AKTUS PRAWIRATAMA Bin GALIH AGUS PURNOMO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Pencurian;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. ANDI SAPUTRO Bin MULYANI dan 2. AKTUS PRAWIRATAMA Bin GALIH AGUS PURNOMO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4.

Aktus Prawiratama;- 1 (Satu) ekor ayam jantan aduan keturunan Bangkok warna merah hitam / blorok;- Dikembalikan kepada pemiliknya sdr. Gatot Subroto;6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

-ANDI SAPUTRO Bin MULYANI-AKTUS PRAWIRATAMA Bin GALIH AGUS PURNOMO

Siliragung Kab.Banyuwangi;Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama denganterdakwa II Aktus Prawiratama Bin Galih Agus Purnomo;Bahwa tujuan terdakwa mengambil ayam di rumah Gatot Subroto untukdijual;Bahwa terdakwa bersama terdakwa II Aktus Prawiratama Bin Galih AgusPurnomo menuju ke rumah Gatot Subroto dengan mengendarai sepedamotor Honda CBR 150 R Nopol P3558US dan terdakwa yangmengemudikan;Bahwa kemudian setelah tiba di rumah Gatot Subroto melihat situasi sepiterdakwa II Aktus Prawiratama

dan terdakwa Andi Saputro Bin Mulyani' yangmengemudikan;Bahwa benar kemudian setelah tiba di rumah Gatot Subroto melihatSituasi sepi terdakwa II Aktus Prawiratama Bin Galih Agus Purnomolangsung memanjat pagar tembok namun pada waktu akan menujukandang ayam terdakwa II Aktus Prawiratama Bin Galin Agus Purnomokepalanya terbentur kayu kandang ayam, selanjutnya terdakwa II AktusPrawiratama Bin Galih Agus Purnomo keluar sambil mengawasi situasidari luar kandang;Bahwa benar selanjutnya terdakwa Andi Saputro

Siliragung Kab.Banyuwangi;Menimbang, bahwa terdakwa Andi Saputro Bin Mulyani melakukanperbuatan tersebut bersama dengan terdakwa II Aktus Prawiratama Bin GalihAgus Purnomo;Menimbang, bahwa tujuan terdakwa Andi Saputro Bin Mulyani danterdakwa II Aktus Prawiratama Bin Galih Agus Purnomo mengambil ayam dirumah Gatot Subroto untuk dijual:;Menimbang, bahwa terdakwa Andi Saputro Bin Mulyani bersama terdakwaI Aktus Prawiratama Bin Galih Agus Purnomo menuju ke rumah Gatot Subrotodengan mengendarai sepeda

motor Honda CBR 150 R Nopol P3558US danterdakwa Andi Saputro Bin Mulyani yang mengemudikan;Menimbang, bahwa kemudian setelah tiba di rumah Gatot Subroto melihatsituasi sepi terdakwa II Aktus Prawiratama Bin Galih Agus Purnomo langsungmemanjat pagar tembok namun pada waktu akan menuju kandang ayamterdakwa II Aktus Prawiratama Bin Galin Agus Purnomo kepalanya terbenturkayu kandang ayam, selanjutnya terdakwa II Aktus Prawiratama Bin Galih AgusPurnomo keluar sambil mengawasi situasi dari luar kandang

Aktus Prawiratama);e 1 (Satu) ekor ayam jantan aduan keturunan Bangkok warna merah hitam/blorok;(Dikembalikan pemiliknya Sdr.

Bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan sempitmenafsirkan makna unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atauorang lain secara melawan hukum, dimana Majelis Hakim telahmempersempit pengertian maksud menguntungkan dalam putusannyakarena maksud menguntungkan pada dasarnya merupakan niat batin (mensrea) yang hanya dapat dinilai dari realitas perbuatan (aktus reus) yang untukitu perlu membuktikan unsur selanjutnya yaitu memakai nama palsu, dengantipu muslihat, ataupun rangkaian

Bahwa Majelis Hakim telah sempit menafsirkan makna unsur denganmaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum, dimana Majelis Hakim telah mempersempit pengertian maksudmenguntungkan dalam putusannya karena maksud menguntungkanpada dasarnya merupakan niat batin (mens rea) yang hanya dapat dinilaidari realitas perobuatan (aktus reus) yang untuk itu perlu membuktikanunsur selanjutnya yaitu memakai nama palsu, dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan membujuk supaya memberikan

celah para pihak untuk membahasnya kembali, danmereka sepakat memilin didomisili Nhukum yang tercantum dalamperjanjian tersebut;Bahwa karena masalah ini menyangkut tentang perjanjian, maka kasus iniseharusnya masuk keperdataan;Bahwa kalau dilihat dari mens rea, yang memiliki unsur kesengajaan, jadidalam perumusan undangundang juga ditemukan istilah barang siapadengan sengaja, itu tentu ada niat, niat yang harus diuji kKebenarannyadengan melihat kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu,sedangkan aktus

reus itu perbuatan yang sudah dia lakukan, misalnyaniat saya adalah mencuri, jadi niatan untuk mencuri itu Ssudah ada dalampikirannya, jadi kedua istilah mens rea dan aktus reus ini harus dibuktikankebenarannya, apakah itu terbukti melakukan tindakan melanggar hukumataukah tidak;Bahwa Kalau berbicara niat itu pasti ada keinginan yang menjelaskan niatsebagai suatu tujuan, apakah sebagai suatu keuntungan atau suatutujuan tertentu, ketika dia menerapkan niat ini misalnya mencuri, makamendapatkan keuntungan

tindakpidana apabila telah memenuhi semua unsur secara normatif, artinya adasubjeknya, ada orangnya, ada perbuatannya, itu dapat dikatagorikantindak pidana, tapi sejak kapan dimulainya hukum pidana atau hukumacara pidana, sejak mereka ditangkap lalu disidik itu Sudah termasukkatagori perbuatan pidana, sedangkan perdata itu dimulai ketika adakesepahamankesepahaman dengan kesepakatan bersama para pihakmisalnya misal jual beli dan ada barang dijual dan ada pembeli sepakatselesai;Bahwa Kalau melihat istilah aktus

reus dan mens rea ini, ada yangmengatakan satu kesatuan ada juga yang mengatakan terpisah, artinyabegini niat kalau dibarengi dengan perbuatan itu aktus reus dan mens reasudah jalan, tapi kalau niat tidak dibarengi dengan suatu perbuatan,misalnya saya ini mangga tersebut, tapi tidak dilakukannya perbuatanmencuri mangga tersebut, dan ketika buah tersebut jatuh dari pohon laludiambil, jadi dia tidak melakukan apaapa, nah itulan dua pendapat yangberbeda tadi tentang aktus reus dan mens rea ini;Bahwa

terdokumentasikan prosedurnya didalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata carapenyertaan modal Negara dan Penambahannya ada dengan diterbitkanterlebih dahulu Peraturan Pemerintah tentang Penambahan modalNegara disitu tertulis Aset apa saja yang tertulis yang kemudian akandisertakan di BUMN tersebut jika dia Perusahaan Jawatan menjadiPerum atau menjadi PT, maka apakah didalam Peraturan Pemerintahtentang Penyertaan Modal Negara tertulis atau tidak, padahal sesuaidengan Azas Konitraktus Aktus

Jadi Azas Kontraktus Aktus menjaga kita untuk disiplin sesuaidengan prinsip hukum apakah ini milik publik menjadi milik Negara atauprivat menjadi milik BUMN itu sendiri.Bahwa bila dihubungkan dengan persoalan ini Jaminan untukmendapatkan tempat tinggal didalam Undangundang Dasar dijaminuntuk mendapat termasuk Hak Kebendaan dan Kepemilikan padaesensinya tentu kepemilikan itu berdasarkan prosedur prosedur yangsudah ditetapkan dalam PeraturanPerundangundangan.Bahwa didalam Peraturan Pemerintah tentang

Jadi Azas Kontraktus Aktus ada saat prosedur melalui Publik adasaat prosedur melaui privat jadi silahkan dipergunakan sesuai denganstatus hukum dari Aset tersebut.Bahwa yang dimaksud dengan Perbedaan Rumah Dinas dengan RumahNegara kalau dilihat prosedurnya ada definisinya memang jabatan dankemudian pekerjaannya kalau Rumah Dinas tidak mesti karena Jabatandan pekerjaannya.Bahwa ada jangka waktunya untuk menempati Rumah Dinas dan rumahNegara ya kalau Jabatan sepanjang dia menjabat misalnya Menterisepanjang

kemudian Surat Peringatan kemudian Surat ReNegosiasi,dsb artinya kemudian ada biayanya, Pemeliharaan Pemerintahmemberikan didalam biaya Pengelolaan Instansinya biasanya begitukemudian selanjutnya baru setelah dilakukan Pembicaraan sudah setujubaru kemudian dilakukan pengosongan sesuai dengan Peraturan.Bahwa kalau ini PJKAI apa masih Perusahaan Jawatan berarti masihDirjend Kekayaan Negara ,Dirjend Kekayaan Menteri Keuangan.Bahwa betul suratsurat dokumen jadi misalnya kalau menggunakanAzas Kontraktus Aktus

Putusan No.453/Pdt.G/2014/PN.Jkt.SelPenerapan azas prosesual mengalahkan semua apapun meskipun yangbersangkutan benar.Bahwa mengenai pertanyaan yang kedua Egeinrechting intinyasebenarnya adalah azas Kontraktus Aktus bahwasanya Negara sudahmenyediakan mana yang menjadi Publik mana yang menjadi Privat jadikeduaduanya sudah diatur dan tidak bisa kemudian secara otomatiskarena syarat dan prosedur itu. akan lebih baik diatur lebih dahuluPeraturan BUMN pun sebagai suatu Pedoman yang Privat tetapmemberikan

Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dengansempit menafsirkan makna unsur dengan maksud menguntungkan dirisendiri atau orang lain secara melawan hukum, di mana judex facti telahmempersempit pengertian maksud menguntungkan dalam putusannyakarena maksud menguntungkan pada dasarnya merupakan niat batin (mensrea) yang hanya dapat dinilai dari realitas perbuatan (aktus reus) yang untukitu perlu membuktikan unsur selanjutnya yaitu memakai nama palsu, dengantipu = muslihat, ataupun

Hosti Suci dapat diterima kepadaanakanak dituntut bahwa mereka memiliki pemahaman yangcukup dan telah dipersiapkan secara sekSama sehingga dapatmemahami misteri Kristus dan mampu menyambut tubuh Tuhandengan Iman dan Hikmad (Kitab Hukum Kanonik Kan 1912 dan913 Ayat 1) ;Bahwa bagi yang bukan beragama Katolik atau termasuk yangsudah dibaptis tapi bukan beragama Katolik dan tidak diterimaresmi dalam Gereja Katolik dengan aktus formal dilarang untukmenerima sakramen Mahakudus/ Hosti Suci ;Bahwa tindakan

Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :ALASANALASAN KASASI DARI PEMOHON KASASI I/PENUNTUT UMUM :a Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimanamestinya yakni dalam hal :1 Bahwa Majelis Hakim telah sempit menafsirkan makna unsur dengansengaja, dimana Majelis Hakim telah mempersempit pengertianunsur dengan sengaja dalam putusannya karena unsur dengan sengajapada dasarnya merupakan niat batin (mens rea) yang hanya dapat18dinilai dari realitas perbuatan (aktus

SH, MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa ahli adalah Purna Tugas Hakim Tinggi Pengawas pada BadanPengawasan Mahkamah Agung RI sejak 2072006 = s/d 31052012.Sebagai Konsultan Hukum dari beberapa Lembaga dan KementerianLingkungan Hidup (2013 s/d 2018) dan sebagai Ahli dalam perkara dibeberapa Pengadilan (0462013 s/d 2622018) serta mempunyaipengalaman kerja dalam bidang hukum dan peradilan ;Bahwa menurutahli ada suatu asas dalam hukum pidana yang terdiri duabagian yaitu aktus

Aktus reus adalah unsur unsurtentang perbuatan yang dilakukan sedangkan Mens rea disebut denganunsur subyektif dari pelaku yang melekat atas kehendaknya, sehinggaada adagium tidak ada pidana tanpa ada kesalahan ;Bahwa kesalahan dibagi dua yaitu obyektif dan subyektif, yang obyektifyaitu kesalahan sikap pelaku yang bertentangan dengan peraturan atauundangundang, sedangkan yang subyektif yang melekat karenakehendaknya baik kesengajaan maupun kelalaian ;Halaman 88 dari 136 Putusan Nomor 877/Pid.B/2018

pemalsuanbertingkat informasi palsu maka produk juga palsu, inputnyapalsu makaout put juga palsu ;Bahwa kalau ada pernyataan dari Ketua Pengadilan yang menyatakaneksekusi belum beres berarti belum beres ;Halaman 91 dari 136 Putusan Nomor 877/Pid.B/2018/PN Bjm Bahwa yang diberikan perlindungan dalam pasal 231 KUHPidana adalahNegara ahli tidak sependpat karena bila menyangkut kerugian negararanahnya pidanakorupsi ; Bahwa pasal 266 KUHPidana yang harus dibuktikan lebih dahulu adalahapakah ada keterangan palsu aktus

namanya alat bukti tentu diperoleh secara sah atau tidak ;Bahwa memang tidak ada ukuran alat bukti tersebut dikatakan sah atautidak, contohnya dalam kasus narkotika dimana dalam uu narkotikadisebutkan menguasai, memiliki dan menyimpan, kemudian menguasaiini pernah ditafsirkan basic dalam ketentuan pasal 576 KUHPperdt,sepanjang itu ada pada mereka berarti itu mereka menguasai memilikipadahal mereka tidak tahu bahwa barang itu ada pada sakunya,sehingga dalam putusan MA itu harus ada keterkaitan antara aktus

tidakperlu dibuktikan ada penambahan harta kekayaan setelah tindak pidanatersebut berhasil diungkap.Bahwa kurangnya pengetahuan perangkat desa dalam hal pengelolaandana desa tidaklah dapat dijadikan salah satu alasan pembenar ataupunpemaaf penyalahngunaan dana desa yang dilakukan oleh Terdakwa M.USBAH BIN NANYAN dan Saksi MARZUKI B BIN BAHARUDDIN haltersebut kiranya dapat diterima jika hanya sekedar Maladministrasipengelolaan dana desa, namun fakta yang telah dapat dibuktikan telah jelasMains rea dan Aktus

desa di selutuh Indonesia dalam menggunakan danadesa sangat terbatas dan kurang pengetahuan, begitu juga pembekalankepada Kepala Desa sangat minim diberikan oleh instansi yang terkait.Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan majelishakim tingkat pertama tersebut, karena pernyataan tersebut dapat diterimajika yang dilakukan oleh terdakwa MARZUKI B BIN BAHARUDDIN hanyasekedar Maladministrasi pengelolaan dana desa, namun fakta yang telahdapat dibuktikan telah jelas Mains rea dan Aktus

dipertanggung jawabkan secarapidana ;Bahwa pengertian kerugian Negara secara normatifnya ada di penjelasanumum dalam UndangUndang Tindak Pidana Korupsi yang menafsirkanrelatif luas jadi seluruh kekayaan Negara baik kekayaan yang dipisahkanmaupun kekayaan yang tidak dipisahkan disana termasuk baik BUMNmaupun BUMD jadi penafsiran otentiknya menyatakan seperti ituBahwa antara perbuatan melawan hukum, Mens Rea dan KerugianNegara pada saat unsur Delik tindak pidana korupsi terpenuhi denganadanya Mens Rea atau Aktus

Rius sehingga mengakibatkan kerugianNegara apakah dikategotikan tindak pidana korupsiBahwa kalau bicara Aktus Rius berarti unsur deliknya sudah terpenuhisemua termasuk kerugian Keuangan Negara terjadi baru setelah unsurdelik terpenuhi baru apakah orangnya patut dipertanggung jawabkan atasperbuatan tersebutBahwa kalau sikap batinnya itu harus di konstruksi oleh Majelis Hakimuntuk melihat karena bicara Mens Rea mengenai sikap batin sikap batinitu tidak bisa dibuktikan dengan ditanya pasti tidak mengaku

dipertanggung jawabkan secarapidana ;Bahwa pengertian kerugian Negara secara normatifnya ada di penjelasanumum dalam UndangUndang Tindak Pidana Korupsi yang menafsirkanrelatif luas jadi seluruh kekayaan Negara baik kekayaan yang dipisahkanmaupun kekayaan yang tidak dipisahkan disana termasuk baik BUMNmaupun BUMD jadi penafsiran otentiknya menyatakan seperti ituBahwa antara perbuatan melawan hukum, Mens Rea dan KerugianNegara pada saat unsur Delik tindak pidana korupsi terpenuhi denganadanya Mens Rea atau Aktus

Rius sehingga mengakibatkan kerugianNegara apakah dikategotikan tindak pidana korupsiBahwa kalau bicara Aktus Rius berarti unsur deliknya sudah terpenuhisemua termasuk kerugian Keuangan Negara terjadi baru setelah unsurdelik terpenuhi baru apakah orangnya patut dipertanggung jawabkan atasperbuatan tersebutBahwa kalau sikap batinnya itu harus di konstruksi oleh Majelis Hakimuntuk melihat karena bicara Mens Rea mengenai sikap batin sikap batinitu tidak bisa dibuktikan dengan ditanya pasti tidak mengaku

Bahwa, berdasarkan azas Kortulius Aktus, suatu keputusan hanya bisadibatalkan apabila ada pembatalan oleh pejabat atau oleh Pengadilan, untukHalaman 90 dari 109 halaman Putusan Nomor:07/G/2014/PTUN.BJM.kasus Kades Sembilang, pada saat itu tidak terdapat pembatalan menjadiKades;Bahwa, pada saat Pemberhentian Penggugat sebagai Kades, terjadiKekosongan Hukum, dimana tidak ada aturan dalam peraturan desa yangmengatur sebelum diberhentikan harus melalui sanksi administrasi terlebihdahulu;Bahwa, ada masa

Negara,penetapan pasangan calon, dan penyelesaian dengan pidana yang diPengadilan Negeri dan kaitannya dengan etika di DKPP;Bahwa Ahli menyatakan forum penyelesaiannya di Bawaslu dulu, kalautidak puas baru ke PT.TUN setelah itu baru ke Mahkamah Agung ;Bahwa Ahli menyatakan ya, itu kalau penetapan pasangan calon;Bahwa Ahli menyatakan sebenarnrya sampai bawaslu, apakah itutemuan bawaslu ataukah itu aduan itu ke bawaslu kemudianmerekomendir ke KPU, karena undangundang ini menganut doktrincontrario aktus

melakukan dan membujuk ;Bahwa syarat pasal 55 KUHP adalah adanya kerjasama yang nyatadengan dibuktikan adanya pertemuan kehendak (meeting of mine) ;Bahwa menurut Ahli dalam menyusun Surat Dakwaan, jika sangkaanpasalnya pasti maka dakwaan disusun secara Tunggal, tetapi jikabelum pasti maka dakwaan disusun secara Subsidaritas atauAlternatif.Bahwa Pertanggung jawaban pidana pada dasarnya adalah suatukondisi dimana orang itu mampu menginsafi perobuatannya daripertanggung jawaban Pidana itu dan ada Aktus

saat inidianggap valid dan harus dilaksanakan oleh pemegang izin lokasi: Yang menjadipermasalahan adalah pihak badan hukum tersebut berasumsi ia memiliki tanah100 ha dan ini yang harus saya laksanakan.Yang dapat menentukan bahwa suatu keputusan itu cacat hukum yatu dalamsistem hukum ketatanegaraan kita PTUN bisa mengadakan uji materi dalamjangka waktu ditentukan prosedurnya yang kedua dengan asas contrarius aktussehingga melahirkan dalam sistem pemerintahan kita namanya eksekutif review.Contrarius aktus