Ditemukan 8630 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Penyelenggara pemilihan Pemilihan gubernur Pejabat negara Menghina negara Arsip negara Kerugian negara Wilayah negara Piutang negara
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-11-2015 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 3 Maret 2016 — WAN RAMLI, ST.MT Bin WAN UMAR HADI
85 — 15
  • UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Hal 94Putusan Pengadilan TIPIKORNo.71/Pid.Sus.TPK/2015/PN.PbrMenimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 19-11-2018 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 PK/PID.SUS/2018
Tanggal 19 Nopember 2018 — Dr. I WAYAN CANDRA, S.H., M.H;
666 — 825 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 132 PK/Pid.Sus/2018Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) suncto Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1KUHP dan Tindak Pidana Gratifikasi yang dianggap sebagai suap kepadaPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana Pasal 12 Bjuncto Pasal 12C UndangUndang Nomor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 19-07-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 P/HUM/2016
Tanggal 2 Nopember 2016 — AISYA ALDILA, DKK VS PRESIDEN RI;
974 — 1689 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jika ditaati dengan baik,kerangka ini menghindarkan penyelenggara negara melakukan manajemenpengelolaan sampah yang tidak tepat, yang justru dapat memperlambatperbaikan pengelolaan sampah serta berujung pada pemborosan anggaran;lronisnya, saat ini Termohon justru mengundangkan Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan PembangunanPembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Tangerang, KotaBandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 28-04-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor: 18 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm
Tanggal 28 April 2015 — MAAT Bin YURDI (Alm);
60 — 15
  • atau sarana yang melekatpada jabatan atau kedudukan yang dimilikinya untuk tujuan lain dari maksuddiberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ataupunmenggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenakedudukan atau jabatan secara melawan hukum;Menimbang, bahwa menurut Soedarto, jika pelakunya adalah penyelenggaranegara atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka yang dilakukan adalahpenyalahgunaan wewenang yang ada padanya karena jabatannya, sedangkan jikapelakunya bukan penyelenggara
    negara atau PNS, maka yang dilakukan adalahmemanfaatkan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya.Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa sertabukti bukti yang diajukan dipersidangan terungkap faktafakta sebagai berikut : Bahwa bermula ketika Terdakwa MAAT BIN YURDI (ALM) selaku KetuaKelompok Kuripan Bersatu pada tahun 2010 mengajukan proposal bantuandana Program Insentif dan Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina ProduktifTahun 2011 kepada Dinas Peternakan Provinsi
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 22-02-2019 — Putus : 05-07-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 5 Juli 2019 — Penuntut Umum:
HENDRA MUBAROK, SH
Terdakwa:
ASMARA HADI, ST.,MT Bin ABDUL RASYID
117 — 46
  • komisi pemberantasan tindak pidanakorupsi (KPK), pasal 6 menyatakan, Komisi pemberantasan korupsimempunyai tugas: (a) Koordinasi dengan instansi yang berwenangmelakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, (b) Supervisi terhadapinstansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidanakorupsi,, kemudian dalam penjelasan pasal 6 menyatakan yangdimaksud dengan Instansi yang berwenang termasuk Badan PemeriksaKeuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara
    Negara (KPKPN),Inspektorat Negara pada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen (LPND); Bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindakpidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam penyaluran danahonorarium petugas siaga bencana gampong pada BadanPenanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.Bireuen TA.2013 adalahsejumlahRp.724.200.000,00 (Tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratusribu rupiah)dengan uraian sebagai berikut :1.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-08-2013 — Upload : 21-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 23/Pid/TPK/2013/PN.Tk.
Tanggal 15 Agustus 2013 — SUHENDRA BIN SYABAN DAENG MARWAH;
71 — 7
  • PutusanMahkamah Agung R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari2007 Nomor 103 K/Pid/2007.135Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalam pasal butir3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja,artinya setiap orang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatutindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara mau pun bukanpegawai negeri/penyelenggara negara.Menimbang, bahwa dari faktafakta
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-09-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 213/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 11 Maret 2019 — Ir. SUJANARKO, M. Eng, dkk : PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
212 — 137
  • Sehingga dengandemikian pada dasarnya dalildalil maupun dalih (alasan) Para Penggugat belumcukup secara signifikan untuk mendasari pembatalan SK in litis;Menimbang, bahwa sebagaimana halnya setiap Aparatur Sipil Negara (ASN)atau para penyelenggara negara yang wajib melaksanakan sumpah jabatan,demikian juga setiap pegawai KPK dan penasihat KPK wajib mentaati sumpah/janjidan sumpah jabatan vide pasal 4 huruf (b) Peraturan KPK No. 10 Tahun 2016tentang Disiplin Pegawai dan Penasihat KPK.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-03-2011 — Upload : 20-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168 K/PID.SUS/2011
Tanggal 3 Maret 2011 — Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; Anggodo Widjojo
263 — 244 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT.Masaro Radiokom Jalan Talang Betutu No.11A Jakarta Pusat dan di HotelPeninsula Jakarta Barat, atau setidaktidaknya di tempattempat lain yangberdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a UndangUndang RepublikIndonesia No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsitermasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yangberwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan permufakatan jahatuntuk melakukan tindak pidana Korupsi berupa memberi sesuatu kepadaPegawai Negeri atau Penyelenggara
    Negara, yaitu bermufakat dengan AriMuladi untuk memberikan uang seluruhnya senilai Rp.5.150.000.000, (limamilyar seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penyidik dan Pimpinan KomisiPemberantasan Korupsi (KPK), dengan maksud supaya Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu, yangbertentangan dengan kewajibannya, yaitu supaya Penyidik dan Pimpinan KPKmemperingan atau tidak melanjutkan proses hukum yang melibatkan AnggoroHal. 2 dari 123 hal.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-08-2011 — Upload : 05-04-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 1/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn
Tanggal 10 Agustus 2011 — BINAHATI BENEDICTUS BAEHA
132 — 139
  • 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan penyalahgunaan wewenarg ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001adalah pegawai negeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-06-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna
Tanggal 1 Juni 2016 — HADDIN SELIAN, SP;
70 — 16
  • Aceh Tenggara Jalan Simpang Lawe Bekung No.208Kutacane atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandaAceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara iniberdasarkan Pasal 35 Ayat (1) UndangUndang No.46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 angka 1 KeputusanMahkamah Agung RI No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011,pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksudmenguntungkan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 16-10-2018 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 158/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 4 Maret 2019 — Penuntut Umum:
DYMAS ADJI WIBOWO, SH.
Terdakwa:
Drs. MOCHAMAD SYAMSUL ARIFIN
98 — 49
  • dibayaroleh terdakwa maka diganti dengan pidana berupa kurungan;Menimbang, bahwa Majelis menganggap perlu untuk membahas notapembelaan Penasihat Hukum terdakwa secara mendalam;Menimbang bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat hukum terdakwa terkaitunsur Setiap Orang yang pada pokoknya menyatakan Jika pegawai negeri ataupejabat diajukan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi,maka pasal 2 ayat 1 undangundang korupsi tidak dapat digunakan sebagai dasaruntuk mendakwa pegawai negeri atau penyelenggara
    negara tersebut;Halaman ke 120 Putusan Perkara No. :158/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SBYMenimbang, bahwa terkait dengan unsur pertama pada pasal 2 dan pasal 3Undangundang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah denganundangundang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsiada beda tipis, artinya tergantung pada penafsiran masingmasing, namun dalamperkara ini sebagaimana Majelis pertimbangkan diatas, Majelis berpendapatmengacu kepada orang yang menjadi Terdakwa, apakah orang
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 26-02-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 03-07-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 10/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 2 Juli 2020 — Penggugat:
PT. Daya Primamega Utama Diwakili Oleh Tjugito Kusuma
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh
Intervensi:
Direktur PT. Aceh Power Energy Abadi diwakili oleh H. Nyak Ge Yani Paripurna Razali
783 — 458
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;bersifat final dalam arti lebih luas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;7 o> 29Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009,dapat diuraikan unsurunsurnya dengan menghubungkannya
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Kepegawaian
Register : 20-12-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 07-04-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 19/G/2013/PTUN-TPI
Tanggal 20 Maret 2014 — 1. ISTONO; 2. MUSTOFA WIDJAJA; 3. DRS. A. GANI LASYA, MM; 4. IR. FITRAH KAMARUDDIN, MM; 5. IR. AGUS HARTANTO; MELAWAN 1. KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM; 2. KETUA TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN PEMILIHAN KEPALA, WAKIL KEPALA DAN ANGGOTA BADAN PENGUSAHAAN BATAM;
187 — 137
  • Gugatan Oleh Ketua Dewan Kawasan Bertentangan DenganAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik13 Bahwa, selain bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dan bukan merupakan kewenangannya, penerbitan Obyek Gugatan Iadalah bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik.halaman 39 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUNTPIa Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakanlandasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalamsetiap kebijakan Penyelenggara
    Negara.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-11-2015 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 3 Maret 2016 — ANDY SASTRA AHMAD, STBin H. AHMAD ISA
189 — 75
  • 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-10-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 244/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 27 Maret 2019 — ADY PURWANTO, dkk. ; MENTERI DALAM NEGERI RI ; MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI ; KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
116 — 75
  • ., ketentuanPP Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan SanksiAdministratif Kepada Pejabat Pemerintahan dan PP Nomor 12 Tahun2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah, sebagaimana ketentuan undangundang Nomor28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih danbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu :Asas Tertib Penyelenggara Negara dimana Para Tergugat dalammenerbitkan objek gugatan in /itis telah memenuhi aturanaturan yangberlaku, yakni keserasian
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 23-03-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 18 Mei 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR);I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, II. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDIN AMALI
560 — 198
  • Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai GolonganKarya oleh Tergugat, telah melanggar Ketentuan Pasal 33 UndangUndang Nomor2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang PartaiPolitik dan telah melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik khususnyaAsas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakanlandasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiapkebijakan Penyelenggara
    Negara adalah beralasan menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, merujuk pada penilaian atas fakta dan hukum dalam sengketa ini, Pengadilanberkesimpulan:1.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-11-2015 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 3 Maret 2016 — MUHAMMAD SUWANTOBinMUHAMMAD ILYAS
178 — 51
  • 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 11-09-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 2 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.MUH. JUFRI TABAH, SH
2.MUHAMMAD ISRAQ, SH
3.RIZAL PRADATA, SH
4.SYAIFUL ANWAR, SH
5.NOVY SAPUTRA, SH
Terdakwa:
SYUKUR MUN HI. SOLEMAN
148 — 45
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 08-05-2023 — Putus : 14-06-2023 — Upload : 14-06-2023
Putusan PT BANDUNG Nomor 17/PID.TPK/2023/PT BDG
Tanggal 14 Juni 2023 — Pembanding/Terdakwa : AJAY MUHAMMAD PRIATNA
Terbanding/Penuntut Umum : Tony Indra
233 — 20

  • 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-74/01/05/2020 tanggal 12 Mei 2020 untuk melaksanakan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara Negara terkait dengan Proyek Proyek pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2019-2020.

    Dikembalikan kepada FEBRIANTO NUGROHO.

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-02-2016 — Upload : 20-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2707 K/PID.SUS/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO
211 — 300 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ltd (selanjutnya disebut Kodeco) terkaitpermintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur, yang bertentangan dengankewajiban FUAD AMIN selaku penyelenggara negara sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara YangBersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, serta bertentangandengan kewajiban FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf e dan huruf h,
    mengetahuibahwa perbuatannya memberikan uang sejak tahun 2009 sampai dengantahun 2014 seluruhnya sejumlah Rp18.850.000.000,00 (delapan belasmiliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) kepada FUAD AMIN selakuBupati Bangkalan, karena FUAD AMIN telah mengarahkan tercapainyaPerjanjian Konsorsium dan Perjanjian Kerja Sama antara PT MKS dan PDSD, serta memberikan dukungan untuk PT MKS kepada Kodeco terkaitpermintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur, yang bertentangan dengankewajiban FUAD AMIN selaku penyelenggara
    negara sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara YangBersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, serta bertentangandengan kewajiban FUAD AMIN selaku Bupati Bangkalan sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf e dan huruf h, serta Pasal 28huruf d dan huruf f UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah denganUndangUndang
    No. 2707 K/PID.SUS/2015Rp18.850.000.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus lima puluh jutarupiah) atau setidaktidaknya sejumlah itu, kepada pegawai negeri, yaitukepada FUAD AMIN selaku penyelenggara negara yang menjabat BupatiBangkalan masa jabatan tahun 2003 2008 yang diangkat berdasarkanKeputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35104Tahun 2003 tanggal 21 Februari 2003 tentang Pengesahan PemberhentianDan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timur, danBupati