Ditemukan 8648 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Pegawai negeri Penyelenggara ibadah haji Pejabat negara Menghina negara Arsip negara Keuangan negara Kerugian negara Wilayah negara Piutang negara
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 07-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 171/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penggugat:
1.Hasan Tomu
2.Marthen Murafer
3.Meitty Ebta Rumandewai
Tergugat:
KPU RI
578 — 796
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;c. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;d. Bersifat final dalam arti lebih luas;e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum tertentu;dan/atauf.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 20-04-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 14/G/2021/PTUN.SMD
Tanggal 16 September 2021 — Penggugat:
1.IWAN YABOSSA
2.H. HANAFI
3.Hj. PRIHATIN
4.RONY IRWANTO
5.STEVEN CHANDRA SOFIAN
6.ELLYSA DEWI
7.HARDI WIHARJA
8.MARNI
9.RISTIA WILLY ASTUTI
10.HJ. SITI ROFI'ATIN
Tergugat:
WALIKOTA TARAKAN
372 — 663
  • Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;Berdasarkan ketentuan Perundangundangan dan AUPB;Bersifat final dalam arti lebih luas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau>~ 29 29Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Perijinan
Register : 29-10-2018 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 37/G/2018/PTUN.JBI
Tanggal 19 Maret 2019 — PT. MAHANADI PRIMA MAKMUR vs 1. GUBERNUR JAMBI 2. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Tergugat II Intervensi PT. RIMBA TANAMAN INDUSTRI
380 — 852
  • Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;Berdasarkan ketentuan Perundangundangan dan AUPB;Bersifat final dalam arti lebih luas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau~ Oo AKeputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti objek sengketa1 dari setiap unsurunsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangHalaman 114 of 145 HalamanPutusan Nomor :
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-06-2015 — Putus : 21-01-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 21 Januari 2016 — Pidana - drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si
122 — 83
  • PutusanMahkamah Agung R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.1I. tanggal 28Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007.Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalampasal 1 butir 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut HakimAnggota II ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan142perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi,baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara mau pun bukan pegawai negeri/penyelenggara negara.Menimbang
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 15-02-2012 — Putus : 08-02-2012 — Upload : 16-04-2012
Putusan PN MANADO Nomor 01/Pid.Sus/2011/PN.MDO
Tanggal 8 Februari 2012 — dr Henri Wantah Als. Endit;
87 — 75
  • Sedangkan cara kedua, menyebutkan kualitas pribadi dari subyekhukum orang tersebut, yang in casu ada banyak kualitas pembuatnyaantara lain (1) pegawai negeri ; penyelenggara negara (misalnya pasal8, 9, 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h, i) ; (2) pemborong ahli bangunan(pasal 7 ayat 1 huruf a) ; (8) hakim (pasal 12 huruf c) ; (4) advokat(pasal 12 huruf d) ; (5) saksi (pasal 24), bahkan (6) tersangka bisa jugamenjadi subyek hukum (pasal 22 jo. Pasal 28) (vide : Drs.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-03-2012 — Putus : 28-06-2012 — Upload : 25-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 28 Juni 2012 — URI BAJURI SPD alias BAJURI bin SANADJI
61 — 14
  • harus dibebaskan dari Dakwaan Primair , dan Majelistidak perlu lagi membuktikan unsur selanjutnya , dan majelis akanmembuktikan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Subsidiair , diancampidana berdasarkan pasal 12 b (BUKAN 12 Bhuruf besar)UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) kelKUHPidana.Yang unsurunsurnya sebagai berikut :1) Pegawai Negeri atau Penyelenggara
    Negara ;2) Menerima hadiah ;3) Diketahuinya bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telahmelakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangandengan kewajibannya ;4) Patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telahmelakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangandengan kewajibannya ;Menimbang bahwa unbsur yang paling esensial dalam pasal 12 huruf b ini adalahunsur*Menerima hadiah.Menimbang bahwa yang dimaksud
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-01-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1486 K/PID.SUS/2016
Tanggal 24 Januari 2017 — Drs. FIKRI HAKIMI, M.AP bin H. MAHESTA
76 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa terbukti Judex Facti tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkanhukum karena berdasarkan fakta persidangan terjadinya kerugiankeuangan Negara sebesar Rp2.117.387.500,00 karena Terdakwabersamasama dengan saksi/Terdakwa lainnya (Rachmadi Fauzi Arief)berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, tidakmelakukan tugas dan fungsinya selaku penyelenggara negara/daerahsebagaimana dimaksud dalam undangundang dan peraturanperaturanyang berlaku tentang pembebasan lahan untuk kepentingan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 12-06-2017 — Upload : 11-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016
Tanggal 12 Juni 2017 — 1. Ir. H.M. ROMAHURMUZIY, M.T, DK VS 1. H. SURYADHARMA ALI, M.Si, DKK
165 — 329 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bilamanaissu politik itu benar jelas merupakan kejahatan politik luar biasa dandapat dikualifikasikan memenuhi unsur tindak pidana korupsi karenauang tersebut diterima oleh penyelenggara negara dan atau tindakpidana pencucian uang, semoga issu itu tidak benar adanya. Akan tetapiapabila tidak ada bantuan pihak luar partai yang mendanai yangmempunyai interes politik atas Muktamar Surabaya dari mana biayaMuktamar Surabaya itu diperoleh, apakah didapat dari sumber yanghalal?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 02-05-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2757 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 2 Mei 2016 — HARDI UDA’A, S.E., M.M,
93 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perhubungan Komunikasidan Informatika Kabupaten Banggai, saksi YONES TABANGGE selaku KepalaSeksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, serta saksi ISMAN IDULFITRIANSYAH selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk (ketiganyamerupakan Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), padawaktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan PERTAMA KEDUA,telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, PegawaiNegeri atau Penyelenggara
    Negara yang dengan maksud menguntungkan dirisendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakankekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar ataumenerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagidirinya sendiri, perouatan mana dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagaiberikut: Bahwa Terdakwa Pegawai Negeri yang diangkat pada tahun 1985/1985dan pada tahun 2012, Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan BupatiBanggai Nomor: 821.2/934/BKD tanggal
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-12-2014 — Putus : 01-01-1970 — Upload : 16-11-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 1 Januari 1970 — HADIAH Binti HARUN.
115 — 5
  • yang lebih menonjolkan pada masalah fisik/materi, karenamenguntungkan sifatnya abstrak, yang bisa diartikan menguntungkan baik secarapsikologis, status, kedudukan, fasilitas;Menimbang, bahwa pengertian kata menguntungkan dalam unsur inimempunyai arti bahwa terdakwa, orang lain/kroninya atau suatu korporasi memperolehaspek materiil maupun immateriil, Sifat menguntungkan ini dapat dilakukan dengancara korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam UndangundangNomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara
    Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme (vide: Dr.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 29-08-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 108/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 31 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat : PT. Adindo Hutani Lestari .AHL. Diwakili Oleh : PT. Adindo Hutani Lestari .AHL.
Terbanding/Tergugat : PT. Sebakis Inti Lestari .SIL.
Terbanding/Turut Tergugat I : Bupati Nunukan
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
83 — 146
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;c. berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;d. bersifat final dalam arti lebih luas;e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atauf.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-03-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 29/PId.Sus/TPK/2014/PN Tpg
Tanggal 25 Maret 2015 — - TRIYANTO, S.H (JPU - LUKMAN. S.H (TERDAKWA)
179 — 774
  • Nomor : 29/Pid.SusTP K/2014/PN.Tpg.Batam Centre Kota Batam dan halaman Bank BCA di daerah Nagoya Batam, atausetidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang,Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkandiri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakankekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerimapembayaran dengan potongan
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-05-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 12 /Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Tjk
Tanggal 25 Mei 2015 — - Drs.Agus Mujianto bin Sabar
63 — 21
  • Putusan Mahkamah Agung RI ini diikuti pula oleh putusan MahkamahAgung RI tanggal 28 Pebuari tahun 2007 nomor : 103 K/Pid/2007.Menimbang bahwa dengan demikian rumusan setiap orang dalam butir 1 pasal 3 undangundang no.31 tahun 1999 tersebut menurut majelis ialah siapa saja, artinya setiap orang yangkarena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi baik iapegawai negeri/penyelenggara Negara maupun bukan pegawai negeri.Menimbang bahwa didepan persidangan terdakwa membenarkan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-07-2016 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 7 Nopember 2017 — YAHYA
59 — 14
  • 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 20-12-2019 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 32/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 28 Juli 2020 — Penggugat:
1.ERWIN BARUS
2.SULAEMAN
3.KENJI JOSH PRINCEN LEE
4.HORMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR
Intervensi:
PT. PERTAMINA (PERSERO)
411 — 1270
  • Berdasarkan Undangundang Nomor 28 tahun 1999 pasal 1 angka 6,pasal 3, dan penjelasan pasal 3 angka 1 menyebutkan:Pasal 1Dalam Undangundang ini yang dimaksud dengan :Angka 6Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yangmenjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum,untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebasdari korupsi, kolusi, dan nepotisme.Pasal 3Hal. 97 dari 214 Putusan Pkr. No. 32/G/2019/PTUN.PLKAsasasas umum penyelenggaraan negara meliputi:1.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Pertanahan
Putus : 23-05-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 21/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 23 Mei 2019 — Nama : EVANS REYNOLD ALFONS; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Batu Gajah RT.004/RW.01, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/KA.ML/SKK-TUN.G/I/2019, tanggal 7 Januari 2019, memberikan kuasa kepada: 1) MOURITS LATUMETEN, S.H.; 2) LA ODE ABDUL MUKMIN, S.H.; 3) JOEMYCHO R.E. SYARANAMUAL, S.H., M.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MOURITS LATUMETEN, S.H. & REKAN, yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi, Lorong Optik Maluku, RT.02/RW.01, Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;; M E L A W A N: 1) Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON; Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman No.1, Tantui, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3946/SKu-81.71/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018 memberikan kuasa kepada: 1) DAVE A.H. POOROE, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Ambon; 2) SAYID HASAN ASSAGAFF, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku; 3) RACHMADANI SIGIT, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Ambon; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Ambon, Jalan Jenderal Sudirman No.1 Tantui, Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2) Nama : HENDRIK FERDINANDUS; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.05/SK-DL/I/2019, tanggal 21 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1; 3) Nama : Ir. JUNE PATTIKAWA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.06/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 2; 4) Nama : JOHANIS SAHETAPY; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.08/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 3; 5) Nama : JANSJE LATUMAHINA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil; Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.07/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 4; 6) Nama : MANSON SITIO; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.09/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 5; 7) Nama : VONNY NUKE LAURA SEMBOR; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.10/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 6;
440 — 48
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat TUN di lingkungan eksekutif, legislatif,yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;Halaman 130 dari 139 Halaman Putusan Nomor:21/G/2018/PTUN.ABNBerdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;Bersifat final dalam arti luas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;~~ 29 QAKeputusan yang berlaku bagi masyarakat.Menimbang, bahwa selanjutnya apakah objek sengketa merupakankeputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuanketentuan tersebutdi
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 27-09-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 79/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 5 April 2018 — Penggugat:
H.Abdul Wahid, PM
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
Intervensi:
1.PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA Yang diwakili oleh IR.JEFFREY JURIANTO RUSLI
1.ORGANISASI SAKSI SAKSI YEHUWA INDONESIA
164 — 74
  • Yang dimaksud dengan AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam penjelasanHalaman 142 dari 168 halaman Putusan No. 79/G/2017/PTUN.MksUndangUndang Peratun adalah meliputi asas : kepastian hukum, tertibpenyelenggaran negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas,akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme;Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 19-04-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR
Tanggal 27 Mei 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H. Diwakili Oleh : BANGUN SINAGA,SH.MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ELIKSANDER SIAGIAN, SH
342 — 259
  • Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;2. Dengan maksud menguntungkan diri Sendiri atau orang lain;3. Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerimapembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagidirinya sendiri;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-07-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 20 Juli 2017 — Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd., Bin H. MAHFUD
69 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebab Terdakwamelakukan perbuatan a quo bertindak dalam kedudukan atau kualitas sebagaipegawai atau penyelenggara negara yang menggunakan kewenangan secarabertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;Bahwa Terdakwa tidak akan mungkin dapat melaksanakan ataumewujukan tindak pidana a quo apabila terhadap dirinya tidak melekat kualitasjabatan dalam bentuk kewenangan yang ada padanya;Menurut Anggota Majelis seharusnya dalam pemeriksan Judex Factimenerapkan ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Tanah
Putus : 19-08-2014 — Upload : 22-08-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 475/Pdt.G/2013/PN Jkt.Ut
Tanggal 19 Agustus 2014 — ROHAYAH, dkk melawan 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq Menteri Pekerjaan Umum qq Dirjen Bina Marga qq Ketua Satuan Kerja Pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok, dalam hal ini diwakili oleh Ir. AGOES WIDJANARKO, MIP selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, dkk
249 — 496
  • harusdilakukan oleh Tim Pengadaan Tanah Pembangunan jalan tolakses Tanjung Priok.6 Azas Profesionalitas adalah azas yang mengutamakan keahlianyang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.e Bahwa Pembesasan Tanah untuk Pembangunan jalan tol akses Tanjung Prioktelah jelas sebagaimana diuraikan sebelumnya telah berlandaskan denganketentuan perundangundangn yang berlaku.7 Azas Akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiapkegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara
    Negara harusdapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyatsebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku.e Bahwa hal ini mutlak harus dilakukan oleh Aparatur Pemerintah dalam hal inipelaksanaan pembebasan tanah untuk Pembangunan jalan tol akses TanjungPriok dikarenakan dana yang digunakan merupakan Anggaran yang berasal dariAnggaran Negara sehingga harus dilakukan secara Akuntabel;Berdasarkan seluruh uraian dan dasar hukum serta faktafakta