Ditemukan 19088 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tipiter
Penelusuran terkait : - tipikor
Putus : 27-03-2018 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 27 Maret 2018 — WILLIAM JOSUA BUTAR-BUTAR, S.E
191112 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 39 k/Pid.Sus/2019tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat tepat diterapkan pada perbuatan dan kesalahan Terdakwa, oleh karena ituputusan Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor Medan yangmembebaskan Terdakwa dari segala tuduhan dan tuntutan hukum tidakdapat dipertahankan dan haruslah di batalkan dan dengan mengadilisendiri Mahkamah Agung menjatuhkan putusan sebagaimana tersebutdibawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur
Register : 14-05-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 13-08-2020
Putusan PT PADANG Nomor 89/PDT/2020/PT PDG
Tanggal 13 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat IV : ALBER Pgl Al
Terbanding/Penggugat I : M. ARIFMAN
Terbanding/Penggugat II : M. SUPARDI
Terbanding/Penggugat III : Dr. H. M. Suryadi, S.H., M.H.
Terbanding/Penggugat IV : ALMI PUTRA
Terbanding/Penggugat V : ALMANOPEN
Terbanding/Penggugat VI : RAMANI NOSATI
Turut Terbanding/Tergugat I : AMIR pgl. Amie
Turut Terbanding/Tergugat II : SYAHRIAL Pgl. Iyal
Turut Terbanding/Tergugat III : SYAFRIZAL Pgl. Izal
Turut Terbanding/Tergugat V : DASRIL Pgl Das
Turut Terbanding/Tergugat VI : KHAIRUL Pgl IRUL
Turut Terbanding/Tergugat VII : Si ET Pgl Et
Turut Terbanding/Tergugat VIII : ADE PUTRA Pgl Ade
11170
  • ,MH, Tempat/Tgl.Lahir; Pauh Kambar/1 Maret1962, Jenis Kelamin lakilaki, pekerjaan Hakim Tipikor, Agama Islam,Status Perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir S3, KewarganegaraanIndonesia, alamat JI. Gatot Subrota No. 50 E Pekanbaru (Komp.Pengadilan Tinggi Pekanbaru).Dalam hal ini bertindak selaku anggotakaum dari MARIFMAN tersebut diatas;Hal 1 dari 17 Hal Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT PDG.4.
Register : 23-10-2018 — Putus : 30-11-2018 — Upload : 01-10-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 97/PDT/2018/PT BNA
Tanggal 30 Nopember 2018 — Pembanding/Penggugat : HJ.JAUHARAH BINTI TGK. MUAWIYAH
Terbanding/Tergugat IV : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH DI BANDA ACEH Cq KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PIDIE
Terbanding/Tergugat II : ZARUKTAINI ALIAS DARUTTAINI
Terbanding/Tergugat III : RIDWAN LATIF
Terbanding/Tergugat I : LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAYAH ISTIQAMATUDDIN LAMNA
3321
  • Rp. 5.000,00 PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH3. Pemberkasan ........ Rp.139.000,00 WAKIL PANITERAJumlah ....... Rp.150.000,00T. TARMULI, S.HNIP: 19611231 198503 1029Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 97/PDT/2018/PTBNA
Putus : 31-07-2012 — Upload : 07-02-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 79/PID/2012/PT-BNA
Tanggal 31 Juli 2012 — I. H. BERANI BERASA BIN ALM. SAKBAN BERASA. II. IDAN BIN ALM. LITER. III. SUTAN ANGKAT BIN TEGAK ANGKAT. IV. WADI BIN SAKBAN. V. AZWAR ANAS BIN RALIMUDIN. VI. SABIRUN BIN UYUNG OGA. VII. KAHARUDDIN PANDAN BIN ALM. WAHID. VIII.TAMRIN TINAMBUNAN BIN ALM. JALUDDIN TINAMBUNAN.
5730
  • AMSAR YOENAGA, SHPANITERA PENGGANTISalinan yang sama bunyinya oleh :d.t.oPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHPit. PANITERA SAYED MAHFUD, SHH. SAID SALEM, SH.MH17
Register : 29-06-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 16-09-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 60/PDT/2015/PT BTN
Tanggal 24 Agustus 2015 — Pembanding/Penggugat : JUNARIAH Diwakili Oleh : Mufti Rahman, SH
Terbanding/Tergugat : PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk
Terbanding/Tergugat : KPKNL Serang
12152
  • Provisi : Menolak permohonan provisi untuk seluruhnya;Dalam Eksepsi : Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard); Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini sejumlah Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan PermohonanBanding Nomor 64/Pdt.G/2014/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri/PHI/Tipikor
Putus : 20-12-2018 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281 PK/Pid.Sus/2018
Tanggal 20 Desember 2018 — DAVID EFFENDI
21684 Berkekuatan Hukum Tetap
  • TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA., tanggal9 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa danPenuntut Umum tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda Nomor 04/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda.,tanggal 6 Februari 2013, yang dimintakan banding tersebut;MENGADILI SENDIRI1.
Putus : 29-09-2011 — Upload : 17-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 73/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 29 September 2011 —
359
  • Tabungan : 0282909545 atas namaNARTO, KTP: 1208162407740002 Dusun DrokiyoRT/RW. 01/05 Glagah, telahmendapatkan ijin Penyitaan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal 17 Desember 2010, 1 (satu) berkas yang terdiri dari Pengajuan Proposal DokumenPencairan dana dan Laporan Pertanggungan Jawaban, telah mendapatkan ijin PenyitaanKetua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Pebruari 2011;Menimbang, bahwa keberadaan barang bukti tersebut telah di lakukan penyitaanoleh
    Penyidik sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat (1) huruf f, ayat (2) dan (3) KUHAP,dan telah mendapatkan ijin Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya,sehingga dapat dipergunakan sebagai barang obukti'~ di persidangan;Menimbang, bahwa setelah tidak ada halhal lagi yang disampaikan baik oleh JaksaPenuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa, maka pemeriksaanperkara ini dinyatakan ditutup, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil putusanakhir ;Menimbang, bahwa
Register : 28-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 51/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
BELASIUS ADUR, ST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
11469
  • Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatandan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai PNS (foto kopi dari foto kopi) ; Foto kopi surat Gubernur Nusa Tenggara TimurNomor : Upx.012.1/278/2018 tanggal 3 Desember2018 Perihal : Penyampaian Data Pegawai NegeriSipil Yang Belum Diberhentikan Karena MelakukanTindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan (foto kopi sesuaidengan aslinya) ; Foto kopi Daftar PNS Yang Terlibat Tipikor
    kenaikanpangkat, penerimaan CPNS, ujian dinas, pengangkatan dalam jabatan ;Bahwa terkait pemberhentian PNS tidak ada hubungan dengan tupoksiSaksi sebagai Asisten Ill, karena pengangkatan dan pemberhentianPNS adalah kewenangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)dalam hal ini Bupati ; Bahwa Badan Kepegawaian Daerah yang menangani dan langsung diproses ke Badan Kepegawaian Daerah ; Bahwa tidak ada surat keputusan pemberhentian sementara setelahada putusan pidana dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(TIPIKOR
    ) ; Bahwa Saksi berkoordinasi langsung dengan Badan KepegawaianDaerah sehingga Saksi tahu tidak ada penerbitan surat keputusanpemberhentian sementara untuk Penggugat ; Bahwa ada surat pengangkatan kembali sebagai PNS setelah Penggugat menjalani semua proses hukum ;Bahwa Saksi menduduki jabatan sebagai Asisten Ill sejak tanggal 29Desember 2017 ; Bahwa tidak ada surat keputusan pemberhentian sementara dari Bupatisetelah ada putusan pidana dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(TIPIKOR) untuk Penggugat
Register : 08-01-2015 — Putus : 12-03-2015 — Upload : 11-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 04/PID.SUS/2015/PT SBY
Tanggal 12 Maret 2015 — Nama Lengkap : MOKHAMAD FIRMAN, SH., M.Si Bin DJOEHARTO ; Tempat lahir : Purbalingga ; Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 08 Juli 1968 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : Jln. Tumpak Manis 35 Manisrejo 2 Kel. Manisrejo RT.58-RW.10, Kecamatan Taman, Kota Madiun ; Agama : Islam ; P e k e r j a a n : PNS ; Pendidikan : S-2 ;
6455
  • Kegiatan (PPTK) dalam Program KegiatanPelatihan Usaha Mandiri Sektor Informal (UMSI) dengan Surat KeputusanKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun nomor028/01/402.112/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 , pada Dinas Sosial Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Madiun tahun anggaran 2010 atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor DinasSosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun atau setidaktidaknyadi tempat tertentu di daerah Hukum Pengadilan Tipikor
    Memori banding tertanggal 9 Mei 2014, yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum ....55Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya, tanggal 12 Mei 2014, telah diserahkan salinanresminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Pengadilan NegeriMadiun dengan surat pengantar Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya tertanggal 12 Mei 2014 Nomor W.14.1/ 1157/Hk.07/V/2014 ;.
    MH.masing masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai HakimAnggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari KAMIS tanggal 12 MARET 2015 oleh Ketua Majelis Hakimtersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu MASKURUN, SH.Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwamaupun Penasihat Hukum Terdakwa ; HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,ttd. ttd.1. H.M. TARID PALIMARI, SH. MH. HERI SUKEMI, SH. MH.ttd.2. DICKY RISMAN, SH.
Putus : 24-03-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 24 Maret 2014 — SUMARTONO
5839 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Semarang No. 35/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg, tanggal 9 Agustus 2012yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada KomisiPemberantasan Korupsi tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangtanggal 29 Mei 2012 Nomor 40/Pid.Sus/2011/PN.
    Tipikor Semarang yangdimintakan banding tersebut; Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada keduatingkatperadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 2019 K/Pid.Sus/2012tanggal 22 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/PenunitutUmum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan
    Bahwa sejak awal yaitu mulai dari proses penyidikan, oleh Penyidik KPK,kemudian penuntutan maupun pemeriksaan di Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang untuk Kedua Terdakwa yaitu Sumartono danAgung Purno Sarjono keduanya didakwa dengan 3 (tiga) dakwaan alternatifdan berlapis yaitu:Hal. 73 dari 80 hal. Put. No. 8 PK/Pid.Sus/2014a.
    Bahwa ternyata sesuai fakta yang terungkap di Pengadilan (Judex Fact)baik Pengadilan Tingkat Pertama yaitu dibuktikan adanya putusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang maupun telahdikuatkan pada putusan banding dibuktikan adanya putusan PengadilanTindak Pidana korupsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yaitu:a. Putusan No. 43/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. jo No 34/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg. a.n. Terdakwa Agung Purno Sarjono;b.
    Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 2019 K/Pid.Sus/2012atas nama Terdakwa Sumartono ternyata membatalkan putusanPengadilan Banding Putusan No. 35/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.tanggal 9 Agustus 2012 jo putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanSemarang No 40/Pid.Sus/2012/PN. Tipikor.Smg. dan mengadili sendirisedang untuk putusan Mahkamah Agung RI No. 2017 K/Pid.Sus/2012tidak ada seperti tersebut;4.
Putus : 24-12-2013 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 24 Desember 2013 — MAYOSO Bin MUKUAT
11318
  • PUTUSANNomor : 100/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksadan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa :Nama lengkap : MARYOSO Bin MUKUAT;Tempat lahir : Pati;Umur/ tgl lahir : 49 tahun/ 01 Oktober 1964;Jenis kelamin : lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Panjunan Rt.07/ Rw.ll, Kec.Pati,Kab.Pati
    Tah/2013/PN.Pt sejak tanggal 11 Agustus 2013s/d 9 September 2013 ( Rutan ) ;Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 22 Agustus 2013 No. 103/III/Pe.Pid/Sus.H/2013/PN.Tipikor.Smg sejak tanggal 22 Agustus 2013 s/d 20 September2013 ;5.
    Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang tanggal 11 Nopember 2013, Nomor: 351/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg . sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d 19Desember 2013 (Pertama ) ;7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang tanggal 19 Desember 2013, Nomor: 430/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg . sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d 18 Januari2014 ( Kedua );Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ARIS SOETIONO, SHAdvokat berkantor : JI.Dr.
    Smgtanggal 2 92013 ;e Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarangtersebut;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tentang PenunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan;e Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara;e Telah mendengar Keterangan Saksisaksi,Keterangan Terdakwa dan Buktibukti yang diajukan di persidangan;e Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umumpada hari Selasa tanggal 19 Nopember
Putus : 27-04-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 603 K/PID.SUS/2017
Tanggal 27 April 2017 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BARRU ; ANDI IDRIS SYUKUR
294189 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Adapun kekeliruan dalam penerapan hukum unsur pidanamemaksa sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf e UU Tipikor,yaitu:1) Pada pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding,paragraf kedua halaman 166Putusan Nomor62/Pid.Sus.Tpk/2016/ PT.Mks., yang menyebutkan:Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan satu orang saksiyaitu Muslim Salam bahwa sebelum izin permohonan explorasidiajukan pada tanggal 25 Juli 2012, pada kunjungan WakilMenteri Perhubungan ke Pelabuhan Gorongkang dilanjutkandengan makan siang
    No. 603 K/Pid.Sus/2017Undang Tipikor adalah perbuatan dengan menekankehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendakorang yang ditekan itu. sendiri.
    (ahli hukumpidana bidang Tindak Pidana Korupsi) yang keterangannyadibacakan dipersidangan berpendapat bahwa yangdimaksud untuk membayar dalam pasal 12 huruf e UndangUndang Tipikor artinya menyerahkan sejumlah uang untuksuatu tujuan tertentu, baik dengan menyerahkan suratberharga (cek, giro dan sebagainya), atau denganmenyerahkan bendanya yaitu uang;Hal. 63 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017> Selanjutnya Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
    bahwa AndiCitta Mariogi adalah merupakan istri Terdakwa, danAndi Mirza Riogi adalah anak Terdakwa;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas kKemukakan kembaliuntuk mempertegas beberapa hal yang pandang keliru dalampertimbangan Judex Facti pada tingkat Pengadilan Tinggitersebut sebagai berikut:1.Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang telah memutusperkara ini, di dalam putusannya halaman 164 telahmenilai bahwa dari beberapa unsur yang merupakanbestanddeel delict dari ketentuan Pasal 12 huruf eUndangUndang Tipikor
    Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah cukup terbukti, dan putusanJudex Facti (Pengadilan Tinggi Tipikor Makassar) yang menyatakanHal. 79 dari 94 hal. Put.
Register : 31-05-2013 — Putus : 20-06-2013 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 16/PID.SUS/TPK/2013/PN.PL.R
Tanggal 20 Juni 2013 —
434
  • PUTUSAN SELA NOMOR : 16/PIDSUS/TIPIKOR /2013/PN.PL.RDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yangmengadili perkaraperkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Selasebagai berikut; Nama lengkap : Ir.MARCONI STENLY Bin A.BOEKIT; Tempat Lahir : Bintangninggt; .~..~..Umur/Tgl. Lahir : 56 Tahun / 24 Maret 1957; Jenis Kelamin Ae eg eee rn rnKebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat Tinggal : Jl.
    pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 31 Mei 2013 s/dtanggal 29 Juni 2013 ;n Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama WIKARYAF.DIRUN,SH., Advokat yang berkantor pada Kantor AdvokatPengacara WIKARYAF.DIRUN,SH & REKAN beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.23 Telp. (0536)3224394 Palangka Raya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juni 2013 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palangka Raya Nomor : 97/V1/2013/SK/TIPIKOR
Putus : 03-04-2017 — Upload : 19-04-2017
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN Ksp
Tanggal 3 April 2017 — SAMSUL BAHRI Alias DAUD Bin ASNAWI
246
  • Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 21Februari 2017 sampai dengan 22 Maret 2017;Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN Ksp8.
    Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejaktanggal 23 Maret 2017 sampai dengan 21 April 2017;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ZAKARIA, S.H. dariYAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN ACEH TAMIANG,beralamat di jalan Batas Landuh Kota Lintang No.42 Kecamatan Kota KualaSimpang Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Penetapan PenunjukanNomor 300/Pen.Pid.Sus/2016/PN Ksp tanggal 7 Desember 2016;Pengadilan Negeri Tersebut;Telah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala
Register : 30-08-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 11-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 40/PID.TPK/2017/PT MKS
Tanggal 25 Oktober 2017 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : IRMA ARRIANI, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : NURHAYATI SYAM Diwakili Oleh : H. SYAMSUDDIN SAMPARA, SH
9246
  • Haltersebut bersesuaian dengan Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) Penerimaan / Penyaluran Bantuan Dana Bergulir dariLembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil,Menengah (LPDBKUMKM) kepada KSP Amar Sejahtera di KotaMakassar Tahun 2011 s/d 2013 Nomor : SR704/PW21/5/2016 tanggal26 Oktober 2016 dengan temuan Hasil Penghitungan Kerugiankeuangan Negara yaitu. dari kerugian Negara sebesar Rp.5.000.000.000, (Lima
    Haltersebut bersesuaian dengan Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) Penerimaan / Penyaluran Bantuan Dana Bergulir dariLembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil,Menengah (LPDBKUMKM) kepada KSP Amar Sejahtera di KotaMakassar Tahun 2011 s/d 2013 Nomor : SR704/PW21/5/2016 tanggal26 Oktober 2016 dengan temuan Hasil Penghitungan KerugianHim 29 dari 51 him .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKSkeuangan Negara yaitu
Register : 11-07-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 29/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penggugat:
MARWAN B. SULEMAN, S.T., M.M.
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN GORONTALO
15178
  • ,MM...dst; adalah tidak benar sebab putusan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03Februari 2015 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Gorontalo,sehingga kesalahan pencantuman tanggal Putusan pada SK Bupatitersebut adalah cacat Yuridis, karena mengandung ketidakbenaran;2.
    Artinya PENGGUGAT tidak dapatdiberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS menurut Pasal 9 huruf aPP Nomor 32 Tahun 1979 karena pasal ini mengatur delik pidana biasaHalaman 9 dari 34 Halaman Putusan Perkara No. 29/G/2019/PTUN.GTO1.2.dalam KUHP (belum ada UU Tipikor), sedangkan PENGGUGAT melakukanperbuatan tindak pidana korupsi (tindak pidana khusus).Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asasasas Umum Pemerintahanyang Baik (AAUPB).Bahwa dasar hukum yang digunakan TERGUGAT untuk memberhentikanPENGGUGAT
Putus : 07-12-2012 — Upload : 29-12-2013
Putusan PT KUPANG Nomor 20/PID.SUS/2012/PTK
Tanggal 7 Desember 2012 — GRADUS GALUS, SST
8539
  • ., tanggal : 28 September 2012 dan permintaanbanding tersebut telah diberitahukan dengan patut kepadaTerdakwa pada tanggal 01 Oktober 2012 ; Menimbang, bahwa untuk memperkuat keberatannyaterhadap putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukanMemori Banding tertanggal 25 Oktober 2012 kepada PLI.Panitera Muda TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Kupang padahari dan tanggal itu juga, serta pada hari dan tanggaltersebut Memori Banding disampaikan dengan patut kepadaPenasihat Hukum Terdakwa ; Menimbang, bahwa terhadap
    Panitera Muda TIPIKOR pada Pengadilan NegeriKupang pada tanggal 22 Nopember 2012 ; Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa danPenuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajariberkas perkara, terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2012Sampai dengan tanggal 06 Nopember 2012 sebagaimanasurat Pemberitahuan Untuk mempelajari berkas Nomor :W26U1/2491/HN.01.10/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012 ; Menimbang, bahwa permintaan banding dari PenuntutUmum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurutcara serta
Putus : 15-03-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 K/PID.SUS/2017
Tanggal 15 Maret 2017 — BASTIAN M. SINAGA, S.T., bin M.E. SINAGA
1005642 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang. Dalam putusan itu, judex factie membebaskan Terdakwa ... [Selengkapnya]
  • Pdg juncto Nomor8/TIPIKOR/2016/PT. PDG tanggal 23 September 2016;Membaca Akta Pemberitahuan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Padang kepada Terdakwa Nomor 3/Pid.SusTPK/2016/PN Pdg juncto Nomor 8/TIPIKOR/2016/PT.
    Bahwa menurut terori penghukuman, hukuman terhadap pelakukejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu : Sebagai pembelajaran bagi pelaku agar pelaku menjadi jera daninsyaf dan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya/kejahatanyang sama; Melindungi masyarakat dari kejahatan yang menimpa mereka daripelaku kejahatan;Bahwa dari kedua teori tersebut dihubungkan dengan Putusan BandingTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor8/TIPIKOR/2016/PT.Pdg tanggal O06 September 2016
    Bahwa Judex Factie Telah Keliru Dalam Menerapkan Hukum;Bahwa putusan Judex Facti yang memeriksa perkara aquo, terdapatkekeliruan dan kehilafan dalam menerapkan hukum yang nyata, hal initampak secara jelas yaitu;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya:Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor8/TIPIKOR/2016/PT.Pdgtanggal 23 Juni 2016;Menimbang, bahwa dakwaan Primair, Penuntut Umum menyatakanPerbuatan Terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 yang telah diubah dan
    Dengan demikian, tidak terpenuhinya unsur setiap orangdalam diri Terdakwa seharusnya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaanprimair dan subsidair;Bahwa lebih lanjut, terdapat kekeliruan dan ketidakcermatan dalampertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Nomor8/TIPIKOR/2016/PT.Pdg dalam mempertimbangkan unsur setiap orangsebagaimana pertimbangan hukum dalam halaman 103 sampai dengan104 yang menyatakan bahwa :Menimbang
    Nomor 302 K/Pid.Sus/2017Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 8/TIPIKOR/2016/PT.PDG tanggal 06September 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2016/PN Pdg tanggal23 Juni 2016;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa BASTIAN M. SINAGA, S.T., bin M.E. SINAGA telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi secara bersamasama;2.
Register : 23-07-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
YUSSY SRI NURAMELIA, SH
Terdakwa:
H. ARDI Bin H. HASAN
356271
  • demikian, sudahbarang tentu kebenaran materiil yang ingin diperoleh, sangatlah jauhdari yang diharapkan, sebab kepentingan hukum bagi pencari keadilanmenjadi sirna karenanya;Bahwa sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penunutut Umum kepadaTerdakwa, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;1) Dakwaan KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 12 huruf a UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor
    ), Jo Pasal 65ayat (1) KUHP2) Dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal Pasal 12 huruf (6) UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Jo Pasal 65ayat (1) KUHP3) Dakwaan KETIGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal Pasal 11 UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.Bahwa
    Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi (UU Tipikor).; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun danpaling lama 5(lima) tahun dan pidana denda paling sedikitRp.50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ) dan pailing banyakRp. 250.000.000,00 ( dua ratus lima puluh juta rupiah ).
    Terdakwa rasa keadilan subtansial bagi Terdakwa belum didapatkan, danhal itu mohon menjadi pertimbnagan Majelis Hakim yang Mulia.Setelah Terdakwa cermati Runtutan Jaksa Penuntut Umum, Bahwa Jaksamenyakini bahwa Terdakwa dianggap sudan memenuhi unsur pasal pasal11 UU TIPIKOR, tapi setelah Terdakwa simak berdsarakan ahli yang telahdihadirkan, berdasarkan pendapatnya atas rujukan Undang undang PokokPokok Kepegawian dan UU Desa, bahwa Kepala Desa bukan PegawalNegeri karena kami tidak punya NIP secara
    Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN.Bdgmembenarkan berita acara pemeriksaan saksi dalam berkas perkaraini, Saksi mMembenarkan tanda tangan yang ada dalam berkas perkaraadalah benar tandatangan saksi.Bahwa saksi adalah selaku anggota Unit Tipikor Sat Reskrim PolresBogor yang telah ikut didalam pelaksanaan kegiatan Operasi TangkapTangan Terdakwa yang telah menerima uang pungutan dari hasilUang Ganti Rugi Pembebasan Lahan terkena Jalan Tol di wilayahDesa Limusnunggal Kec. Cileungsi Kab.
Putus : 12-10-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1824 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 12 Oktober 2012 — H. SYARIFUDDIN, SH,MH
661702 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 30 Agustus2011 ;4. Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri IIsejak tanggal 31 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 29 September2011 ;5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2011 sampai dengantanggal 17 Oktober 2011 ;Hal. 1 dari 183 hal. Put. No.1824 K/Pid.Sus/20126.
    Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal12 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 10 November 2011 ;7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negerisejak tanggal 11 November 2011 sampai dengan tanggal 9Januari 2012 ;8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi sejak tanggal 10 Januari 2012 sampai dengan tanggal 08Februari 2012 ;9.
    Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Il sejak tanggal 09 Februari 2012 sampai dengan tanggal 08Maret 2012 ;10.Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi sejaktanggal 05 Maret 2012 sampai dengan tanggal 03 April 2012 ;11.Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi sejak tanggal 04 April 2012 sampai dengan tanggal 02Juni 2012 ;12.Perpanjangan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ataspermintaan Pengadilan Tinggi
    Tipikor pada Pengadilan Tinggi selama 30(tiga puluh) hari sejak tanggal 03 Januari 2012 sampai dengan tanggal02 Juli 2012 ;13.Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiau.b Ketua Muda Pidana Khusus No.2146/2012/S.867.
    Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehMariana Sondang Pandjaitan, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada KomisiPemberantasan Korupsi dan Terdakwa ;HakimHakim Anggota : Ketua,ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, SH., MH. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.ttd/M.S.