Ditemukan 8532 data
132 — 49
saksi sendiri juga tidak tahu, karena setelah peristiwa pengukuran tanah yangdigunakan oleh SMP Negeri 2 Gombong, lalu Majelis mengadakan rapat hinggaakhirnya dibentuk tim untuk menanyakan masalah pengukuran tanah tersebut ke SMPNegeri 2 Gombong, namun oleh pihak SMP Negeri 2 Gombong dijawab bahwapermasalahan tersebut adalah urusan Dikpora, sehingga Gereja mengirim surat keDikpora, tahutahu saksi di panggil ke Polsek Gombong bersama dengan Pak Pendetadan yang dibicarakan waktu itu adalah masalah penyegelan
1.GIDEON GULTOM, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.Irwan Said, S.H.
4.FITRIANI HASAN, SH.
5.IRWAN BAHARUDDIN, SH
6.ANDI HERNAWATI, S.H.
7.ARBIN NU'MAN, SH
Terdakwa:
Baharuddin Bin Abdul Razak
485 — 123
Jalu Emas sertadari Berita Acara Pemeriksaan di TKP, Berita Acara Penyisihan Barang Bukti,Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti yang semuanyaditandatangani oleh saksi Yogi Rahmadani telah memberikan bukti petunjukbahwa lokasi penambangan yang dilakukan oleh CV. Jalu Emas adalah sesuaidengan titik koordinat yang diambil oleh saksi Hasriadi, S.H dan ahli TegguMurtono, S.T.
NURHAYATI,SH
Terdakwa:
GUNTUR NOVIANTO
343 — 622
minyak PERTAMINA,khusus utuk wilayah jawa khusus untuk di Region IV sendiri Pertaminamemiliki TBBM Pengapon, Cepu, Tegal, Teras/Boyolali, Rewulu, Cilacap,Maos dan TT Lomanis;Bahwa bahan bakar minyak yang tersedia di TBBM Boyolali: Biosolar,Premium, Pertalite dan pertamax, sedangkan TBBM Cepu: Biosolar;Bahwa dokumen yang diserahkan saat pengambilan bahan bakar minyak diPERTAMINA adalah Nomor SO;Bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengambil harus terdata diPERTAMINA dan setelah pengambilan dilakukan penyegelan
71 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan terhadap barang bukti juga harusdilakukan penyegelan, sehingga barang bukti yang disita sama dengan barangbukti yang diajukan di depan persidangan.
SRI SUNARNI TIRTO DKK
Termohon:
1.HALIM SUSANTO
2.NUR AINI
3.DEWI INDRAWATI
126 — 45
pembayaran tagihanyayang nilai masingmasing dibawah Rp. 10.000.000,(Ssepuluh jutarupiah );demikian juga para kreditur lainya; Bahwa benar pembayaran tersebut dapat dilaksanakan dengan lancarkarena mendapat talangan dana dari Termohon l,yang diserahkanmelalui adiknya (Herman Santoso) yang langsung kepada bendaharauntuk kepentingan Koperasi Jateng Mandiri; Bahwa saksi pernah mendengar keterangan dari Ketua Umum (David)bahwa aparat Kepolisian telah datang ke Kantor KSP Jateng Mandir,untuk melakukan penyegelan
102 — 47
atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yangmeninggal ;Jika timbul suatu perselisihan sekitar soal siapakah ahli warisnya dansiapakah yang berhak memperoleh hak milik seperti diatas, maka Hakimmemerintahkan, agar segala harta peninggalan si yang meninggal ditaruhterlebih dahulu dalam penyimpanan.Untuk menduduki hak milik seperti di atas, Negara harus minta keputusanHakim terlebih dahulu, dan atas ancaman hukuman mengganti segalabiaya, rugi dan bunga, berwajib pula menyelenggarakan penyegelan
AGUS HARIANTO
Tergugat:
1.PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk
2.KEMENTERIAN KEUANGAN RI, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA, KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
3.PT. BALAI LELANG CAHAYA SAKTI
263 — 170
di jaminkan ke Bankuntuk pelunasan hutangpiutangnya Penggugat;Bahwa ketika Penggugat menyuruh saksi menjaga rumahnya,Penggugat mau ke Singapore mengobati isterinya, dan sepengetahuansaksi Penggugat ada di Singapore;Bahwa selama saksi berada di rumah Penggugat, tidak ada keluargaPenggugat dan juga tidak ada tamu yang datang, bulan Agustus Tahun 2016saksi pernah menerima surat dari Pengadilan;Bahwa saksi tidak pernah melihat lou Aminah datang kerumah tersebutdan saksi tidak melihat ada tandatanda penyegelan
SAUR PARULIAN HUTAJULU
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
281 — 490
Pembungkusan dan penyegelan;c. Penyimpanan, perawatan, dan pengamanan; dand. Pengembalian/penyerahan/pemusnahan;Bahwa Akreditor/pemeriksa tidak punya barang bukti apapun untukmenyatakan penggugat melanggar kode etik Profesi Polri / KEPPmaupun peraturan disiplin anggota Polri;Bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (2) menyatakan :Bahwa berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggaran KEPP dibuat olehpemeriksa dan sekurangkurangnya memuat :a. Sampul berkas pemeriksaan pendahuluan;b. Daftar isi berkas;c.
41 — 21
ditangkapoleh petugas dari Ditres Narkoba Polda Sumut karenaterlibat dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabusabudan karena Terdakwa adalah anggota TNI, maka untukpenyidikannya, Terdakwa diserahkan kepada PenyidikPomal Lantamal I.Bahwa pada tanggal 6 Juni 2017 sekira pukul 18.30 WIB,Penyidik Pomal Lantamal mengambil urine Terdakwa(sesuai Berita Acara pengambilan urine tanggal 6 Juni2017) untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium,kemudian urine tersebut dibungkus dan di segel (BeritaAcara Pembungkusan dan penyegelan
47 — 25
Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekirapukul 02.00 Wib beberapa anggota petugas Polisi Militer PomdamXlllTpr berdasarkan Surat Perintah Danpomdam XII/Tpr NomorSprin/1311X12015 tanggal 9 September 2015 untuk melakukanpengeledahan/Penyitaan/Penyegelan didampingi Saksi1 danSaksi5 (Sdr.
PRIME SOLUTION ASSOCIATE
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Cq. Direktur Penegakan Hukum Pidana
116 — 38
dalam ayat (1), yang ditulis diatas labelyang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut.Jelas sekali bahwa tindakan TERMOHON yang telah melanggar Pasal 130KUHAP diatas juga melanggar ketentuanPasal40 ayat (1)UndangUndangRepublik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan DanPemberantasan Perusakan Hutan,yang berbunyi, bahwa:(1) Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti hasil tindak pidanaperusakan hutan, baik berupa barang bukti temuan mau pun barang buktisitaan,wajib melakukan penyegelan
100 — 16
berbulanbulanakan tetapi beberapa hari saja;57Bahwa saksi mengerjakan proyek tersebut lebih kurang2 (dua) bulan tapi pekerjaannya tidak lancar (tersendat sendat) karena bahan bangunan sering terlambat datang ;Bahwa sepengetahuan saksi pembangunan gudang sosialtersebut tidak selesai dikerjakan dalam tahun 2009 ;Bahwa pada saat polisi datang menyegel bangunan tersebuttanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi dalam tahun2010 masih dikerjakan saksi sedang mengerjakan lantaidan saksi melihat sendiri penyegelan
PRIME SOLUTION ASSOCIATE
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Cq. Direktur Penegakan Hukum Pidana
126 — 37
ayat (1), yang ditulis diatas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut.Jelas sekali bahwa tindakan TERMOHON yang telah melanggar Pasal130 KUHAP diatas juga melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang PencegahanDan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi, bahwa : Penyidikyang melakukan penyitaan barang bukti hasil tindak pidanaperusakan hutan, baik berupa barang bukti temuan maupun barangbukti sitaan, wajid melakukan penyegelan
114 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Setia Gunung Benuan dan 2 (dua) lembar lampiran sebagaiberikut : 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Penetapan Jalur NomorPendaftaran 000154 tanggal 08092009; 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Penelitian Dokumen NomorPenerimaan 000154 tanggal 08092009; Fotokopi dilegalisir Berita Acara Penyegelan Nomor : BA108/WBC.13/KPP.0202/2009 tanggal 07 September 2009;1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor : ND.....WBC.13/KPP.0203/AP/2008, yang ditujukan kepada Korlak Pendok u.b KasiPabean hal
Setia Gunung Benuan dan 2 (dua)lembar lampiran sebagai berikut : 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Penetapan Jalur NomorPendaftaran 000154 tanggal 08092009; 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Penelitian Dokumen NomorPenerimaan 000154 tanggal 08092009; Fotokopi dilegalisir Berita Acara Penyegelan Nomor : BA108/WBC.13/KPP.0202/2009 tanggal 07 September 2009;1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor : ND...
RUDY HARTONO ISKANDAR
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN R. I, KAPOLRI C.Q. BARESKRIM MABES POLRI C.Q. DIR. TI PI KOR MABES POLRI
104 — 57
berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/12/VIII/2022/Tipidkor tentang Penetapan Tersangka, tertanggal 24 Agustus 2022 dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/13/VIII/2022/Tipidkor tentang Penetapan Tersangka, tertanggal 24 Agustus 2022 ;
14. Menyatakan TIDAK SAH segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lenjut oleh TERMOHON yang berkenaan dengan PENETAPAN TERSANGKA atas diri PEMOHON oleh TERMOHON ;
15. Memerintahkan TERMOHON untuk membuka segala bentuk Penyegelan
42 — 16
uangnya ke TONI (DPO), setelah itu TONI meninggalkanterdakwa , selanjutnya sekitar satu jam kemudian TONi kembali iagi ke warungtersebut dan menyerahkan ganja dengan paket Rp. 300.000 yang dibungkus dengankertas koran yang dibalut dengan plastik warna hitam Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkanuntuk dijual, menjual,membeii, menerima,menjadi perantara dalam jual beli.menukar,atau menyerahkan narkotika golongan I Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan
uangnya ke TONI (DPO), setelah itu TONI meninggalkanterdakwa , selanjutnya sekitar satu jam kemudian TONi kembali iagi ke warungtersebut dan menyerahkan ganja dengan paket Rp. 300.000 yang dibungkus dengankertas koran yang dibalut dengan plastik warna hitam77 Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkanuntuk dijual, menjual,membeii, menerima,menjadi perantara dalam jual beli.menukar,atau menyerahkan narkotika golongan I Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan
MELKIADES BOYMAU
Tergugat:
1.KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ALOR
2.ELISABET ALUNG, ST.MM
3.KONSULTAN PENGAWAS PT. SIAR PLAN UTAMA PERWAKILAN ALOR
4.BUPATI ALOR
5.KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
JACUB S. LAPENANGGA, S.Pi
127 — 42
Patriot Perkasa mengusirdan melakukan penyegelan rumah pada Bulan Februari 2017; Bahwa sepengetahuan saksi, setiap penghuni dalam 32 (tiga puluh dua) unitrumah tersebut keluar dari rumah itu pada saat disuruh keluar oleh kontraktor; Bahwa saksi dan masyarakat penerima bantuan rumah tidak bertemu denganBupati Alor pada saat pertemuan tersebut karena Bupati sedang keluar daerahpada waktu itu; Bahwa seingat saksi selalu ada orang yang mengawasi pelaksanaanpembangunan rumah tersebut oleh anak buah konsultan
862 — 834 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pernyataan Sikap dari Serikat Pekerja Nasional menyampaikan sebagaiberikut :1 Akan segera melayangkan surat keberatan sebagai langkah legal action;2 Melakukan penyegelan dan menduduki PT.
135 — 39
untuk dilakukan pemeriksaan /penelitianlebih lanjut;Bahwa, Ahli menjelaskan bahwa berkas penindakan yang harus dibuatKomandan Patroli (Kopat) laut Ditjen Bea dan Cukai atas pemeriksaan danpenegahan terhadap kapal dan barang muatannya tersebut yaitu BeritaAcara Pemeriksaan Sarana pengangkut berikut barang diatasnya, jikaditemukan pelanggaran Undangundang Kepabeanan maka dibuatkanLaporan Penindakan dan Surat Bukti Penindakan yang ditandatangani olehyang bersangkutan serta dimungkinkan Berita Acara Penyegelan
284 — 171
Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan,antara lain berupa :e menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalammengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/ataukeahlian khusus;e memberikan bantuan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerakdan/atau tidak bergerak; dan/atau; menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalamhal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak;Melakukan penyegelan