Menyatakan Terdakwa I Marzuki Bidin bin Abidin dan Terdakwa II Desi Sarah binti Idrus Ruslan terbukti bersalah melakukan "jarimah ikhtilat" sebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

2. Menghukum Terdakwa I Marzuki Bidin bin Abidin dan Terdakwa II Desi Sarah binti Idrus Ruslan dengan uqubat cambuk masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) kali dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan.

3.

Samatigamengamankan kedua terdakwa. o Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalamPasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang HukumJinayat;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, paraTerdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.

Unsur dengan sengaja;Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberiketerangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata sengaja. Namundalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata sengaja berarti dimaksudkan(direncanakan), memang diniatkan begitu.

Unsur melakukan jarimah ikhtilat;Menimbang, bahwa pengertian ikhtilat yang dimaksud dalam Pasal 1angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 adalah perbuatan bermesraan,seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman yang dilakukanantara lakilaki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaankedua belah pihak baik di tempat tertutup atau terbuka;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Angka 16 Qanun Aceh Nomor 6tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Jarimah adalah perbuatan yang dilarangoleh Syariat

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapatbahwa para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannyatersebut sehingga ia harus dijatuhi uqubat sebagaimana yang ditentukandalam Pasal 33 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang HukumJinayat;Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 menyebutkan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimahikhtilath, diancam dengan Uqubat Hudud cambuk paling banyak 30 (tigapuluh) kali.Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Qanun Aceh Nomor

AbuDaud).Menimbang, bahwa untuk memperlancar dan menjamin dapatterlaksananya Uqubat cambuk yang dikenakan terhadap para Terdakwa,maka sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7tahun 2013, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa harus ditahanpaling lama 30 (tiga) puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap/Inkracht;Menimbang, bahwa sesuai pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7tahun 2013, maka barang bukti berupa:1. 1 (satu) unit mobil Honda HRV Nopol BL 714 ED warna

Bahwa, Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang HukumJinayat mengatur tentang ,uqubat yang akan dijatuhkan kepada setiap orangyang melanggarnya dengan ,uqubat takzir cambuk paling banyak 10(sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murniatau penjara paling lama 10 (Sepuluh) bulan ;Hlm. 7 dari 12 hlm Putusan Nomor 01/JN/2016/MS.Aceh3.

Bahwa, ,uqubat yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut adalah merupakan,uqubatalternatif yang merupakan hak atau wewenang bagi penuntut umum untukmemilih salah satu dari ,uqubat itu untuk mohon diputus oleh Majelis Hakim ;4.

Bahwa, Majelis Hakim Mahkamah Syariyah tidak berwenang memilih untukmenjatuhkan salah satu dari ,uqubat yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1)Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, karena tuntutanpenuntut umum adalah tunggal yaitu penjara 6 (enam) bulan, tidak adatuntutan cambuk atau denda ;5.

dengan jumlah hari yang telah dijalankan oleh para terdakwa tersebut, sesuaidengan ketentuan Pasal 178 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013tentang Hukum Acara Jinayat ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa!

12 hlm Putusan Nomor 01/JN/2016/MS.AcehMengingat ketentuan Hukum Syara', Pasal 49 Qanun ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan SyariatIslam, Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang HukumJinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayatserta segala ketentuan perundang undangan yang berkaitan denganperkara inl ;MENGADILI1.

Putusan No. 06/JN/2019/MS.AcehMenimbang, bahwa berdasarkan hasil penyidikan Penyidik, tuntutanJaksa Penuntut Umum serta pertimbangan hukum Mahkamah SyariyahLhoksukon a quo, Mahkamah Syariyah Aceh berpendapat bahwa menerapkanketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayatdalam perkara a quo adalah keliru/salah, karena unsurunsur yang terdapatdalam Pasal 47 juncto Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh tersebut tidak terpenuhidalam kasus a quo;Menimbang, bahwa untuk menerapkan ketentuan

Pasal 47 QanunAceh Nomor 6 Tahun 2014, Qanun Aceh a quo tidak dapat dipisahkan dariketentuan Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh tentang pengertian pelecehanseksual, pasal tersebut berbunyi: "Pelecehan seksual adalah perbuatan asusilaatau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atauterhadap orang lain sebagai korban baik lakilaki maupun perempuan tanpakerelaan korban;Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakahbenar Terdakwa telah melakukan tindak pidana pelecehan

seksualsebagaimana maksud Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh tersebut;Menimbang, bahwa apabila dicermati unsurunsur yang terdapat didalam Pasal 1 angka 27 Qanun tersebut, maka ada dua unsur yang harusmendapat perhatian mendalam dalam kasus pelecehan seksual, yaitu :a.

Perbuatan cabul/asusila itu dilakukan tanpa kerelaan korban.Menimbang, bahwa baik Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umumdalam analisis yuridisnya telah luput dan tidak memperhatikan unsurunsuryang terdapat dalam pengertian Pelecehan seksual sebagaimana diatur dalamPasal 1 angka 27 Qanun tersebut, yang hanya mengambil unsur dari ketentuanPasal 47 Qanun Aceh a quo, itu artinya memahami suatu ketentuan secaraparsial sehingga berakibat pada mengambil keputusan menjadi keliru dan tidaktepat;Hal. 8 dari 12

Putusan No. 06/JN/2019/MS.Acehmelakukan jarimah pelecehan seksual, dan oleh karenanya Terdakwa harusdibebaskan dari segala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum MahkamahSyariyah Lhoksukon yang menerapkan ketentuan Pasal 47 Qanun Nomor 6Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan tidak mengaitkan denganketentuan Pasal 1 angka 27 Qanun a quo, adalah juga keliru, sehinggaberalasan hukum bagi Mahkamah Syariyah Aceh untuk membatalkan putusanMakamah Syariyah Lhoksukon Nomor 4/

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa I (Asdafit bin Aliman) dan Terdakwa II (Setiana Mutia binti Salimun) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Jarimah Zina sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1), Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;2.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo.

Unsur melakukan jarimah zinaMenimbang, bahwa pengertian zina yang dimaksud dalam Pasal 1 angka26 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 adalah persetubuhan antara seoranglakilaki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatanperkawinan dengan kerelaan kedua pihak;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Angka 16 Qanun Aceh Nomor 6 tahun2014 tentang Hukum Jinayat, Jarimah adalah perbuatan yang dilarang olehSyariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan uqubat hudud dan/atautazir, dimana unsur esensi

Aceh Nomor6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;Menimbang, bahwa Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014menyebutkan Setiap Orangyang diperiksa dalam perkarakhalwat atau Ikhtilath,kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina, pengakuannya dianggapsebagai permohonan untuk dijatuhi Uqubat Zina.Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014menyebutkan bahwa Hudud adalah jenis uqubat yang bentuk dan besarannyatelah ditentukan di dalam Qanun secara tegas;Menimbang, bahwa berdasarkan

yang dijatunkan terhadap Para Terdakwa dan masa penahanan tersebutsebagai tambahan hukuman bagi Para Terdakwa;Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat 5 dan Pasal200 Ayat 1 huruf (lI) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum AcaraJinayat, meskipun pemeriksaan persidangan sudah selesai namun untukkepentingan pelaksanaan uqubat, maka Para Terdakwa tetap berada dalamtahanan;Menimbang, bahwa sesuai pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7tahun 2013, maka oleh karena barang bukti berupa:1.

AcehNomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundangundangan lainnyayang berkaitan dengan perkara ini:MENGADILI1.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa yang bernama Hendri Saputra bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaranMembuang sampah pada tempatnya pasal 10 ayat (1) qanun kota Banda Aceh nomor 6 tahun 2018 tentang Trantibum
2. menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 19.500 (sembilan belas ribu rupiah);
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:

• 3 (tiga) Kain masker dirampas untuk dimusnahkan

4. membebankan biaya perkara

BUKTI PELANGGARAN TIPIRING PERDA/ QANUN QANUN KOTA BACEH NO.1 THN 2017. TENTANG PENGELOLAAN SAMPAHPENYIDIK PEGAWAI NEGER! SIPIL YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENGINGATSUMPAH JABATAN SAAT INI, MENYATAKAN DENGAN Seis SEORANG QANUN KOTA B.ACEH NO.5 THN 2016TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK NAMA HEN pe SAPUTRANIK H( (010202 86 000% DIKENAKAN:ALAMAT PE uxurt RANA ACEH PIDANA KURUNGAN TEMPAT & TGL.

MESJIO RAvA eremDALAM WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN :Dengan ini saya menyatakan bahwa saya akan hadir diSidang Pengadilan dan saya bersedia menyetorkanUANG DENDA sebesar YANG DIANCAMKANDALAM QANUN / PERDA TERSEBUT DI ATAS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL fo ArtatGANUN KOTA'B.ACEH NO.6 THN 2018 TENTANG TRANTIBUM .QANUN KOTA B.ACEH 'NO.1 THN 2047 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH : QANUN KOTA B.ACEH NO.5 THN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOKMAKA TELAH DISITA UNTUK BARANG BUKTI :

:c.000.00:snussstannsinnnesnma pene enactA e 4 wi QANUN KOTA B.AGEH NO.6 THN:2018 TENTANG TRANTIBUM. ee 5 ak( QANUN KOTA B.ACEH NO.1 THN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH = erat= QANUN:KOTA B.ACEH NO:5 THN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK AIHAS JOT 8 TAGMATBE A RON ERIN FERERN eat anir = essay aan TE ee PIDANA KURUNGAN SEBANYAK soscos es fiterEnenemnrrerrrmen Corrs occas Saas Se ape 'MEMBAYAR BIAYA PERKARA SEBESAR RP........ ae acct bare (eit nimteete eae amex frspomad 2.

;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 48 Qanun Aceh Nomor6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;Tuntutan.Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutantanggal 03 Mei 2018 Nomor Reg.Perk : PDM22/LSM/Euh.2/02/2018,terhadap Terdakwa yang pada intinya memohon agar Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara aquo memutuskan sebagai berikut:1.

Nomor 6Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, maka Terdakwa diproses dan diadili olehMahkamah Syariyah, sesuai ketentuan Pasal 94 ayat (2) Qanun Nomor 7Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat ;Menimbang, bahwa seharusnya untuk kepentingan pembelaan,Terdakwa berhak mendapat bantuan pada setiap tingkat pemeriksaan menuruttata cara yang ditentukan dalam Qanun dalam hal Terdakwa didakwamelakukan jarimah yang diancam dengan uqubat hudud 60 (enam puluh) kalicambuk atau 1200 (seribu duaratus) gram emas murni

Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayatpada Bab IX tentang Ketentuan Peralihan ;Pasal 73 :1.Ketentuan Uqubat Tazir yang ada dalam qanun lain, sebelum qanun iniditetapkan, disesuaikan dengan Uqubat dalam Qanun ini ;Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungancambuk 1 (satu) kali disamakan dengan penjara 1 (satu) bulan atau denda10 (sepuluh) gram emas murni ;Dalam hal Uqubat dalam Qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bersifat alternatife antara penjara, denda atau

cambuk, yang dijadikanpegangan adalah Uqubat cambuk ;Dalam hal Uqubat dalam Qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bersifat alternatife antara penjara atau denda, yang dijadikan peganganadalah penjara ;Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri AcehTenggara menuntut Terdakwa dengan uqubat cambuk adalah berdasarkanqanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pada Bab IXtentang Ketentuan Peralihan Pasal 73 ayat (3) yang menyebutkan bahwaDalam hal Uqubat dalam Qanun lain sebagaimana

Aceh Nomor 6Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013Tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundangundanganyang berkaitan dengan perkara ini ;Hal 12 dari 13 hal Putusan No.06/JN/2018/MS.AcehMENGADILI1.

Put.No. 07/JN/2019/MSAcehMenimbang, bahwa Mahkamah Syariyah Lhoksukon dalampertimbangan hukumnya juga menerapkan ketentuan Pasal 47 Qanun AcehNomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam kasus a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penyidikan Penyidik, tuntutanJaksa Penuntut Umum serta pertimbangan hukum Mahkamah SyariyahLhoksukon a quo, Mahkamah Syariyah Aceh berpendapat bahwa menerapkanketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayatdalam perkara a quo adalah keliru/salah

, sebab unsurunsur yang terdapatdalam Pasal 47 juncto Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh tersebut tidak terpenuhidalam kasus a quo;Menimbang, bahwa untuk menerapkan ketentuan Pasal 47 QanunAceh Nomor 6 Tahun 2014 Qanun Aceh a quo tidak dapat dipisahkan dariketentuan Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh tentang pengertian pelecehanseksual, pasal tersebut berbunyi: "Pelecehan seksual adalah perbuatan asusilaatau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atauterhadap orang lain sebagai korban baik

lakilaki maupun perempuan tanpakerelaan korban:Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakahbenar Terdakwa telah melakukan tindak pidana pelecehan seksualsebagaimana maksud Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh tersebut;Menimbang, bahwa apabila dicermati unsurunsur yang terdapat didalam Pasal 1 angka 27 Qanun tersebut, maka ada dua unsur yang harusmendapat perhatian mendalam dalam kasus pelecehan seksual, yaitu :a.

Perbuatan cabul/asusila itu dilakukan tanpa kerelaan korban.Menimbang, bahwa baik Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umumdalam analisis yuridisnya telah luput dan tidak memperhatikan unsurunsuryang terdapat dalam pengertian Pelecehan seksual sebagaimana diatur dalamPasal 1 angka 27 Qanun tersebut, yang hanya mengambil unsur dari ketentuanPasal 47 Qanun Aceh a quo, itu artinya memahami suatu ketentuan secaraHal. 8 dari 12 hal.

Put.No. 07/JN/2019/MSAcehtidak memenuhi unsurunsur jarimah pelecehan seksual, sehingga harusdinyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan jarimah pelecehan seksual, dan oleh karenanya Terdakwa harusdibebaskan dari segala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum MahkamahSyariyah Lhoksukon yang menerapkan ketentuan Pasal 47 Qanun Nomor 6Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan tidak mengaitkan denganketentuan Pasal 1 angka 27 Qanun a

Menetapkan barang bukti berupa:1) Asli 1 (satu) bundel Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 tanggal 28 Januari 2004. 2) Asli 1 (satu) bundel Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 03 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 tanggal 16 Agustus 2004.3) Asli 1 (satu) bundel Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 01 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2005 tanggal 31 Maret 2005.4) Asli 1 (satu) bundel Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 tanggal 1 Oktober 2005.5) Asli 1 (satu) bundel Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 01 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 21 April 2006.6) Asli 1 (satu) bundel Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 38 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan

SATIBOEN DESKY berupa pidanaPenjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetapditahan dan ditambah dengan pidana Denda sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6(enam) bulan kurungan.V Menyatakan Barang bukti berupa :1 Asli 1 (satu) bundel Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 01 Tahun 2004tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004tanggal 28 Januari 2004.2 Asli 1 (satu) bundel Qanun Kabupaten

Aceh Tenggara Nomor : 03 Tahun 2004tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2004 tanggal 16 Agustus 2004.3 Asli 1 (satu) bundel Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 01 Tahun 2005tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005tanggal 31 Maret 2005.4Asli (satu) bundel Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 03 Tahun 2005tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2005 tanggal Oktober 2005.5 Asli 1 (satu) bundel Qanun Kabupaten

Untuk TA. 2006 berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh TenggaraNomor : 01 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 21 April 2006sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten AcehTenggara Nomor : 38 Tahun 2006 tentang Perubahan AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal16 Agustus 2006, yakni:Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan(Rp) (Rp)0201030106 Bantuan Sosial 65.070.000.000, 74.270.000.000,020103010601 = Bantuan Sosial

;Asli 1 (satu) bundel Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 03 Tahun 2004tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2004 tanggal 16 Agustus 2004;Asli 1 (satu) bundel Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 01 Tahun 2005tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005tanggal 31 Maret 2005;1011Asli 1 (satu) bundel Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 03 Tahun 2005tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2005 tanggal 1 Oktober

Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 01 Tahun2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2004 tanggal 28 Januari 2004.Asli 1 (satu) bundel Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 03 Tahun2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2004 tanggal 16 Agustus 2004.Asli 1 (satu) bundel Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 01 Tahun2005 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2005 tanggal 31 Maret 2005.Asli 1 (satu) bundel Qanun Kabupaten

Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014tentang Hukum JinayatSUBSIDIAIRBahwa ia terdakwa ............ pada hari Minggu tanggal 18 April 2021sekira pukul 04.30 WIB bertempat di sebuah rumah kos di JI. Keuchik AlliGp... Kec.

Bahwa Tersangka selaku penduduk Propinsi Aceh sangat mengetahulperbuatan Tersangka dengan saksi Ill ............ melanggar Qanun SyariatIslam.Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Primair melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) jo.pasal 1angka 24, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tentangIkhtilat dan dakwaan Subsidiair melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1)jo.pasal 1 angka 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayattentang Khalwat;Menimbang,

;maka berdasarkan maksud pasal 28 ayat ( 1 ) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 tentang Hukum Jinayat, maka Majelis berpendapat unsur yang didakwapada dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Jarimah Ikhtilat dalam dakwaanJaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat menjelaskan

Unsur " Melakukan Jarimah Khalwat;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 23 Qanun AcehNomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan Khalwatadalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2(dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatanperkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah padaperbuatan zina;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka (23 ) Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tersebut di atas

seorang muslim dan penduduk asli Propinsi Acehtempat diberlakukannya Qanun tentang Jarimah yang seharusnya menjadipengarah dan memberi contoh kepada siapa saja yang datang ke wilayahhukum diberlakukannya Qanun tentang Jarimah sehingga menjunjungtinggi nilainilai Syariat Islam yang sedang ditegakkan di Aceh; Perbuatan Tersangka yang tidak memberi contoh, apalagi perbuatan ikhtilatdilakukan Tersangka dengan ............ sebagai balas budi karena telahmemberi tempat pekerjaan sebagai modal hidup bagi

Menyatakan Terdakwa Hasnidar binti Imran terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan Zina sebagaimana pengakuan Terdakwa didepan persidangan serta dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 37 ayat (1)Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,2. Menjatunkan Uqubat terhadap Terdakwa Hasnidar binti Imran denganUqubat Cambuk didepan umum sebanyak 100 (Seratus) kali Cambuk.3.

AcehNomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan atau dakwaan kedua melanggarketentuan Pasal 25 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang HukumJinayat;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melakukan penuntutan kepadaTerdakwa dalam surat tuntutannya menuntut Terdakwa pada dakwaan keduamelanggar ketentuan Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentangHukum Jinayat sebagaimana isi tuntutan Jaksa yang pokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan terdakwa Hasnidar Binti Imran terbukti secara sah

danmenyakinkan bersalah melakukan Jarimah Zina sebagaimana dalamdakwaan Primair melanggar pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun2014 tentang Hukum Jinayat,Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 12/JN/2019/MS.Sgi2.

Agar terdakwa Hasnidar Binti Imran dibebankan biaya perkara sebesarRp. 2.000, (dua ribu rupiah)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Qanun AcehNomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dikehendaki dalam pasaltersebut adalah pelanggaran terhadap khalwat atau Ikhtilath kKemudian mengakutelah berbuat zina;Menimbang, bahwa unsurunsur dari pasal tersebut yang didakwakan olehPenuntut Umum terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut:1.

Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;Mengingat ketentuan Hukum Syara, Pasal 49 Qanun Provinsi NanggroeAceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, Pasal23 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 dan Pasal 33 ayat (1), Pasal 37ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal42 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta segalaketentuan perundangundangan yang berkaitan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa Majelis

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa (RIKI FEBRIAN BIN HAMDANI) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana diatur Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa (RIKI FEBRIAN BIN HAMDANI) oleh karena itu dengan uqubat tazir cambuk di depan umum sebanyak 30 (tiga puluh) kali, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Terdakwa

Unsur Setiap Orang.Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap orang adalah orangperseorangan (vide: Pasal 1 angka 38 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014),Hal 11 dari 18 hal.

Unsur melakukan jarimah pelecehan seksual.Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Angka 16 Qanun Aceh Nomor 6tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, jarimah adalah perbuatan yangdilarang oleh Syariat Islam, yang dalam Qanun ini diancam dengan uqubathudud dan/atau tazir, di mana unsur esensi/pokok dari ketentuan pasaltersebut adalah /arangan yakni melarang seseorang untuk melakukan,menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas bagi orang lain untukmelakukan perbuatan yang dilarang Syariat Islam;Menimbang, bahwa

Perkara Nomor: PDM62/MBO/08/2019, tanggal O5 September 2019bahwa Terdakwa dituntut dengan ugubat tazir cambuk sebanyak 30 (tigapuluh) kali dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sesuai dengan Pasal73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaituDalam hal ugubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikanpegangan adalah cambuk;Menimbang, bahwa Pasal 46 Qanun Aceh

cambuk yang dikenakan terhadap Terdakwa, makasesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 tahun2013, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus ditahan palinglama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap/Inkracht;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7tahun 2013, maka barang bukti berupa: 1 (satu) unit Tab merk Advan, dikembalikan kepada saksikorban Farzariyah binti Yong Tek; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BL 4362 V warna kuningtahun

2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkaraini:MENGADILI;1.

Menyatakan Terdakwa Musdi Als Mus bin Hasanuddin terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan Maisir/perjudiani melanggar pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;

2. menjatuhkan pidana uqubat Tazir kepada Terdakwa dengan Uqubat cambuk didepan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.

3.

Menyatakan terdakwa Musdi alias Mus bin Hasanuddin terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana melakukan perbuatan Maisir/perjudianmelanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 20/JN.S/2017/MS.KC2.

Kitab UndangUndang Hukum Pidana(KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; danhuruf (d) Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani tahanan,maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentangHukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanandikurangkan seluruhnya dari Uqubat yang dijatunkan, kecuali Uqgubat Hudud, danmenurut ketentuan Pasal 23 ayat (3) Qanun tersebut pengurangan Uqubat untukpenahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa

) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013,terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk diserahkan ke Baitul Mal KabupatenHal. 13 dari 15 hal.

AlMaidah: 9091,ketentuan Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Pasal 1 angka (22), Pasal 18 Qanun AcehNomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Pasal 23 ayat (2) Qanun AcehNomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, serta segala peraturanperundangundangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI.

1. Menyatakan Anak (Jefri saputra bin Hermato) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana diatur pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Pasal 47 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang HukumJinayat;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun' secaraSubsidaritas, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebin dahulu dakwaanPrimair Jaksa Penuntut Umum.

Melakukan ZinaMenimbang, bahwa pengertian zina yang dimaksud dalam pasal 1butir ke 26 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 adalah persetubuhan antaraseorang lakilaki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan atasdasar kerelaan kedua pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 iniuntuk pembuktian jarimah zina ini harus ada pengakuan dan 4 (empat) orangsaksi yang melihat perbuatan zina tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalam perkara initidak ada empat saksi

Putusan No. 19/JN/2016/MSMBOMenimbang, bahwa oleh karena Anak tidak terbukti melanggar pasal33 ayat (2) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat secarasah dan meyakinkan, maka membebaskan Anak oleh karena itu daridakwaan Primair tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti makaHakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitumelanggar pasal 33 ayat () Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang HukumJinayat, yang unsurunsurnya sebagai berikut:1.

Unsur Terhadap anak.Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh nomor 6tahun 2014 dalam pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;Hal 15 dari 21 hal. Putusan No. 19/JN/2016/MSMBOMenimbang, sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Acehnomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

AcehNo. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Anak dibebankanmembayar biaya perkara;Mengingat ketentuan UU No. 11 Tahun 2006, UndangUndang nomor11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Qanun Aceh nomor 7 tahun2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014tentang Hukum Jinayat serta Peraturan Perundangundangan lainnya yangberkaitan dengan perkara ini:MENGADILI1.

Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh DarussalamNomor 13 Tahun 2003 tentang Jarimah Maisir dan dalam tuntutan subsider telahmelanggar ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe AcehDarussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Jarimah Maisir ;Hal. dari 16 Put.

(dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwatidak ada mengajukan pledoi kepada Majelis Hakim sedangkan Penuntut Umummenyatakan tetap pada tuntutannya;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan didakwa melanggarketentuan Pasal 5 dan diancam dengan uqubat cambuk sebagaimana ketentuan Pasal23 ayat (1) Qanun Provinsi NAD No.13 Tahun 2003 dan Pasal 6 jo.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 tentang JarimahMaisir yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;Menimbang, bahwa maksud yang dikehendaki dalam Qdanun ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 23 Ayat (1) adalahpelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 Qanun tersebut yang unsurunsurnya sebagaiberikut :1.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir(Perjudian) ;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa telah melakukanpelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tersebut, makaTerdakwa dikenakan sanksi/uqubat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 Ayat (1)Qanun Provinsi NAD Nomor 13 Tahun 2003;Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum telah mampu membuktikantuntutan primernya yakni pelanggaran terhadap pasal 5 Qanun Nomor 13 Tahun 2003tersebut maka terhadap

tuntutan subsidair yakni pelanggaran terhadap pasal 6 QanunNomor 13 Tahun 2003 dalam dakwaan Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lebihlanjut dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 30 ayat (1) Qanun Provinsi NADNomor 13 Tahun 2003 pelaksanaan hukuman terhadap Terdakwa dilaksanakan ditempat yang dapat disaksikan orang banyak;Hal. 12 dari 16 Put.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I (Mulyono bin Ayub) dan Terdakwa II (Ariesditya Eva Jhuliana binti (alm) Eddy Thiawarman) secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan jarimah ikhtilath sebagaimana dalam surat dakwaan primair (melanggar psal 27 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayat);
2. Menghukum Terdakwa I(Mulyono bin Ayub) dan Terdakwa II (Ariesditya Eva Jhuliana binti (alm) Eddy Thiawarman) dengan uqubat cambuk didepan umum sebanyak 30 (tiga

Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 tahunHalaman 3 dari 20 hal. Putusan No.24/JN/2017/Ms.Bna.2014 tentang Hukum Jinayat; atau pada dakwaan ke 3 (tiga) lebih subsidair:Perbuatan kedua Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam pasal23 ayat (1) jo.

Pasal 5 Qanun Nomor 6 TahunHalaman 11 dari 20 hal.

Tempat melakukan JarimahMenimbang, bahwa sesuai Pasal 5 huruf a Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 Tentang Hukum Jinayat yang menghendaki bahwa Qanun ini berlaku untuk :Setiap orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh.

Jika ada orangyang melakukan jarimah dalam qanun ini diluar Aceh, maka orang tersebut tidakdapat dikenakan tuntutan hukum jinayat sebagaimana Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan paraTerdakwa, maka terbukti pula bahwa Terdakwa dan Terdakwa II telah melakukanjarimah Ikhtilath di rumah kontrakan Terdakwa II yang beralamat di Jin .... No. 36Gampong ........

Menyatakan Terdakwa (Myn bin Ay) dan Terdakwa II (Sar bin Is binti Ed Thi)secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Ikhtilath sebagaimanadalam surat dakwaan primair (melanggar pasal 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 Tentang Jinayat);2.

Yc terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014Tentang Hukum Jinayat;Menimbang, bahwa unsurunsur dari PasalPasal tersebut yangdidakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa adalah sebagai berikut:1. Setiap orang ;2. Sengaja melakukan perbuatan Ikhtilath;3. Tempat melakukan Perbuatan Ikhtilath;4.

Tempat melakukan JarimahMenimbang, bahwa sesuai Pasal 5 huruf a Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang menghendaki bahwa Qanun iniberlaku untuk : Setiap orang beragama Islam yang melakukan Jarimah diAceh.

Unsur Kerelaan PihakpihakMenimbang, bahwa berdsasarkan Pasal 1 butir 24 Qanun Aceh Nomor6 Tahun 2014 Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan, seperti bercumbu,bersentuhsentuhan, berpelukan dan berciuman antara lakilaki dan perempuanyang bukan suamiisteri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik padatempat tertutup atau terbuka.

Yc telah melakukan perbuatan yangditentukan dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang HukumJinayat, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan rasakeadilanmasyarakat dan halhal yang memberatkan bagi Terdakwa dan Terdakwa Il,maka Majelis Hakim sangat beralasan menjatuhkan ugubat kepada Terdakwa dan Terdakwa II sesuai yang ditentukan oleh Pasal 25 ayat ( 1 ) Qanun AcehNomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalahmelakukan

ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan SyariatIslam dan Pasal 25 ayat (1) Jo pasal 1 butir 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 tentang Hukum Jinayat serta segala ketentuan perundangundanganyang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.

Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Melakukan JarimahPemerkosaan terhadap anak sebagaimana yang diatur dan diancampidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentag QanunJinayah sebagaimana dakwaan Pertama penuntut umum2.

Akan tetapi tidakmengajukan memori banding sampai lewat 7 (tujuh) hari setelahpermohonan banding diajukan hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum AcaraJinayat, yang menyatakan bahwa Pemohon Banding wajib mengajukanmemori banding dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menyatakanbanding;Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidakmengajukan memori banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 225 ayat(6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun

2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, makaberdasarkan Pasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 TentangHukum Acara Jinayat, permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidakdapat diterima (niet ontvanklijke verklaard);Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa/Penasihat Hukumnya telahmengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah SyariyahCalang a quo, permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggangwaktu sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 225 ayat (2) Qanun AcehNomor 7 Tahun

Dakwaan pertama, Terdakwa didakwa telah melakukan jarimahpemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 50 QanunAceh Nomor 6 Tahun 2014, Dakwaan kedua, Terdakwa didakwa dengansengaja telah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anaksebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.Namun dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwadijatuhi hukuman/ugubat sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun AcehNomor 6 Tahun 2014 yaitu melakukan pemerkosaan terhadap

dan Qanun Aceh Nomor6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta peraturan perundangundanganlainnya yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

M.ADAN) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana/jarimah maisir sebagaimana diatur Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Pasal 5 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 darikedua pasal tersebut jika dipahami secara komulasi bahwa yang dimaksudunsur Setiap Orang adalah orang perseorangan atau setiap orang beragamaIslam yang melakukan jarimah (tindak pidana) di Aceh, sehingga terhadaporang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap suatu jarimahyang dilakukan;Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan.

Ad (Terdakwa) Dengan demikian unsure tersebut telahdidukung paling kurang dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 180, Pasal181 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, makatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa adalah orangdewasa (mukallaf) yang dapat dibebani pertanggung jawaban hukum,beragama Islam. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "setiaporang" disini adalah Terdakwa (M. Ans bin Alm. M.

Terdakwa, dikaitkan dengan pengakuan/keterangan Terdakwa dipersidangan, dikaitkan pula dengan barangbarang bukti yang juga telahdiakui kebenarannya oleh Terdakwa, dengan demikian dakwaan JaksaPenuntut Umum telah didukung paling kurang dua alat bukti yang sahsesuai Pasal 180, Pasal 181 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang HukumAcara Jinayat, karena itu dakwaan tersebut telah terbukti secara sah danmeyakinkan bahwa Terdakwa (M.Ans bin Alm. M.

Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang HukumJinayat, yaitu unsur sengaja melakukan jarimah maisir juga telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terdapat pada Pasal18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang didakwakan atau dituntut olehJaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan melekat pada perbuatanTerdakwa.

M.AD) telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana/jarimah maisirsebagaimana diatur Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 TentangHukum Jinayat;2. Menghukum Terdakwa (M. ANS BIN ALM. M. AD) dengan uqubatcambuk didepan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk;3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan dari uqubat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yaitu 1 (Satu)kali cambuk;4.