dilakukan penghitungan yanglebih akurat, hasil pengukuran dan penghitungan disampaikan kepadaKepala Dinas yang kemudian mendapat persetujuan untuk dilakukanAddendum dengan kontraktor pelaksana;Bahwa Perubahan cutingan tanah dari 516.800 menjadi 4.919,360 tersebutberdasar pada hasil pengukuran dengan menggunakan alat ( theodolith);Bahwa, saksi selaku koordinator tekhnis

tidak melakukan penghitungananggaran biaya dalam addendum;Bahwa selaku koordinator tekhnis, saksi menyetujui menandatangani CCOyang mengurangi item pekerjaan bangunan utama karena berdasarkanhasil rapat evaluasi pekerjan, hasil pengukuran lapangan.

Adapun spesifikasi tekhnis dan bahan untukmelaksanakan pekerjaan beton dan adukan beton struktur serta pekerjaanHal 54 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUSTPK/2020/PT PBRcor beton campuran yang diinginkan dalam kontrak adalah sebagai berikut:1. Pekerjaan beton dan adukan beton struktur :a.

T132017 (fotokopi dari fotokopi ) ;: Surat Bupati Dompu Nomor: 414.2/510/DPMPD tanggal 6September 2017, Perihal : Pembentukan Panitia Pilkades 2017(fotokopi dari fotokopi ) ;: Surat Pengantar Nomor : 800/512/DPMPD/2017 tanggal 11September 2017 yang ditujukan Kepada Panitia PilkadesSerentak Tahun 2017 seKabupaten Dompu Mengenai TahapanPilkades Serentak Tahun 2017 dan Petunjuk Tekhnis PilkadesSerentak Tahun 2017 (fotokopi Sesuai dengan asl) ;: Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pilkades serentak diKabupaten

melanggar aturan hukummaka perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Penyalagunaan keweangandan bukan perbuatan melawan Hukum, berdasarkan urain pertimbangandiatas maka unsur "secara melawan hukum " tidak terpenuhi";Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yangmengambil alih pertimbangan Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya padaPengadilan Negeri Surabaya telah salah menafsirkan tidak terbuktinyaunsur secara melawan hukum dengan pengertian Sempit karena tidakpernah mempertimbangan adanya petunjuk tekhnis

Photo copy yang telah dilegalisir petunjuk Tekhnis (Juknis) tentang Pengelolaan Dana rehabilitasi Pasca Bencana 2010.13. Photo copy yang telah dilegalisir Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Sengeti Muara Bulian No. Rekening 3552-01-014729-53-1 tanggal 06 September 2010 An. Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Kabupaten Muaro Jambi.14. Photo copy yang telah di legalisir Buku tabungan Bank Muamalat Cabang Jambi No. Rekening 9083226699 An. Noviani.15.

Kosambi Laksana Mandiri;Asli surat Bupati Muaro Jambi Nomor : 900/ 103/ I/ BPBD / 2011tanggal 16 Februari 2011 Perihal Pemberitahuan sisa danaRehabilitasi dan Rekontruksi;Asli Nota Dinas dari Kepal pelaksana APBD Kabupaten Muaro JambiKepada Bupati Muaro Jambi, tanggal 07 Oktober 2011 Perihalpelaksaan pekerjaan terhadap sisa dana Kegiatan rehabilitasi danRekontruksi pascabencana Tahun Anggaran 2010;Photo copy yang telah dilegalisir petunjuk Tekhnis (Juknis) tentangPengelolaan Dana rehabilitasi Pasca

Komitmen BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi dengan PT.Kosambi Laksana Mandiri.Asli Surat Bupati Muaro Jambi Nomor : 900/ 103/ IVBPBD/ 2011 Tanggal16 Februari 2011 Perihal : Pemberitahuan Sisa Dana Rehabilitasi danRekonstruksi.Asli Nota Dinas dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Muaro Jambikepada Bupati Muaro Jambi, tanggal 07 Oktober 2011 PerihalPelaksanaan Pekerjaan Terhadap Sisa Dana Kegiatan Rehabilitasi danRekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2010.Fhoto Copy Petunjuk Tekhnis

Kosambi Laksana Mandiri.Asli surat Bupati Muaro Jambi Nomor : 900/103/I/VBPBD/2011 tanggal 16Februari 2011 Perihal Pemberitahuan sisa dana Rehabilitasi danRekontruksi.Asli Nota Dinas dari Kepal pelaksana APBD Kabupaten Muaro JambiKepada Bupati Muaro Jambi, tanggal 07 Oktober 2011 Perihal pelaksaanpekerjaan terhadap sisa dana Kegiatan rehabilitasi dan Rekontruksipascabencana Tahun Anggaran 2010.Photo copy yang telah dilegalisir petunjuk Tekhnis (Juknis) tentangPengelolaan Dana rehabilitasi Pasca Bencana

Ditegaskan yang pada pokoknyabahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan tidakHal 99 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Selhanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi juga dapat didasarkan padahakhak lainnya, seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa, danlainlain.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR danbuku Pedoman Tekhnis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum danPerdata Khusus, Buku Il, Edisi 2007, dapat ditarik

diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri JakartaSelatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tertanggal 10 September 2009 joPutusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 134/PDT/2010/PT.DKI, tertanggal 27Mei 2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 300 K/PDT/2011, tertanggal 5Juli 2011 (bukti T14 s/d bukti T16), adalah Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), maka Para Pembantahbukanlah merupakan pihak ketiga sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 195ayat (6) HIR dan buku Pedoman Tekhnis

Tergugat Intervensi s/d 4 dalamjawabannya telah mengajukan eksepsi, dengan alasan tanggal pendaftaran gugatan intervensilebih dahulu dari pada tanggal dalam surat gugatan intervensi, di mana gugatan intervensi inididaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 Maret 2011, sedangkan tangggaldalam surat gugatan intervensi adalah tangggal 24 Maret 2011 ;Menimbang, terhadap keadaan ini menurut Majelis tidaklah mengakibatkan gugatanPenggugat tidak dapat diterima, karena hanya menyangkut tekhnis

Izin Lingkungan Kegiatan Rencana Pembangunan No. 25452/7.2/31.75.00.000/1.774.15/2016 tanggal 31 Oktober 31 Oktober 2016;Halaman 25 dari 66 halaman, Putusan Nomor 257/G/2017/PTUNJKTSedangkan hasil penelitian secara tekhnis berdasarkan Letak TataBangunan yang disesuaikan dengan keterangan rencana kotadilapangan;.

Saksi SOEKARDJI, dibawah sumpah menurut agama Islam didepanpersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa sehubungan dengan Pekerjaan Pembangunan RumahTrasmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu sebanyak 75 unit saksi sebagaiPengawas Tekhnis dari Dinas Nakertrans Kab.

kemajuan pekerjaansaksi masih tanda tangan, sedangkan sisanya saksi tandatangan setelah pekerjaan itu selesai karena saksi tidak kelapangan karena ada ugas lain.e Bahwa ukuran rumah yang di bangun tersebut adalahsekitar 5 X 7M.Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 95 dari 215 halaman96Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan jaksa penyidikdan memberikan keterangan dan keterangan yang saksiberikan kepada jaksa penyidik sesuai dengan keterangandalam berita acara pemeriksaan.Bahwa saksi sebagai pengawas Tekhnis

Sumba Timur sdr.YOHANES OLA SAMON sekitar bulan Juni 2006;Bahwa kegiatan saksi selakupengawas tekhnis adalahmembuat Laporan BulananKemajuan Pekerjaan , yakniLaporan Bulanan Pertamaperiode 13 Juni 200610 Juli2006 s/d Laporan Bulanan ke 5periode 06 Oktober 2006 10Nopember 2006;Bahwa dari Laporan Mingguansebanyak 21 (dua puluh satuminggu) tersebut saksi tidakmelakukan pengawasan setiapminggunya, seingat saksi yangdilakukan pengawasan hanyaMinggu s/d Minggu Ill saja ,sedangkan dari Minggu IV s/dMinggu

Tata cara pelelangan meliputi :1).2).Metode pelelangan umum dengan Pasca Kualifikasi.Evaluasi dilakukan dengan cara sistem gugur dengan urutan yaituevaluasi administrasi, Evaluasi tekhnis, dan evaluasi biaya dilanjutkandengan evaluasi dokumen kualifikasi.. Pembuktian kualifikasi.. Penetapan pemenang.. Pengumuman pemenang.b.

Syaratsyarat perusahaan yang mengikuti pelelangan yang meliputi :1).2).Syarat kualifikasi meliputi memiliki surat izin usaha seperti Akte pendiriandan perubahan, SIUP bidang penyewaan angkutan darat, surat izintempat usaha, perusahaan yang masih berlaku, TDP yang masihberlaku, memiliki NPWP dan membayar pajak tiga bulan terakhir,memiliki surat keterangan Bank.Syarat tekhnis meliputi Jadwal waktu pelaksanaan dan spesifikasikendaraan yang ditawarkan.Adapun proses lelang sebagai berikut :1.

Evaluasi dilakukan dengan cara sistem gugur dengan urutan yaituevaluasi administrasi, Evaluasi tekhnis, dan evaluasi biaya dilanjutkandengan evaluasi dokumen kualifikasi.3). Pembuktian kualifikasi.4). Penetapan pemenang.5). Pengumuman pemenang.b. Syaratsyarat perusahaan yang mengikuti pelelangan yang meliputi :1).

Syarat tekhnis meliputi Jadwal waktu pelaksanaan dan spesifikasikendaraan yang ditawarkan.Adapun proses lelang sebagai berikut :1. Pelelangan Tahap Pertama :a.Mengumumkan lelang Pasca Kualifikasi pada tanggal 13 Januari 2014melalui LPSE Prop. Kalteng dengan masa pengumuman dari tanggal13 s/d 19 Januari 2014 (mengupload dan mendonload dokumenpengadaan).. Penjelasan pekerjaan tanggal 17 Januari 2014.Mengapload dokumen penawaran dari tanggal 17 s/d 22 Januari2014..

Evaluasi administrasi yang diperiksa Surat Penawaran, daftar kuantitas,RAB, metode pelaksanaan, daftar personil, spesifikasi tekhnis, jadwalpelaksanaan pekerjaan2. Evaluasi Tekhnis yang diperiksa keseluruhan Tenaga Ahli, dataperalatan/perlengkapan yang diusulkan3.