• Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh DarussalamNomor 13 Tahun 2003 tentang Jarimah Maisir dan dalam tuntutan subsider telahmelanggar ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe AcehDarussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Jarimah Maisir ;Hal. dari 16 Put.

  (dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwatidak ada mengajukan pledoi kepada Majelis Hakim sedangkan Penuntut Umummenyatakan tetap pada tuntutannya;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan didakwa melanggarketentuan Pasal 5 dan diancam dengan uqubat cambuk sebagaimana ketentuan Pasal23 ayat (1) Qanun Provinsi NAD No.13 Tahun 2003 dan Pasal 6 jo.

  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 tentang JarimahMaisir yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;Menimbang, bahwa maksud yang dikehendaki dalam Qdanun ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 23 Ayat (1) adalahpelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 Qanun tersebut yang unsurunsurnya sebagaiberikut :1.

  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir(Perjudian) ;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa telah melakukanpelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tersebut, makaTerdakwa dikenakan sanksi/uqubat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 Ayat (1)Qanun Provinsi NAD Nomor 13 Tahun 2003;Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum telah mampu membuktikantuntutan primernya yakni pelanggaran terhadap pasal 5 Qanun Nomor 13 Tahun 2003tersebut maka terhadap

  tuntutan subsidair yakni pelanggaran terhadap pasal 6 QanunNomor 13 Tahun 2003 dalam dakwaan Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lebihlanjut dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 30 ayat (1) Qanun Provinsi NADNomor 13 Tahun 2003 pelaksanaan hukuman terhadap Terdakwa dilaksanakan ditempat yang dapat disaksikan orang banyak;Hal. 12 dari 16 Put.

• Menetapkan barang bukti berupa:1) Asli 1 (satu) bundel Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 tanggal 28 Januari 2004. 2) Asli 1 (satu) bundel Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 03 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 tanggal 16 Agustus 2004.3) Asli 1 (satu) bundel Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 01 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

  Tahun Anggaran 2005 tanggal 31 Maret 2005.4) Asli 1 (satu) bundel Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 tanggal 1 Oktober 2005.5) Asli 1 (satu) bundel Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 01 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 21 April 2006.6) Asli 1 (satu) bundel Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 38 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan

  SATIBOEN DESKY berupa pidanaPenjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetapditahan dan ditambah dengan pidana Denda sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6(enam) bulan kurungan.V Menyatakan Barang bukti berupa :1 Asli 1 (satu) bundel Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 01 Tahun 2004tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004tanggal 28 Januari 2004.2 Asli 1 (satu) bundel Qanun Kabupaten

  Aceh Tenggara Nomor : 03 Tahun 2004tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2004 tanggal 16 Agustus 2004.3 Asli 1 (satu) bundel Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 01 Tahun 2005tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005tanggal 31 Maret 2005.4Asli (satu) bundel Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 03 Tahun 2005tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2005 tanggal Oktober 2005.5 Asli 1 (satu) bundel Qanun Kabupaten

  Untuk TA. 2006 berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh TenggaraNomor : 01 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 21 April 2006sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten AcehTenggara Nomor : 38 Tahun 2006 tentang Perubahan AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal16 Agustus 2006, yakni:Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan(Rp) (Rp)0201030106 Bantuan Sosial 65.070.000.000, 74.270.000.000,020103010601 = Bantuan Sosial

  ;Asli 1 (satu) bundel Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 03 Tahun 2004tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2004 tanggal 16 Agustus 2004;Asli 1 (satu) bundel Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 01 Tahun 2005tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005tanggal 31 Maret 2005;1011Asli 1 (satu) bundel Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 03 Tahun 2005tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2005 tanggal 1 Oktober

  Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 01 Tahun2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2004 tanggal 28 Januari 2004.Asli 1 (satu) bundel Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 03 Tahun2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2004 tanggal 16 Agustus 2004.Asli 1 (satu) bundel Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 01 Tahun2005 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2005 tanggal 31 Maret 2005.Asli 1 (satu) bundel Qanun Kabupaten

• Menguatkan Putusan Mahkamah Syariyah Tapaktuan Nomor 0001/JN-Anak/2017/MS.Ttn Tanggal 10 Agustus 2017 Masehi Bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1438 Hijriyah dengan memperbaiki amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak pelaku Syauqi Sahar bin Irwan Syahputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak, sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo.

   Perbuatan Anak Disamarkan bersama dengan anak saksi FITRIA tersebutdiatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 tentang Hukum Jinayat jo. UndangUndang Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Perbuatan Anak Disamarkan bersama dengan anak saksi FITRIAtersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo.

   No. 01/JN.Anak/2017/MS.Acehdan tindakan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat..

   Pasal 67ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat..

   6 dan angka 7 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum AcaraJinayat ;Hal. 17 dari 21 hal.

   Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang HukumAcara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayatdan peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI Menerima permohonan banding Pembanding.

• Tentang : Minuman Khamar dan sejenisnya

• QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAMNOMOR 12 TAHUN 2003TENTANGMINUMAN KHAMAR DAN SEJENISNYABISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASAGUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,Menimbang :Mengingat :a. bahwa Keistimewaan dan Otonomi Khusus yang diberikan untukDaerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe AcehDarussalam berdasarkan Undangundang Nomor 44 Tahun 1999dan Undangundang Nomor 18 Tahun 2001, antara lain bertujuanmengaplikasikan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakatuntuk

  mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang sejahtera,aman, tenteram, adil dan tertib guna mencapai ridha Allah;b. bahwa mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnyamerupakan pelanggaran terhadap Syariat Islam, merusakkesehatan, akal dan kehidupan masyarakat dan berpeluangtimbul maksiat lainnya;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurufa dan b perlu membentuk Qanun tentang Larangan MinumanKhamar dan sejenisnya.AlQuran;12.

  ) Provinsi Nanggroe Aceh DarussalamNomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000Nomor 30);Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun2002 tentang Peradilan Syariat Islam (Lembaran Daerah ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 2 Seri E Nomor2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe AcehDarussalam Nomor 4);Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah

  , lbadahdan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe AcehDarussalam Tahun 2003 Nomor 3 Seri E Nomor 3, TambahanLembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor5);Dengan persetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEHMenetapkan:DARUSSALAMMEMUTUSKAN :QANUN PROVINS!

  Jenis uqubat cambuk juga berdampak pada biaya yang harusditanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis uqubatlainnya seperti yang dikenal dalam KUHP sekarang ini.Oleh karena materi yang diatur dalam qanun ini termasuk kompetensi MahkamahSyariyah dan sementara ini qanun yang sesuai dengan kebutuhan Syariat Islam belumterbentuk, maka untuk menghindari kevakuman hukum, qanun ini juga mengaturtentang penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan uqubat.Il.

• MENGADILI

  1. Menyatakan terdakwa yang bernama Suhelmi bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran Membuang sampah pada tempatnya pasal 10 ayat (1) qanun kota Banda Aceh nomor 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah
  2. menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 29.500 ( dua puluh sembilan ribu rupiah);
  3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:

  • 1(satu) puntung Rokok di rampas untuk dimusnahkan

  4. membebankan

  Abu Lam U NO.7 TELP. (0651) 634071 MELANGGAR PASALPuna: ways S MADISL 5 bf OANUN KOTAB.ACEH NO.6 THN 2018Pro Justitia TENTANG TRANTIBUM*BUKTI PELANGGARAN TIPIRING PERDA / QANUN 7 QANUN KOTA B.ACEH NO.1 THN 2017TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH QANUN KOTA B.ACEH NO.5 THN 2016TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DALAM WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN : NAMA Sunecmi NIK W Leo lolooce DIKENAKAN: fALAMAT thuns, Gelumy ans, ~ Kuala Bale AGDYA PIDANA KURUNGAN J JTEMPAT & TGL.

  LAHIR SEBANYAK ~~ BULANPENDIDIKAN PEKERJAAN UMUR (THN) BARANG BUKTI (BB) DENDAsD PNS 50JENIS PELANGGARANPERNYATAAN TERDAKWA iPADA HARI INI amis TANGGAL $ BULAN Ves TAHUN 2o5 JAM ($2aWIB DILOKAS = Halke exon Wespid Paya aT EM MENGHADIRISIDANG DI TEMPAT PADA :SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAMPASAL 4% + " QANUN KOTAB ACEH NO.6 THN 2018 TENTANG TRANTIBUM4 QANUN KOTA B.ACEH NO.1 THN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH" QANUN KOTA B.ACEH NO.5 THN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOKMAKATELAH DISITA UNTUK BARANG BuKTI

  :: Llu Kins Yolo SELANJUTNYA DEMI HUKUM PENYIDIK MEWAJIBKAN TERDAKWA UNTUK :Dengan ini saya menyatakan bahwa saya akan hadir diSidang Pengadilan dan saya bersedia menyetorkanUANG DENDA sebesar YANG DIANCAMKANDALAM QANUN / PERDA TERSEBUT DI ATASmelalui ;Kas Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh paling lamadalam waktu 3 (tiga) harl sebeluny tanggal sidangterhitung mutai tanggal diterimanyabukti pelanggaran ini.

• Menyatakan Terdakwa I (Asdafit bin Aliman) dan Terdakwa II (Setiana Mutia binti Salimun) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Jarimah Zina sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1), Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;2.

  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo.

  Unsur melakukan jarimah zinaMenimbang, bahwa pengertian zina yang dimaksud dalam Pasal 1 angka26 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 adalah persetubuhan antara seoranglakilaki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatanperkawinan dengan kerelaan kedua pihak;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Angka 16 Qanun Aceh Nomor 6 tahun2014 tentang Hukum Jinayat, Jarimah adalah perbuatan yang dilarang olehSyariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan uqubat hudud dan/atautazir, dimana unsur esensi

  Aceh Nomor6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;Menimbang, bahwa Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014menyebutkan Setiap Orangyang diperiksa dalam perkarakhalwat atau Ikhtilath,kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina, pengakuannya dianggapsebagai permohonan untuk dijatuhi Uqubat Zina.Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014menyebutkan bahwa Hudud adalah jenis uqubat yang bentuk dan besarannyatelah ditentukan di dalam Qanun secara tegas;Menimbang, bahwa berdasarkan

  yang dijatunkan terhadap Para Terdakwa dan masa penahanan tersebutsebagai tambahan hukuman bagi Para Terdakwa;Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat 5 dan Pasal200 Ayat 1 huruf (lI) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum AcaraJinayat, meskipun pemeriksaan persidangan sudah selesai namun untukkepentingan pelaksanaan uqubat, maka Para Terdakwa tetap berada dalamtahanan;Menimbang, bahwa sesuai pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7tahun 2013, maka oleh karena barang bukti berupa:1.

  AcehNomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundangundangan lainnyayang berkaitan dengan perkara ini:MENGADILI1.

• sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam dakwaan alternative kesatu penuntut umum;
2. Menghukum Terdakwa TERDAKWA dengan Uqubat Tazir penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan

   Bagian Extrimitas Bawah : Tidak dijumpai adanya kelainan titikKesimpulan: Didapat seorang perempuan dengan selaput dara yangmenyerupai selaput dara perempuan yang pernah melakukan persetubuhantitik.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum. tersebut,Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (exeptie);Tuntutan:Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut

   Menyatakan terdakwa TERDAKWA Terbukti Secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan Jarimah Pemerkosaansebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam Dakwaan kesatu dariPenuntut Umum.Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Aceh.

   bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanjitidak akan mengulangi perbuatannya danTerdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa Pasal 187 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun2013 Tentang Hukum Acara Jinayat menentukan bahwa pengakuan Terdakwabersalah, permintaan maaf atau penyesalan atas perbuatan jarimah yangdilakukan dan Terdakwa belum pernah dihukum, merupakan bahanpertimbangan untuk meringankan uqubat dan berdasarkan Pasal 178 ayat (6)Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum

   7 Tahun 2013 TentangHukum Acara Jinayat maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayarbiaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding yang jumlahnyaakan dicantumkan dalam amar putusan ini;Mengingat ketentuan Pasal 28B UndangUndang Dasar 1945, UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang Nomor 11tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UndangUndang Nomor 11Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun

   Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anakHalaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Acehmelanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang HukumJinayat dalam dakwaan alternative kesatu penuntut umum;2. Menghukum Terdakwa TERDAKWA dengan Ugqubat Tazir penjaraselama 180 (Seratus delapan puluh) bulan;3.

• PERTIMBANGAN HUKUM

  No. 26/JN/2024/MS Aceh

  Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum patut dinyatakan dapat diterima;

• Menyatakan mereka Terdakwa Sau Bin Mus (Terdakwa I) dan Terdakwa SurBinti MA (Terdakwa II) bersalah melakukan Jarimah Khalwat sebagaimanaHalaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 18/JN/2016/Ms.Bna.diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentangHukum Jinayat;2. Menjatunkan Terdakwa SAU Bin Mustafa, Terdakwa Il Sur Binti MAUqubat Tazir Cambuk masingmasing sebanyak 8 ( delapan ) kali dipotongmasa tahanan yang sudah dijalani:3.

  Tempat melakukan JarimahMenimbang, bahwa sesuai Pasal 5 huruf a Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang menghendaki bahwa Qanun iniberlaku untuk : Setiap orang beragama Islam yang melakukan Jarimah diAceh.

  Maka jika ada orang yang melakukan jarimah dalam qanun ini diluarAceh, maka orang tersebut tidak dapat dikenakan tuntutan hukum jinayatsebagaimana Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksiSaksi,keterangan/pengakuan Para Terdakwa, maka terbukti pula bahwa Terdakwa dan Terdakwa II telah melakukan jarimah Ikhtilath di tempat tinggalTerdakwa II yang beralamat di Gampong ......... , Kecamatan Kuta Raja, KotaBanda Aceh, (wilayah Hukum Mahkamah Syariyah

  Unsur Kerelaan PihakpihakMenimbang, bahwa berdsasarkan Pasal 1 butir 24 Qanun Aceh Nomor6 Tahun 2014 Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan, seperti bercumbu,bersentuhsentuhan, berpelukan dan berciuman antara lakilaki dan perempuanyang bukan suamiisteri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik padatempat tertutup atau terbuka.

  ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan SyariatIslam dan Pasal 25 ayat (1) Jo pasal 1 butir 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 tentang Hukum Jinayat serta segala ketentuan perundangundanganyang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.

• MENGADILI

  1. Menyatakan terdakwa yang bernamaZulfahmi Irfansyah Putrabersalah secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran berjualan ditempat yang dilarang melanggar pasal 10 ayat 1 qanun kota Banda Aceh nomor 6 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
  2. menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 49.500 (empat puluhsembilan ribu lrupiah);
  3. Menetapkan Barang Bukti berupa: -

  • 1(satu

  Abu Lam U NO.7 TELP. 634071 MELANGGAR PASAL23 aii Ay PANDAACE iTS) WAR A@ ACIS IBA I)GQANUN KOTAB.ACEH NO.6 THN 2018Pro Justitia ns TENTANG TRANTIBUM QANUN KOTA B'ACEH NO.1 THN 2017BUKTI PELANGGARAN TIPIRING PERDA/ QANUN chad adepiieepio hlalPENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH IN MENGINGATSUMPAH JABATAN SAAT INI, MENYATAKAN DENGAN SEBENARNYA BAHWA SEORANG ju QANUN KOTA B.ACEH NO.5 THN 2016TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK NAMA DUEL ALT TS (RBAKIS YAY PUTRANIK : WOT ZAG 6769 0002

  C LDOANUN KOTA B ACEH NO.6 THN 2018 TENTANG TRANTIBUM ). ieee QANUN:KOTA B.ACEH INO: THN2017 TENTANG PENGELOLAAN:SAMPAH7 QANUN KOTA B.ACEH NO.5 THN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOKMAKA TELAH DISITA UNTUK BARANG BUKTI > By@CAHK VAT+ bukti re: on HARI: ies BLN......... THN. 222 SELANJSTNYA DEM! HUKUM PENYIDIK MEWAJIBKAN TERDAKWA UNTUK :MENGHADIRI SIDANG DI TEMPAT PADA :"HARI: a us: TGUBLNITHN : ok!

  P p A al WwW NH. 4.Lbr Kuning untuk Kejaksaan Sidang Pengadilan dan saya bersedia menyetorkanUANG DENDA sebesar YANG DIANCAMKANDALAM QANUN / PERDA TERSEBUT D! ATASmelalui ;Kas Daetah Pemerititah KbtaBanda Aceh paling lamadalany waktw'3 (tiga) hart sebelum tanggal sidangterhitung mulai tanggal ereTERDAKWA U 371 OV HAgeir 101 No. REG, PENGADILAN.. JOS.

  PELANGGARAN, INI TELAH* MIELAKUKAN PELANGGARAN,SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 0. cccnnsarnsnninneone cana aptebe nin eel oo QANUN KOTAB.ACEH NO.6 THN 2018 TENTANG TRANTIBUM acer(2) QANUN KOTA B.ACEH NO.1 THN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH " SEBAGAIMANA YANG TELA BIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN NEGERI BANDA ACEHTANGGAL:...DIBERITAHUKAN. KEPADA PANTERA UNTUK..

  TELAH DIEKSEKUSI;SELANJUTNYAKOTA BANDA ver DISETORKAN KE KAS DAERAH PEMERINTAH QaNUN KOTAB.AGEH NO.8 THN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK )'? RS VACHE 4A) JOTDAN OLEH KARENANYA TERDAKWA DIPIDANA DENGAN? : eee a ee vB eee at anh ee aaiseer't fen ae scrars PIDANA KURUNGAN SEBANYAK oae tort on ar) eevee Pe cece cORE Pere rrererersin vine aeorrrce peeemreerreerernete~EEDENDASEJUMEAHRP... AQ 500. pm gp ihMEMBAVAR BIAYA PERKARA SEBESAR RP... aes crteteded aes sake theater ce)2.

• M E N G A D I L I ;

  1. Menyatakan Terdakwa (RIKI FEBRIAN BIN HAMDANI) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana diatur Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
  2. Menghukum Terdakwa (RIKI FEBRIAN BIN HAMDANI) oleh karena itu dengan uqubat tazir cambuk di depan umum sebanyak 30 (tiga puluh) kali, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
  3. Menetapkan Terdakwa

  Unsur Setiap Orang.Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap orang adalah orangperseorangan (vide: Pasal 1 angka 38 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014),Hal 11 dari 18 hal.

  Unsur melakukan jarimah pelecehan seksual.Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Angka 16 Qanun Aceh Nomor 6tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, jarimah adalah perbuatan yangdilarang oleh Syariat Islam, yang dalam Qanun ini diancam dengan uqubathudud dan/atau tazir, di mana unsur esensi/pokok dari ketentuan pasaltersebut adalah /arangan yakni melarang seseorang untuk melakukan,menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas bagi orang lain untukmelakukan perbuatan yang dilarang Syariat Islam;Menimbang, bahwa

  Perkara Nomor: PDM62/MBO/08/2019, tanggal O5 September 2019bahwa Terdakwa dituntut dengan ugubat tazir cambuk sebanyak 30 (tigapuluh) kali dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sesuai dengan Pasal73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaituDalam hal ugubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikanpegangan adalah cambuk;Menimbang, bahwa Pasal 46 Qanun Aceh

  cambuk yang dikenakan terhadap Terdakwa, makasesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 tahun2013, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus ditahan palinglama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap/Inkracht;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7tahun 2013, maka barang bukti berupa: 1 (satu) unit Tab merk Advan, dikembalikan kepada saksikorban Farzariyah binti Yong Tek; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BL 4362 V warna kuningtahun

  2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkaraini:MENGADILI;1.

• Bahwa, Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang HukumJinayat mengatur tentang ,uqubat yang akan dijatuhkan kepada setiap orangyang melanggarnya dengan ,uqubat takzir cambuk paling banyak 10(sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murniatau penjara paling lama 10 (Sepuluh) bulan ;Hlm. 7 dari 12 hlm Putusan Nomor 01/JN/2016/MS.Aceh3.

  Bahwa, ,uqubat yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut adalah merupakan,uqubatalternatif yang merupakan hak atau wewenang bagi penuntut umum untukmemilih salah satu dari ,uqubat itu untuk mohon diputus oleh Majelis Hakim ;4.

  Bahwa, Majelis Hakim Mahkamah Syariyah tidak berwenang memilih untukmenjatuhkan salah satu dari ,uqubat yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1)Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, karena tuntutanpenuntut umum adalah tunggal yaitu penjara 6 (enam) bulan, tidak adatuntutan cambuk atau denda ;5.

  dengan jumlah hari yang telah dijalankan oleh para terdakwa tersebut, sesuaidengan ketentuan Pasal 178 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013tentang Hukum Acara Jinayat ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa!

  12 hlm Putusan Nomor 01/JN/2016/MS.AcehMengingat ketentuan Hukum Syara', Pasal 49 Qanun ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan SyariatIslam, Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang HukumJinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayatserta segala ketentuan perundang undangan yang berkaitan denganperkara inl ;MENGADILI1.

• Menyatakan Terdakwa Amiruddin Syam bin (Alm) Syamsuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;2.

  No. 15/JN/2018/MS.AcehAnak, sebagaimana dalam Pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014tentang Hukum Jinayat;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXXXXXXXXXXXXXKXXXKXKXKXdengan Uqubat Tazir cambuk sebanyak 150 (seratus lima puluh) kalidikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintahTerdakwa tetap ditahan sampai dengan eksekusi dilakukan.3.

  /Terdakwa mengajukan memori banding melebihi waktu 7 (tujuh) hari,maka sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013Tentang Hukum Acara Jinayat yang menyatakan bahwa pengajuan bandingyang tidak dilengkapi memori banding sesuai dengan jangka waktusebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyebabkan permohonan banding tidakdapat diterima.

  No.15/JN/2018/MS.Acehtanggal 4 Oktober 2018 dan sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun AcehNomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Pemohon banding wajibmengajukan memori banding dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) harisetelah menyatakan banding, oleh karena Pemohon Banding/Jaksa PenuntutUmum mengajukannya dalam waktu 7 (tujuh) hari, maka sesuai ketentuanPasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum AcaraJinayat, permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakandapat

  No.15/JN/2018/MS.Acehterhadap Anak, sebagaimana dalam Pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun2014 tentang Hukum Jinayat;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXKdengan Uqubat Tazir cambuk sebanyak 150 (seratus lima puluh) kalidikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintahTerdakwa tetap ditahan sampai dengan eksekusi dilakukan.3.

  7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, kepada Terdakwa harusdibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan padatingkat banding;Mengingat ketentuan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 TentangPemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum AcaraJinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sertaperaturan perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIe Menyatakan tidak menerima permintaan banding Pembanding/Terdakwa;e Menerima

• Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Melakukan JarimahPemerkosaan terhadap anak sebagaimana yang diatur dan diancampidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentag QanunJinayah sebagaimana dakwaan Pertama penuntut umum2.

  Akan tetapi tidakmengajukan memori banding sampai lewat 7 (tujuh) hari setelahpermohonan banding diajukan hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum AcaraJinayat, yang menyatakan bahwa Pemohon Banding wajib mengajukanmemori banding dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menyatakanbanding;Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidakmengajukan memori banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 225 ayat(6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun

  2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, makaberdasarkan Pasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 TentangHukum Acara Jinayat, permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidakdapat diterima (niet ontvanklijke verklaard);Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa/Penasihat Hukumnya telahmengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah SyariyahCalang a quo, permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggangwaktu sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 225 ayat (2) Qanun AcehNomor 7 Tahun

  Dakwaan pertama, Terdakwa didakwa telah melakukan jarimahpemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 50 QanunAceh Nomor 6 Tahun 2014, Dakwaan kedua, Terdakwa didakwa dengansengaja telah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anaksebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.Namun dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwadijatuhi hukuman/ugubat sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun AcehNomor 6 Tahun 2014 yaitu melakukan pemerkosaan terhadap

  dan Qanun Aceh Nomor6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta peraturan perundangundanganlainnya yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

• putusan Mahkamah Syariyah Blangpidie Nomor 02/JN /2021/MS.BPd. tanggal 3 Juni 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1442 Hijriyah yang dimohonkan banding;

dan dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa Marledi Bin Alm Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 Qanun

   NomorReg.Perk : PDM21/BLP/04/2021 tanggal 27 Mei 2021 Terdakwa telah dituntutsebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telahdengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anaksebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 Tentang Hukum Jinayat;Hal. 4 dari 13 hal.

   Pembanding telah menyerahkan memori bandingyang diterima Panitera Mahkamah Syariyah Blangpidie pada tanggal 11 Juni2021, yakni dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat(6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

   AcehNomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Permohonanbanding tersebut secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannyamengajukan dakwaan terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa didakwa telahmelakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana ketentuanPasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

   No 11/JN/2021/MS.Acehjarimah pelecehan seksual terhadap anak korban sebagaimana dakwaan JaksaPenutut Umum;Menimbang, bahwa dalam Pasal 181 ayat (1) huruf (f) Qanun nomor 7Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat disebutkan bahwa pengakuanmerupakan alat bukti yang sah.

   Berdasarkan pengakuanTerdakwa di persidangan dan keterangan saksisaksi tersebut, MahkamahSyariyah Aceh berpendapat bahwa jarimah yang dilakukan Terdakwa terhadapanak korban tersebut telah memenuhi unsur jarimah pelecehan seksualsebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014a quo.

• putusan Mahkamah Syariyah Blangpidie Nomor 02/JN /2021/MS.BPd. tanggal 3 Juni 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1442 Hijriyah yang dimohonkan banding;

dan dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa Marledi Bin Alm Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 Qanun

   NomorReg.Perk : PDM21/BLP/04/2021 tanggal 27 Mei 2021 Terdakwa telah dituntutsebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telahdengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anaksebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 Tentang Hukum Jinayat;Hal. 4 dari 13 hal.

   Pembanding telah menyerahkan memori bandingyang diterima Panitera Mahkamah Syariyah Blangpidie pada tanggal 11 Juni2021, yakni dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat(6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

   AcehNomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Permohonanbanding tersebut secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannyamengajukan dakwaan terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa didakwa telahmelakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana ketentuanPasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

   No 11/JN/2021/MS.Acehjarimah pelecehan seksual terhadap anak korban sebagaimana dakwaan JaksaPenutut Umum;Menimbang, bahwa dalam Pasal 181 ayat (1) huruf (f) Qanun nomor 7Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat disebutkan bahwa pengakuanmerupakan alat bukti yang sah.

   Berdasarkan pengakuanTerdakwa di persidangan dan keterangan saksisaksi tersebut, MahkamahSyariyah Aceh berpendapat bahwa jarimah yang dilakukan Terdakwa terhadapanak korban tersebut telah memenuhi unsur jarimah pelecehan seksualsebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014a quo.

• Tentang : Khalwat ( Mesum )

• Menimbang :Mengingat :QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAMNOMOR 14 TAHUN 2003TENTANGKHALWAT (MESUM)BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASAGUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,a.bahwa Keistimewaan dan Otonomi Khusus yang diberikan untukDaerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe AcehDarussalam di dasarkan pada Undangundang Nomor 44 Tahun1999 dan Undangundang Nomor 18 Tahun 2001, antaralain di bidang Pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupanmasyarakat guna terwujudnya

  tata kehidupan masyarakat yangtertiob, aman, tenteram, sejahtera dan adil untuk mencapai ridhaAllah;bahwa khalwat/mesum termasuk salah satu perbuatan mungkaryang dilarang dalam Syariat Islam dan bertentangan pula denganadat istiadat yang berlaku dalam masayarakat Aceh karenaperbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepadaperbuatan zina;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurufa dan b perlu membentuk Qanun tentang LaranganKhalwat/Mesum;AlQuran;AlHadits;Pasal 29 Undangundang

  Nomor5);Dengan persetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEHMenetapkan:DARUSSALAMMEMUTUSKAN :QANUN PROVINS!

  Budaya dan adat Aceh yang lahirdari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikannya.Dalam ungkapan bijak disebutkan Adat bak Poteu Meureuhom, Hukom bak SyiahKuala, Qanun bak Putro Phang Reusam bak Lakseumana.

  , qanun ini juga mengaturtentang penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan uqubat.Il.

• MENGADILI

  1. Menyatakan terdakwa yang bernama Lisnawati bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran pasal 10 ayat (1) qanun kota Banda Aceh nomor 6 tahun 2018 tentang Trantibum
  2. menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 29.500 ( dua puluh sembilan ribu rupiah);
  3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:

  • 1(satu) Viber orange
  • 1(satu) Viber Putih dikembalikan Kepada Terdakwa
  • 2(dua) Viber dan

    SIPIL YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH IN MENGINGATSUMPAH JABATAN SAAT INI, MENYATAKAN DENGAN SEBENARNYA BAHWA SEORANG (3) QANUN KOTATB.ACEH NO.6 THN 2018 QANUN KOTA B.ACEH NO.1 THN 2017 QANUN KOTA B.ACEH NO.5 THN 2016TERDAKWAi) PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH RUANG TERDAKWASATUAN POLIS! PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAHMELANGGAR PASALTENTANG TRANTIBUM.

    Avak (1)Wf GANUN KOTABACEH NO 6 THN 2018 TENTANG TRANTIBUM GANUN KOTA B.ACEH NO.1 THN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH QANUN KOTA B.ACEH NO.5 THN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOKMAKA TELAH DISITA UNTUK BARANG BUKTI: 2.

    WE dan PlentySELANJUTNYA DEMI HUKUM PENYIDIK MEWAJIBKAN TERDAKWA UNTUK V7 MENGHADIRISIDANG DI TEMPAT PADA:HARI: = AWS TGUBLN/THN: O / yes MENGHADIRI SIDANG DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH PADA 1 2e5 Dengan ini sayamenyatakan bahwa saya akan hadir diSidang Pengadilan dan saya bersedia menyetorkanUANG DENDA sebesar YANG DIANCAMKANDALAM QANUN / PERDA TERSEBUT DI ATASmelalui ;Kas Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh paling lamadalam Waktu 3 (tiga) hari sebeluny tanggal sidangterhitung mulai tanggal diterimanyabukti

    QANUN KOTAB. ACEH NO.6 THN 2018 TENTANG TRANTIBUM QANUNKOTAB. ACEH NO.1 THN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH QANUN KOTAB. ACEHNO.5 THN 2016 TENTANG KAWASAN TANPAROKOK DAN OLEH KARENANYATERDAKWADIPIDANADENGANKURUNGAN/DENDARP.......2202 ZOO( ) SUBSIDAIRMEMBAYAR BIAYAPERKARASEBESARRP. scm i (ome... BS... UPlar 2, )2. MEMERINTAHKAN MENGEMBALIKAN BARANG BUKTI DAN JIKA TERDAKWA TELAH MENYETORKAN UANG TITIPAN DENDA MELALU!

• 1. Menyatakan Anak (Jefri saputra bin Hermato) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana diatur pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

  Pasal 47 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang HukumJinayat;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun' secaraSubsidaritas, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebin dahulu dakwaanPrimair Jaksa Penuntut Umum.

  Melakukan ZinaMenimbang, bahwa pengertian zina yang dimaksud dalam pasal 1butir ke 26 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 adalah persetubuhan antaraseorang lakilaki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan atasdasar kerelaan kedua pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 iniuntuk pembuktian jarimah zina ini harus ada pengakuan dan 4 (empat) orangsaksi yang melihat perbuatan zina tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalam perkara initidak ada empat saksi

  Putusan No. 19/JN/2016/MSMBOMenimbang, bahwa oleh karena Anak tidak terbukti melanggar pasal33 ayat (2) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat secarasah dan meyakinkan, maka membebaskan Anak oleh karena itu daridakwaan Primair tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti makaHakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitumelanggar pasal 33 ayat () Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang HukumJinayat, yang unsurunsurnya sebagai berikut:1.

  Unsur Terhadap anak.Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh nomor 6tahun 2014 dalam pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;Hal 15 dari 21 hal. Putusan No. 19/JN/2016/MSMBOMenimbang, sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Acehnomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

  AcehNo. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Anak dibebankanmembayar biaya perkara;Mengingat ketentuan UU No. 11 Tahun 2006, UndangUndang nomor11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Qanun Aceh nomor 7 tahun2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014tentang Hukum Jinayat serta Peraturan Perundangundangan lainnya yangberkaitan dengan perkara ini:MENGADILI1.

• Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014tentang Hukum JinayatSUBSIDIAIRBahwa ia terdakwa ............ pada hari Minggu tanggal 18 April 2021sekira pukul 04.30 WIB bertempat di sebuah rumah kos di JI. Keuchik AlliGp... Kec.

  Bahwa Tersangka selaku penduduk Propinsi Aceh sangat mengetahulperbuatan Tersangka dengan saksi Ill ............ melanggar Qanun SyariatIslam.Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Primair melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) jo.pasal 1angka 24, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tentangIkhtilat dan dakwaan Subsidiair melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1)jo.pasal 1 angka 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayattentang Khalwat;Menimbang,

  ;maka berdasarkan maksud pasal 28 ayat ( 1 ) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 tentang Hukum Jinayat, maka Majelis berpendapat unsur yang didakwapada dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Jarimah Ikhtilat dalam dakwaanJaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat menjelaskan

  Unsur " Melakukan Jarimah Khalwat;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 23 Qanun AcehNomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan Khalwatadalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2(dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatanperkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah padaperbuatan zina;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka (23 ) Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tersebut di atas

  seorang muslim dan penduduk asli Propinsi Acehtempat diberlakukannya Qanun tentang Jarimah yang seharusnya menjadipengarah dan memberi contoh kepada siapa saja yang datang ke wilayahhukum diberlakukannya Qanun tentang Jarimah sehingga menjunjungtinggi nilainilai Syariat Islam yang sedang ditegakkan di Aceh; Perbuatan Tersangka yang tidak memberi contoh, apalagi perbuatan ikhtilatdilakukan Tersangka dengan ............ sebagai balas budi karena telahmemberi tempat pekerjaan sebagai modal hidup bagi