Ditemukan 8648 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Pegawai negeri Penyelenggara ibadah haji Pejabat negara Menghina negara Kerugian negara Wilayah negara Arsip negara Piutang negara
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Umum
Register : 27-04-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tbh
Tanggal 22 Juni 2021 — Penuntut Umum:
M. ALFRYANDI HAKIM, SH
Terdakwa:
ANAWAWIK Alias AWI Bin ARPAH
82 — 14
  • pidanaterhadap terdakwa telah benarbenar berpedoman dan mengacu secaraobyektif berdasarkan faktafakta yang terungkap di depan persidangan, dantidak ada maksud mengaburkan apa yang menjadi fakta persidangan, apalagiHalaman 3 dari 163 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tbhmembebankan yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang lain danmenjadikan tanggung jawab terdakwa, karena kami menyadari hukum bukanhanya merupakan pedoman berprilaku bagi rakyat, melainkan juga bagi aparatpemerintahan dan seluruh penyelenggara
    negara termasuk penegak hukum,namun perlu dipedomani kesalahan pihak lain di dalam suatu peristiwa pidanatidak menghapuskan kesalahan yang terdapat pada diri terdakwa (Putusan MARI Nomor : 54/K/Kr/1975 tanggal 19 Mei 1976).Berdasarkan tanggapan yang kami uraikan di atas kami berkesimpulanbahwa surat tunutuan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut umum adalahberdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan yang jugaberkesesuaian dengan alat bukti lainnya yang juga didukung oleh alat buktiyang diserahkan
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 27-09-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 07-11-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 33/PID.TPK/2017/PT DKI
Tanggal 2 Nopember 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : IRENE PUTRI, SH.
Terbanding/Terdakwa I : IRMAN
Terbanding/Terdakwa II : SUGIHARTO
880 — 2414
  • ABDUL MALIK HARAMAEN, JAMALAZIZ, MARKUS NARI, YASONA LAOLY dan 37 (tiga puluh tujuh) anggotaKomisi Il DPR RI lainnya serta meguntungkan korporasi yakni,Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (PerumPNRI), PT LEN INDUSTRI, PT QUADRA SOLUTION, PT SANDIPALAARTHA PUTRA, PT SUCOFINDO, Manajemen Bersama KonsorsiumPNRI,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu paraTerdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranaselaku penyelenggara
    negara yakni Terdakwa selaku Dirjen DukcapilHalaman 76 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2017/PT.DKIKementerian Dalam Negeri dan Terdakwa II selaku Pejabat yangMelakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran AnggaranBelanja atau Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan DirektoratPengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) padaDirektorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KementerianDalam Negeri Tahun 2011 s/d 2012 sekaligus sebagai Direktur PIAK,yang karena jabatannya para Terdakwa
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-01-2013 — Putus : 19-06-2013 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN TERNATE Nomor 02/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte
Tanggal 19 Juni 2013 — KRISTOMUS DAVID,A,Md
175 — 54
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baiktingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-02-2015 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 116/Pid.Sus/2014/PN.Smg
Tanggal 24 Februari 2015 — Drs. RUSLIN Bin RUKAN
171 — 48
  • Sehingga harus dilihat berkurangnya uang tersebutmelanggar hukum atau tidak, kalau tidak ya tidak ada penyalahgunaanwewenang;Bahwa setiap pengadaan barang/jasa adalah Belanja sehinggapengadaannya harus tunduk pada Keppres 80 Tahun 2003;Bahwa Bupati adalah penyelenggara negara, pejabat negara, orang yangmemangku jabatan, sehingga setiap pejabat dalam hal melakukantindakan harus bertumpu pada asas Legalitas artinya harus didasarkanatas aturan perundangan dan didasarkan atas asas pemerintahan umumyang
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 19-10-2020 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 40/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 6 Mei 2021 — Penggugat:
PT Nunukan Jaya Lestari
Tergugat:
BUPATI NUNUKAN
Intervensi:
PT. ADINDO HUTANI LESTARI
1020 — 1695
  • Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruangitu diatur, pejabat yang menerbitkan jjin tidak sesuai fungsi atau tidaksesuai pemanfaatan ruang itu dipidana, jadi yang dipidana dalam konteksUU Nomor 41 Tahun 1999 adalah setiap orang yang memasuki kawasanhutan tanpa jjin jika pun akhirnya ada jin dari bupati/ walikota tapikemudian ijin tersebut tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang makasesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ituHalaman 177 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMDpidana bagi penyelenggara
    negara khusunya bupati/walikota gubernuratau menteri Sesuai kKewenangannya ;Bahwa terkait Pasal 64 ayat 1 Undangundang Nomor 30 Tahun 2014disebutkan bahwa pencabutan dapat dilakukan apabila ada cacatwewenang, prosedur dan atau substansi, apabila seorang pejabataparatur sipil negara (ASN) menerbitkan satu ijin diluar dari bataskewenangannya dia dan secara prosedur terjadi kesalahan dalampenerbitan ijinnya bahkan sampai substansinya tidak sesuai denganperuntukkannya, apakah pejabat administrasi negara
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-02-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 8 Juni 2015 — I. Ir.IRMAN MARUHUN BIN ALAM SUDIN II. ANDHIE LESMANA, S.SIT BIN SYOFIAN
110 — 24
  • yang lebih menonjolkan pada masalah fisik/materi, karenamenguntungkan sifatnya abstrak, yang bisa diartikan menguntungkan baik secarapsikologis, status, kedudukan, fasilitas;Menimbang, bahwa pengertian kata menguntungkan dalam unsur inimempunyai arti bahwa terdakwa, orang lain/kroninya atau suatu korporasi memperolehaspek materiil maupun immateriil, Sifat menguntungkan ini dapat dilakukan dengancara korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam UndangundangNomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara
    Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme (vide: Dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 22 Februari 2011 — Drs. TEGUH BUDIONO
67 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TEGUH BUDIONO bersamasamadengan saksi ANDI WAHAB selaku Penyelenggara Negara atauPegawaiNegeri pada Biro Perlengkapan Pemda DKI Jakarta yangHal. 124 dari 252 hal. Put.
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Umum
Register : 27-04-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 115/Pid.B/2021/PN Tbh
Tanggal 22 Juni 2021 — Penuntut Umum:
M. ALFRYANDI HAKIM, SH
Terdakwa:
TAMRIN Bin MANGGONG
87 — 56
  • pidanaterhadap terdakwa telah benarbenar berpedoman dan mengacu secaraobyektif berdasarkan faktafakta yang terungkap di depan persidangan, dantidak ada maksud mengaburkan apa yang menjadi fakta persidangan, apalagimembebankan yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang lain danmenjadikan tanggung jawab terdakwa, karena kami menyadari hukum bukanhanya merupakan pedoman berprilaku bagi rakyat, melainkan juga bagi aparatHalaman 3 dari 168 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Tbhpemerintahan dan seluruh penyelenggara
    negara termasuk penegak hukum,namun perlu dipedomani kesalahan pihak lain di dalam suatu peristiwa pidanatidak menghapuskan kesalahan yang terdapat pada diri terdakwa (Putusan MARI Nomor : 54/K/Kr/1975 tanggal 19 Mei 1976).Berdasarkan tanggapan yang kami uraikan di atas kami berkesimpulanbahwa surat tunutuan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut umum adalahberdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan yang jugaberkesesuaian dengan alat bukti lainnya yang juga didukung oleh alat buktiyang diserahkan
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 22-01-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 01-06-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 20 Mei 2020 — Penuntut Umum:
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
FRANS ENOS NICO MOSMAFA, S.P.
142 — 67
  • ,M.H.) sependapat dengan rumusan setiap orangdiberlakukan terhadap Terdakwa yang berstatus, baik Swasta maupun PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara diberlakukan pada Pasal 2 dan Pasal 3,sebagaimana telah di rumusan didalam Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum HasilRapat Pleno Kamar (Pidana) Mahkamah Agung Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;Menimbang, bahwa Terdakwa FRANS ENOS NICO MOSMAFA,S.P.dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
2900 — 1939
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  • Dalam konsepnegara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalamsegala bentuknya (Due Process of Law), yaitu bahwa segalatindakan penyelenggara negara dan pemerintahan harusdidasarkan atas peraturan perundangundangan yang sah dantertulis.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 10 Desember 2019 — dr. M. TEGUH IMANTO, Sp.B. (ONK), M.Kes. Bin H. MUNIR CHOLIL
917 — 1571
  • KorupsiSemarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaratindak pidana korupsi), berdasarkan pasal 141 huruf a KUHAPPenuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara danmembuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yangsama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkaradalam hal beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yangsama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadi halangan terhadapPenggabungan, telah melakukan atau turut serta melakukan, pegawainegeri atau penyelenggara
    Negara yang pada waktu menjalankantugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepadapegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kasumum seolaholah pegawai negeri atau penyelenggara negara yanglain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya padahaldiketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, yang dilakukandengan cara sebagai berikut: Terdakwa , selaku Direktur RSUD Kraton telah memberikantambahan penghasilan berupa Insentif Managerial kepada parapegawai yang
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-05-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 13-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 33/PID.SUS/2016/PT SBY
Tanggal 23 Mei 2016 — AMRU, S.Sos, MSi
79 — 39
  • Kata permulaan dalam kalimat rumusantindak pidana orang pada umumnya yang in casu tindak pidana korupsidisebutkan dengan perkataan "setiap orang , misalnya pasal 2, 3, 21, 22 dandapat juga penyebutan subjek hukumnya diletakkan ditengah rumusanpasal, misalnya pasal 5 dan 6;Halaman 163 dari 229 perkara Nomor 33/PID.SUSTPK/2016/PT SBYKedua, dengan cara menyebutkan kwalitas pribadi dari subjek hukumorang tersebut, yang ada banyak kwalitas pembuatnya seperti : pegawainegeri, penyelenggara negara pada
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Upload : 20-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 55/Pid.B/TPK/2012/pn.jkt.pst
BUDIJANTO KURNIAWAN Bin KAMAL (Alm)
305 — 93
  • Putusan Mahkamah Agung R.I.ini ditkuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor103 K/Pid/2007.Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalampasal 1 angka 2 Undangundang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telahdiubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tersebut, menurut Majelis ialah siapaSaja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangkaatau didakwa melakukan suatu tindak pidana pencucian uang, baik ia pegawainegeri/penyelenggara negara maupun bukan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 12 Januari 2017 — Hj. DARINI KURNIAWATI
51 — 17
  • Demikian juga dalam penjelasan Pasal 6 UndangUndang RI Nomor 30tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,menyebutkan yang dimaksud dengan instansi yang berwenangtermasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan danPembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara,Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDeparteman;c.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 04-04-2018 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 11-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 74/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 4 Oktober 2017 — PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE (disingkat PSHT) : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
1451 — 2513
  • Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukumsebagaimana dinyatakan pada Penjelasan Pasal 3 angka (1)Undangundang No. 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, danNepotisme (Undangundang No. 28/1999) adalah sebagaiberikut :Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asasdalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturanperundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiapkebijakan Penyelenggara negara.12.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-07-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PLG
Tanggal 11 Agustus 2016 — RUSMALA DEWI Binti H. NAPSIN.
105 — 136
  • yang lebih menonjolkan pada masalah fisik/materi, karenamenguntungkan sifatnya abstrak, yang bisa diartikan menguntungkan baik secarapsikologis, status, kedudukan, fasilitas;Menimbang, bahwa pengertian kata menguntungkan dalam unsur inimempunyai arti bahwa terdakwa, orang lain/kroninya atau suatu korporasi memperolehaspek materiil maupun immateriil, Sifat menguntungkan ini dapat dilakukan dengancara korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam UndangundangNomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara
    Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme (vide: Dr.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-02-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 13 Februari 2017 — - MOHAMMAD MAKU, S.Sos, Dkk
83 — 45
  • Putusan Mahkamah Agung R.1 ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I,tanggal 28 Pebruari 2007, Nomor : 103 K/Pid/2007;Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan setiap orang, dalam Pasal 1butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis adalahsiapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan artinya setiap orang yangkarena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindakpidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara maupun bukanpegawai negeri/penyelenggara
    negara;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap di persidangan, bahwaterdakwa MOHAMAD MAKU, S.Sos dengan identitas selengkapnya diatasHalaman 343 dari 431 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2016/PN Gto.sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan pula olehsaksisaksi dan terdakwa bahwa terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo dengan jabatan sebagai Kepala BagianTata Pemerintahan (Kabag TAPEM) Sekretariat Daerah Boalemo berdasarkanPetikan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 19-08-2021 — Putus : 10-01-2022 — Upload : 24-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 10 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH.
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K. YUSTIKA DEWI,SH.
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
LALU IKHWANUL HUBBY SH
300 — 211
  • menghitung kerugian negara boleh siapa saja,termasuk hakim, tapi dalam perkembangannya berubah yaitu denganadanya SEMA No. 24 Tahun 2016 yang berwenang mendeclear adakerugian negara adalah BPK, sebenarnya SEMA tersebut bukan padasoal menghitung, SEMA tersebut merujuk kembali pada Pasal 10 UUBPK;Halaman 184 dari 331 Putusan Tipikor Nomor 8/Pid.SusTPK/2021/PN MtrBahwa mengenai ketentuan batas waktu pengembalian yang ada dalamrekomendasi diatur dalam Pasal 20 UU No. 15 Tahun 2004, hanyaberlaku untuk Penyelenggara
    Negara.
    Tidak bisa ditafsirkan lagi, pasaltersebut sdh jelas, karena perbuatannya berkaitan dengan yangdilakukan penyelenggara Negara;Bahwa dalam proses perkara pidana, surat dakwaan merupakan acuanmutlak JPU karena memuat fakta perbuatan dan waktu, kecuali adaperkembangan baru dalam persidangan maka diserahkan kepadamajelis;Bahwa secraa spesifik yang harus dibuktikan oleh JPU adalah jikaterdakwa melanggar prinsip pengadaan barang dan jasa, apakah kontekspenyedia, apakah melanggar prinsip dalam perpres dimuat
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-04-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gto
Tanggal 19 April 2017 — - HERIYANTO PALILATI, S.KM.,M.Kes
84 — 16
  • Mahkamah Agung R.1 ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.1,tanggal 28 Pebruari 2007, Nomor : 103 K/Pid/2007;Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan setiap orang, dalam Pasal 1butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis adalahsiapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan artinya setiap orang yangkarena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindakHalaman 272 dari 405 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2016/PN Gto.pidana korupsi, baik ia Pegawai Negeri/Penyelenggara
    Negara maupun bukanPegawai Negeri/Penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap di persidangan, bahwaTerdakwaHERIYANTO PALILATI, SKM.
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus
Register : 01-11-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 6/PID.TPK/2021/PT DPS
Tanggal 14 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : I WAYAN GENIP, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs. I NYOMAN SEMPIDEN
127 — 41
  • ., MAP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (KegiatanPelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri)(masingmasing menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah), PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara yakni terdakwa menjabat selaku PPTKProgram Kemitraan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PariwisataKabupaten Buleleng Nomor: 02/1/2020 tentang Penetapan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng