Ditemukan 27310 data
- Hakim Mahkamah Syariyah dalam memutus perkara jinayat berpedoman pada Qanun Aceh, sedangkan yang belum diatur dalam Qanun Aceh, baru bisa diberlakukan setelah diatur dalam Qanun Aceh.
Hakim Mahkamah Syariyah dalam memutus perkara jinayatberpedoman pada Qanun Aceh, sedangkan yang belum7.diatur dalam Qanun Acch, baru bisa diberlakukan setelahdiatur dalam Qanun Aceh.b.
Dalam perkara jarimah pemerkosaan/jarimah pelecehanseksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untukmenjamin perlindungan terhadap anak kepada Terdakwaharus dijatuhi uqubat tazir berupa penjara, sedangkandalam hai pelaku jarimahnya adalah anak, maka uqubatnyamengikuti ketentuan Pasal 67 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan UndangUndangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak.Lainlain.Sah dan patutnya pemberitahuan putusan dan pemanggilansidang ikrar talak
Hakim Mahkamah Syariyah dalam memutus perkara jinayat berpedoman pada Qanun Aceh, sedangkan yang belum diatur dalam Qanun Aceh, baru bisa diberlakukan setelah diatur dalam Qanun Aceh.
- Penjatuhan 'uqubat hudud atas jarimah zina tidak cukup didasarkan dengan pengakuan semata, melainkan harus dikuatkan dengan sumpah terdakwa, sesuai dengan Pasal 38 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan harus ada tuntutan ... [Selengkapnya]
Penjatuhan 'uqubat hudud atas jarimah zina tidak cukup didasarkan dengan pengakuan semata, melainkan harus dikuatkan dengan sumpah terdakwa, sesuai dengan Pasal 38 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan harus ada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jika Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut bebas, maka hakim dapat memutus menurut bukti dan keyakinannya.
- Tindak pidana (jarimah) yang didakwakan berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan kewenangan mahkmah syar'iyah
Tindak pidana (jarimah) yang didakwakan berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan kewenangan mahkmah syar'iyah
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28Maret 2013 yang menyatakan: "frasa 'kecuali terhadap putusanbebas' pada Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum ... [Selengkapnya]
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28Maret 2013 yang menyatakan: "frasa 'kecuali terhadap putusanbebas' pada Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat"berlaku juga terhadap Putusan bebas berdasarkan Pasal 236ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum AcaraJinayat.
163 — 24
Faisal Bin Abdul Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah menyediakan fasilitas jarimah maisir sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa M.
113 — 42
154 — 64
150 — 54
111 — 39
Menyatakan Terdakwa (FACHRUDDIN BIN ALM ANSYARI) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.2.
265 — 109
132 — 51
Terbanding/Penuntut Umum : AHMAD LUTFI, S.H
282 — 40
138 — 58
107 — 60
Penuntut Umum tidak dapat diterima;Menguatkan putusan Mahkamah Syariyah Meureudu Nomor 1/JN/2023/MS.Mrd. tanggal 2 Maret 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Syaban 1444 Hijriyah dengan perbaikan sehingga amarnya sebagai berikut:Menyatakan Terdakwa Muslem bin Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam uqubat tazir dalam Pasal 47 Qanun
1.Devi Salfiana, S.H.
2.Yuni Rahayu, S.H.
Terdakwa:
BADRUDDIN Bin M. JAMIL
387 — 59
., tidak terbukti bersalah melakukan jarimah perkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
- Menyatakan Terdakwa yang bernama .....bin......, tidak terbukti bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
- Menyatakan Terdakwa yang bernama .....bin......, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Zina dengan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
- Menjatuhkan Uqubat kepada Terdakwa dengan Uqubat Hudud cambuk sebanyak 100 (seratus) kali;
- Menjatuhkan Uqubat tambahan kepada Terdakwa dengan Uqubat Tazir Penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan
1.Badrunsyah, SH
2.Anistia Ratenia S.H
Terdakwa:
1.Sabri Bin Jafar
2.Saifullah bin M. Jalil
3.Darmadi bin Razali
226 — 85
Menyatakan Terdakwa Irwan Susanto bin Sugiono terbukti bersalah melakukan tindak pidanajarimah Pelecehan Seksual sebagaimana diatur dan dinacam pidana dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
Saiful Bahri
Terdakwa:
Sumarni Als Marni binti Endun
107 — 25
Menyatakan terdakwa ( Sumarni Als Marni binti Endun) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah maisir ( perjudian), melanggar pasal 20 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ;
2. Menjatuhkan pidana Uqubat Ta'zir kepada Terdakwa dengan Uqubat cambuk di depan umum sebanyak 12 ( dua belas ) kali, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3.
para saksi dan Terdakwa di mukasidang;Telah memperhatikan barangbarang bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telahditetapbkan, Jaksa Penuntut Umum hadir dan telah menghadirkan Terdakwadi muka sidang;Menimbang, bahwa di muka sidang Terdakwa menyatakan secarategas bahwa Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi olehPenasehat Hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetapmemperhatikan hakhak Terdakwa di muka sidang, sesuai dengan ketentuanPasal 56 ayat (2) Qanun
Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentangHukum Jinayat;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terdapat unsurunsur:1. Setiap orang;Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4//N.S/2017/MS.KC2. yang dengan sengajamenyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimahMaisir;Ad. 1.
hukum atau pelaku tindak pidana;Ad. 2. yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitasatau membiayai jarimah MaisirMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan maisir (perjudian) adalahperbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untunguntungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertaikesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah, baik secara langsung atau tidaklangsung, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 Qanun
Aceh Nomor 6 Tahun 2014tentang Hukum Jinayat, maka penjatuhan uqubat cambuk kepada Terdakwasebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalahdan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa dibebani pula untukmembayar biaya perkara, Ssesuai dengan ketentuan pasal 214 ayat (1)Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;Memperhatikan pula segala ketentuan hukum syara dan peraturanperundangundangan serta Qanun yang berlaku dan
Menyatakan Terdakwa (Sumarni Alias Marni binti Endun) telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah maisir(perjudian), melanggar pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4//N.S/2017/MS.KCtentang Hukum Jinayat, Jo. pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 tentang Hukum Jinayat;2.
T. Hendra Gunawan
Terdakwa:
Nazariah binti Alm. Basyarah
196 — 57
Basyarah) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Jarimah zina sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntu Umum telah melanggar Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Jarimah Ikhtilath sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah melanggar Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Jarimah khalwat sebagaimana dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum telah melanggar Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- Membebaskan Terdakwa (Nazariah Binti Alm.
Melakukan Jarimah Khalwat;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan unsurunsur dari Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 tersebut di atas, sebagai berikut;Ad. 1.
Sebagaimana dalam Pasal 75 Qanun Nomor 6Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa Qanun tersebut mulai berlaku 1(satu) tahun setelah diundangkan, dengan demikian maka Qanun tersebutmulai berlaku sejak 23 Oktober 2015;Menimbang, bahwa unsur perbuatan khalwat yang harus memenuhisyarat kumulatif sebagai pertimbangan di atas, dihubungkan denganketerangan saksisaksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yangdihadirkan di persidangan, Majelis berpendapat bahwa hanya keterangan saksi (Yusaini) yang menyatakan
Keberlakuan Qanun Hukum Jinayat yaitu sebagaimana dalamPasal 75 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa Qanuntersebut mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah diundangkan, dengan demikianmaka Qanun tersebut mulai berlaku sejak 23 Oktober 2015;Menimbang, bahwa unsur perbuatan zina sebagaimana disebutkanmerupakan syarat kumulatif, sehingga jika dihubungkan dengan keterangansaksisaksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa hanya keterangan
Sebagaimana dalam Pasal 75 Qanun Nomor 6Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa Qanun tersebut mulai berlaku 1(satu) tahun setelah diundangkan, dengan demikian maka Qanun tersebutmulai berlaku sejak 23 Oktober 2015;Menimbang, bahwa unsur perbuatan Ikhtilath yang harus memenuhisyarat kumulatif sebagai petimbangan di atas, dihubungkan dengan keterangansaksisaksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa hanya keterangan saksi (Yusaini)yang menyatakan
Jarimah khalwat sebagaimana dakwaan ketiga JaksaPenuntut Umum telah melanggar Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;2.
MELTA VARIZA, SH. MH.
Terdakwa:
1.Arani muhdi asl arani bin ajmain
2.Dede sukmara S.pd Dede bin rajali
3.Rahmadani Dani bin Saipul Amin
78 — 20
Arani Muhdi, SH als Arani bin ajmain (alm), Terdakwa II, Dede sukmara, S.pd als Dede bin Rajali dan Terdakwa III Rahmadani Als Dani bin Saipul Amin (alm) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " turut serta melakukan jarimah Maisir/Perjudian " melanggar Pasal 5 huruf a dan b pasal 6 ayat (1) Jo Pasal 18 Qanun) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Qanun Aceh Nomo 7 tahun 2014 tentang hukum jinayat;
2.
Hakim Mahkamah Syariyah Kutacane sejak tanggal 18 Agustus 2016 s/d 01September 2016; Mahkamah Syariyah tersebut; Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara ini: Mengingat Pasal 5 huruf a Jo. pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentangHukum Jinayat Jo Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum AcaraJinayat;MENGADILI1. Menyatakan terdakwa I (ARANI MUHDI Als. ARANI bin AJMAIN (Alm)), terdakwaII (DEDE SUKMARA S.Pd Als. DEDE bin RAJALI) dan terdakwa III(RAHMADANI Als.
DANI bin SAIPUL AMIN (Alm) telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan jarimah turut serta melakukan jarimahMaisir/Peijudian melanggar Pasal 5 huruf a dan b dan Pasal 6 ayat (1) Jo. pasal 18Hal.3 dari 4 halaman, Putusan No. 12/JN.B/2016/MSKCQanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Qanun Aceh Nomor 7Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;1.
99 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fotokopi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan LembagaAceh, (Bukti P1)2.
dankeberadaan Qanun Aceh tersebut.
Bahwa Qanun Aceh No.3 Tahun 2013, adalah Qanun Khusussebagai derivasi dan turunan dari Pasal 246 ayat (2) ayat (3) dan ayat(4) UU No.11 Tahun 2006, karenanya Qanun a quo in casu pasal (4)dan Pasal (17 ) yang diminta diuji terhadap Peraturan PemerintahNomor 77 Tahun 2007 adalah Tidak relevan, karena PeraturanPemerintah Nomor 77 Tahun 2007, tidaklah dapat untuk diuji denganQanun Aceh No. 3 Tahun 2013, sebab Qanun Aceh aquo dibentukberdasarkan dan dengan Perintah UndangUndang No. 11 TahunHalaman 26
Fotokopi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013, (Bukti T3);4. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Antara Tim Pemerintah dan TimPemerintahan Aceh Pada Pertemuan Pertama Hari Selasa Tanggal 7 Mei2013, (Bukti T4);BUKTI TERMOHON II1.Fotokopi Undangan RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) saatpembentukan Qanun Aceh, membuktikan Qanun a quo dilakukan denganmelibatkan partisipasi publik yang luas. (Bukti T.II 1);.
Fotokopi Surat Kepada Instansi, Bupati/Walikota, Rektor Unsyiah, PimpinanPartai Politik terkait RDPU Rancangan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013.(Bukti T.II2);Fotokopi daftar hadir peserta RDPU Rancangan Qanun Aceh Nomor 3Tahun 2013. (Bukti T.II3);Fotokopi surat Gubernur Aceh kepada Menteri Dalam Negeri tentangPenyampaian Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013.