Ditemukan 8630 data
85 — 15
UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Hal 94Putusan Pengadilan TIPIKORNo.71/Pid.Sus.TPK/2015/PN.PbrMenimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara
negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan.
666 — 825 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 132 PK/Pid.Sus/2018Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) suncto Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1KUHP dan Tindak Pidana Gratifikasi yang dianggap sebagai suap kepadaPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana Pasal 12 Bjuncto Pasal 12C UndangUndang Nomor
974 — 1689 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jika ditaati dengan baik,kerangka ini menghindarkan penyelenggara negara melakukan manajemenpengelolaan sampah yang tidak tepat, yang justru dapat memperlambatperbaikan pengelolaan sampah serta berujung pada pemborosan anggaran;lronisnya, saat ini Termohon justru mengundangkan Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan PembangunanPembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Tangerang, KotaBandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota
60 — 15
atau sarana yang melekatpada jabatan atau kedudukan yang dimilikinya untuk tujuan lain dari maksuddiberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ataupunmenggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenakedudukan atau jabatan secara melawan hukum;Menimbang, bahwa menurut Soedarto, jika pelakunya adalah penyelenggaranegara atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka yang dilakukan adalahpenyalahgunaan wewenang yang ada padanya karena jabatannya, sedangkan jikapelakunya bukan penyelenggara
negara atau PNS, maka yang dilakukan adalahmemanfaatkan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya.Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa sertabukti bukti yang diajukan dipersidangan terungkap faktafakta sebagai berikut : Bahwa bermula ketika Terdakwa MAAT BIN YURDI (ALM) selaku KetuaKelompok Kuripan Bersatu pada tahun 2010 mengajukan proposal bantuandana Program Insentif dan Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina ProduktifTahun 2011 kepada Dinas Peternakan Provinsi
HENDRA MUBAROK, SH
Terdakwa:
ASMARA HADI, ST.,MT Bin ABDUL RASYID
117 — 46
komisi pemberantasan tindak pidanakorupsi (KPK), pasal 6 menyatakan, Komisi pemberantasan korupsimempunyai tugas: (a) Koordinasi dengan instansi yang berwenangmelakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, (b) Supervisi terhadapinstansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidanakorupsi,, kemudian dalam penjelasan pasal 6 menyatakan yangdimaksud dengan Instansi yang berwenang termasuk Badan PemeriksaKeuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara
Negara (KPKPN),Inspektorat Negara pada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen (LPND); Bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindakpidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam penyaluran danahonorarium petugas siaga bencana gampong pada BadanPenanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.Bireuen TA.2013 adalahsejumlahRp.724.200.000,00 (Tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratusribu rupiah)dengan uraian sebagai berikut :1.
71 — 7
PutusanMahkamah Agung R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari2007 Nomor 103 K/Pid/2007.135Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalam pasal butir3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja,artinya setiap orang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatutindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara mau pun bukanpegawai negeri/penyelenggara negara.Menimbang, bahwa dari faktafakta
212 — 137
Sehingga dengandemikian pada dasarnya dalildalil maupun dalih (alasan) Para Penggugat belumcukup secara signifikan untuk mendasari pembatalan SK in litis;Menimbang, bahwa sebagaimana halnya setiap Aparatur Sipil Negara (ASN)atau para penyelenggara negara yang wajib melaksanakan sumpah jabatan,demikian juga setiap pegawai KPK dan penasihat KPK wajib mentaati sumpah/janjidan sumpah jabatan vide pasal 4 huruf (b) Peraturan KPK No. 10 Tahun 2016tentang Disiplin Pegawai dan Penasihat KPK.
263 — 244 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT.Masaro Radiokom Jalan Talang Betutu No.11A Jakarta Pusat dan di HotelPeninsula Jakarta Barat, atau setidaktidaknya di tempattempat lain yangberdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a UndangUndang RepublikIndonesia No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsitermasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yangberwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan permufakatan jahatuntuk melakukan tindak pidana Korupsi berupa memberi sesuatu kepadaPegawai Negeri atau Penyelenggara
Negara, yaitu bermufakat dengan AriMuladi untuk memberikan uang seluruhnya senilai Rp.5.150.000.000, (limamilyar seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penyidik dan Pimpinan KomisiPemberantasan Korupsi (KPK), dengan maksud supaya Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu, yangbertentangan dengan kewajibannya, yaitu supaya Penyidik dan Pimpinan KPKmemperingan atau tidak melanjutkan proses hukum yang melibatkan AnggoroHal. 2 dari 123 hal.
132 — 139
3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan penyalahgunaan wewenarg ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001adalah pegawai negeri atau penyelenggara
negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan.
70 — 16
Aceh Tenggara Jalan Simpang Lawe Bekung No.208Kutacane atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandaAceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara iniberdasarkan Pasal 35 Ayat (1) UndangUndang No.46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 angka 1 KeputusanMahkamah Agung RI No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011,pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksudmenguntungkan
DYMAS ADJI WIBOWO, SH.
Terdakwa:
Drs. MOCHAMAD SYAMSUL ARIFIN
98 — 49
dibayaroleh terdakwa maka diganti dengan pidana berupa kurungan;Menimbang, bahwa Majelis menganggap perlu untuk membahas notapembelaan Penasihat Hukum terdakwa secara mendalam;Menimbang bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat hukum terdakwa terkaitunsur Setiap Orang yang pada pokoknya menyatakan Jika pegawai negeri ataupejabat diajukan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi,maka pasal 2 ayat 1 undangundang korupsi tidak dapat digunakan sebagai dasaruntuk mendakwa pegawai negeri atau penyelenggara
negara tersebut;Halaman ke 120 Putusan Perkara No. :158/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SBYMenimbang, bahwa terkait dengan unsur pertama pada pasal 2 dan pasal 3Undangundang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah denganundangundang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsiada beda tipis, artinya tergantung pada penafsiran masingmasing, namun dalamperkara ini sebagaimana Majelis pertimbangkan diatas, Majelis berpendapatmengacu kepada orang yang menjadi Terdakwa, apakah orang
PT. Daya Primamega Utama Diwakili Oleh Tjugito Kusuma
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh
Intervensi:
Direktur PT. Aceh Power Energy Abadi diwakili oleh H. Nyak Ge Yani Paripurna Razali
783 — 458
Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;bersifat final dalam arti lebih luas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;7 o> 29Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009,dapat diuraikan unsurunsurnya dengan menghubungkannya
187 — 137
Gugatan Oleh Ketua Dewan Kawasan Bertentangan DenganAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik13 Bahwa, selain bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dan bukan merupakan kewenangannya, penerbitan Obyek Gugatan Iadalah bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik.halaman 39 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUNTPIa Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakanlandasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalamsetiap kebijakan Penyelenggara
Negara.
189 — 75
3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara
negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan.
116 — 75
., ketentuanPP Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan SanksiAdministratif Kepada Pejabat Pemerintahan dan PP Nomor 12 Tahun2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah, sebagaimana ketentuan undangundang Nomor28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih danbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu :Asas Tertib Penyelenggara Negara dimana Para Tergugat dalammenerbitkan objek gugatan in /itis telah memenuhi aturanaturan yangberlaku, yakni keserasian
560 — 198
Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai GolonganKarya oleh Tergugat, telah melanggar Ketentuan Pasal 33 UndangUndang Nomor2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang PartaiPolitik dan telah melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik khususnyaAsas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakanlandasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiapkebijakan Penyelenggara
Negara adalah beralasan menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, merujuk pada penilaian atas fakta dan hukum dalam sengketa ini, Pengadilanberkesimpulan:1.
178 — 51
3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara
negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan.
1.MUH. JUFRI TABAH, SH
2.MUHAMMAD ISRAQ, SH
3.RIZAL PRADATA, SH
4.SYAIFUL ANWAR, SH
5.NOVY SAPUTRA, SH
Terdakwa:
SYUKUR MUN HI. SOLEMAN
148 — 45
Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Terbanding/Penuntut Umum : Tony Indra
233 — 20
1 (satu) lembar copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-74/01/05/2020 tanggal 12 Mei 2020 untuk melaksanakan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara Negara terkait dengan Proyek Proyek pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2019-2020.
Dikembalikan kepada FEBRIANTO NUGROHO.
211 — 300 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ltd (selanjutnya disebut Kodeco) terkaitpermintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur, yang bertentangan dengankewajiban FUAD AMIN selaku penyelenggara negara sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara YangBersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, serta bertentangandengan kewajiban FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf e dan huruf h,
mengetahuibahwa perbuatannya memberikan uang sejak tahun 2009 sampai dengantahun 2014 seluruhnya sejumlah Rp18.850.000.000,00 (delapan belasmiliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) kepada FUAD AMIN selakuBupati Bangkalan, karena FUAD AMIN telah mengarahkan tercapainyaPerjanjian Konsorsium dan Perjanjian Kerja Sama antara PT MKS dan PDSD, serta memberikan dukungan untuk PT MKS kepada Kodeco terkaitpermintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur, yang bertentangan dengankewajiban FUAD AMIN selaku penyelenggara
negara sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara YangBersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, serta bertentangandengan kewajiban FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf e dan huruf h, serta Pasal 28huruf d dan huruf f UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah denganUndangUndang
No. 2707 K/PID.SUS/2015Rp18.850.000.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus lima puluh jutarupiah) atau setidaktidaknya sejumlah itu, kepada pegawai negeri, yaitukepada FUAD AMIN selaku penyelenggara negara yang menjabat BupatiBangkalan masa jabatan tahun 2003 2008 yang diangkat berdasarkanKeputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35104Tahun 2003 tanggal 21 Februari 2003 tentang Pengesahan PemberhentianDan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timur, danBupati