Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 19-08-2014 — Putus : 20-09-2013 — Upload : 07-02-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 137-K/PM.II-09/AD/K/VIII/2013 Tanggal 20 September 2013 — PRATU RUJITO DKK 9 (SEMBILAN) ORANG
97 — 75
97 — 75
tetapiTerdakwa2 membela diri lalu Terdakwa2 memukul salah seorang warga tersebutyang tidak diketahui identitasnya dengan ciri memakai kaos biru menggunakantangan mengepal sebanyak satu kali mengenai bagian punggungnya, setelah ituTerdakwa2 naik lagi ke atas truk.Bahwa setelah itu truk meninggalkan tempat kejadian dengan membawa 3 (tiga) orang warga sipilyang dalam keadaan lukaluka yaitu satu orang mengalami luka dibagian hidung berdarah, satu oranglagi mengalami luka pecah bibir dan satu orang lagi
Register : 14-12-2020 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 761/Pid.B/2020/PN Smg Tanggal 8 Juni 2021 — Penuntut Umum:
LUQMAN EDY,SH
Terdakwa:
1.IGO ADRI HERNANDI Bin RENDRO ADI WIDIGDO
2.MUKHAMMAD AKHRU MUFLIKHUN Bin ZUMRI
141 — 53
LUQMAN EDY,SH
Terdakwa:
1.IGO ADRI HERNANDI Bin RENDRO ADI WIDIGDO
2.MUKHAMMAD AKHRU MUFLIKHUN Bin ZUMRI
141 — 53
Perkumpulan HuMa : HuMa merupakan organisasi masyarakat sipilyang beranggotakan akademisi dan praktisi hukum yang fokus pada isupembaharuan hukum pada bidang sumber daya alam dengan nilai nilai hakasasi manusia, keadilan sosial, keberagaman budaya, kelestarian ekosistem,penghormatan terhadap kemampuan rakyat dan kolektivitas.4.
Register : 08-07-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat:
DARWIS. B
Tergugat:
Bupati Aceh Barat Daya
303 — 264
DARWIS. B
Tergugat:
Bupati Aceh Barat Daya
303 — 264
Bahwa Penggugat secara administrasi tidak dapat bertindak selakuPenggugat karena Penggugat adalah Mantan Pegawai Negeri Sipilyang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakpidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuandengan Nomor 201/Pid.B/2010/PN.Ttn tertanggal 09 Desember 2010,Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 30/Pid/2011/Pt.Bnatertanggal 19 Juli 2011 serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 372K/Pid.Sus/2013 tertanggal 21 Agustus 2013;3.
Register : 11-02-2016 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 41-k/PM II-08/AD/II/2016 Tanggal 26 April 2016 — Serda Dwi Hermawan cs 1org
117 — 60
117 — 60
Aat dan 6 (enam) orang sipilyang tidak Saksikenal sudah berada di Room, sesampainya di sana Saksi dan yang lainnya dudukduduk danberkaraokean.3. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Saksi diajak oleh Sdr. Geger ke kamar mandi, dikamar mandi oleh Sadr.Geger Saksi ditawarkan untuk menghisap shabushabu.
Putus : 30-04-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2264 K/Pdt/2012 Tanggal 30 April 2013 — LIM KWANG YAUW, DKK >< MARIA MAGDALENA ANDRIATI HARTONO, DKK
140 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
140 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan mendapatkan keterangan yang/dan menegaskan ketidakbenaranakta perkawinan dengan diperolehnya keterangan bahwa sebagaimana hasilpemeriksaan Kantor Catatan Sipil DuisoburgHomberg adalah benarbenarpalsu malah ditambahi dengan embelembel Petugas Pegawai Catatan Sipilyang menandatanganinya, yaitu Bapak Marsman pada tahun 1987 telahmemasuki usiapensiun dan tidak lagi membuat dan menandatangani akta diKantor Catatan Sipil (bukti P7);Bahwa ternyata bahwa pembuat akta tersebut, yaitu Bapak Marsman padatahun
Putus : 15-10-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 752 K/Pid/2014 Tanggal 15 Oktober 2014 — TAâÂÂAMIN SYAFII AHMAD alias CUT MIN bin CUT AHMAD AMIN
59 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
rumah saya lihat Yusmadi bin Yusuf danistrinya dan ada 2 (dua) orang sipil dan ada 2 (dua) anggota ResersePolsek Langsa kota menunggu saya dan begitu sampai oleh anggotapolisi mengatakan bahwa dirinya diperintah untuk menjemput saya/orang yang di duga melakukan pencemaran nama baik terhadapYusmadi bin Yusuf.Saat itu saya katakan saya belum menerima panggilan yang kedua,sementara penggilan yang pertama saya sudah melapor sama WakaPolsek tidak bisa datang, namun saat itu saya lihat 2 (dua) orang Sipilyang
Register : 25-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 60/G/2019/PTUN.MTR Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
SUBHAN, S.Sos.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
128 — 70
SUBHAN, S.Sos.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
128 — 70
Bahwa kebijakan nasional terkaitdengan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipilyang telan dihukum pidana penjara karena melakukan tindakpidana korupsi sebagai tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tersebut,tertuang dalam:a.
Register : 29-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 63/G/2019/PTUN.MTR Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
H. M. NASIR B, Sos.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
274 — 229
H. M. NASIR B, Sos.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
274 — 229
Bahwa terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat,didasarkan atas adanya usulan dari Sekretaris Daerah KabupatenLombok Timur selaku Pejabat Yang Berwenang (PyB) sesuai NotaDinas Nomor:800/1777/ KPSDM/2019, tanggal 26 April 2019,Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilanyang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan;9.2.
Register : 03-08-2012 — Putus : 04-03-2013 — Upload : 23-09-2013
Putusan PA GORONTALO Nomor 368/Pdt.G/2012/PA.Gtlo Tanggal 4 Maret 2013 — PEMOHON lawan TERMOHON
418 — 408
418 — 408
Padahal Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang harus mempunyai izin untuk menceraikan Termohon sebagaiistrinya, sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan PemerintahNomor 45 tahun 1990.Bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat buktiDaftar Gaji, dimana surat tersebut dipertanyakan keabsahannyamengingat Daftar Gaji tersebut tidak dikeluarkan melalui instansiyang berkompeten sehingga dikhawatirkan ada rekayasa atasjumlah
Register : 27-08-2012 — Putus : 20-09-2012 — Upload : 19-10-2012
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 15-K/PMT.III/AD/VIII/2012 Tanggal 20 September 2012 — Setya Gantiarto Letkol Czi / 11910049441266 cs 4 orang
109 — 63
109 — 63
, Terdakwa menjawab Siap Bang, saya ada selisihfaham dengan mbak, ditanya lagi "mengapa ada orang sipilyang dipukul ? Terdakwa menjawab Siap Bang, tidak adaorang sipil yang dipukul, lalu Letkol Inf Sri Gamal mengatakan"Itu.. adik saya Alvin dipukul oleh Pasimin.. dan dijawab olehTerdakwa "Siap Bang, saya akan telusuri dan akan sayaselesaikan.. saya jamin keamanannya ?.
Putus : 14-10-2014 — Upload : 17-11-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 591/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM Tanggal 14 Oktober 2014 — ROBBY RIBUANSYAH als ABI als ABDIYASA
214 — 74
214 — 74
Setelahbertemu dengan Saksi, ROHADI, IMAM, SAFUL dan SIGIT kemudianMAMBO menjelaskan sambil memperaktekkan kepada Saksi, IMAM,IFUL dan ROHADI cara membuat bubuk Mesiu.Bahwa tujuan Saksi belajar merakit Bom dari MAMBO, adalah karenaSaksi ingin membalaskan muslimmuslim di Myanmar yang telahdibantai oleh biksu Budha.Bahwa Saksi mengetahui Bom adalah barang berbahaya dan dapatmengakibatkan korban jiwa, dan Saksi juga tahu bahwa warga sipilyang menyimpan, memiliki Bom telah dilarang oleh undang undang
Register : 19-11-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 57/G/2019/PTUN.SRG Tanggal 20 Februari 2020 — Penggugat:
EMAN SULAEMAN, S.Pd., M.Pd.
Tergugat:
BUPATI PANDEGLANG
276 — 267
EMAN SULAEMAN, S.Pd., M.Pd.
Tergugat:
BUPATI PANDEGLANG
276 — 267
Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 7 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan Pejabat Pembina Kepegawaian DaerahKabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman disiplinbagi:a.
Register : 28-11-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019 Tanggal 20 Februari 2020 —
361 — 666
361 — 666
Menurut Pasal 89Ayat (1) KUHAP bahwa apabila suatu peristiwa pidanadilakukan secara bersamasama oleh orangorang sipilyang tunduk pada lingkungan Peradilan Umum dengananggota TNI yang tunduk pada Peradilan Militer, dalamtindak pidana seperti itu terdapat koneksi antar orang sipildan anggota TNI.
Register : 10-10-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 11-02-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 58/G/2019/PTUN.SMD Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
CORNELIUS BERNARD ROBERT
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
210 — 306
CORNELIUS BERNARD ROBERT
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
210 — 306
1974, begituHalaman 36 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMDpula diatur dalam Pasal 23 ayat (5) Undangundang No. 43Tahun 1999 serta Undangundang No. 5 Tahun 2014 danPeraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017;Bahwa surat Kepala BKN tersebut ditindaklanjutidengan diterbitkannya Keputusan Bersama Menteri DalamNegeri No. 182/6597/SJ, Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2018 danKepala Badan Kepegawaian Negara No. 153 KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Register : 09-07-2015 — Putus : 18-11-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 23 / G / 2015 / PTUN.BJM Tanggal 18 Nopember 2015 — dr. H. MILHAN, Sp.OG, M.M
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
95 — 43
95 — 43
dalam satu Propinsi; dan2) Antar Kabupaten/Kota dan Daerah Propinsi.Pejabat pengajuan usul sebagaimana dimaksud angka 4)dilampirkan:a) Surat pertimbangan persetujuan;b) Surat pernyataan persetujuan pindah;Halaman 72 dari halaman 94 Putusan Nomor: 23/G/2015/PTUN.BJM.c) Salinan fotocopy sah keputusan dalam pangkat terakhir.6) Berdasarkan usul tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negaraatau pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkansurat Keputusan pemindahan antar instansi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 20-02-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 22/G/2019/PTUN.SBY Tanggal 18 Juni 2019 — Penggugat:
AKHMAD SAIKHU, S.Sos, M.Si
Tergugat:
BUPATI BLITAR
136 — 60
AKHMAD SAIKHU, S.Sos, M.Si
Tergugat:
BUPATI BLITAR
136 — 60
Pasal 18 Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 197 KUHAP(bukti P16=T2) ; 222222 nena nnn nnn nnn nn nnn neeMenimbang, bahwa selanjutnya terdapat permasalahan hukum yangakan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu apakah Pegawai Negeri Sipilyang telah terbukti
Register : 21-10-2014 — Putus : 15-01-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 464 K/TUN/2014 Tanggal 15 Januari 2015 — MENTERI PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN RI VS Prof. Dr. Ir. MUSLIM SALAM., M.Ec;
74 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam kaitan ini, Rektor tidakmenaati ketentuan peraturan perundangundangan,Pasal 23 Ayat 1, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang mengaturkewenangan dalam pemanggilan dan pemeriksaanterhadap Penggugat;pelanggaran terhadap Azas Akuntabilitas, sebagaimanadiatur dalam Pasal 4 Huruf i, UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik.
Dalam kaitan ini, Dekantidak menaati ketentuan peraturan perundangundangan,Pasal 23 Ayat 1, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang mengaturkewenangan dalam pemanggilan dan pemeriksaanterhadap Penggugat;pelanggaran terhadap Azas Yuridikitas, AzasAzasHukum Administrasi Negara. Azas ini menyatakan bahwasetiap tindakan pejabat administrasi negara tidak bolehmelanggar hukum.
Register : 16-09-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PTUN PADANG Nomor 4/P/FP/2020/PTUN.PDG Tanggal 14 Oktober 2020 — Pemohon:
1.Drs. OSMAN HUSEIN
2.YUSRIZAL SYOFSA,S.Pd.
3.MARLIS, S.Pd.,
Termohon:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
302 — 175
1.Drs. OSMAN HUSEIN
2.YUSRIZAL SYOFSA,S.Pd.
3.MARLIS, S.Pd.,
Termohon:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
302 — 175
., diangkat berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera BaratNomor UP.605/1/PDK1979 tanggal 31 Juli 1979 sebagai CalonPegawai Negeri Sipil (bukti P7a terlampir) dan Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera Barat Nomor PDK11/A/1981 tanggal 8 Januari 1981 sebagai Pegawai Negeri Sipilyang ditempatkan di SD Inpres Panganak Kodya Bukittinggi(bukti P7b terlampin);bahwa setelah lebih dari 20 (dua puluh) tahun menjalankantugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tempatnya
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 62/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
NANING WAHDANIAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
96 — 63
NANING WAHDANIAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
96 — 63
menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 03-05-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 18-11-2016
Putusan PA SOA SIO Nomor 81/Pdt.G/2016/PA.SS Tanggal 19 Oktober 2016 — 2 pihak
21 — 15
21 — 15
nafkah bagi anaknya;Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya,menurut ketentuan hukum batasan pengertian seseorang dapat dianggapdewasa atau mampu berdiri sendiri menurut hukum yaitu sudah berumur 21tahun atau sudah menikah, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik danmental, hal ini dijelaskan dalam Pasal 45 ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor 1tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi adalah Pegawai Negeri Sipilyang