Ditemukan 9042 data
106 — 24
ANNABA PERSADA.Surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam tertanggal 30 Maret2012.Surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit,kegiatan usaha tidak sedang dihentikan dan tidak dalam menjalaniHalaman 115 dari 231 Putusan Tipikor Nomor 02 /Pid.SusTPK/2016/PN Smg15.sanksi pidana, nomor : 261/ANP/PNW/III/2012, tanggal 30 Maret 2012,yang di tandatangani oleh direktur CV.
135 — 127
harusmemperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:SKP =KP PKP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5(lima) paket pekerjaan; danuntuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6(enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saatbersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
SARNO UTOMO, S.Sos., MM.
133 — 45
Pakta Integritas; Formulir isian Kualifikasi; Data Umum Peruahaan; Data Keuangan; Modal kerja; Daftar pengalaman pekerjaan; Data pekerjaaan yang sedang dilaksanakann; Surat Pernyataaan menandatangani kontrak; Surat Pernyataan bukan PNS; Surat Pernyataan Tidak dalam Pengawasan Pengadilan, Pailit,Kegitan usahanya tidak sedang dihentikan dan tidak sedang dalamsanksi pidana;Halaman 215 dari 296 Putusan No. 23/Pid.Sus/TPK/2020/PN. Sby.
ARIE CHANDRA DINATA NOOR, SH.
Terdakwa:
KARTOIB Bin TOHA alm
115 — 40
, dengan ketentuan :HAL 50 DARI 258 HALAMAN, PUTUSAN TIPIKOR NO. 74/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg.a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukansebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; danb) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukansebanyak 6 (enam) atau 1,2 (Satu koma dua) N.P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani padasaat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.k. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
103 — 34
Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kKegiatan usahanyatidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk danatas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana,yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatanganiPenyedia Barang/Jasa;.
125 — 24
Matra Perkasa Utama tanggal 8 Agustus 2003; (copy) ;172 Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan dan Tidak Pailit PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 001-0061 tanggal 5 April 2013; (Asli) ;173 Surat Pernyataan Kinerja Baik dan Tidak Masuk Daftar Hitam PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 001-0062 tanggal 5 April 2013; (Asli) ;174 NPWP atas nama PT.
Matra Perkasa Utama tanggal8 Agustus 2003; (copy) ;Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan dan Tidak Pailit PT.Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 0010061 tanggal 5 April 2013; (Asli) ;Surat Pernyataan Kinerja Baik dan Tidak Masuk Daftar Hitam PT. MatraPerkasa Utama Nomor : GAD 0010062 tanggal 5 April 2013; (Asli) ;NPWP atas nama PT.
394 — 518
Matra Perkasa Utama tanggal 8 Agustus 2003; (copy) ;172 Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan dan Tidak Pailit PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 001-0061 tanggal 5 April 2013; (Asli) ;173 Surat Pernyataan Kinerja Baik dan Tidak Masuk Daftar Hitam PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 001-0062 tanggal 5 April 2013; (Asli) ;174 NPWP atas nama PT.
Matra Perkasa Utama tanggal8 Agustus 2003; (copy) ;Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan dan Tidak Pailit PT.Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 0010061 tanggal 5 April 2013; (Asli) ;Surat Pernyataan Kinerja Baik dan Tidak Masuk Daftar Hitam PT. MatraPerkasa Utama Nomor : GAD 0010062 tanggal 5 April 2013; (Asli) ;NPWP atas nama PT.
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.RABANI. HALAWA, SH.,MH
3.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
4.YANTI KRISTIANA, SH.
5.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
Terdakwa:
HART NATALIS,A.md Bin ELLYENCON
151 — 209
memuatpersentase kemitraan dan perusahaan yang mewakilikemitraan tersebut;Memiliki Kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuaiuntuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil sertakemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untukusaha nonkecil;Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil,kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konsitruksi dan JasaLainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket(SKP)Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
830 — 3785 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sinar CentralRejeki (Dalam Pailit);Bahwa berdasarkan hasil persidangan diperoleh fakta hukum :a. Berdasarkan keterangan saksi Esterlita Wijaya (bagian keuangan PT.Antaboga Deltasekuritas Indonesia) dinubungkan dengan keterangansaksi Limson Nainggolan (bagian pembukuan keuangan PT.
319 — 208 — Berkekuatan Hukum Tetap
kembalidengan seketika dan sekaligus seluruhnya, tanpa perlu adanya suratteguran juru sita atau surat lainnya yang serupa dengan itu apabila terjadisalah satu kejadian di bawah ini:e Payment Default / lalai membayar kembali kewajibannya;e Pelanggaran atas ketentuan Perjanjian;e Memberikan informasi yang tidak benar;e Keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas Debitur mundursedemikian rupa yang dapat mengakibatkan Debitur tidak dapatmembayar hutangnya lagi;e Debitur dinyatakan dalam keadaan pailit
59 — 35
dalam surat tersebut palsu ;Saksi tidak pernah membuat Surat Pernyataan SanggupMelaksanakan Pekerjaan Pengadaan formulir C.C1 KWKKPU s/dC.11 KWKKPU, Model D, D1 KWKKPU s/d D6.KWKKPU, DA, DA.1KWKKPU s/d DA.6 KWKKPU dan lampiranlampirannya dalmPemilu Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun2013 tanggal 4 September 2013 yang ditunjukan oleh PenuntutUmum, dan tandatangan serta stempel dalam surat tersebutpalsu ;Saksi tidak pernah membuat surat Pernyataan DalamPengawasan Pengadilan, Tidak Pailit
153 — 70
dari Walikota ;bahwa tidak pernah Toto Hutagalung menghubungi Dada Rosada melalui HP saksi pribadi,tapi saksi pernah menghubungi Toto Hutagalung;bahwa benar saksi pernah terima telepon dari Toto Hutagalung melalui Asep Triana ;bahwa benar percakapan yang diperdengarkan kepada saksi dipersidangan percakapanAntara Toto Hutagalung dengan saksi melalui Hand Phone, dimana Toto Hutagalungmenanyakan Bapak ketemu dengan ibu Emi, memang saksi pernah ke PN Bandung dari PNBandung terus ke PT Bandung mengurus pailit
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
1.BAYU DAMAYANTO
2.FAJAR SIDIQ R.
174 — 78
Pakta Integritas; Formulir isian Kualifikasi; Data Umum Peruahaan; Data Keuangan; Modal kerja; Daftar pengalaman pekerjaan; Data pekerjaaan yang sedang dilaksanakann; Surat Pernyataaan menandatangani kontrak; Surat Pernyataan bukan PNS; Surat Pernyataan Tidak dalam Pengawasan Pengadilan, Pailit,Kegitan usahanya tidak sedang dihentikan dan tidak sedangdalam sanksi pidana; Surat Pernyataan bukan dalam Penyedia jasa yang masukdalam hitam perusahaan; Surat pernyataan bukan sebagai pimpinan dan pengurus
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.AGUS WIDODO ,SH MH
3.RABANI. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH
6.KASPUL ZEN TOMY APRIANTO, SH
7.HADIARTO, SH.
8.ADITYA NUGROHO, SH
Terdakwa:
TEKLI, SE Bin LUNTJI
110 — 38
mengatakan hal itu tidak masuk akal,tapi dia tetap ngotot, sehingga saksi mengatakan ya terserah Abang, kanAbang yang Bupati kemudian sejak saat itu saksi tidak ada berhubungandengan sdr.Ahmad Yantenglie untuk pembiacaraan penempatan uang itu; Bahwa saksi sering bertemu dengan sdr.Ahmad Yantenliemembicarakan perubahan hutan, karena ketika itu hutan Katingan lebihbanyak Hutan Produksi daripada APL; Bahwa pada saat itu saksi mengetahui bahwa kondisi BTN tidak vitbahkan salah satu dari 15 Bank yang akan pailit
154 — 74
Lelang eksekusi harta pailit ;5. Lelang eksekusi berdasarkan pasal 6 UU NO.4 tahun 1996 tentang UU HakTanggungan ;6. Lelang eksekusi barang tidak dikuasai/ dikuasai Negara Dirjen Be Cukai ;7. Lelang eksekusi Barang Sitaan berdasarkan pasal 45 KUHP ;8. Lelang eksekusi barang rampasan ;9. Lelang eksekusi barang temuan ;. Lelang eksekusi jaminan Fiducia ;. Lelang eksekusi Gadai ;.
189 — 423
Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kKegiatan usahanyatidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk danatas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana,yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatanganiPenyedia Barang/Jasa;k.
231 — 152
memuat' persentase kemitraan danperusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untukUsaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan padasubbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untukPengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya,harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP)Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
115 — 53
memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakilikemitraan tersebut;Memiliki Kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk UsahaMikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kKemampuan pada subbidangpekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untukPengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harusmemperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP);Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
178 — 66
Telah melunasi pajak tahun terakhir (SPT/PPh), serta memilikilaporan bulanan PPh pasala 25 atau pasal 21/pasal 23 atau PPNsekurang kurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu;Tidak pailit/oangkrut, tidak dalam pengawasan pengadilan;Direksi tidak sedang menjalani hukuman pidana dan perdata;Termasuk penyedia golongan Non Kecil; 9 2 9Mempunyai alamat tetap;Mempunyai pengalaman pekerjaan pengadaan pada bidangnya;se.
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.RABANI. HALAWA, SH.,MH
3.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
4.YANTI KRISTIANA, SH.
5.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
Terdakwa:
MANHU, ST Bin YURIS Alm
150 — 37
memuatpersentase kemitraan dan perusahaan yang mewakilikemitraan tersebut;Memiliki Kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuaiuntuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil sertakemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untukusaha nonkecil;Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil,kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konsitruksi dan JasaLainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket(SKP)Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit