Ditemukan 9775 data
657 — 673 — Berkekuatan Hukum Tetap
If such dispute cannot be resolvedamicably by the parties then such dispute shall be settledexclusively and finally by arbitration.
No. 2446 K/Pdt/2009performance, validity, effectiveness and the termination of therights or obligations of any Party, shall be settled amicably by theparties wherever practicable. If such dispute cannot be resolvedamicably by the parties then such dispute shall be settledexclusively and finally by arbitration.
Capitalizedterms used herein without definition shall have the respectivemeanings set forth in the CSPLTA.The undersigned, Scott D.
If such dispute cannot be resolved amicably by the partiesthen such dispute shall be settled exclusively and finally by arbitration.The Arbitration shall take place in Singapore in accordance with theArbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre(SIAC Rules) for the time being in force which rules are deemed to beincorporated by reference to this clause, in which case the language ofthe arbitration shall be in English, or in Jakarta, in the Purchaser's solediscretion, before
Capitalized terms used herein without definition shall havethe respective meanings set forth in the CSPLTA.The undersigned, Scott D.
207 — 143
Governing Law and Jurisdiction;The contract evidenced by or contained in this Bill of Ladingshall be governed by Japanese law except as may beotherwse provided for herein, and any action against theCarrier thereunder shall be brought before the TokyoDistrict Court in Japan";Yang terjemahan tersumpahnya adalah sebagai berikut :4.
Hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal23 ayat (2) Terms and Conditions B/L Nomor DUS1430181yang menyatakan sebagai berikut :"The Carrier shall in no event be or become liable for any lossof or damage, whatsoever and howsoever arising, to the Goodsin an amount exceeding the equivalent of 666.67 Units ofAccount per package or unit or 2 Units of Account per kilogramof gross weight of the Goods lost or damaged, whichever'is thehigher;Halaman 47Putusan Nomor 39/PDT /2017/PT.DKI.64.65.Yang terjemahan
BAHTERA KURNIAWAN
Termohon:
1.Kepolisian Daerah Propinsi Lampung, Cq. Kapolda Lampung,
2.KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG CQ KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG
201 — 38
Dalam Magna Charta, Hak Asasi Manusiadipandang lebih penting daripada kedaulatan, hukum atau kekuasaan.Salah satu ketentuan dalam Magna Charta sebagai salah satu hukumawal yang memberikan perlindungan hak warga negara dari tindakanPutusan Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN Tjk, hal. 2 dari 43sewenangwenang atas nama negara atau atas nama proses hukumdapat ditemukan dalam Pasal 39 yang menyatakan:No Freeman shall be taken, or imprisoned, or dispossessed, of his freetenement, or libedies, or free customs, or
25 — 13
ype) Col) Sagatly Saad) C65 Shall dele ro Taf) Sad ley GUL!
54 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
In the case of any conflict between thetext of the HS and EN and the SEN, the definitions provided inHalaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 1971/B/PK/PJK/2017the HS and EN shall prevail. (AHTNSEN mengatur bahwadalam hal terjadi konflik/perbedaan definisi maka yang berlakuadalah definisi dalam HS dan EN);8. Bahwa terhadap ahli yang dihadirkan Termohon Peninjauan Kembali10.
PT.Oto Multiartha Cq. PT. Oto Multiartha Cabang Pekanbaru
Tergugat:
Pemerintah RI Cq. Kejaksaan Negeri Bengkalis Cq. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis
114 — 13
Dalam pada itu, menurut Article 29 (2) The UniversalDeclaration of Human Rights (1948), dinyatakan sebagai berikut: (2) In theexercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to suchlimitations as are determined by law solely for the purpose of securing duerecognition and respect for the rights and freedoms of others and of meetingthe just requirement of morality, public order and the general welfare in ademocratic society.Menurut hukum, semua hasil kejahatan dan pelanggaran, termasuk
384 — 817 — Berkekuatan Hukum Tetap
SusPailit/2013Seluruh Perjanjian Pengalihan tersebut di atas dibuat berdasarkan dan tundukpada Hukum Inggris sebagaimana tercantum dalam klausul Governing Law andJurisdiction sebagai berikut:The Assignment (including, without limitation, these Terms and Conditions)shall be governed by and construed in accordance with the laws of Englandand the Parties submit to the nonexclusive jurisdicition of the English Court.
19 — 7
kesepakatanantara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimanadiuraikan diatas, maka dalam hal ini Majelis Hakim memberikanpertimbangan sebagai berikut :Halaman 46 dari 57 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.PspMenimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentangKiswah (pakaian) sebesar Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) selamamenjalani masa Iddah, Majelis Hakim mempertimbangkan mana sesuaidengan firman Allah dalam surah alBaqarah ayat 233 yang berbunyi:gates V Gadi Cal Ody shall
245 — 279 — Berkekuatan Hukum Tetap
Non conversion undertakingNotwithstanding any provesion in any transactiondocument, The Finance Party shall not take anyaction or omit to take any action, prior to thedisbursement of enter senior Loan amount, thatcould directly lead to conversion of the SOCBsinto Conversion SharesTerjemahan bebasnya :7A.2. Tanggung Jawab non konversi Walaupun ada ketentuan dalam setiap DokumenTransaksi, Pihak Finansial sebelum pembayaranHal. 32 dari 42 hal. Put.
33 — 4
pembebanan tersebut dinilai masih dapat disanggupioleh Tergugat Rekonvensi dan dipandang patut untuk membelikan/membelanjakan pakaian yang layak pada masyarakat di DesaHalaman 39 dari 45 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.PspXXXXXXXXXXXXXXXX, Maka Majelis Hakim menetapkan biaya pakaian(Kiswah) untuk Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa Iddahsebesar Rp.500.000,00 (lima ratus rupiah), hal mana sesuai dengan firmanAllah dalam surah alBagarah ayat 233 yang berbunyi:gates V Gadi Cal Ody shall
313 — 111
72022 =Prinsip adanya itikad baik juga merupakan ketentuan yang sangat pentingmengingat ketentuan ini juga merupakan ketentuan internasionalsebagaimana diatur dalam Pasal 10 bis Konvensi Paris yang menyatakan:(1) The countries of the Union are bound to assure to nationals ofsuch countries effective protection against unfair competition. (2) Any act of competition contrary to honest practices in industrial orcommercial matters constitutes an act of unfair competition. (3) The followng in particular shall
39 — 33
PenggugatRekonvensitelah ditetapkansebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap anakPenggugatRekonvensidan TergugatRekonvensibernama bernama ElisaDelapani Wardana, perempuan berumur 4 tahun, Sementara dengan perceraianini antara Penggugat Rekonvensidan TergugatRekonvensitidak mungkin lagiakan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anaktersebut, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsipkepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child shall
46 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty Agreement) adalah lex specialist;Pasal 5 ayat (3) huruf d) dan e) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (TaxTreaty Agreement) antara Indonesia dan Kanada mengatur:The term "permanent establishment "shall not be deemed to include themaintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasinggoods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise; themaintenance of a fixed place of business solely for the purpose of
16 — 1
;AlBajuri ll halaman 195 yang berbunyi :ABLizaas Bal gb aly ge At 5 Ag Shall aotArtinya: Dan bila suami menceraikan isterinya dan mereka ada mempunyaianak, maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut ;Hal. 35 dari 49 hal.
17 — 2
ole Eis So shall Gis lalballsArtinya : Kepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikanoleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatukewayjiban bagi orangorang yang bertakwa.Menimbang, bahwa namun selama proses jawabmenjawab MajelisHakim meniliai bahwa telah terjadi kesepakatan antara PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa untuk menilai kesepakatan yang PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak bertentangan dengan ajaranIslam dan undangundang, maka
17 — 0
TL.Hurriyatuz Zaujaeni fii Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelishakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :eh ae aly Ors 5)) shall Ged Cys GDUb!) ali ae! pis) 2OY e530 ee Ce Bp og Ab I cue Cissy choy moi Lev73) SLUG Jaa 5 25a! Gaelly Gua g jl ast te pSaQ U! clingy cin!
97 — 31
yang tidak harapan untukdirukunkan kembali;Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat AlBaqarah ayat 227 yang berbunyisebagai berikut:OQRM +2 OFF 0MRA DMG A BIORSOOOR veLQDOOUMRKADS AlHORMON AAO Blkke 4 A a SeArtinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka SesungguhnyaAllah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.Dan doktrin hukum dalam kitab Madza Hurriyah alZaujain fi alThalaq yang diambil alihsebagai pertimbangan dalam putusan ini, sebagai berikut:clea s cual asd aii aly dan jll shall
50 — 27
Oldhad OS Lageag Cattle Ou Elatal ob Sy agSgluny wY 98) AtCds Aga 5 AB Shall gt Gy) eM Cpe ALS Lgl g GIS Iued EI Iadz toy Adled SA) Syd Legie tals JST Gage All del Guest) pteJW iiey 5 Aig LaatArtinya :Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak denganadanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akanmenimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anakanakdan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannyamengumpulkan tiga orang yang saling membenci.
52 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1528/B/PK/PJK/2017Bahwa apabila disandingkan keterangan yang diperoleh dari PemohonBanding atas kegiatan usaha yang dijalankan sebagaimana tertera di atasdengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 angka 4 huruf f yangdikecualikan sebagai BUT yang menyebutkan:"Not with standing the provisions of the preceding paragraphs, the term"permanent establishment" shall be deemed not to include: f.
88 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1517/B/PK/PJK/2017"Not with standing the provisions of the preceding paragraphs, the term"permanent establishment" shall be deemed not to include: f.