Ditemukan 8648 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Pegawai negeri Penyelenggara ibadah haji Penyelenggara pemilihan Pemilihan gubernur Pejabat negara Menghina negara Arsip negara Kerugian negara Piutang negara Keuangan negara
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-05-2012 — Putus : 11-09-2012 — Upload : 20-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 26/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R
Tanggal 11 September 2012 — YOYOK SASOETYO Als YOYOK Bin BACHTIAR dan PETRUS Bin HALIS MIDEN
59 — 19
  • kepercayaan masyarakat terhadap dana PNPMMandiri yang dikelola UPKUPK lainnya; Bahwa Terdakwa I selaku Fasilitator PNPM Mandiri dan Terdakwa II selaku UPKKecamatan Manuhing pada waktu itu tidak memberikan contoh yang baik sebagai pejabatyang diserahi tugas mengelola dana PNPM Mandiri di Kecamatan Manuhing KabupatenGunung Mas; Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah merugikan keuangan negara dandapat menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap amanat yang diberikankepada penyelenggara
    negara; Hal hal yang Meringankan : Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum.; Terdakwa I dan Terdakwa II bersikap sopan selama dipersidangan.; Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai tanggungan keluarga; Terdakwa I telah mengganti kerugian negara yang dinikmatinya sebagiannya danTerdakwa II telah mengganti semua kerugian negara yang dinikmatinya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas,makapidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah dipandang adil dan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 14-06-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 59/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
JASON SURJANA TANUWIDJAJA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Intervensi:
1.PT. Muliasentosa Dinamika
2.Ahli Waris Tan Kwan Seng (Beaty Suria, dkk)
236 — 968
  • Administrasi Pemerintahan, maka Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :Hal. 118 dari 131 hal Putusan No. 59/G/2019/PTUNBDGpenetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;aKeputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara
    negara lainnya ;berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPE $; bersifat final dalam arti lebih luas ;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau o> 20Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ; Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 9 Tahun 2004, menentukan : Orang atau badan hukum perdata yangmerasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisituntutan
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 24-07-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT PLK
Tanggal 15 Agustus 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Drs. ERIK KUSDARYANTO, M.Si Bin KAMBERANI SEMAN Diwakili Oleh : RENDHA ARDIANSYAH, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : BAYU FERMADY, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : ARIEF MULYA SUGIHARTO, SH., MH
Terbanding/Penuntut Umum III : ESTER, SH.MH
104 — 47
  • ERIK KUSDARYANTO, M.Si Bin KAMBERANISEMAN sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yakni selaku KepalaSatpol PP dan Damkar Kabupaten Barito Selatan yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Bupati Barito Selatan Nomor: SK. 821.2/01/II/BKPP TentangPengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II tanggal 04 Januari 2017 dan SuratKeputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/4/2017 tentang Penunjukan KepalaSatuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/PenggunaBarang Di lingkungan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-08-2012 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 18/PID.Sus.K/2012/ PN Mdn
Tanggal 8 Agustus 2012 — - Drs. SYAMSUL RIZAL
85 — 21
  • 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisa melakukanpenyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2015 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb.
Tanggal 3 Agustus 2015 — Nurdin, S.Pd. M.M Bin (Alm) Hamzah
60 — 35
  • tindakan atau perobuatan seseorang subjek hukum yangmembuat dirinya atau orang lain atau suatu Korporasi menjadi bertambahjumlah nilai kekayaannya atau orang lain atau korporasi berdasarkan hasil audityang otentik, setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka/terdakwayang dilakukan dan atau karena adanya perbuatan secara melawan hukum, danterbukti dilakukan oleh seorang pelaku atau karena adanya kerja sama dengansubjek hukum lainnya;Dan jika pelaku adalah seorang Pegawai Negeri Sipil/Pejabat/Penyelenggara
    Negara atau Pejabat di Badan Usaha MilikNegara/Daerah maka tentu dapat dilinat berapa pertambahan kekayaannya dariLaporan Harta Kekayaan Pejabat/ Penyelenggara yang bersangkutan;Menimbang, bahwa apakah dari rangkaian faktafakta yang ternyatadan terbukti dipersidangan perbuatan Terdakwa telah dapat dikategorikan telahmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, maka selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: Bahwa benar dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-03-2013 — Putus : 15-07-2013 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 38/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 15 Juli 2013 — - RAJA ANITA ELISYA, SE
63 — 32
  • Jalan Diponegoro No.30 Medan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangberdasarkan pasal 5 Undangundang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksadan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan,selaku pegawai negeri atau penyelenggara
    negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta,atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolaholah merupakan utang kepadaditinva, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan uiangyaitusebesar Rp.500.000.000.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-11-2015 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 3 Maret 2016 — ELZA AGUSTA, ST BinZAKARIA
67 — 12
  • 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-01-2014 — Putus : 21-05-2014 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 5/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn
Tanggal 21 Mei 2014 — - RAHMAD TAUFIK HASIBUAN, SKM
118 — 32
  • 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 03-09-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 30/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY
Tanggal 1 Oktober 2020 — Pembanding/Terdakwa : SUPRIYONO
Terbanding/Penuntut Umum : HAERUDIN
880 — 332
  • 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahalpenerimaan itu tidak ada alas hak yang sah menurut hukum.Halaman 36 dari 168 halaman, Putusan Nomor 30/PID.SUSTPK/2020/PT SBY Bahwa perbuatan Terdakwa menerima gratifikasi dalam bentuk uang yangseluruhnya sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh lima jutarupiah) atau sekitar sejumlah tersebut, haruslan dianggap suap karenaberhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dantugas Terdakwa selaku pegawai negeri atau Penyelenggara
    Negara yaitusebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, sebagaimana ketentuanyang tertuang dalam :a.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-06-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna
Tanggal 1 Juni 2016 — HADDIN SELIAN, SP;
67 — 16
  • Aceh Tenggara Jalan Simpang Lawe Bekung No.208Kutacane atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandaAceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara iniberdasarkan Pasal 35 Ayat (1) UndangUndang No.46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 angka 1 KeputusanMahkamah Agung RI No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011,pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksudmenguntungkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-03-2011 — Upload : 20-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168 K/PID.SUS/2011
Tanggal 3 Maret 2011 — Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; Anggodo Widjojo
255 — 243 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT.Masaro Radiokom Jalan Talang Betutu No.11A Jakarta Pusat dan di HotelPeninsula Jakarta Barat, atau setidaktidaknya di tempattempat lain yangberdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a UndangUndang RepublikIndonesia No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsitermasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yangberwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan permufakatan jahatuntuk melakukan tindak pidana Korupsi berupa memberi sesuatu kepadaPegawai Negeri atau Penyelenggara
    Negara, yaitu bermufakat dengan AriMuladi untuk memberikan uang seluruhnya senilai Rp.5.150.000.000, (limamilyar seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penyidik dan Pimpinan KomisiPemberantasan Korupsi (KPK), dengan maksud supaya Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu, yangbertentangan dengan kewajibannya, yaitu supaya Penyidik dan Pimpinan KPKmemperingan atau tidak melanjutkan proses hukum yang melibatkan AnggoroHal. 2 dari 123 hal.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 16-10-2018 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 158/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 4 Maret 2019 — Penuntut Umum:
DYMAS ADJI WIBOWO, SH.
Terdakwa:
Drs. MOCHAMAD SYAMSUL ARIFIN
94 — 49
  • dibayaroleh terdakwa maka diganti dengan pidana berupa kurungan;Menimbang, bahwa Majelis menganggap perlu untuk membahas notapembelaan Penasihat Hukum terdakwa secara mendalam;Menimbang bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat hukum terdakwa terkaitunsur Setiap Orang yang pada pokoknya menyatakan Jika pegawai negeri ataupejabat diajukan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi,maka pasal 2 ayat 1 undangundang korupsi tidak dapat digunakan sebagai dasaruntuk mendakwa pegawai negeri atau penyelenggara
    negara tersebut;Halaman ke 120 Putusan Perkara No. :158/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SBYMenimbang, bahwa terkait dengan unsur pertama pada pasal 2 dan pasal 3Undangundang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah denganundangundang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsiada beda tipis, artinya tergantung pada penafsiran masingmasing, namun dalamperkara ini sebagaimana Majelis pertimbangkan diatas, Majelis berpendapatmengacu kepada orang yang menjadi Terdakwa, apakah orang
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-08-2011 — Upload : 05-04-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 1/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn
Tanggal 10 Agustus 2011 — BINAHATI BENEDICTUS BAEHA
126 — 139
  • 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan penyalahgunaan wewenarg ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001adalah pegawai negeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 26-02-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 03-07-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 10/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 2 Juli 2020 — Penggugat:
PT. Daya Primamega Utama Diwakili Oleh Tjugito Kusuma
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh
Intervensi:
Direktur PT. Aceh Power Energy Abadi diwakili oleh H. Nyak Ge Yani Paripurna Razali
759 — 455
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;bersifat final dalam arti lebih luas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;7 o> 29Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009,dapat diuraikan unsurunsurnya dengan menghubungkannya
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Kepegawaian
Register : 20-12-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 07-04-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 19/G/2013/PTUN-TPI
Tanggal 20 Maret 2014 — 1. ISTONO; 2. MUSTOFA WIDJAJA; 3. DRS. A. GANI LASYA, MM; 4. IR. FITRAH KAMARUDDIN, MM; 5. IR. AGUS HARTANTO; MELAWAN 1. KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM; 2. KETUA TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN PEMILIHAN KEPALA, WAKIL KEPALA DAN ANGGOTA BADAN PENGUSAHAAN BATAM;
183 — 135
  • Gugatan Oleh Ketua Dewan Kawasan Bertentangan DenganAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik13 Bahwa, selain bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dan bukan merupakan kewenangannya, penerbitan Obyek Gugatan Iadalah bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik.halaman 39 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUNTPIa Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakanlandasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalamsetiap kebijakan Penyelenggara
    Negara.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-09-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 213/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 11 Maret 2019 — Ir. SUJANARKO, M. Eng, dkk : PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
206 — 134
  • Sehingga dengandemikian pada dasarnya dalildalil maupun dalih (alasan) Para Penggugat belumcukup secara signifikan untuk mendasari pembatalan SK in litis;Menimbang, bahwa sebagaimana halnya setiap Aparatur Sipil Negara (ASN)atau para penyelenggara negara yang wajib melaksanakan sumpah jabatan,demikian juga setiap pegawai KPK dan penasihat KPK wajib mentaati sumpah/janjidan sumpah jabatan vide pasal 4 huruf (b) Peraturan KPK No. 10 Tahun 2016tentang Disiplin Pegawai dan Penasihat KPK.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-11-2015 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 3 Maret 2016 — ANDY SASTRA AHMAD, STBin H. AHMAD ISA
183 — 75
  • 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-10-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 244/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 27 Maret 2019 — ADY PURWANTO, dkk. ; MENTERI DALAM NEGERI RI ; MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI ; KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
114 — 70
  • ., ketentuanPP Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan SanksiAdministratif Kepada Pejabat Pemerintahan dan PP Nomor 12 Tahun2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah, sebagaimana ketentuan undangundang Nomor28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih danbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu :Asas Tertib Penyelenggara Negara dimana Para Tergugat dalammenerbitkan objek gugatan in /itis telah memenuhi aturanaturan yangberlaku, yakni keserasian
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 23-03-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 18 Mei 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR);I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, II. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDIN AMALI
554 — 195
  • Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai GolonganKarya oleh Tergugat, telah melanggar Ketentuan Pasal 33 UndangUndang Nomor2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang PartaiPolitik dan telah melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik khususnyaAsas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakanlandasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiapkebijakan Penyelenggara
    Negara adalah beralasan menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, merujuk pada penilaian atas fakta dan hukum dalam sengketa ini, Pengadilanberkesimpulan:1.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 11-09-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 2 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.MUH. JUFRI TABAH, SH
2.MUHAMMAD ISRAQ, SH
3.RIZAL PRADATA, SH
4.SYAIFUL ANWAR, SH
5.NOVY SAPUTRA, SH
Terdakwa:
SYUKUR MUN HI. SOLEMAN
143 — 44
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.