Cikurubuk memberikan uang dengansenang hati tidak terpaksa memberikan pungutan uang tersebut atas kesepakatan antara pedagangkaki lima dengan HPKDPC;Bahwa Sdr.

YAYA dan sdr ROHMAN menyetorkan uang hasil pungutannya tersebut kepada sdrDENI WIDODO selaku bendahara HPKDPC;Bahwa sesuai dengan kesepakatan seluruh anggota dan pengurus mekanisme pungutan uangtersebut yaitu sekira jam 06.30 Wib sdr YAYA dan sdr ROHMAN melakukan pungutan kepadapara pedagang lapak di pasar Cikurubuk dan juga melakukan pemungutan uang kepadakendaraan yang akan bongkar muat di Pasar Cikurubuk sore hari sekitar jam 17.30 wib sdrYAYA dan sdr ROHMAN menyetorkan/menyerahkan uang hasil

pungutan tersebut kepada sdrDENI selaku bendahara du HPKDPC dan kemudian uang tersebut oleh sdr DENI di Simpan dibank Danamon pasar Cikurubuk dan hal tersebut terus berulangulang;Bahwa sdr.

uangdengan senang hati tidak terpaksa memberikan pungutan uang tersebut atas kesepakatan antarapedagang kaki lima dengan HPKDPC;Bahwa, benar Saksi.

Halmana telah pula dibenarkan oleh saksi YAYA SUNARYA BinIDING SETIADI dans aksiROHMAN SULAEMAN yang menerangkan benar para saksi melakukan pungutan uang atassuruhan terdakwa dan uang hasil pungutan tersebut diberikan kepada terdakwa selaku KetuaHPKDPC dimana keterangan para saksi tersebut telah pula dibenarkan oleh terdakwa;Dengan demikian unsur dengan sesuatu tindakan yang tidak menyenangkan yangditujukan terhadap orang itu sendiri telah terpenuhi;Ad.d.

FAJAR, yang kemudianhasil uang pungutan listrik dari para pedagang tersebut diserahkan kepada Sdr.DARSJA selaku Staf UPTD Pasar Godong, untuk selanjutnya oleh Sdr. DARJAuang pungutan listrik dari para pedagang Pasar Godong tersebut disetorkankepada Bendahara Dinas Perindagtamben Kabupaten Grobogan (waktu itu yangmenerima adalah Sdr. MUJI dan kemudian digantikan oleh Sdr. IGN. GOGOTCAHYANTO, S.H.,M.H.)

FAJAR, yang kemudian hasiluang pungutan listrik dari para pedagang tersebut diserahkan kepada Sdr.DARSJA selaku Staf UPTD Pasar Godong, untuk selanjutnya oleh Sdr. DARJAuang pungutan listrik dari para pedagang Pasar Godong tersebut disetorkankepada Bendahara Dinas Perindagtamben Kabupaten Grobogan (waktu itu yangmenerima adalah Sdr. MUJI dan kemudian digantikan oleh Sdr. IGN. GOGOTCAHYANTO, S.H.,M.H.)

Sudirman yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrikpedagang Pasar Godong ;1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya urugan sirtudi lokasi Pasar Nglejok yang direncanakan untuk memindah mendesakPasar Ayam dan TPA Pasar Glendoh yang dipinjamkan dari pungutan ilegaliuran listrik pedagang Pasar Godong ;1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya perbaikantalang Pasar Suru yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrikpedagang Pasar Godong ;1 (satu) bendel

Yani yang dipinjamkan dari pungutan ilegaliuran listrik pedagang Pasar Godong ;1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat TandaSetoran (STS) pungutan iuran listrik ilegal daripedagang Pasar Godong ke Kas Daerah ;1 (satu) bendel foto copy dokumen SPJ/buktipengembalian pungutan ilegal iuran listrik kepadapedagang Pasar Godong yang ditalangi dana pribadiDrs. H. Moh.

Yani yang dipinjamkan dari pungutan ilegaliuran listrik pedagang Pasar Godong ;Hal. 57 dari 82 hal. Put. No. 1652 K/PID.SUS/201458181920212223242526228291 (satu) bendel foto copy dokumen Surat TandaSetoran (STS) pungutan iuran listrik ilegal daripedagang Pasar Godong ke Kas Daerah ;1 (satu) bendel foto copy dokumen SPJ/buktipengembalian pungutan ilegal iuran listrik kepadapedagang Pasar Godong yang ditalangi dana pribadiDrs. H. Moh.

ul>

Dalam Pokok Perkara :

• Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI :

• Mengabulkan Gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk Sebagian;
• Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi IItelah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak memberitahukan secara resmi atau mengumumkan secara layak perubahan alamat, tidak melunasi pungutan

negara terutang sampai tanggal jatuh tempo terlampaui, dan berupaya melarikan diri dari kewajiban membayar pungutan negara terutang melalui gugatan di luar jalur upaya hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Senanduro memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi menerangkan saat ini diperiksa selaku saksi penagkapanterhadap saudara Abrian Juni Bin Kimson karena melakukan tindak pidanamengemis dimuka umum (pungutan liar); Bahwa saksi menangkap Abrian Juni Bin Kimson pada hari Sabtu tanggal27 April 2019 sekitar jam 21.00 WIB di Perlintasan Jalan Rel Kereta ApiKel. Tanjung Rambang Kec.

Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya Adi melakukan pungutan liarkepada Supir Truk yang melintas Perlintasan Jalan Rel Kereta Api Kel.Tanjung Rambang Kec. RKT Kota Prabulih; Bahwa Terdakwa melakukan pungutan liar tersebut dengan cara melakukanpengeturan lalu lintas di jalan raya tepatnya di Perlintasan Jalan Rel KeretaApi Kel. Tanjung Rambang Kec. RKT Kota Prabulin dan setiap kendaraanroda 4 (mobil) yang lewat saya diberi uang kisaran Rp.2000 (dua ribu)rupiah.

Bahwa Terdakwa melakukan pungutan liar atas kemauan sendiri dan bukandisuruh orang lain. Bahwa rencanya uang tersebut akan digunakan untuk membeli rokok.

RKT Kota Prabulih.Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh Tim Kepolisian Sektor PrabumulihTimur pada saat melakukan pengemisan/meminta uang di jalan atau dimuka umum dan biasa disebut pungutan liar.Bahwa benar, Terdakwa bersama dengan temannya saudara Adimelakukan pungutan liar kepada Supir Truk yang melintas PerlintasanJalan Rel Kereta Api Kel. Tanjung Rambang Kec.

RKT Kota PrabulihBahwa benar, Terdakwa melakukan pungutan liar tersebut dengan caramelakukan pengeturan lalu lintas di jalan raya tepatnya di PerlintasanJalan Rel Kereta Api Kel. Tanjung Rambang Kec.

Banjarnegara.Bahwa benar saksi tidak diberi kwitansi/tanda terima atas penyetoranuang pungutan tersebut.Bahwa benar pungutan sebesar 5 % dari dana rehab saksi catat dalambuku kas bantu SDN 1 Karanganyar.Bahwa benar menurut saksi atas pungutan tersebut tidak benar, karenadi dalam Juklak tidak terdapat pungutan sebesar 5 % dari dana rehabuntuk disetorkan kepada Dindikpora Kab.

Banjarnegara.Bahwa benar jumlah pungutan untuk SD seKec.

Banjarnegara, namun ada pungutan yangdilakukan oleh Dindikpora Kab.

Bawang untuk mengkoordinir atas pungutan 1 % dan 4 % daridana rehab tersebut.Bahwa terhadap pungutan 1 % dan 4 % sudah saksi laksanakan.Bahwa rincian 7 SD penerima seKec.

Susukan karena ada pungutan sebesar 8%.Bahwa benar untuk Kec. Susukan pungutan sebesar 8% tapi Kec.

Selanjutnya Menteri Keuangan melalui PMK Nomor93/PMK.02/2005 tanggal 10 Oktober 2005, dalam Pasal (11)mengatur mengenai pengenaan sanksi administrasi dalam halterdapat kekurangan pembayaran pungutan ekspor dan Pasal (16)mengatur mengenai pengajuan keberatan dalam hal tidak setujuatas penetapan pungutan ekspor tersebut ;Bahwa berdasarkan UndangUndang dan Peraturan Pemerintahserta Peraturan Menteri Keuangan yang merupakanpelaksanaannya sebagaimana diuraikan diatas, dapat diketahuibahwa Pungutan Ekspor

No. 136/C/PK/PJK/2008.Peraturan Menteri Keuangan No. 95/PMK.02/2005 tentangPenetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara.

telah diubahdengan Peraturan Menteri Keuangan No. : 130/PMK.010/2005tanggal 23 Desember 2005 dinyatakan bahwa Pungutan Eksporadalah termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuaidengan Tarif Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu.Berdasarkan lampiran tersebut tercantum jenisjenis komoditi yangtermasuk kategori Pungutan Ekspor yang termasuk kategori PNBP.Namun dalam lampiran tersebut jelas tidak tercantum jenis hasilBatubara, sehingga Pungutan Ekspor atas komoditi pertambanganBatubara

bukan termasuk kategori Pungutan Ekspor yangmerupakan PNBP ;7.4 Kesimpulan atas Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali antara lain : 1) Bahwa secara Ketentuan Perundangundangan yang diuraikandiatas, sangatlah jelas bahwa tidak terjadinya keterlambatanpembayaran atas Pungutan Ekspor, namun terjadinya penundaanyang didasari dengan Ketentuan SE10/BC/2006 tanggal 10Hal. 18 dari 22 hal.

No. 136/C/PK/PJK/2008.ketentuan yang menyatakan hasil komoditi Pertambangan Batubaramerupakan Pungutan Ekspor tertentu yang merupakan PendapatanNegara Bukan Pajak (PNBP).

BinSupiyo sendiri;Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka Terdakwa Sakina,S.H., M.Si. bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd.

Bin Supiyo sendiri;Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka Saksi Mardiyanta,S.Pd.

Bin Supiyo;Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka Terdakwa Sakina,S.H., M.Si. bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd.

BinSupiyo;Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka Terdakwa Sakina,S.H., M.Si. bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd.

Sepengetahuan saksi ada pungutan lain lagi selain uangsurat lapak, yaitu pungutan lapak atau tempat jualan itu sendiri;Bahwa Pungutan tempat lapak bervariasi, contohnya teman saksi, Sdri.PAIRAH sudah membayar Rp. 8.000.000,00 untuk 2 lapak/tempatjualan dan untuk surat lapak diminta membayar Rp. 3.000.000,00sehingga totalnya Rp. 11.000.000,00 yang sudah diserahkan kepadaTerdakwa;Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2018/PN SmrBahwa Saksi sendiri untuk mendapatkan 2 lapak dimintai Rp.50.000.000,00

Retribusi Kios / petak / Los Lantai Rp. 3.000,00 / hari ( maksimal 1,5MX2M) Lantai II Rp. 2.000,00 / hari (maksimal 1,5 M X 2 M) Lantai III Rp. 1.500,00 / hari (maksimal 1 M X 1,5 M)Bahwa kios/petak/los yang aktif ada sekitar 232, untuk emperan/PKLsekitar 72 dan ruko sekitar 18, sehingga bbesaran retribusi total harianantara Rp. 232.500,00 s/d Rp. 290.700,00;Bahwa sepengetahuan Saksi selain pungutan retribusi tersebutsebagaimana peraturan yang ada tidak ada pungutan lain yang sifatnyawajib;Bahwa

Retribusi Kios / petak / Los Lantai Rp. 3.000,00 / hari ( maksimal 1,5 M X 2M ) Lantai II Rp. 2.000,00 / hari (maksimal 1,5 M X 2 M) Lantai III Rp. 1.500, / hari (maksimal 1 M X 1,5 M )Bahwa Saksi menerangkan selain pungutan retribusi tersebutsebagaimana peraturan yang ada tidak ada pungutan lain yang sifatnyawajio.

penarikan selain yangdiatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2016;Bahwa tidak benar Saksi telah menerima uang dari Terdakwa dari hasiluang Pungutan yang di lakukan Terdakwa kepada pedagang sebesarRp.4.000.000,00 (Empat juta rupiah );Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penangkapan terhadapTerdakwa pada tanggal 18 April 2018, dan Saksi mengetahui setelahTerdakwa dibawa ke kantor polisi;Bahwa Saksi tidak tahu terkait adanya pungutan uang lapak dan uangsurat yang diminta Terdakwa kepada para pedagang;Bahwa

yangtelah diatur dalam Peraturan daerah dan surat ketetapan pencapainHalaman 28 dari 63 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2018/PN Smrtarger pungutan retribusi sebagaimana di atur diatas, Saksimenerangkan bahwa tidak ada pungutan lain yang di benarkan atauperbolehkan dilakukan kepada pedagang;Bahwa menurut Saksi, perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yaitutelah memungut pedagang yang akan menempati Petak/los/kios/emperan di Pasar Merdeka Blok E dengan besaran rata rataRp.2.000.000 ( dua juta rupiah )

Menteri Keuangan selanjutnya menerbitkan PMK Nomor95/PMK.02/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentangPenetapan Tarif Pungutan Ekspor Atas Batubara,yang dalam Pasal 2 PMK tersebut menyatakan bahwaterhadap Batubara dikenakan Pungutan Ekspor;6.

Selanjutnya Menteri Keuangan melalui PMK Nomor93/PMK.02/2005 tanggal 10 Oktober 2005, dalamPasal (11) mengatur mengenai pengenaan sanksiadministrasi dalam hal terdapat kekuranganpembayaran pungutan ekspor dan Pasal (16) mengaturmengenai pengajuan keberatan dalam hal tidaksetuju. atas penetapan pungutan ekspor tersebut ;Bahwa berdasarkan UndangUndang dan PeraturanPemerintah serta Peraturan Menteri Keuangan yangmerupakan pelaksanaannya sebagaimana diuraikandiatas, dapat diketahui bahwa Pungutan Eksportermasuk

No.136/C/PK/PJK/2008.22Keuangan No. 95/PMK.02/2005 tentang PenetapanTarif Pungutan Ekspor atas Batubara.

Eksporadalah termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) sesuai dengan Tarif Pungutan Ekspor atasBarang Ekspor ' Tertentu.

Berdasarkan lampirantersebut tercantum = jenis jenis komoditi yangtermasuk kategori Pungutan Ekspor yang termasukkategori PNBP.

, dengan rincian setiap bulannya adalah sebagai berikut: No Bulan dan Tahun Pungutan yang dikenakan kepada pemilik media pembawa impor ataukuasa yang ditunjuk (PPJK)PNBP Yang Berlaku Pada Tambahan Pungutan di luar JumlahDepartemen Pertanian PNBP Yang Berlaku Pada Pungutan(Rp) Departemen Pertanian (Rp)(Rp)1 2 4 51.

;Bahwa benaruang pungutan yang masuk baik uang pungutan KT2 sertauang dari PT. SLI dan PT.

di luar PNBP serta pungutan yang disebut setoran dariPT.

Tidak mungkin saya meloncat memerintahkanlangsung kepada staf karena berarti meloncati 2 jenjang jabatan dalamstruktur organisasi.Dari paparan ini jelas bahwa ada dua macam pungutan yakni dariperusahaan (PT. SU dan PT OBL) dan pungutan dari pengguna jasa saatmau mengambil Sertifikat KT2.

dan karyawan bertiga dan yangdiuntungkan adalah seluruh karyawan* Pungutan ini sudah lama terjadi pada periode saya mulai Agustus2011 s/d Desember 2012* Sebenarnya sudah mulai dari tahun 2002(2) Pungutan pengambilan sertifikat KT2 Dipungut dari pemakai jasa atau perusahaan PPJK Pungutan antara Rp 100.000 s/d 300.000,* Dipungutdi loket oleh petugas loket danHal. 58 dari 74 hal.

Saksi Syafrizal panggilan Zal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi dalam perkara inisehubungan dengan pungutan liar yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksiadalah korbannya;Bahwa pekerjaan Saksi adalah sopir;Bahwa pungutan liar yang Saksi maksud adalah pungutan yang dilakukanoleh Terdakwa dan temantemannya terhadap para sopir termasuk Saksi,Zulharmen panggilan Men dan saksi Zendra Zen panggilan Zen dengan carameminta uang di jalan

Saksi Zendra panggilan Zen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi dalam perkara inisehubungan dengan pungutan liar yang dilakukan oleh Terdakwa danHalaman 8 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Swlkorbannya adalah saksi Syafrizal panggilan Zal dan Zulharmen panggilanMen;Bahwa pekerjaan Saksi adalah sopir;Bahwa pungutan liar yang Saksi maksud adalah pungutan dengan carameminta uang yang dilakukan oleh Terdakwa dan temantemannya

AIC yang membuatnya, dan Saksi tidak ingat siapa orangyang meminta uang tersebut;Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN SwiBahwa benar sopir perusahaan pernah tidak membayar pungutan yangdimintakan tersebut dan mobil yang dikendarai sopir tersebut di berhentikandan tidak boleh melanjutkan perjalanan;Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar hukumnya pungutan tersebut karena jalanyang dilewati oleh sopir adalah jalan yang dibuat oleh PT.

ada menyetor uang pungutan kepada kasPemuda;Bahwa setahu Saksi, jalan tersebut adalah punya PT.

AIC;Bahwa di jalan tersebut ada mobil lain yang lewat namun tidak dipungutseperti mobil pasir, tapi sopirnya saja yang memberinya uang;Bahwa pungutan tersebut awalnya karena ada keluhan dari mayarakat jalanrusak, maka timbul inisiatif pemuda untuk merawat jalan tersebut dengancara minta uang kepada Truk yang melintas di jalan itu;Bahwa Saat ini tidak ada pungutan uang lagi di jalan;Bahwa pungutan berupa uang yang dilakukan oleh Terdakwa adalahtermasuk pungutan liar dan Wali Nagari telah melarang

1. Menyatakan Para Terdakwa Rusman, dkk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pungutan liar ditempat umum tanpa izin"
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa berupa denda masing-masing sejumlah Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah).
3. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

RICKY LAKSANA PUTRALahir di Garut, Tanggal 14 Juni 1993, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan Polri, Tempat Tinggal di Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada

saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi kuli bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah

RIZKI AFRIADI :Lahir di Subang, Tanggal lahir 26 April 1995, Jenis Kelamin LakiLaki,Pekerjaan Polri Tempat Tinggal Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada saat saksi

mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi kuli bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya

liar yang terjadi dijalan Guntur ; Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa dan ditanya oleh PetugasKepolisian, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi kuli bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 dan kadangkadang tidak adayang memberi; Bahwa benar terdakwa penghasilan dari pungutan liar tersebutmendapatkan uang sebesar antara

pungutan yang dilakukan oleh DANI kepadasaksiSUDARSONO Bin SUPARJIdi tahun 2016adalah sebesar Rp 3.000,(tiga ribu rupiah).

Oleh karena takut diusir saksi SUGIANTO BinNGARSANI membayar kenaikan pungutan tersebut.

Untuk besaran pungutan bervariatif ada yang Rp. 2.000,Rp. 3.000, Rp. 4.000, dan Rp. 5.000,.

Untukwaktu pungutan yang dilakukan oleh ARDANI alsDANlantara jam05.00 Wita s/d jam 09.00 Wita setiap harinya.

Uang tersebut saksigaabungkan karena uang pungutan tanggal 06 Oktober saksi jadikanmodal untuk kembalian saat saksi menaarik pungutan dari parapedagang pasar subuh di Pasar Bauntung Banjarbaru.Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak bisa merinci berapajumlah uang pungutan pada tanggal 6 Oktober 2018 dan 07 Oktober2018.

pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Cimanuk tepatnya di lampu merah daerahMaktal telah mengamankan terdakwa;Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya calo penumpangyang meminta uang yang terjadi di daerah tersebut ;Bahwa benar pada saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan

liar tersebutsewaktu tidak menjadi sopir;Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menaikan penumpangtersebut kendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ;Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya;Selanjutnya Hakim memperlihatkan barang bukti berupa uang sebesarRp4.000,00 (empat ribu rupiah) pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Terhadap barang bukti

pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Cimanuk tepatnya di lampu merah daerahMaktal telah mengamankan terdakwa;Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya calo penumpangyang meminta uang yang terjadi di daerah tersebut ;Bahwa benar pada saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyali ijin dari pihak yang berwenang;Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan

laporanmasyarakat yang terganggu dengan adanya calo penumpang yangmenggangu ketertiban umum ;Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa dan ditanya oleh PetugasKepolisian, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan calo penumpangtersebut setelah tidak menjadi sopir;Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menaikan penumpang kekendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 dan kadangkadang tidak adayang memberi;Bahwa benar terdakwa penghasilan dari pungutan

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan PemerintahNomor 75 Tahun 2015 yang menentukan pungutan PNBP yang salahsatu. jenisnya berupa Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP)sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 yang menyatakan JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal PerikananTangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupapungutan pengusahaan perikanan dan pungutan hasil perikanansebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah inidikenai kepada perusahaan

Bahwa Keberlakuan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) kepadaketiga jenis alat tangkap yang dilarang tersebut secara nyatamenimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat pengusahaperikanan termasuk Pemohon. Pengenaan pungutan atasnya sudah jelassebagai bentuk kebolehan untuk memiliki dan memanfaatkan ketiga jenisalat tangkap tersebut. Sebab penarikan pungutan tentulah tidak dapatdilakukan kecuali ketiga alat tangkap tersebut dimiliki dan dimanfaatkanoleh nelayan/pengusaha perikanan.

Fotokopi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32 /MDAG/PER/5/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan UntukPenghitungan Pungutan Hasil Perikanan. (Bukti P9);10. Fotokopi Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP) Nomor (SIUP)No.02.09.02.0303.5712(Bukti P10);11. Fotokopi Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPIOT) Nomor26.16.0001 .48.52349(Bukti P11);12. Fotokopi Bukti Pelunasan Pungutan Perikanan Nomor 208643/2015(BuktiP12);13.

Hal ini sebagaimana dinyatakandalam permohonan Pemohon (vide halaman 6 angka 5) yangmengasumsikan bahwa Pemohon dikenakan tarif lebih tinggi sebesar10% terhadap Pungutan Hasil Perikanan (PHP);d.

Pengusahaan Perikanan; danb) Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan;Pasal 18 ayat (1);Halaman 39 dari 44 halaman.

Sehinggga Bupati Ngawi memberikan ijin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidental di Sekolah Menengah Atas Negeri2 Ngawi dengan Surat Nomor : 420/10.93/404.023/2009, tanggal 29 Januari2009.

Namun atas kebijakan Terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah AtasNegeri 2 Ngawi, pihak Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi telahmelaksanakan terlebih dahulu Pungutan/luran Insidental tersebut sejak bulanSeptember 2008 sebelum ijin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidentaldisetujui oleh Bupati Ngawi;Bahwa pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Ajaran2008/2009 di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi dan pelaksanaanKegiatan Belajar Mengajar (KBM) Tahun Ajaran 2008/2009 tentang adanyaHal. 7

No. 465 K/PID.SUS/201 1Pungutan/luran Insidental sebelum adanya ijin/rekomendasi atas pungutan/iuran insidental tersebut disetujui oleh Bupati Ngawi guna memenuhi kebijakanTerdakwa sebagai Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi.

Sehinggga Bupati Ngawi memberikan ijin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidental di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi dengan SuratNomor : 420/10.93/404.023/2009, tanggal 29 Januari 2009.

Dan perbuatan Terdakwa tersebut sangatmembebani orang tua siswa yang telah diterima sebagai siswa di SekolahMenengah Atas Negeri 2 Ngawi karena dengan keterpaksaan, orang tua siswaharus mengeluarkan biaya atas Pungutan/luran Insidental sebelum adanya ijin/rekomendasi atas pungutan/luran Insidental tersebut disetujui oleh Bupati Ngawiguna memenuhi kebijakan terdakwa sebagai Kepala Sekolah Menengah AtasNegeri 2 Ngawi.

Membebaskan pungutan bagi selurun peserta didik SD/SDLB Negeri danSMP/SMPLB/SDSMP Satap/SMPT Negeri terhadap biaya OperasiSekolah;2. Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutandalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolahswasta.

Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2017/PNTteHal. 14 dari...Bahwa ahli menerangkan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata Kab.Kepulauan Sula pernah mengedarkan Surat Edaran Nomor005/02/DIKBUDPARKS/IV/2017 tanggal 22 Februari 2017 ke sekolahsekolahtentang larangan melakukan pungutan dalam bentuk apapun termasukpungutan pengambilan ijazah.Bahwa ahli menerangkan pungutan terhadap kegiatan apapun disekolah tidakdiperbolehkan.Bahwa tidak ada aturan atau regulasi yang mengatur mengenai pungutan liaryang

Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB Negeri danSMP/SMPLB/SDSMP Satap/SMPT Negeri terhadap biaya OperasiSekolah;2. Membebaskan pungutan selurun peserta didik miskin dari seluruhpungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;3.

dan Sumbangan Biaya Pendidikan padasatuan Pendidikan Dasar pada Pasal 11 disebutkan, pungutan tidak boleh :a.

KepulauanSula bahwa sebelum Dana Bantuan Operasional Sekolah cair, mereka selalumelakukan sosialisasi kepada sekolahsekolah tentang penggunaannyasekaligus melakukan sosialisasi tentang larangan pungutan di sekolah dalambentuk apapun.

Salem Kabupaten Brebes;Perkara KorupsiBahwa dari uang hasil pungutan dana PSKS kepada warga penerimaPSKS sebanyak 288 KK tersebut terkumpul sebesar Rp.44.970.000,(empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yangdisetorkan kepada terdakwa ;Bahwa selanjutnya dari uang hasil pungutan PSKS yang terkumpulsebesar Rp. 44.970.000, (empat puluh empat juta sembilan ratus tujuhpuluh ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk :1.

Salem Kabupaten Brebes;Bahwa dari uang hasil pungutan dana PSKS kepada warga penerimaPSKS sebanyak 288 KK tersebut terkumpul sebesar Rp.44.970.000,(empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yangdisetorkan kepada terdakwa selaku kepala desa Indrajaya;Bahwa selanjutnya dari uang hasil pungutan PSKS yang terkumpulsebesar Rp.44.970.000, (empat puluh empat juta sembilan ratus tujuhpuluh ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk :1.

sejumlah Rp.2.000, untuksetiao SPPT tersebut, untuk saat sekarang telah terkumpulRp.831.000, dari 415 SPPT, karena yang 185 SPPT tidakmembayar pungutan.

sebesar Rp.175.000, untuksetiap penerima dana PSKS sebelumnya tidakdimusyawarahkan, demikian juga mengenai pungutan sebesarRp.2000..8.

.600.000,Bahwa dana pungutan yangterkumpul dari 14 orangtersebut yaitu. sejumlahRp.2.405.000.4.

membuat pelaksanaan pungutan Pajak Bumidan Bangunan di Desa Sedayu menjadi macet / banyak tunggakan.

uang pungutan Pajak Bumi dan Bangunan dariSekretaris Desa Sedayu Kecamatan Pracimantoro ( Sdri.

atas pelaksanaan pungutan pajak PBB di Desa Sedayu dengandemikian mereka merasa yakin bahwa uang hasil pungutan pajak yang dimintaoleh Terdakwa nantinya akan disetorkan ke Bank/Kas Negara.Bahwa para Kepala Dusun tidak pernah menanyakana kepada Terdakwa saatminta uang hasil pungutan PBB karena rasa hormat dan merasa sungkankepada atasan apabila harus menanyakan untuk apa uang tersebut, tetapipara Kadus telah mencatat pengambilan uang hasil pungutan pajak olehTerdakwa dalam sebuah buku catatn dan

pungutan PBB dariwajid pajak lancar dan memerintahkan segera menyetorkan uang hasilpungutan ke negara, tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru memakaiuang pungutan untuk kepentingan pribadinya.

menyetorkan uang hasil pungutan ke negara, tetapi padakenyataannya Terdakwa justru memakai / meminta uang pungutan pajak demikepentingan pribadinya.