Ditemukan 14191 data
63 — 5
Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lainBahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal dengan adanya azasGeen Straf Zonder Schuld (tindak pidana tanoa kesalahan), dimana seseorangdapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memiliki suatu kesalahan. Corakkesalahan terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu kKesengajaan dan kealpaan.
Firmansyah, SH
Terdakwa:
ADE SAPUTRA Bin NURSANI
16 — 7
ini sebagai sesuatu yang tidakterpisahkan;Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sahmenurut undangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yangdianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yangdidakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukumpidana terdapat asas geen straft zonder schuld
59 — 17
Nur Umiyang sudah menagihnya karena selama dua tahun berhutangbelum pernah dibayarnya.Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur ke3 Yang seluruhnyakepunyaan orang lain telah terpenuhi.Unsur ke4 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.Bahwa katakata dengan maksud adalah merupakan pengganti kata dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku, dankesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld) menurutMemori Van Toelicthting (MVT) atau
RAY LEONARDO
Terdakwa:
1.HERIANDA HUTAHEAN alias PAK PUTRA bin HASIHOLAN HUTAHEAN
2.BUDIMAN NAPITUPULU alias PAK JON bin ABDUL NAPITUPULU alm
26 — 6
tersebut;Halaman 28 dari 31 Putusan No.69/Pid.B/2019/PN.RgtMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhiseluruh unsur delik dalam dakwaan kumulatif penuntut umum, oleh karenanyaterdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukummelakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKANDAN TANPA HAK MENGUASAI AMUNISI;Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan (geenstraaf Zonder schuld
SHANDY JOHAN RAMADHAN, SH
Terdakwa:
1.KARSUDIN Bin SAJU
2.JUHDI Bin KIMONG
55 — 6
Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan(schuld ) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (opzettelijk atau dolus ) dankelalaian (culpos). Undangundang sendiri tidak memberikan keteranganmengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentangopzettelijk, yaitu sebagai willens en wetens, yang dalam arti harfiah dapatdisebut sebagai menghendaki dan mengetahui.
ANISAH HIKMIYATI,SH.MH.
Terdakwa:
1.RANDY AGUNG PRAYOGO Als PETHET Bin SUWONDO
2.DICKY NUR ANDIKA PUTRA Als.KOWOR Bin JUMERI
67 — 7
BarangsiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang(natuurlijke person) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia danHalaman 18 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Maddapat dipertanggung jawabkan segala akibat perbuatannya secara hukummelakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (schuld) secaraindividual maupun bersamasama ;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telahmenghadapkan Terdakwa I.
79 — 36
Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagiandari kesalahan (Schuld) menurut Memori Van Toelicthting22(MVT) atau) memori penjelasan yang dimaksud dengansengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinyasuatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwaseseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harusmenghendaki serta menginsyafi tindakan tersebutdan/atau akibatnya.; Bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secaramelawan hukum adalah perolehan suatu barang tersebuttanpa melalui prosedur yang
JULINDRA PURNAMA JAYA, SH.
Terdakwa:
RUDI BIN ABDULLAH
71 — 22
innerlijke overtuiging bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsurtindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatifPertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bila terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana TanpaHak atau melawan hukum membeli, Narkotika Golongan dalam bentukbukan tanaman;Menimbang, bahwa berdasarkan pada azas pemidanaan geen straafzonder schuld
KEMIN Alias INAQ ANIM
Tergugat:
1.AMAQ MULYADI
2.HAJI MAHLIM
3.ARTAMIN ALIAS AMAQ RAMLI
4.INAQ HIKMAH
5.LAQ HIKAMAH
6.LAQ RAUDATUL JANNAH
7.LOQ KHAIRUDIN
8.LOQ MAULIDIN
9.LOQ LATIFATUL IHSAN
10.LOQ SIDUN ALIAS AMAQ IRUN
124 — 103
melawan hukum adalahsuatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan pasalpasal dalamperaturan perundangundangan yang berlaku serta melanggar hak orang lain dankepatutan dalam masyarakat ;Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Padt.G/2020/PN.SELMenimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata mengandung anasir sebagaiberikut:Adanya perbuatan;Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;Adanya kerugian bagi korban;Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian;Adanya kesalahan (schuld
SUTRISNO
Tergugat:
PT. Bank BRI Kantor Cabang Blora
87 — 15
Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, untuk dapatdinyatakannya seseorang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,maka haruslah terpenuhi syaratsyarat sebagai berikut:a. harus ada perbuatan;b. perbuatan itu harus melawan hukum;Cc. ada kerugian;d. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itudengan kerugian;e. ada kesalahan (schuld);Namun demikian ternyata tidak satupun dalildalil Penggugat yangPenggugat ajukan khususnya terhadap Tergugat yang memenuhi unsurunsur perbuatan melawan
22 — 7
narkotikagolongan bukan tanaman yang untuk itu telah diatur secara khususdalam pasal 127 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhidan terbukti ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa, ada alasan penghapus ataupeniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehinggaterdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang bahwa alasan pemaaf (schuld
97 — 50
keyakinan, makaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaankesatu, pasal 338 KUHP;Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, berdasarPasal 6 Ayat (2) UU RI No. 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesuaidengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straff zonder schuld
88 — 43
Sedang keadilan formal adalah keadilan yang berdasarkanhukum sematamata yang belum tentu dapat diterima dan dirasakan adil olehpara pihak.Bahwa, berdasarkan uraianuraian tentang status barang bukti dapat dipahamibahwa prinsip perampasan barang bukti, baik menurut KUHAP maupun KUHPhaus mempunyai' relevansi sedemikian rupa dengan kesalahan,sebagaimana asas yang dikenal dalam hukum acara pidana yaitu geen strafzonder schuld (tiada pemidanaan tanpa kesalahan).Bahwa, adapun tujuan pokok hukum adalah mencapai
RIZKI NUZLY AINUN, SH.
Terdakwa:
MARDIANSYAH BIN AHMAD SUDIANTO
20 — 16
dianggap telahtermuat dalam putusan ini;Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurutundangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atasdirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder schuld
43 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
a quo;Bahwa gugatan Penggugat bukan hanya mendalilkan TergugatI dan TergugatIImelakukan wanprestasi akan tetapi juga mendalilkan TergugatI dan TergugatIImelakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga pada saat pembuktian akanmemperumit pemeriksaan gugatan a quo karena TergugatI dan TergugatII akanmembuktikan ada atau tidaknya perbuatan wanprestasi dan sebaliknyaPenggugat akan membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh TergugatI dan TergugatII dan atau membuktikan adanyakesalahan (schuld
34 — 26
golongan bukan tanamanyang untuk itu telah diatur secara khusus dalam Pasal 127 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi danterbukti ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, ada alasan penghapus ataupeniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehinggaTerdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang bahwa alasan pemaaf (schuld
LEHAVRE ABETO HUTASUHUT,SH
Terdakwa:
HENDRIKUS LUAN
72 — 30
terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN AtbMenimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, untuk dapat menjatuhkanpidana terlebin dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesualdengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straff zonder schuld
37 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terbukti selama berada pada Pemohon Kasasi/Terdakwa,Pemimpin Perum Pegadaian Unit Raya sebagai penanggungjawab atassemua kegiatan pada Perum Pegadaian Unit Raya;Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ada kesalahansama sekali (afwezigheid van alle sehuld) maka Pemohon Kasasi/Terdakwatidak dapat dihukum dalam perkara ini;Bahwa untuk memidana seseorang di samping melakukan perbuatanyang dilarang, dikenal asas yang berbunyi : tiada pidana tanoa kesalahan(geen straf zonder schuld/actus non facit
Terbanding/Tergugat I : PT BNI Persero Tbk Pusat c.q PT BNI Persero Tbk Wilayah Palembang c.q PT BNI Persero Tbk Cabang Bandarlampung
Terbanding/Tergugat II : Departemen Keuangan RI c.q Direktorat Jendral Kekayaan Negara c.q Kantor Wilayah Lampung dan Bengkulu, KPKNL Bandarlampung
121 — 68
Adanya Kesalahan dari Pihak PelakuBahwa unsur kesalahan (Schuld) dari Tergugat dan Tergugat II yangmelakukan perbuatan bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan dan kepatutan sesuai dengan Perjanjian Fasilitas Kredit danpersetujuan perpanjangan dan Restrukturisasi Fasilitas kredit dan Halaman 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 40/Pdt./2020/PT TJK.18.13Perjanjian Penyelesian hutang yang telah ditandatangani merupakankesalahan yang dialkukan oleh Tergugat dan Tergugat II;d.
82 — 38
Kesalahan (schuld) dari ASNAN diduga dapatterjadi karena kelalaian (culpa) atau karena kesengajaan (dolus).