Hal tersebut untuk memastikan bahwa suatu perbuatanmelawan hukum dari Terdakwa (Actus Reus/Phisical Element/PerbuatanLahiriah) selaras dengan maksud dari Terdakwa pada saatmelaksanakan perbuatan pidana (Mens Rea/Mental Element/SikapBatin). Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itutelah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataubersifat melawan hukum.

Hal ini jelas diperlukan adanyakeselarasan antara Actus Reus dan Mens Rea dari Terdakwa khususnyaterkait tujuan dari perbuatan pencemaran nama baik yaitu agar diketahulumum. Keselarasan Actus Reus dan Mens Rea telah Ahli jelaskan jugasebelumnya diatas..

No.617/Pid/2020/PT.MKS.persidangan tingkat pertama yang dapat dijadikan dasar baik oleh JaksaPenuntut Umum dalam dakwaannya maupun oleh Hakim dalamputusannya khususnya bagaimana membuktikan Actus Reus dan MensRea Terdakwa.

Pembuktian yang ahli maksudkan adalah Actus Reusdan Mens Rea Terdakwa dalam hal mengucapkan kata Cillang yangditujukan kepada Korban dan juga Actus Reus dan Mens Rea Terdakwaterkait maksud nyata supaya diketahul umumLebih lanjut, menurut Ahli sebagaimana telah dijelaskan diatas,perbuatan Terdakwa lebin mencocoki rumusan Pasal 315 KUHPidana(Penghinaan Ringan) yang berdasarkan ancaman sanksinyadikategorikan sebagai Tindak Pidana Ringan.Adapun konsekuensi hukum yang dapat terjadi karena adanyakeliruan

SedangkanTerdakwa membeli, memiliki, menguasai sabu untuk digunakan secaramelawan hukum oleh Terdakwa;Bahwa Judex Facti maupun Pemohon Kasasi/Penuntut Umum janganhanya mempertimbangkan actus reus/perbuatan fisik, materil Terdakwa,tetapi wajidb pula mempertimbangkan mens rea/kesalahan Terdakwa.Judex Facti maupun Pemohon Kasasi/Penuntut Umum seharusnya dapatmembedakan mens rea/kesalanan orang membeli, memiliki, menyimpanNarkotika untuk kegiatan peredaran gelap Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal112 Ayat

bertransaksi membeli kKemudian memiliki, menyimpanatau menguasai Narkotika, tidak serta merta diterapkan dan dipersalahkanmelakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 112Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebabbukankah Terdakwa sebelum memakai secara melawan hukum haruslebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan, bahwa tidak mungkindapat memakai Narkotika tanpa melalui tahapan tersebut;Bahwa Judex Facti maupun Pemohon Kasasi/Penuntut Umum hanyamempertimbangkan actus

Bahwa penuntutan danpenjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar actus reus sematasama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan diIndonesia.Bahwa untuk menunjukkan benar Terdakwa penyalahgunayaituTerdakwa tidak merangkap sebagai bandar, pengedar, atau penjualNarkotika.

Tentang unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliksendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranglain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatanMenimbang bahwa dalam hukum pidana dikenal adanya azas Actus Reus yanglengkapnya Actus non facit reum, nisi mens sit rea yang maksudnya adalah bahwasesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali bila dilakukan niat jahat.Actus Reus itu harus dilengkapi dengan Mens Rea dan harus dibuktikan

dalamHalaman 15 dari 23 Putusan Nomor 354/Pid.B/2016/PN Gprpenuntutan bahwa Terdakwa telah melakukan Actus Reus dengan disertai Mens Rea,yaitu niat jahat atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan perkara yang dituduhkankepadanya.

Dua segi yang menjadi masalah penting dalam Actus Reus dan Mens Reaadalah :a. Adanya perbuatan lahiriahsebagai penjelmaan darikehendak, misalnyaperbuatan mengambil dalampencurian;b.

Sehingga uang sebagai hasilpenjualan tebu berada di tangan Terdakwa bukan karena kejahatan, tetapi atas kehendakSaksi Chudori yang telah menyerahkan tebu sebelumnya untuk ditebang dan dijual olehTerdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut,Majelis Hakim berpendapat actus reus berupa perbuatan Terdakwa menguasai dan tidakmenyerahkan uang hasil penjualan tebu milik Saksi Chudori dan mens rea berupa niatTerdakwa yang pada saat itu sudah menguasai uang hasil penjualan

Menurut Pemohon Banding unsur tersebutbelum sempurnah oleh karena tidak di dasarkan pada actus reus dan mensrea Terdakwa dari pada kepemilikan Narkotika tersebut. Bahwa kejadian penangkapan terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal08 Februari 2019, sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Kampung AmboAlle, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.

Put.No. 486/PID.SUS/2019/PT MKSTerdakwa sudah beberapa kali menggunakan sabusabu;Bahwa judex facti dalam putusannya hanya mempertimbangkan secarakasat mata actus reus/perbuatan materiil Terdakwa yang menguasaisabusabu, tanpa mempertimbangkan mens rea dan keadaan yangsesungguhnya yang terjadi pada diri Terdakwa.

Padahal berdasarkanfakta sidang bahwa mens rea Terdakwa sangat jelas telah menggunakansabusabu;Bahwa hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidanaatau teori pertanggungjawaban pidana bahwa untuk menghukumseseorang harus terbukti adanya unsur actus reus dan mens rea;Bahwa asas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalampraktik peradilan pidana adalah tidak ada pidana tanpa ada kesalahan.Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengandasar actus reuS sematamata

Sedangkan tujuan Terpidanamembeli, memilikii menguasai, menyimpan narkotika jenis shabusebagaimana terungkap di persidangan adalah untuk maksud dan tujuandigunakan secara melawan hukum;Bahwa Penuntut Umum maupun Judex Facti jangan hanyamempertimbangkan actus reus/perbuatan fisik, perobuatan materilTerpidana, tetapi wajib pula mempertinbangkan mensrea/kesalahanTerpidana.

Sebab bukankah Terpidana sebelum memakaisecara melawan hukum harus lebih dahulu membeli, menguasai,menyimpan, dan tidak mungkin dapat memakai narkotika tanpa melaluitahapan tersebut;Bahwa memori Penuntut Umum maupun pertimbangan Judex Facti hanyamempertimbangkan actus reus/perbuatan materil Terpidana saja yaitumembeli dan memiliki shabu tanpa mempertimbangkan mens reaTerpidana.

Bahwa penuntutan danpenjatuhan pidana Terpidana hanya dengan dasar actus reus semata samasekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;Bahwa untuk menunjukkan benar Terpidana sebagai penyalahguna yaituTerpidana tidak pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap narkotika,atau menjadi anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap narkotika danHalaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 130 PK/Pid.Sus/2019Terpidana tidak ada niat untuk menjual narkotika.

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta persidangan yangdikaitkan dengan Actus Reus Mens Rea dan perkara a quo, secara actusHal. 11 dari 17 hal. Put. No. 334 K/Pid.Sus/2017reus memang Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Jenis Shabu akantetapi di persidangan diketahui Terdakwa memang menguasai Narkotikajenis Shabu tersebut akan tetapi secara mens rea dapat diketahui kalauTerdakwa menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untukdigunakan atau dipakai;.

Bahwa apabila dikaitkan dengan kepemilikan secara keperdataan yangmenyatakan Siapa yang menguasai suatu barang/benda maka dialahpemilik dari barang/benda tersebut, hal mana membuat Judex FactiPengadilan Tinggi tidak lebih dan Penegak Hukum karena bila suatu unsurDakwaan telah terpenuhi maka terpenuhi pula suatu perbuatan tanpamelihat Actus Reus Mens Rea dan tanpa melihat causalitas antarakepemilikan suatu benda dengan maksud untuk apa benda tersebutdipergunakan;.

Bahwa unsur actus reus yaitu perbuatan harus didahulukan. Setelahdiketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan undangundangselanjutnya barulah diselidiki tentang sikap batin pelaku atau unsur mensrea. Dengan demikian maka unsur perbuatan pidana harus didahulukan,selanjutnya apabila terbukti barulah mempertimbangkan tentang kesalahanTerdakwa yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, Mens Reaadalah sikap batin pelaku perbuatan pidana.

Berbeda dengan actus reusyang menyangkut perbuatan yang melawan hukum (unlawful act), mens reamencakup unsurunsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebutunsur subyektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat (Utrecht,1960: 257);.

untuk tidak terpenuhinya dakwaan subsidier,dimana Penuntut Umum menyatakan tidak terobuktinya dakwaan subsidier, karenasikap batin (mens rea) terdakwa adalah untuk dipakai dengan saksi Wiyono, dengandemikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotikagolongan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, atau dengan kata lain actusreusnya terpenuhi namun mens reanya tidak terpenuhi, Majelis Hakim tidaksependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa memang benar actus

non facit reum nisi mens sit rea,atau perobuatan melanggar hukum (actus reus) tidak serta merta membuatseseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, kecuali jika ada sikap batin jahat(mens rea), sehingga untuk menentukan seseorang telah bersalah melakukan tindakpidana, atau telah terjadinya suatu tindak pidana, harus dapat dibuktikan adanyaactus reus dan mens rea.Menimbang, bahwa mens rea adalah unsur kesalahan, baik berupakesengajaan atau kelalaian, yang kadangkadang unsur tersebut ditulis

yang memuat ketentuan pidana dengan kalimat dengan sengaja ataukarena kelalaiannya, ataupun tidak ditulis dengan tegas namun telah meliputiperbuatannya.25Menimbang, bahwa pada setiap pasal dalam peraturan perundangundangan yang memuat ketentuan pidana, yang berisi norma yang tidak bolehdilanggar, karena dengan dilanggarnya norma tersebut akan terjadi suatu tindakpidana, maka dalam unsurunsur pasal tersebut, sudah termasuk di dalamnya actusreus dan mens rea, dimana dalam unsurunsur tindak pidana, actus

reus dikenalsebagai unsur yang bersifat obyektif dan mens rea, di kKenal sebagai unsur yangbersifat subyektif, Karena merupakan sikap batin dari pelaku tindak pidana.Menimbang, bahwa dengan demikian ketika seluruh unsur dalam pasaltersebut terpenuhi, maka berarti actus reus dan mens rea juga telah ada,sehingga terjadilah tindak pidana, sedangkan apakah kemudian pelakunya dapatdipidana atau tidak hal tersebut berkaian dengan pertanggungjawaban pidana yangdiatur diluar pasal yang memuat ketentuan

tanpa hak atau melawan hukum), meskipunkata dengan sengaja tidak ditulis di depan kata menguasai, namun hal itu meliputiperbuatan menguasai.Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah suatutindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undangundang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terbukti atau tidak, tidak perlumencari mens rea dari pasal lain, Karena pasal lain, dalam hal ini Pasal 127 ayat(1) huruf a 35 tahun 2009 tentang Narkotika, juga mempunyai actus

Adanya actus reus;3.

Adanya mens rea;Adanya mens rea (kesalahan) yaitu kesalahan (mens rea) harus dipisahkandengan tindak pidana, dimana tindak pidana merupakan actus reus andcriminal act. bahwa pertanggung jawaban pidana hanya berkenaan denganmens rea sebab pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kesalahan;Menurut Common Law, mens rea digambarkan sebagai berikut:mens rea its the legal term use to describe the element of criminaloffences that relate to define mental stateBahwa mens rea selalu berkaitan dengan keadaan

mental dan psychicpembuat atau pelaku, sementara actus reus selalu berkaitan denganperbuatan yang bersifat melawan hukum;Menurut teori dualistis berpandangan bahwa perlu adanya pemisahanantara tindak pidana (Strafbaar Feit) dengan kesalahan (Schuld) karenahanya kesalahan yang merupakan unsur bertanggung jawaban pidana;Bahwa menurut Teori Dualistis tindak pidana hanyalah mengikuti sifat dariperbuatan (actus reus) saja tetapi pertanggung jawaban pidana hanyamenyangkut sifatsifat orang yang melakukan

Putusan Nomor 1019 K/PID/2017v memiliki opzet /double opzet / dolus;Vv memiliki actusreus;v memiliki mensrea;Karena adanya mens rea, adanya actus reus, adanya opzet / double opzet /dolus, maka perkara ini haruslah dilanjutkan penyelidikannya danditingkatkan menjadi penyidikan karena telah memenuhi unsurunsur didalam pertanggungjawaban pidana;4.

Kesalahan adalah syarat mutlak bagi adanyapertanggungjawaban pidana untuk dijatuhi pidana. sebab di masyarakat Indonesia berlakuasas tidak dipidananya seseorang jika tidak ada kesalahan; geen straf zonder schuld ataudalam bahasa latin actus non facit reum nisi mens sit rea (an act does not make personguilty unless his mind is guilty). Andai saja seseorang tidak mempunyai kesalahan, makaniscaya hal itu dirasakan sebagai hal yang tidak adil dan tidak semestinya.

Bahkan menurutIdema bahwa membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti mengenaijantungnya hukum pidana.Menimbang, bahwa kesalahan harus ada pada diri Terdakwa dan merupakan suatuhal yang fundamental dalam mengkoreksi sifat jahatnya seorang Terdakwa di depan hukumpidana. jika ditelaah lebih lanjut bahwa actus non facit reum nisi mens sit rea terdiri daridua golongan besar yakni Actus Reus atau perbuatan pelaksanaan dan Mens Rea atauniat.

Secara umum Actus Reus dijelaskan sebagai suatu perbuatan fisik manusia yangsecara nyata melakukan gerakan lahiriah. Sedangkan Mens Rea / Niat adalah sikap batinseseorang yang oleh Moljatno dipandang sebagai unsur yang turut menjadi pertimbangankesalahan seseorang.

TINDAK PIDANA (ACTUS REUS)Menimbang, bahwa untuk membuktikan tindak pidana (faktor obyektif/actus reus), harus dilihat apakah perobuatan Terdakwa diatur oleh peraturanperundangundangan pidana dan bersifat melawan hukum atau bertentangandengan kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini didasarkan kepada suratdakwaan Jaksa/Penuntut Umum, terhadap dakwaan tersebut harus dibuktikansemua unsurunsur dari pasalpasal peraturan perundangundangan yangdidakwakan kepadanya, dan tidak ditemukan alasan pembenar

diatur dalam KUHP adalah: eksepsi kedokteran, ketiadaan sifatmelawan hukum materiel dan persetujuan;Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, tidak ada satupunalasan pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena ituTerdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanyamelanggar Pasal 133 ayat (1) UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika, dan dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi syaratobyektif/actus

ditentukan dalam KUHPterdapat beberapa pasal, yaitu Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49ayat 2 KUHP dan Pasal 51 ayat 2 KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHPberupa avas;Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, berdasarkan hasilpersidangan, tidak satupun alasan pemaaf ada pada diri Terdakwa, sehinggadengan demikian Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat obyektif/actus

Oleh karenaitu Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggarketentuan Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009.Bahwa untuk menghukum dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukantindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum,Judex Facti tidak hanya mempertimbangkan actus reus Terdakwa, melainkanjuga wajib mempertimbangkan mens rea atau sikap batin Terdakwa ataskepemilikan penguasaan narkotika.Bahwa fakta menunjukkan mens rea atau niat

Nomor 1886 K/PID.SUS/2016Dari segi actus reus unsur membeli, menguasai, memiliki atau menyimpannarkotika kenyataannya tidak terpenuhi.

Bahwa tidak ada actus reusTerdakwa dalam memenuhi unsur perbuatan menguasai, menyimpan ataumemiliki narkotika.Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya karena mens rea untukmenggunakan narkotika secara melawan hukum dan bukan tujuan lain.Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat diterapbkan ketentuanPasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;Bahwa kepemilikan, penguasaan narkotika Terdakwa sebanyak jenis shabubruto 0,38 gram, dari segi jumlah relatif sedikit artinya tidak melebihi bataskepemilikan

Pertama, actus reus dan kedua, mensrea. Yang dimaksud dengan actus reus ialah tindakan seseorang sedangkanyang dimaksud dengan mens rea ialah niat seseorang. Dengan demikiantindakan yang disertai dengan niat maka akan menimbulkan kesalahan.Hal. 12 dari 27 hal. Put.

No. 2017 K/Pid.Sus/2014(Tindakan + Niat = Bersalah) atau di dalam bahasa undangundangnya(Actus reus + Mens rea = Criminal Liability).Bahwa niat adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan matakasar namun niat bukan sekedar datang dari hati, tetapi datang akalsehingga niat itu mampu dinilai melalui tindakan seseorang, walaupunniat itu berada di dalam lubuk hati yang paling dalam.Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs.

Pertama, actus reus dan kedua, mens rea.Yang dimaksud dengan actus reus ialah tindakan seseorang sedangkanyang dimaksud dengan mens rea ialah niat seseorang. Dengandemikian tindakan yang disertai dengan niat maka akan menimbulkankesalahan.

(Tindakan + Niat = Bersalah) atau di dalam bahasa undangundangnya (Actus reus + Mens rea = Criminal Liability).Bahwa niat adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata kasarnamun niat bukan sekedar datang dari hati, tetapi datang akalsehingga niat itu mampu dinilai melalui tindakan seseorang, walaupunniat itu berada di dalam lubuk hati yang paling dalam.Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs.

Sedangkan tujuan ParaTerdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpang Narkotika jenisshabu sebagaimana terungkap di sidang adalah untuk maksud dantujuan digunakan secara melawan hukum;Bahwa Penuntut Umum jangan hanya mempertimbangkan actus reus/perbuatan fisik, materiil Para Terdakwa, tetapi wajib pulamempertimbangkan mens rea/kesalahan ParaTerdakwa.

atau menguasai Narkotika, tidak serta merta diterapkan dandipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1)juncto Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, sebab bukankah para Terdakwa sebelum memakaisecara melawan hukum harus lebih dahulu membeli, menguasai,Halaman 10 dari halaman 15 Putusan Nomor 2546 K/Pid.Sus/2019menyimpan, bahwa tidak mungkin dapat memakai Narkotika tanpamelalui tahapan tersebut;Bahwa memori Penuntut Umum hanya mempertimbangkan actus

Bahwa penuntutandan penjatuhan pidana Para Terdakwa hanya dengan dasar actus reussemata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilandi Indonesia:Bahwa untuk menunjukkan benar Para Terdakwa penyalahguna yaituPara Terdakwa tidak merangkap sebagai bandar, pengedar, atau penjualNarkotika.

Terdakwa belumsempat menggunakan shabu tersebut karena lebih dahulu ditangkap olehPolisi;Bahwa dari segi actus reus perbuatan lahirian Terdakwa saat ditangkapkedapatan menyimpan, menguasai, memiliki shabu.

Sikap danparadigma aparat hukum tersebut mengedepankan penerapan undangundang berdasarkan perbuatan lahiriah atau actus reus semata, tanpamempertimbangkan segi mens rea atau tujuan pelaku;Sebagai konsekuensi hukum dari sikap dan paradigama tersebut mengakibatkan banyak penyalahguna dihukuman tidak menggunakan ketentuanpasal penyalahguna (Pasal 127 Ayat (1) huruf a) melainkan menggunakanketentuan pasalpasal pengedar misalnya Pasal 112 Ayat (1);Hal.8 dari 12 hal. Put.

Seharusnya aparat penegakan hukum disamping mempertimbangkan actus reus juga mens rea Terdakwa;Terdakwa menggunakan narkotika karena memerlukan stamina yang kuatuntuk bekerja agar tidak mudah lelah pada waktu bekerja guna kelancaranpekerjaan;Terdakwa sudah beberapa kali membeli narkotika dari sdr.

demikian unsur ke5telahterpenuhi ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut semua unsur daripasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi, danternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal49 ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP serta tidak ditemukanadanya eksepsi kedokteran, ketiadaan sifat melawan hukum materiil dan persetujuan,dengan demikian maka faktor obyektif berupa tindak pidana atau actus

karena tindakan Terdakwa tersebut telah terbukti sebagaitindakan yang salah dan melawan hukum, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalahperbuatan yang tercela, dengan demikian tidak ada alasan pemaaf tidak tertulis berupaavas.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,telah terbukti tidak ada alasan pemaaf atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkantersebut di atas, ternyata syarat pemidanaan obyektif (actus

Nomor 42 K/Pid.Sus/2019sedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasalnarkotika akan tetapi fiat/mens reanya untuk menggunakannarkotika secara melawan hukum maka tidak dapatdipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112Ayat (1) sebagaimana dalam perkara a quo;Bahwa Penuntut Umum dalam memori kasasinya hanyamempertimbangkan perbuatan yang secara kasat mata sajayaitu actus reus/perbuatan materil Terdakwa yaitu membelldan memiliki shabu, tanpa mempertimbangkan mens reaTerdakwa. sedangkan

Bahwa penuntutan dan penjatuhan' pidanaTerdakwa hanya dengan dasar actus reus semata sama sekalltidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan diIndonesia:Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa penyalahguna, hal inidapat dibuktikan dari hasil pemeriksaan persidanganterungkap fakta antara lain;Bahwa ketika ditangkap polisi Terdakwa baru selesaimenggunakan narkotika secara melawan hukum.

Terakhir Terdakwa menggunakan ganjapada tanggal 19 April 2017.Terdakwa menggunakan karena merasa dapat membantu sebagaipenyemangat dalam bekerja dan digunakan apabila mengalami sudahtidur.Bahwa Judex Facti dalam dalam putusannya hanya mempertimbangkansecara kasat mata actus reus/perbuatan materil Terdakwa memiliki ganja,tanpa mempertimbangkan mes rea dan keadaan yang susungguhnyaterjadi pada dirinya Terdakwa.

Putusan Nomor 424 K/Pid.Sus/2018Hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teoripertanggungjawab pidana bahwa untuk menghukum seseorang harusterbukti adanya unsur actus reus dan mens rea.Bahwa azas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalampraktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan.Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasaractus reus semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum danperadilan di Indonesia.Bahwa

Bahwa alasan keberatan peninjauan kembali bahwa Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana tidak mempunyai actus reus dalam hal melakukanperbuatan mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana kosntruksi delikPasal 197 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 jo. Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHPidana karena unsur subjektif dengan sengaja dimaksudkanadalah perbuatan mengedarkan yang secara factua/ sudah dilakukandalam proses penyaluran, penyerahan atau memindahtangankan atassedian farmasi.

PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat menyangkali adanya actus reusbersamasama dengan anak buahnya mengedarkan, menjual obat jeniscamophen zenit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 UndangUndangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Hal. 6 dari 8 Hal.

ot wh allay ncn wvib dite. g'im in Peerage eae eneSS Maes ley caoe ee RAM ara Rance emia wees mcrn Rta et apa fecha rae wta Cate re ceue tae ert raat eee PASAL YANG DILANGGARAGEL 6: AeNee benar bahwa keterangan tersangka yangtelah melanggar. .SE AAR ne ae elon ATA Nm el mcom cw oat wen cm mPa actus er caylee a cased ageY ee owe Te eT EERE TOE OROTTESS aiyy mo sta cusraane teen ran ntencamecy eM a AMEm Ms ser MEME Mase oleae (RC maga cae ail lw Ty gare Teel at vp deCESE Al ana te ooEben Metra petra

., Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju KepadaTiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan, Penerbit Prenada Media,Jakarta, halaman 6);Menimbang, bahwa doktrin ilmu hukum pidana juga mengenal asasyaitu Asas Actus Reus, yang berbunyi: actus non facit reum, nisi mens sit reayang artinya adalah sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalahkecuali bila dilakukan dengan niat jahat.

Dalam konteks ini, actus reus harusdilengkapi dengan mens rea dan harus dibuktikan dalam penuntutan bahwatersangka telah melakukan actus reus dengan disertai mens rea, yaitu niat jahatatau suatu kesengajaan untuk menimbulkan perkara yang dituduhkankepadanya.