Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat BandingPada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 14 Februari 2019sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;Halaman 17 dari 79 Putusan Nomor 45/Pid.SusTpk/2018/PN JapTePerpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat BandingPada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 14 Maret 2019 sampaidengan tanggal 12 April 2019;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat meskipun Majelis HakimSudah memberikan kesempatan untuk itu;Pengadilan Tindak

Surat Tugas Inspektur Kabupaten Merauke Nomor 700/438/2018tanggal 23 Juli 2018 tentang penunjukan untuk memberikanKeterangan Ahli.Bahwa ahli telah memberikan keterangan Ahli pada beberapa kasusdugaan Tindak Pidana Korupsi pada tingkat penyelidikan denganmelakukan Audit Investigasi, maupun di tingkat penyidikan denganmelakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN),serta memberikan Keterangan Ahli sesuai keahlian yang dimiliki diPengadilan Tipikor, antara lain :1) Kejari Nabire 9 Desember

Bintang4) Polres Pegunungan Bintang, 7 September 2015, dugaan TindakPidana KORUPSI pada kegiatan Pengadaan Pakaian DinasBeserta Perlengkapannya pada Dinas Kesehatan KabupatenPegunungan Bintang Tahun Anggaran 2011 dan 2012.5) Polres Jayapura, 16 Mei 2014, dugaan tipikor ProgramPenyediaan dan Pengembangan Prasarana dan SaranaPertanian (Fasilitas Pupuk dan Pestisida/ UPPO) TA. 2011.6) Polres Jayapura Kota ,29 November 2013 dugaan Tindak PidanaKorupsi Penyaluran Beras Miskin (RASKIN) Kelurahan ArgapuraDistrik

HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;Telah membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara ini ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telan memperhatikan bukti Surat Penggugat maupun Tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan Tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 26Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial padaPengadilanNegeri/PHI/Tipikor

WIBISONO, S.SosSalinan Resmi Putusan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar di berikan kepada PENGGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluHalaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.SusPHI/2018/PN BglAn. PaniteraPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.SusPHI/2018/PN Bgl

Tipikor/2012/PN.Smda haruslah dikuatkan;Menimbang bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhipemidanaan dalam tingkat banding ini maka kepada terdakwa akan dibebani membayarbiaya perkara yang akan ditetapkan pada amar putusan;Mengingat, Pasal.3 jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 TentangPemberantasanTindak Pidana Korupsi jo UU.No.46 Tahun

Hakim Tinggisebagai Ketua Majelis, MOCHAMAD ILYAS, SHIMH. dan ANDREAS LUMME,SH.MH.Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan PenetapanWakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada tanggal 25 Pebruari 2013 Nomor :05/PID/TPK /2013/PT.KT.Smda, putusan mana pada Hari Kamis tanggal 28 Maret 2013diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengandidampingi oleh HakimHakim Anggota dan dibantu Abdul Hadi,SH, Panitera Pengganti.tanpa dihadiri oleh

perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasanpemaaf atas dirinya dan/atau alasan pembenar dari perbuatannya, maka ia haruspula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat, Pasal.3 UndangUndang No.31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo pasal.55 Ayat 1 ke.1 KUHP,danUU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor

Khusus untuk Penggugat dikaitkan jugaputusan Pidana dari Pengadilan Tipikor dimana amar putusan Pidana dariPenggugat tidak ada pencabutan hakhak Penggugat sebagai PNS ;Bahwa menurut Ahli Sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010, diatur tata carapemberhetian dan tata cara pemberian hukuman disiplin kepada PNS.Dalam hal pemberian hukuman disiplin maka pemerintah harus membentukbadan pertimbangan jabatan atau majelis pemberian hukuman disiplin, untuktingkat daerah ketua majelis tersebut adalah Sekda;Bahwa menurut

Bukti T7won nn Fotokopi Salinan Putusan Pidana Tipikor Nomor29/PID.SUSTPK/2015/PN.GTO.(fokokopi Sesuai salinan); Fotokopi Surat dari Deputi Bidang Pembinaan ManajemenKepegawaian Direktur. PerundangUndangan BadanKepegawaian Negara Nomor Cl.2630/V.13110/94 Tanggal12 September 2018 Perihal Permohonan Pendapat HukumAtas PNS Mantan Narapidana.

(fokokopi dari fotokopi);Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan ASN BermasalahHukum/Tipikor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten BoneBolango, tanggal 03 Mei 2018 .(fokokopi dari fotokopi)Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan ASN BermasalahHukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten BoneBolango, tanggal 19 Oktober 2018.(fokokopi dari fotokopi);Fotokopi Surat dari Sekretraris Daerah Kabupaten BoneBolanggo tanggal O06 Maret 2019 Nomor: 800/BKPPDBB/242/III/2019 Hal Penyerahan.

Membebankan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung No. 37/TIPIKOR/2015/PTBDG, tanggal 11 Januari 2016 yangamar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung tanggal 28 Oktober 2015, Nomor 128/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut; Memerintahkan

No. 793 K/Pid.Sus/2016Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung No. 37/TIPIKOR/2015/PTBDG,tanggal 11 Januari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri BandungNo. 128/Pid.SusTPK/2014/ PN.Bdg, tanggal 28 Oktober 2015 harus diperbaikisekedar mengenai barang bukti uang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan

ke1 KUHP, UndangUndangNo. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 dan UndangUndangNo. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIBINONG tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung No. 37/TIPIKOR

WAHYUTI SYAMSUDIN DG LODI, S.AG selaku KepalaSekolah di SMPN 2 Tolitoli Utara Desa Binontoan Kecamatan Tolitoli UtaraKabupaten Tolitoli, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagidengan pasti sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan September 2018atau setidaktidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengantahun 2018, bertempat di SMPN 2 Tolitoli Utara Kecamatan Tolitoli UtaraKabupaten Tolitoli atau setidaktidaknya pada tempat lain yang termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tipikor

WAHYUTI SYAMSUDIN DG LODI, S.AG selakuKepala Sekolah di SMPN 2 Tolitoli Utara Desa Binontoan Kecamatan TolitoliUtara Kabupaten Tolitoli, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukanlagi dengan pasti sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulanSeptember 2018 atau setidaktidaknya masih dalam kurun waktu tahun2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di SMPN 2 Tolitoli UtaraKecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli atau setidaktidaknya padatempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor

Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG, tanggal 30 Maret 2017 yangamar lengkapnya sebagai berikut:Hal. 56 dari 94 hal. Put.

Bahwa Pemohon Kasasi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim AgungR.I. menerima dan memutuskan agar Putusan Judex Facti Tingkat BandingNomor 7/TIPIKOR/2017/PT.PDG tanggal 30 Maret 2017 yang PemohonKasasi jadikan objek Permohonan Kasasi a quo dinyatakan batal demihukum. Mengingat Putusan Judex Facti Tingkat Banding dimaksud hanyamemuat halhal yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa Ir. ImranHal. 77 dari 94 hal. Put.

(Vide : Putusan Judex Facti Tingkat Banding hal. 5556 Perkara No.7/TIPIKOR/2017/PT.PDG tanggal 30 Maret 2017). Sama sekali Judex Factitidak menyebutkan dengan jelas apa dasar munculnya pertimbangandemikian, apakah dari keterangan ahli, saksisaksi, Terdakwa, atau buktisurat ?. Padahal Judex Facti dalam pertimbangan putusannya paragraf 2tihalaman 5/7 telah menyebutkan ...sependapat dengan pertimbanganhukum Majelis Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangandimaksud....

3 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001hendaknya dijadikan perihal melanggar Pasal 2 Ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 7/TIPIKOR

No. 1674 K/Pid.Sus/2017dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Il/Terdakwa Ir.IMRAN tersebut:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG, tanggal 30 Maret2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak

Gempol Indah No. 11 Rt 05 Rw 13 Kel.Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon, KotaBandung Jawa Barat.Agama : Islam.Pekerjaan : Swasta.Pendidikan : Sarjana.Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:1.2.Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2017 s/d tanggal 18 April 2017;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangsejak tanggal 6 April 2017 s/d tanggal 5 Mei 2017;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegenSemarang sejak tanggal 6 Mei 2017 s/d tanggal 04 Juli 2017

;Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Jawa Tengah sejak tanggal 5 Juli 2017 s/d tanggal 3 Agustus2017;Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah sejak tanggal 4 Agustus 2017 s/d tanggal 2 September.2017;Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah sejak tanggal 10 Agustus 2017 s/d tanggal 8 September2017;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah sejak tanggal 9 September

., HakimHakim Ad Hoc Tipikor padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2012 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Prof.Dr. Krisna Harahap, SH. MH., dan Prof. Dr. Mohammad Askin, SH., HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh Budi Prasetyo,SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umumdan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,28Ttd/ Prof. Dr.

Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN.Kupang sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal20 Oktober 2013 ; 222222 22224. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 21 Oktober2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013 ;5.

Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang Pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 12 Desember 2013sampai dengan tanggal 10 Januari 2014 ; 7.

Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 11Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014 ; Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MAKARIUS PASKALISBAUT,S.H, & Partners, berkantor di Jalan Palem 11/10 No.29 B BlokDuku Cibugur Jakarta Timur. berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 10 Juli 2013 Nomor: 102/SK/VII/2013 ;co Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiKupang tersebut ; 2202 222222222 ce nec

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jambi, sejak tanggal 5 Agustus2013 s/d 3 September 2013;8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejaktanggal 27 Agustus 2013 s/d 25 September 2013;9.

Kota Baru, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September2013, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor :15/Pis/SK/201, pada tanggal 04 September 2013; Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 12 September2012 Nomor : 06/PEN/PID/TPK/2012/PT.JBI, tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding, berkas perkara dansuratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat yangmenerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2018 Penuntut Umum telahmengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 122/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST tanggal 6 Maret 2018;Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 9/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal11 April 2018;Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 16 April 2018, diterima diditerima Panitera Muda Tipikor

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16April 2018 dan salinannya telah diberitanukan kepada Terdakwa tanggal 20 April2018;Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 30 April 2018 yangditerima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2Mei 2018 ;Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor :9/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.

PUTUS ANNo. 111 PK/PID.SUS/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :Nama : ANANG SETYOHARTO, Sp bin P.

,Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiHakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariHal. 30 dari 31 Put. No. 111 PK/PID.SUS/2013dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh Dulhusin, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana.HakimHakim Anggota: Ketua,ttd./H.Suhadi, S.H., M.H., ttd./DR.H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.,ttd./H.

Bone Bolango dari Partai Demokrat sebagaimana SuratKeputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 228/02/VIII/2009, tanggal 07 Agustus2009 dengan lampiran Keputusan Gubernur atas nama Presiden RI Nomor :228/02/VIII/2009 tanggal 07 Agustus 2009, untuk periode 2009 sampai dengan2014 (selama lima tahun) ;Bahwa selanjutnya dalam masa periode tersebut Penggugat menjalani proseshukum yang bermuara pada proses persidangan di Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Gorontalo dan pada tanggal 26 April 2012 Majelis

Hakimmenjatuhkan vonis atas perkara tersebut dan setelah pembacaan Putusantersebut maka Penggugat langsung menyatakan menolak Putusan dimaksud danHalaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G.S/2019/PN Gtomelakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiGorontalo ;Bahwa kemudian pada saat Penggugat sedang menjalani proses penahanan diLembaga Pemasyarakatan Kelas Il A Gorontalo karena sementara menungguproses upaya hukum Banding atas perkara yang sedang Penggugat

Pen.Pid.Tah/2015/PN Idi : Sejak tanggal 12 Juli 2015 s/d tanggal 10 AgustusMajelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 04 Agustus 2015 Nomor248/Pen.Pid/2015/PN Bna : Sejak tanggal 04 Agustus 2015 s/d tanggal 02September 2015 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncn ncn ncnPerpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 24 Agustus 2015Nomor 248/Pen.Pid/2015/PN Bna : Sejak tanggal 03 September 2015 s/d01 Nopember 2015 2n2nnnn nner nn nnn ncn ncn cnncncePerpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Banda Aceh tanggal23 Oktober 2015 Nomor 577/Pen.Pid/2015/PT BNA: Sejak tanggal02 Nopember 2015 s/d tanggal 01 Desember 2015 ; Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal24 Nopember 2015 Nomor 661/Pen.Pid/2015/PT BNA sejak tanggal 02Desember 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015 ; Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Sayuti Abubakar, S.H.

PUTUSANNomor : 1795 K/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama Lengkap : EDI MARULI TUA SINAGA;Tempat Lahir : Huta Bayu;Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/ 13 September 1963;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Nagori Butu Bayu Panei Raja Kecamatan DolokPardamean, Kabupaten Simalungun;Agama : Kristen Katholik;

Dr.Abdul Latief, S.H., M.Hum, Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agungberpendapat lain dengan pertimbangan, yaitu:a Terlepas dari alasanalasan keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umumtersebut, Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkanHal. 53 dari 53 hal.

Syamsul Rakan Chaniago,S.H., M.H., HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga olehKetua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani,S.H. C.N. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Anggota KetuaTtd/Prof.Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum TtdTtd/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.,Dr. H. M.

tanggal lahir 27 April 1991, anak kedua; bernamaAnak Il, tanggal lahir 07 Agustus 1994 dan anak ketiga bernama Anak Ill,tanggal lahir 04 juli 2000; .Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukunsebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah saksimengetahui Penggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugatselingkuh dengan wanita lain orang Bali (menurut pengakuan Tergugat sendiridalam persidangan tipikor

., tanggal 31Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Jaksa Penunitut Umum pada KejaksaanNegeri Batang;Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang Nomor 63/Pid.SusTPK/2017/PN Smg, tanggal 14 November2017, yang dimintakan banding tersebut, dan:Mengadili sendiri:Hal 7 dari 15 hal, Putusan Nomor 2523 K/Pid.Sus/20181. Menyatakan bahwa Terdakwa NURUDIN bin H.

TARMULI,Salinan Putusan yang sama bunyinya oleh :Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehHalaman 12 dari 12 Putusan Nomor 301/PID/2019/PTBNAH. SAID SALEM, S.H.M.H.NIP. 19620616 198503 1 006Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 301/PID/2019/PTBNASalinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR.BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, SH.Nip.19611231 198503 0129Halaman 14 dari 12 Putusan Nomor 301/PID/2019/PTBNA