Ditemukan 9042 data
2.IRLAN ORUWO
3.TORONEI POWANI
4.PATMOS SARARUPA
5.MAXILEMBA BALEBU
Tergugat:
1.Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
2.Kepala Kantor Pertanahan Kab. Morowali
Intervensi:
PT SINERGI PERKEBUNAN NUSANTARA
524 — 885
kegiatan izin PT.PN XIV + 89.000 Ha untuk Kecamatan Mori Atas seluas+ 28.000 Ha.e Bahwa saksi mengetahui tidak ada ganti rugi terhadap tanah masyarakatyang terkena atas kegiatan perusahaan sebab tanah tersebut merupakantanah negara bebas.e Bahwa saksi mengetahui ada kesepakatan antara perusahaan denganmasyarakat desa lee terkait program plasma yang dilakukan secara tertulis.e Bahwa saksi mengetahui terjadi perubahan PT.PN XIV menjadi PT.SPNpada tahun 2012 hal itu disebabkan PT.PN XIV mengalami pailit
56 — 24
itu ada program kemitraandengan lingkungan dan didaerah seorang direktur harus berbuatbaik dengan instansi Pemerintah, dan kita sinkronisasi jadi adakewajiban moral juga ada Perusahaan yang provit dan yangduava seperti Deltras;Bahwa Ahli bukan alih bahasa tidak bisa menjawab;74Bahwa Pemerintah Sidoarjo apakah dirugikan atau tidak itu harusada audit dan sebenanya badan pengawas juga ada audit dan jikaada kerugian seharusnya direktur mendapatkan sanksi, kalau rugimaka PDAM mungkin sudah dinyatakan Pailit
219 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
SRU danPemohon Kasasi secara pribadi sudah dipailitkan melalui PutusanNomor 34/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby tanggal 8 Januari 2013 danPutusan Nomor 04/tkpu/201 3/PN.Niaga.Sby tanggal 8 Julii 2013.4.
Terbanding/Penggugat : Erwin Nugroho Diwakili Oleh : Arfian Indrianto, s.H.
Terbanding/Turut Tergugat I : Daru Purwaningsih, S.H.
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman .
Turut Terbanding/Tergugat II : PT Binare Indonesia Group.
185 — 119
Orang yang ditaruh dibawah pengampuan (seperticacat, gila, boros, telah dinyatakan pailit olehpengadilan, dsb),Dengan kata lain, yang cakap atau yang dibolehkan olehhukum untuk membuat perjanjian adalah orang yangsudah dewasa, yaitu sudah berumur genap 21 tahun(Pasal 330 KUHPer), dan orang yang tidak sedang dibawah pengampuan. Bahwa syarat ketiga suatu hal tertentu maksudnyaadalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan(objek perikatannnya) harus jelas vide Pasal 1333.
105 — 102
demikian berdasarkan bukti fakta hukum dan dasarhukum yang jelas menurut ketentuan/peraturan yang ada, maka TurutTergugat maupun Turut Tergugat II tidak dalam kapasitas mengadaada dan inkonsistensi, malah Penggugat telah terbukti secara sahmelanggar ketentuan yang nyata diketahui dalam prosedurpenyimpanan dana pada Bank.Bahwa gugatan Penggugat adalah premature, karena hak Nasabah/kreditur dalam hal ini hak dari para Penggugat akan dibayar oleh BankDalam Likuidasi/Turut Tergugat Il melalui budel pailit
I Nyoman Ordi Sugita
Tergugat:
1.I Gusti Made Oka
2.I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH
3.I Gusti Ngurah Oka Budiana
4.Ersa Nur Arsiah
5.Nina Nurnaini
Turut Tergugat:
1.Ni Wayan Widastri, SH
2.Badan Pertanahan Nasional atau BPN kota Denpasar
3.Badan Pertanahan Nasional atau BPN Wilayah Provinsi Bali
4.Tim Likuidasi Bank Dagang Bali
163 — 112
Bahwa saksi tidak mengetahuiterkait dengan pinjaman apakah itu pinjaman atas nama Wayan Mustam danGede Dastra: Bahwa pada saat itu jabatan dariGusti Made Oka sebagai Direktur Bank Dagang Bali: Bahwa saksi tidak mengetahulkapan penyerahan uang secara riil dari pak Gusti Made oka ke WayanMustam: Bahwa sekarang Bank Dagang Ballsudah pailit dan saksi tidak mengetahui kapan dilikuidasinya: Bahwa saksi sudah berhenti bekerjadi Bank Dagang Bali sejak tahun 2004: Bahwa saksi tidak mengetahuikapan Bank Dagang
1.AHMAD BAGIR, S.H.
2.DICKY FERDIANSYAH, S.H.
3.YAN ASWARI, S.H., M.H.
Terdakwa:
MUNAJAT USWANAS, S.E. alias LOUIS
94 — 42
- 1 ( satu ) lembar Asli surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak pailit an. LA TJENG selaku Direktur PT INTI PAPUA MANDIRI, tanggal 13 November 2013.
- 1 ( satu ) lembar Asli surat Pernyataan tidak termasu daftar hitam yang di tanda tangani oleh LA TJENG selaku Direktur PT INTI PAPUA MANDIRI tanggal 13 / November 2013.
- 1 ( satu ) lembar foto copy ijasah dari Institut Sain Dan Teknologi Jayapura an.2013, tanggal 14 Mei 2013 yang di keluar olehKementrian Keuangan RI, Direktorat Jenderal PajakKantor Wilayah DJP Papua dan Maluku KantorPelayanan Pajak Pratama Jayapura Nomor : PEM .0291 / WPJ. 18 / 0403 / 2013, tanggal 14 Mei 20113.16 ( enam belas ) lembar foto copy surat tandapenerima dari Kementrian Keuangan RI, DirektoratJenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Papua danMaluku Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura.1 ( satu ) lembar Asli surat pernyataan tidak dalampengawasan pengadilan dan tidak pailit
2013, tanggal 14 Mei 2013 yangdi keluar oleh Kementrian Keuangan RI, Direktorat Jenderal PajakKantor Wilayah DJP Papua dan Maluku Kantor Pelayanan PajakPratama Jayapura Nomor : PEM . 0291 / WPJ. 18 / 0403 / 2013,tanggal 14 Mei 20113. 16 ( enam belas ) lembar foto copy surat tanda penerima dariKementrian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak KantorWilayah DJP Papua dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak PratamaJayapura. 1 ( satu ) lembar Asli surat pernyataan tidak dalam pengawasanpengadilan dan tidak pailit
66 — 26
. ;- 1 ( satu ) bendel foto Copy Legalisir Surat Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 28/Pailit/2012/PN-NIAGA.SBY, tanggal 13 Desember 2010 ;- 1 ( satu ) bendel Foto Copy Legalisir Akta yang dibuat Notari RUSDI MULJONO, S.H. tentang Perjanjian Kerjasama Nomor : - 05 - , tanggal 4 Agustus 2010 ;- 1 ( satu ) bendel Foto Copy Legalisir Akta yang dibuat Notari RUSDI MULJONO, S.H. tentang Perjanjian Kerjasama Nomor : - 20 - , tanggal 11 Agustus 2010 ;- 2 ( dua ) lembar Foto Copy Legalisir Buku
Salinan Putusan No. : 28/Pailit/2012/PN-NIAGA.SBY antara Sdr. Echwanto ( Pemohon I ) dan Sdr. Santoso Prajogo ( Pemohon II ) terhadap PT. Cakrawala Dua Benua ;39. Berita Acara Tentang Peksanaan C.O.D (Comercial Of Date) pada Pengoperasian Diesel Generator Set Mesin PLTD MFO PT. Cakrawala Dua Benua lokasi PLTD Labuhan Area Sumbawa, No. Kontrak : 013.PJ / 041 / Wil.NTB / 2010, tertanggal 01 Agustus 2012 ;40.
85 — 53
1 ( satu ) lembar Asli surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak pailit an. LA TJENG selaku Direktur PT INTI PAPUA MANDIRI, tanggal 13 November 2013. 1 ( satu ) lembar Asli surat Pernyataan tidak termasu daftar hitam yang di tanda tangani oleh LA TJENG selaku Direktur PT INTI PAPUA MANDIRI tanggal 13 / November 2013. 1 ( satu ) lembar foto copy ijasah dari Institut Sain Dan Teknologi Jayapura an.
.0403 /2013, tanggal 14 Mei 2013 yang di keluar olehKementrian Keuangan RI, Direktorat Jenderal PajakKantor Wilayah DJP Papua dan Maluku KantorPelayanan Pajak Pratama Jayapura Nomor : PEM .0291 /WPJ. 18/0403 / 2013, tanggal 14 Mei 20113.16 ( enam belas ) lembar foto copy surat tandapenerima dari Kementrian Keuangan RI, DirektoratJenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Papua danMaluku Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura.1 ( satu ) lembar Asli surat pernyataan tidak dalampengawasan pengadilan dan tidak pailit
2013, tanggal 14 Mei 2013yang di keluar oleh Kementrian Keuangan RI, Direktorat JenderalPajak Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku Kantor PelayananPajak Pratama Jayapura Nomor : PEM . 0291 / WPJ. 18 / 0403 /2013, tanggal 14 Mei 20113.16 ( enam belas ) lembar foto copy surat tanda penerima dariKementrian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak KantorWilayah DJP Papua dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak PratamaJayapura.1 ( satu ) lembar Asli surat pernyataan tidak dalam pengawasanpengadilan dan tidak pailit
301 — 192
Turut Tergugatwajib untuk bertanggung jawab atas (vide Pasal 9 ayat (9)): Hal 37 dari 237 hal Putusan Nomor : 324/PDT/2017/PT.DKI.i. uang konsumen yang telah diterima Turut Tergugat; ii. semua tuntutan dari pihak manapun juga; daniil. menanggung kerugian Turut Tergugat maupun pihak manapun jugayang terkait dengan proyek Turut Tergugat apabila karena satu danlain hal proyek perseroan tidak dapat diselesaikan sesuai denganrencana Turut Tergugat termasuk apabila Turut Tergugatmengalami kebangkrutan (pailit
)); Para Tergugat sebagai pemegang saham pengendali Turut Tergugatwajib untuk bertanggung jawab atas (vide Pasal 9 ayat (9)): i. uang konsumen yang telah diterima Turut Tergugat; ii. semua tuntutan dari pihak manapun juga; dan; iil. menanggung kerugian Turut Tergugat maupun pihak manapunjuga yang terkait dengan proyek Turut Tergugat apabila karenasatu dan lain hal proyek perseroan tidak dapat diselesaikan sesuaidengan rencana Turut Tergugat termasuk apabila Turut Tergugatmengalami kebangkrutan (pailit
DEDI IRAWAN, SH.,M.Kn.,MH
Terdakwa:
HERLINA ISKANDAR
387 — 414
Melakukan investasi atau capital expenditure sama denganatau lebih besar dari 10% asset perusahaan14) Nasabah tanpa persetujuan dari PBS tidak diperkenankanuntuk membubarkan perusahaan atau meminta dinyatakan pailit.15) Nasabah wajib menyampaikan dokumen dan laporan berupa :a. Laporan keuangan semesteran selambatlambatnya 90 harisetelah akhir periodeb.
Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri atau terlibat perkaradidepan pengadilan atau lembaga/instansi/pihak ketiga lainnya.C.
117 — 34
memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakilikemitraan tersebut;memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk UsahaMikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan padasubbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untukPengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya,harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP)tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakilikemitraan tersebut;memiliki Kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk UsahaMikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kKemampuan pada subbidangpekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untukPengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harusmemperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP)tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
187 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
KangHee Bum) (Bukti P14) ;KEBERATAN KEDUA :Bahwa Judex Facti menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa perusahaantutup bukan dalam kondisi pailit, karena tidak ada putusan Pengadilan Niagayang menyatakan perusahaan Tergugat Pailit ;Bahwa dengan pertimbangan dan pendapat hukumnya tersebut, mestinyaJudex Facti dalam penyelesaian perselisihan PHK ini haruslah berpedomanpada Pasal 164 ayat (1) Undangundang No. 13 Tahun 2003 yangmenegaskan :"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja
SYAHLAN MANNASSAI, SH
Terdakwa:
SYAIFUL AKBAR MAKSUM, ST. MT
153 — 204
Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kKegiatan usahanyatidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk danatas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana.7. Pemilik, komisaris dan / atau pengurus perusahaan tidak ada yangmerupakan pegawai K/L/D/I dan/atau pejabat negara, boleh pegawaiK/L/D/ tetapi sedang cuti diluar tanggungan negara dibuktikandengan dokumen resmi.8. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasapengiriman.9.
Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kKegiatan usahanyatidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk danatas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana.7. Pemilik, komisaris dan/atau pengurus perusahaan tidak ada yangmerupakan pegawai K/L/D/ dan/atau pejabat negara, boleh pegawaiK/L/D/ tetapi sedang cuti diluar tanggungan negara dibuktikandengan dokumen resmi.8. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasapengiriman.9.
Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kKegiatan usahanyatidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk danatas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana;7. Pemilik, komisaris dan/atau pengurus perusahaan tidak ada yangmerupakan pegawai K/L/D/I dan/atau pejabat negara, boleh pegawaiK/L/D/ tetapi sedang cuti diluar tanggungan negara dibuktikandengan dokumen resmi;8.
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
YUSRIZAL, ST
228 — 570
BRL berbagi peran menyiapkan kelengkapan persyaratandokumen penawaran antara lain Saksi OKI OKTARI bertugas menyiapkandokumen administrasi diantaranya berupa persyaratan Dukungan Bank,Formulir Isian Kualifikasi, Surat Pernyataan Tidak Pailit, Surat PernyataanTidak Termasuk Dalam Daftar Hitam, Surat Pernyataan KemampuanMenyediakan Fasilitas dan Peralatan, Surat Pernyataan Menyediakan TempatTanaman, Struktur Organisasi, Perhitungan Sisa Kemampuan Keuangan danKemampuan Dasar.
BRL berbagi peran menyiapkan kelengkapan persyaratandokumen penawaran antara lain Saksi OKI OKTARI bertugas menyiapkandokumen administrasi diantaranya berupa persyaratan Dukungan Bank,Formulir Isian Kualifikasi, Surat Pernyataan Tidak Pailit, Surat Pernyataan TidakTermasuk Dalam Daftar Hitam, Surat Pernyataan Kemampuan MenyediakanFasilitas dan Peralatan, Surat Pernyataan Menyediakan Tempat Tanaman,Struktur Organisasi, Perhitungan Sisa Kemampuan Keuangan dan KemampuanDasar.
Pbrdokumen administrasi diantaranya berupa persyaratan Dukungan Bank,Formulir Isian Kualifikasi, Surat Pernyataan Tidak Pailit, Surat PernyataanTidak Termasuk Dalam Daftar Hitam, Surat Pernyataan KemampuanMenyediakan Fasilitas dan Peralatan, Surat Pernyataan Menyediakan TempatTanaman, Struktur Organisasi, Perhitungan Sisa Kemampuan Keuangan danKemampuan Dasar. Sedangkan Saksi YULIANA J.
173 — 88
jasa pekerjaan fisik;Bahwa yang membuat dan menyusun serta mengetik dokumenkontrak perencanaan teknis, dokumen kontrak perencanaan diDistrik Yatamo, dokumen pengawasan untuk Distrik Bibida danDistrik Yatamo adalah saksi sendiri kecuali formulir isiankualifikasi, surat pernyataan kebenaran dokumen, suratpernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil, surat pernyataan tundukpada Kepres 80 Tahun 2003, surat pernyataan dalam keadaanHalaman 49 dari 100 Putusan Nomor 42/Pid.SusTpk/2018/PN Japtidak mampu/ tidak pailit
MUHAMMAD DASIM BILO, SH
Terdakwa:
GRESIA DEDANA YAKOB Alias GREIS
222 — 130
Surat pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit.> Bahwa untuk pemberitahuan perubahan data Yayasan, berdasarkan Pasal 27ketentuan Peratunan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukumdan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta PenyampaianPemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan,penyampaian pemberitahuan perubahan data pada pokoknya sama denganpenyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar.
Kedek Teguh Dwiputra Jayakesunu, SH.
Terdakwa:
Abu Hari
64 — 24
saksi disuruh untuk datangke hotel Osela II Jalan Pidada VI No. 8 Ubung Denpasar , kemudiansaksi datang ke hotel Osela Il yang diantar oleh kakak ipar saksi atasnama NI NYOMAN ARTI dan saat sampai di hotel setelah parkir sepedamotor saksi melihat kakak ipar saksi an WAYAN SARMA, menyuruh NINYOMAN ARTI untuk menjauh tidak ikut dengan saksi , kemudian saksimendekati WAYAN SARMA dan diajak kedepan kamar pak NGURAH,saat itu saksi dikenalkan oleh WAYAN SARMA, dengan berkata ini pakNGURAH dulu dia juga pailit
208 — 154
PBMSdengan PT KPN dan antara PT PBMS dengan PT BDP adalah tidak benar;1 Bahwa keterangan ahli dari BPKP bahwa proses pemberian fasilitas kreditdan penarikan kredit tidak sesuai dengan ketentuan;m Tidak dipertimbangkannya perihal kejadian pailit atas PT. PBMS yangterjadi pada tahun 2005;n Bahwa kerugian keuangan negara cq PT.
188 — 52
TerasKreatif Utama, tanggal 17 Desember 2015.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tidak Sedang DalamPengawasan Pengadilan, Tidak Sedang Bangkrut/Pailit, KegiatanUsahanya Tidak Sedang Dihentikan dan atau Tidak SedangMenjalankan Sanksi Pidana atas nama YADI CAHYADI selakuDirektur Utama PT.
Teras Kreatif Utama, tanggal 17Desember 2015.6 (enam) lembar asli Formulir Isian Kualifikasi Badan Usaha PT.Teras Kreatif Utama, tanggal 17 Desember 2015.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tidak Sedang DalamPengawasan Pengadilan, Tidak Sedang Bangkrut/Pailit, KegiatanUsahanya Tidak Sedang Dihentikan dan atau Tidak SedangMenjalankan Sanksi Pidana atas nama YADI CAHYADI selakuDirektur Utama PT.