Bahwa Tergugat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. JAPNo.117 tanggal 22 Mei 2013 diangkat sebagai Direktur Utama dan sebagaiPemegang Saham sebesar 25% dari seluruh modal yang telah ditempatkandan disetor, namun hingga saat ini Tergugat sebagai Pemegang Saham PT.Hal. 4 dari 13 Putusan No. 649/Pdt.G/2014/PN.

Foto copy Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT James & Armando PundimasNo. 117 tanggal 22 Mei 2013 dibuat dihadapan H. Rizul Sudarmadi SH.,Mkn,Notaris di Jakarta bukti (P3); . Foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 31 Oktober 2013bukti (P4): . Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No:AHU59865.AH.01.02Tahun 2013 tentang Persetujuaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal20 November 2013. bukti (P5); . Foto copy Laporan Keuangan PT JAP Periode Tahun 2012 bukti (P6); .

SbyMenimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir dalampersidangan, Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan dapat mencermatibukti bukti yang ada relevansinya dengan posita maupun petitum gugatan penggugat;Menimbang,bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita dan petitumgugatan penggugat, ternyata essensinya adalah adanya hubungan hukum antaraPenggugat dengan Tergugat, dalam bentuk pemegang saham PT JAPberdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemagang Saham(RUPS) No.117, tanggal

JAP ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 3 dan P 4 ternyata pada tanggal 31Oktober 2013,penggugat telah menyetorkan modal kerekening PT JAP sebesarRp.1.000.000.000,(Satu milyard rupiah ) dalam hal ini penggugat telah menalangisetoran modal tergugat dan Haris Jacob Saleh serta Ady AksarArmansyah,sehingga penggugat sebagai pemegang saham baru telah membiayaioperasional PT JAP yang selanjutnya berdasarkan bukti P.3, pada tanggal 20Nopember 2013, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS

Sbymengundurkan diri sebagai penegang saham dan pengurus di PT JAP,demikianhalnya dalam bukti P.2 dan P.3 penggugat telah menalangi dan menyetorkan uangsejumlah Rp.1.000.000.000,(Satu milyard rupiah) ke rekening Pt JAP sehinggakeputusan RUPS disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Ham RI oleh karena itupetitum ke 4 sub a,b dan petitum ke 5 ini beralasan hukum karenanya harus pula dikabulkan ;Menimbang,bahwa untuk petitum ke 6, gugatan Penggugat,Majelisberpendapat bahwa oleh karena tidak terpenuhinya

Horas InsaniAbadi baik setiap dilaksanakan RUPS Tahunan maupun melalui surat suratsecara tertulis dan lisan namun kenyataannya sampai saat ini sertifikat sahammilik para Penggugat tak pernah diterima;.

Bahwa para Penggugat melalui suratnya tertanggal 30 Juni 2012, 21 Juni2012, 5 Oktober 2009, 8 Agustus 2007, 03 Maret 2008, 08 Maret 2008, 14Juni 2012, 09 Maret 2007, 24 April 2007, 30 April 2007, 25 Mei 2007, 04Juni 2007, 22 Juni 2007 dan 31 Juli 2007, belum lagi yang lisan dan yangHalaman 4 dari 32 hal.put.No. 200/Pdt/2014/PTMadn.diminta pada waktu RUPS tahunan pada waktu RUPS, namun terhadap suratpara Penggugat tersebut sampai saat ini belum ada realisasinya;Bahwa setelah beberapa kali para Penggugat

Horas Insani Abadi Pematang Siantar padahalsetiap keputusan haruslah diambil melalui RUPS;5) Membuat pernyataan tentang datadata PT. Horas Insani Abadi PematangSiantar yang menyesatkan melalui Laporan Pertanggung jawaban kepadapara pemegang saham di PT. Horas Insani Abadi Pematang Siantar,sewaktu RUPS maupun laporan tertulis yang meliputi laporan keuangankejelasan kepemilikan saham di PT.

HIAterutama di dalam pengambilan keputusan di RUPS Tahunan yang tidak melaluiprosedur sesuai dengan UndangUndang Perseroan Terbatas No.

HIA selalu dilaporkan dandidaftarkan dan diumumkan oleh para Tergugat dalam RUPS tahunan danselanjutnya dilaporkan ke Menkumham Dirjen AHU walaupun akses sedangdiblokir atas permintaan Penggugat I; Bahwa para Tergugat selalumembukukan pengalihan saham dan juga para Tergugat tidak pernahmengabaikan hakhak keperdataan pemegang saham sewaktu RUPS tahunandan juga segala perbuatan hukum yang diambil oleh para Tergugat selakupengurus PT.

Untuk membantu korporasi dalam melaksanakantugasnya dibentuklah organorgan yang secara teoritis ini disebut denganorgan theory, untuk itu maka dikenal adanya 3 (tiga) organ dalamkorporasi yaitu Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS). Bahwa dari ketiga organ tersebut Direksi merupakansatusatunya organ dalam korporasi yang melaksanakan fungsipengurusan korporasi di bawah pengawasan Dewan Komisaris.

di atas Penggugat dengan jabatan DirekturUtama merupakan bagian Dewan Direksi yang mana bukanlah seorangpekerja/ouruh yang dapat mengajukan gugatan perselisihan hubunganindustrial sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, akan tetapi harus mengacu sesuai mekanisme padaUndang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatassesuai Pasal 105 ayat (1) yang menyebutkan: anggota direksi dapatdiberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) denganmenyebutkan alasannya dan Pasal 10 ayat (3) Akta Pendirian PT DayaKaltim Bahagia Nomor 10 tanggal 3 Desember 1988 yang menyebutkan:Para anggota Direksi dan Para Komisaris diangkat oleh Rapat UmumPemegang Saham, untuk mana tiaptiap jabatan harus diajukan sedikitdikitnya 2 (dua) orang calon, para anggota Direksi diangkat waktulamanya tidak ditentukan dan para Komisaris diangkat untuk waktu 3(tiga) tahun lamanya dengan tidak mengurangi hak dari rapat

umumpemegang saham, untuk memberhentikan mereka sewaktuwaktu,sedang terhadap para anggota Direksi dapat pula diberhentikan dengantidak memakai pembebasan sementara terlebih dahulu oleh paraKomisaris dengan mengingat Pasal 12 ayat (6) dari anggaran dasar ini;Bahwa Penggugat juga belum melakukan pembelaan diri dalampemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama PT Daya KaltimBahagia dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun RapatUmum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) PT Daya Kaltim BahagiaHalaman

Nomor 614 K/Pdt.SusPHI/2017sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana padaayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membeladiri dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Pasal 12 ayat(6) Akta Pendirian PT Daya Kaltim Bahagia Nomor 10 tanggal 3Desember 1988 yang menyebutkan: dalam tempo satu bulan setelahdilakukan pembebasan tugas itu, para

Bintan Inti Sukses hal ini tanpapersetujuan Komisaris dan penetapan RUPS uang milik PT. BintanInti Sukses sebesar Rp.1.500.000.000, (Satu milyar lima ratus jutarupiah) diterima ADY INDRA PAWENNARI selaku Direktur CV.

BINTAN INTISUKSES) Tahun Anggaran 2007 (Fotocopy);126. 1 (satu) Bundel dokumen Tindak Lanjut EvaluasiKinerja Nomor : 500/EKON/05 Tanggal 17 Januari 2018(Fotocopy);127. 1 (satu) bundle dokumen Laporan Tahunan TahunBuku 2017 pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);128. 1 (Satu) bundle dokumen slide Laporan Tahunan TahunBuku 2016 pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);129. 1 (Satu) bundle dokumen Laporan Tahunan TahunBuku 2015 pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);Halaman 66 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUSTPK/2021/PT PBR130

dokumen PerjanjianPerjanjian PT.Bintan Inti Sukses (Asli);23. 1 (satu) rangkap dokumen Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Tahunan tanggal 16 Mei 2018;24. 1 (Satu) rangkap dokumen Payment Voucher kepadaPT.

Bintan Inti Sukses (Fotocopy);88. 1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara RUPS PT.Bintan Inti Sukses Tahun Buku 2015 (Fotocopy);89. 1 (satu) bundle dokumen Rekening Koran Bank BNINomor Rek. 0386721375 dan Bank Mandiri Nomor Rek. 1090006666283 atas nama PT. Bintan Inti Sukses untuk MutasiRekening JanuariDesemberTahun Anggaran 2016 dan 2017(Fotocopy)90. 1 (Satu) bundle dokumen Project Kerjasama PT. BintanInti Sukses (Fotocopy);91. 1 (Satu) rangkap Berita Acara RUPS PT.

BINTAN INTISUKSES) Tahun Anggaran 2007 (Fotocopy);126. 1 (satu) Bundel dokumen Tindak Lanjut EvaluasiKinerja Nomor : 500/EKON/05 Tanggal 17 Januari 2018(Fotocopy);127. 1 (satu) bundle dokumen Laporan Tahunan TahunBuku 2017 pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);128. 1 (satu) bundle dokumen slide Laporan Tahunan TahunBuku 2016 pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);129. 1 (satu) bundle dokumen Laporan Tahunan TahunBuku 2015 pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);Halaman 90 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUSTPK/2021/PT PBR130

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Berita Acara RUPS Nomor 306 tanggal 16 Oktober 2017 (Akta Nomor 306 tahun 2017) yang dibuat dihadapan Notaris Soleiman Malipungi, S.H., M.Kn;
4. Menghukum Tergugat untuk menarik dan membatalkan

Akta Berita Acara RUPS Nomor 306 tanggal 16 Oktober 2017 (Akta Nomor 306 tahun 2017);

), justru PEMBANDING dahuluPENGGUGAT KONVENSI sebelumnya telah melakukanupaya perbaikan atas Laporan yang dimaksud dandalam pelaksanaan RUPS tersebut tidak adapemberitahuan perihal akan adanya RUPS maupunikhwal PEMBERHENTIAN yang dimaksud kepadaPEMBANDING dahulu PENGGUGAT KONVENSI,Pemberhentian dengan tidak menyertakan alasannyadengan terlebih dahulu, tidak memberikan kesempatanpada Direksi /PEMBANDING untuk membela did padaforum RUPS Luar Biasa artinya tidak mungkin dapatdiberhentikan jika PEMBANDING

belum menyampaikanpembelaan did pada RUPS Luar Biasa walaupunPEMBANDING hadir dalam RUPS a quo yang dilakukansecara mendadak setelah Direksi mengadakan rapatinternal., justru ditengah berjalannya rapat adatindakan Pemegang Saham mengambil alih pimpinanrapat meminta untuk dilaksanakan secara tertutupdengan peserta terbatas (Para Pemegang Saham,Dewan Komisaris, Unsur Pemerintah KotaPalembang,dan Notaris) tanpa melibatkan adanya /menyuruh untukkeluar dan menunggu sejenak diluar ruangan rapatHalaman

diberikan kesempatanuntuk membela diri dalam RUPS (hak belay.

yang merugikan Perseroan atau karenaalasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.

Jadi berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya saatPEMBANDING / Direksi akan diberhentikan harusmelalui RUPS dengan menyertakan alasannya denganterlebih dahulu memberikan kesempatan padaHalaman 41 dari 53 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2021/PT PLGPEMBANDING / Direksi untuk membela diri. Kesempatanmembela diri ini bersifat imperatif atau) Nukummemaksa dan harus dilakukan dalam RUPS LuarBiasa.

Persetujuan itu bisa didapatkan setelahmengadakan RUPS.

Ada yang 3/4., 2/3, ada yang 50/1 suara.Artinya ketika proses pengambilan keputusan RUPS, undangan RUPS sudahtepat apa belum dan clear. Misal agendanya RUPS untuk menjual sahamcukup yang setuju hanya 54 % quorum sudah terpenuhi.

Sehingga tidak ada perbuatan memberikan keterangan palsukedalam akta otentikkalau ternyata para pemegang sahamnya yang tertulisdalam akta A dan B tersebut ketika RUPS tidak diundang;Menurut Ahli demikian juga ketika pemegang saham atau yang mengakupemegang saham melakukan RUPS sehingga terjadi perubahan pemegangsaham,akan tetapi ketika melakukan RUPS tidak mengundang pemegangsaham yang lain padahal dia komisaris,tetap dinyatakan cacat prosedur;Atas pendapat Ahli tersebut baik Kuasa Para Penggugat

Bumi Megah Jaya kepada Tergugat I, dalamsurat kuasa pada angka 5 menyebutkan: memberikan kuasa kepada Tergugat untuk melakukan semua tindakan hukum untuk kepentingan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Bumi Megah Jaya.

Sehingga dalam mengadakan RUPS istilahnya bukan dilibatkan atautidak dilibatkanmemang undangan harus disampaikan kepada para pemegangsahamtapi pemilik saham terbanyaklah yang mempunyai suara terbanyak; Jadiwalaupun pemegang saham yang hadir sedikit tapi kepemilikan sahamnyabanyak maka RUPS sudah memenuhi Quorum;Menimbang, bahwa selain itu menurut ahli andaikan benar rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dilaksanakan tanpa ada undangan ataupemberitahuan kepada pemegangsaham lainnya maka hasil rapat tersebutmengandung

CLM.Atas hasil RUPS LBtersebut, ISRULLAH ACHMADkeberatan dan mengirimkan surat/somasi keDireksi PT CLMkarena ISRULLAH ACHMADselaku salah satu Direktur danPemegang Saham PT CLM tidak hadir dalam RUPS LB tersebut.Setelah RUPS LB tersebut, ISRULLAH ACHMAD bersama MARTIN PSILITONGAmeneliti kembali perjanjian akuisisi CV CLM dan PT APMR yangakhirnya sepakat untuk melakukan gugatan pembatalan perjanjian akuisisidengan alasan perjanjian akuisisi itu tidak sah karena ditandatangani WILLIEMJ VAN DONGEN yang

Gugatan pada pokoknya meminta Majelis Hakimuntuk menyatakan RUPS LB tanggal 15 Juni 2017 tidak sah dan tidak mengikatserta menyatakan Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB PT CLM No.7 tanggal15 Juni 2017 cacat hukum dan batal demi hukum.

Atas tindakan ISRULLAH ACHMAD dan MARTINP SILITONGA tersebut, pada tanggal 15 Juni 2017 dilakukan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT CLMdengan salah satukeputusannya memberhentikan MARTIN P SILITONGA sebagai Direktur PTCLM dan WAHIDA ASAD yang~ merupakan = istri ISRULLAHACHMADzdiberhentikan dari jabatan Komisaris PT. CLM.

Atas hasil RUPS LBtersebut, ISRULLAH ACHMAD keberatan dan mengirimkan surat/somasi keDireksi PT CLM karena ISRULLAH ACHMAD selaku salah satu Direktur danPemegang Saham PT CLM tidak hadir dalam RUPS LB tersebut.Setelah RUPS LB tersebut, ISRULLAH ACHMAD bersama MARTIN PSILITONGA meneliti kembali perjanjian akuisisi CV CLM dan PT APMR yangakhirnya sepakat untuk melakukan gugatan pembatalan perjanjian akuisisidengan alasan perjanjian akuisisi itu tidak sah karena ditandatangani WILLIEMJ VAN DONGEN yang

(anak Terlawan ) selaku Direktur melalui Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) tanggal 16 Desember 2014 yang dinyatakan dalamAkta Berita Acara Rapat Nomor : 11 tanggal 16 Desember 2014 yang dibuatdihadapan Notaris Poeryanto Poedjiany, SH (Terlawan VI);Bahwa RUPS LB dengan agenda memberhentikan Terlawan sebagaiKomisaris dan sdr.

Benny sebagai Direktur adalah tidak sah karena RUPSLB tersebut tidak dihadiri oleh Terlawan karena ketika RUPS LB ituberlangsung Terlawan tidak berada di Medan dimana hal itu telah terlebihdahulu diinformasikan Terlawan kepada Terlawan Ill selaku DirekturUtama secara lisan ketika menyampaikan undangan RUPS, namunkesempatan itu dimanfaatkan Terlawan V dengan tetap melaksanakanRUPS yang kemudian dilanjutkan dengan RUPS LB dengan agendamemberhentikan Terlawan sebagai Komisaris dan Benny selaku WakilDirektur

PANTAI PERUPUKINDAH tersebut karena ketika berlangsungnya RUPS, Terlawan tidakberada di Medan, namun Terlawan Ill tidak memperdulikannya dan tetapmenyelenggarakan RUPS dan dilanjutkan dengan RUPS LB di kantorTerlawan di Jalan Air Langga Nomor 16 A dan B Medan sebagaimanadinyatakan dalam Risalah Rapat PT.

PANTAI PERUPUK INDAH tertanggal05 Januari 2015 dan kemudian dituangkan dalam Akta Nomor3543/Leg/2015 tertanggal 5 Januari 2015 tentang Berita Acara Rapat PT.PANTAI PERUPUK INDAH yang dibuat di hadapan Terlawan VI selakuNotaris di Medan;Bahwa pelaksanaan RUPS yang dilanjutkan dengan RUPS LB tersebutadalah bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UU No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 78 ayat (1) joPasal 75 ayat (3) dan (4) tentang penyelenggaraan RUPS lainnya harus

PANTAI PERUPUK INDAH, selaku pelaksanaproyek yang seharusnya dibicarakan dalam RUPS; (vide Putusan Nomor656/Pdt.G/2015/PN.Mdn, halaman 69);26.

SoetardjoBerdasarakan RUPS tanggal 29 Juni 2006Dewan Komisaris Komisaris Utama KomisarisDewan DireksiIr. RMA Amirullah, SSIr. Abdul Gaffar Anmad SyukurHal. 8 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2017/PT SBYDirektur Utama : Dahlan IskanDirektur : Drs. Soerhardi, MBA* Berdasarkan pasal 11 Keputusan RUPS PT.

Soerhardi, MBA Berdasarkan Pasal 11 Keputusan RUPS PT.

Pada setiap rapat Terdakwa selalumengingatkan bahwa segala proses harus sesuai dengan SOP ;Bahwa dasar penjualan asset Kediri dan Tulung Agung adalahkeputusan RUPS ;Bahwa RUPS dimulai dengan Pra RUPS (dibedah 1 tahun) berkali kalimembedah, yang hadir dari PT PWU Ketua Team dan Pak Suhardi danKepala Biro Kantor Gubernur ;Bahwa Aset Kediri, Tulung Agung ataupun semua yang dilakukanDireksi dibahas di Pra RUPS ;Bahwa SK atau dokumen pembentukan Tim Penjualan Asset benar ;Bahwa terhadap asset Tulung Agung

PWU Ketua Team dan Pak Suhardi danKepala Biro Kantor Gubernur ;Bahwa Aset Kediri, Tulung Agung ataupun semua yang dilakukanDireksi dibahas di Pra RUPS ;Bahwa Personal Garantie di BNI 46 sekarang sudah lunas pabrikterbesar sering menang tander ;Bahwa RUPS dan ke Il tidak dilakukan pelepasan asset karena belumtertata sedangkan RUPS berikutnya baru diputuskan ;Bahwa Aset PT.

PWU Ketua Team dan Pak Suhardi danKepala Biro Kantor Gubernur ;Bahwa Aset Kediri, Tulung Agung ataupun semua yang dilakukanDireksi dibahas di Pra RUPS ;Bahwa Personal Garantie di BNI 46 sekarang sudah lunas pabrikterbesar sering menang tander ;Bahwa RUPS dank e II tidak dilakukan pelepasan asset karena belumtertata sedangkan RUPS berikutnya baru diputuskan ;Bahwa Aset PT.

Sehingga tidak pernah ada suatulaporan idependen kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangmenyatakan bahwa tergugat dinyatakan bersalah dan bahkan tidak pernahada RUPS ataupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)yang menyatakan para TERGUGAT telah berbuat kesalahan sehinggamerugikan Penggugat.

Bahwa ketentuan yang mewajiban perusahaan memperolehpersetujuan RUPS terlebih dahulu dalam melakukan transaksimaterial adalah ketentuan angka 2 dan angka 3 dalamLampiran Keputusan Ketua Bapepam No.

Bahwa, sekalipun jika tindakan Tergugat IV menimbulkan kerugianterhadap Penggugat dan membahayakan eksistensi Penggugatsebagai Perseroan Terbuka, gugatan a quo tetap belum waktunyadiajukan atau prematur karena gugatan a quo belum mendapatkanpengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Penggugat;5.

Pasal 102 ayat (1) UUPT menyebutkan :Direksi wajid meminta persetujuan RUPS untuk ;a. Mengalinkan kekayaan Perseroan ; ataub.

Print out (cetak) informasi elektronik pengumuman RUPST & RUPS LB PT.HITS tertanggal 28 Februari 2007 (diberi tanda T.I.II.IIl 1) ;2. Print out (cetak) informasi Elektronik pengumuman RUPST & RUPS LB PT.HITS tertanggal 15 Juni 2007 (diberi tanda T.1.II.II 2) ;70. Print out (cetak) informasi elektronik pengumuman RUPS T & RUPS LBPT. HITS tertanggal 26 Juli 2007 (diberi tanda T.I.II.II 3) ;. Print out (cetak) informasi elektronik pengumuman RUPS T & RUPS LBPT.

Fajar Indah Material berdiri, hingga saat ini belum pernahdiadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik RUPS tahunanmaupun RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 UndangundangNomor 40 tahun 2007, yang berbuny!

apabila pemohon secara sumir telah membuktikanbahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentinganyang wajar untuk diselenggarakan RUPS ;3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)memuat juga ketentuai mengenal :a.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, sertapenunjukan Ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuanyang Undangundang ini ;b.

Fajar IndahMaterial, haruslah melalui RUPS, sedangkan sebagaimana yang kitaketahui bahwa sejak berdiri hingga saat ini PT. Fajar Indah Material belumpernah diselenggarakan RUPS ;12. Bahwa menanggap!

Bahwa menanggapi poin 24 posita gugatannnya, terkait Gugatan dalamperkara a quo yang diajukan oleh Penggugat menurut hemat Para Tergugatbahwa Penggugat terlalu. tergesagesa karena menurut Perintahsebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undangundang Nomor 40 tahun 2007,yaitu sebelum diajukan Gugatan Kepengadilan Negeri, Penggugat lebih duludiperintahkan mengajukan Permohonan Penetapan kepada KetuaPengadilan Negeri agar diselenggarakan RUPS, karena RUPS didalamsebuah perusahaan merupakan organ Perusahaan

Nomor 2301 K/Pdt/2016dijanjikan oleh Tergugat tidak pernah direalisasikan, namun demikianPenggugat tetap bekerja dengan sungguhsungguh sebagai Direkturperusahaan;Bahwa sesuai Pasal 96 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007:Pasal 96(1) Ketentuan tentang besamya gaji dan tunjangan anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;Bahwa pada tanggal 14 November 2012, secara sepihak, sewenangwenang dan melanggar hukum, Tergugat mengeluarkan Surat PemutusanHubungan Kerja (PHK) Nomor 1051/HRMngr/API/XI/2012

Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6);Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangundangan;Meninggal dunia;Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;o aocDinyatakan jatuh pailit atau suatu keputusan pengadilan yangmenyatakan bahwa dia berada dibawah pengampuan;Bahwa sesuai Pasal 94 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007:Pasal 94(1).

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS;(2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan olehpendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat (2) huruf b;(3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapatdiangkat kembali;(4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, danpemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tatacara pencalonan anggota Direksi;(5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, danpemberhentian

anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut;(6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi,pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksitersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS;Halaman 3 dari 13 hal.

Nomor 2301 K/Pdt/2016(7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentiananggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggotaDireksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalamjangka waktu paling iambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggalkeputusan RUPS tersebut;(8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belumdilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan ataupemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yangbelum

) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Kepatuhan PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku.18. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Persetujuan Atas Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.19. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Laba Bersih PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.20. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 03/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Dividen Kepada Pemegang Saham PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.21. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 04/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pemberian Tantiem Kepada Pengurus dan Bonus Kepada Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.22. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 06/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penyerahan Kewenangan Kepada Dewan Komiaris PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.24. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara 25. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 05/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT.

Setelah itu barulah dilaksananakan RUPS Terbatas.Bahwa setahu saksi, ada 2 (dua) jenis RUPS.

Yaitu RUPS Tahunan danRUPS lainnya.Bahwa RUPS Tahunan adalah Rapat yang dilakukan untukmembicarakan halhal yang diperlukan dalam tahun berjalan.Bahwa dasar dilakukannya RUPS adalah Anggaran Dasar Rumah TanggaPasal 1 dan Pasal 2.Bahwa RUPS Terbatas termasuk didalam RUPS lainnya.Bahwa sebelum tahun 2014 tidak ada dilakukan RUPS Terbatas.Bahwa dalam masa periode kepemimpinan Gubernur sebelumnya saksitidak tahu apakah ada dilakukan RUPS Terbatas terkait denganreorganisasi.Halaman 89 dari 360 Putusan

Bukan direksi dan lainnya.Bahwa saat dilaksanakannya RUPS, ada daftar hadir pemegang sahamdan dituangkan dalam notulen.Bahwa Saksi tidak tahu siapa notulen pada saat dilaksanakannya RUPS,karena saksi tidak pernah diikutsertakan di dalam RUPS.Bahwa RUPS tahun 2014 dilaksanakan di April atau Mei Tahun 2015.Bahwa seharusnya RUPS dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulansebelum tutup buku.Bahwa dasar hukumnya RUPS dilaksanakan paling lambat 6 (enam)bulan sebelum tutup buku adalah anggaran dasar nomor

terbatas termasuk didalam RUPS Lainnya.Bahwa RUPS Terbatas termasuk di dalam RUPS Lainnya karena didalamprosesnya ada persetujuan Gubernur Maluku dan Walikota Ambonsebagai Pemegang Saham Pengendaii.Bahwa RUPS Terbatas dilakukan atas dasar Anggaran Dasar PT BankMaluku Pasal 15 ayat 1 A.Bahwa Yang menghadiri RUPS terbatas adalah Komisaris dan direksi PTBank Maluku.Bahwa Tugas saksi didalam pengadaan RUPS Terbatas adalahmenyiapkan suratsurat.Bahwa RUPS Terbatas diadakan pada tanggal 13 November 2014

PT Bank Malukuhanya dikenal 2 (Dua) forus RUPS yaitu, RUPS Tahunan dan RUPS LuarBiasa sedangkan mengenai RUPS Terbatas tidak diatur dalam AnggaranDasar. disamping itu, sesuai ketentuan AD maka setiap RUPS harusdipimpin oleh Komisaris Utama dan jika berhalangan maka RUPS dapatdipimpin oleh salah satu Komisaris dan harus dihadiri Notaris untukdibuatkan Berita Acaranya dan selanjutnya keputusan RUPSditandantangani oleh Komisaris Utama / Komisaris selaku WakilPemegang Saham. dalam kenyataannya, RUPS

saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta;

LB PT.Bangun Megah Semesta;

Bangun Megah Semesta, tanggal 06 Maret 2012;

BMS; Bahwa Akta No. 35 tanggal 19 Desember 2011 adalahtentang RUPS PT.

BMSyaitu Conti Chandra; Bahwa Akta No. 1 intinya adalah tentang adanyaperubahan jadwal pembayaran pembelian saham; Bahwa undangan RUPS pada tanggal 2 Desember 2011sampai dan setiap ada undangan dari PT.

BMS untuk RUPSsaksi selalu hadir; Bahwa RUPS pada tanggal 2 Desember 2011 dilaksanakansekitar pukul 10.00 Wib dan keputusan RUPS pada saat itu telahsetuju dengan sejumlah agenda dan putusan para pemegangsaham;Halaman 108 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm Bahwa pada saat RUPS para pemegang saham hadir,hanya 1 (satu) orang yang tidak hadir yaitu Andres Sie; Bahwa diterbitkannya Akta No. 3, No. 4 dan No. 5 telahmemenuhi syarat dan para pemegang saham telah setujudiadakan rapat pada tanggal

tahunan dan RUPS luar biasa.

RUPS tahunanmenyangkut masalah tanggungjawab Direksi di masamasa yanglalu sebagaimana amanah dari undangundang PT dan rencana kedepan perusahaan.

Dahana tanggal 2Agustus 2001 tentang Pemberhentian Sementara direksi PTDahana, dan memberhentikan Direksi PT Dahana sejak tanggal31 Agustus 2001 ;Berdasarkan RUPS Luar Biasa tersebut di atas, maka dengan inikami sampaikan bahwa penerbitan MTN oleh Direksi PT Dahanatidak disetujui olen Komisaris yang dikuatkan oleh RUPS, sehinggatindakan itu tidak sah. Dan oleh karenanya, PT Dahana maupun PTBPIS selaku pemegang saham PT.

Dahana dan jaminan atas MIN tersebut tidakmendapat persetujuan dari RUPS atau Komisaris PT. Dahana ;Tidak dilakukan penelitian atas nilai jaminan dan tidakmelakukan pengikatan jaminan secara notariil, karena jaminanyang diberikan oleh PT. Dahana hanya berupa pernyataankesanggupan untuk membeli kembali pada saat jatuh tempoMTN sejumlah Rp 130 milyar (dimana hal ini pun tidak adapersetujuan dari RUPS maupun Komisaris PT.

No. 2740 K/Pid/200629.jumlah tertentu yang ditetaokan oleh RUPS hanya dapat dilakukanoleh Direksi dengan pengetahuan Dewan Komisaris dan setelahmendapat persetujuan tertulis dari RUPS) atas permintaan tersebutPT. Volgren mengirim surat tertanggal 10 Juli 2001 yang padapokoknya menyatakan "Sesuai dengan pembicaraan tanggal 10 Juli2001, dengan ini kami PT. Volgren Indonesia menerbitkan MediumTerm Note (MTN) untuk mendanai program PengangkutanPenumpang Djakarta.

No. 2740 K/Pid/2006Berdasarkan RUPS Luar Biasa tersebut di atas, maka dengan inikami sampaikan bahwa penerbitan MTN oleh Direksi PT Dahanatidak disetujui olen Komisaris yang dikuatkan oleh RUPS, sehinggatindakan itu tidak sah. Dan oleh karenanya, PT Dahana maupun PTBPIS selaku pemegang saham PT. Dahana, tidak terikat dan tidakbertanggung jawab kepada pihak mana pun atas segala akibat yangditimbulkan sehubungan dengan jaminan MTN lersebut di atas ;20.Atas kondisi tersebut PT.

Jamsostek(Persero) sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan dankeputusankeputusan RUPS, serta dilakukan dengan penuh kehatihatiansehingga terhindar dari kerugian, dan memperoleh keuntungan yang cukupsignifikan bagi PT. Jamsostek (Persero).

BNSP) melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) untuk menindaklanjutiHal. 11 dari 50 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/PDT/2014/PT Btn12Keputusan Rapat Dewan Komisaris, yang kemudian dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tersebut mengambilsuatu keputusan yang pada pokoknya memberhentikan Direksi secarapermanen, dan mengganti susunan Pengurus PT. Bali Nuansa SuksesPratama (PT. BNSP) dan mengambil suatu keputusan yang padapokoknya merubah susunan Direksi PT.

BNSP) in concreto Lidwina Ariwin Susetyo (I.C.Tergugat IV), sebagai Direktur Utama, yang merupakanhasil perombakanyang menurut Penggugat tidak sah tersebut, melalui surat undangantertanggal 22 Oktober 2013, No. 005Dir.BNSP/X/2013, PerihalUndangan Rapat Umum Pemegang Saham Dan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), mengundang Penggugat sebagai pemegang saham 45% untuk menghadiri Rapat UmumPemegang Saham Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) PT. Bali Nuansa Sukses Pratama (PT.

BNSPdan Penggugat II tidak menjelaskan kapasitas dan kepentinganhukumnya dalam mengajukan gugatan a quo.Sedangkan di sisi lain dalam Positavide gugatan halaman 8 butir 16sampai dengan halaman 15 butir 35 maupun dalam Petitum nya videhalaman 16 dalam Provisi dan butir 6 sampai 11 bahwa yang menjadisubstansi dalam gugatan Para Penggugat adalah gunadinyatakannya batal atau tidak sah Keputusan Dewan Komisarisdan RUPS PT.

= Dan apakah tindakan pemberhentian Direksi oleh DewanKomisaris atau RUPS bertentangan dengan ketentuanUndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dan Anggaran Dasar Perseroan ?.Kronologi dan Fakta HukumA. Bahwa keadaan semula kekayaan PT. BNSP adalah sebagaiberikut:e PT.

Bahwa adalah tidak logis Penggugat sebagai Direktur Utama yangsudah dinyatakan dalam RUPS telah terbukti melanggar AnggaranDasar Perseroan PT. BNSP masih didudukkan sebagai pengurus danlagi pula hal itu mutlak tunduk pada kewenangan RUPS.9.Bahwa oleh karena pemberhentian Para Penggugat sebagaiDirektur Utama dan sebagai Direktur pada PT.

dengan menyebutkanalasannya;(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (i) diambil setelahyang bersangkutan diberi kesempatan untuk membeladiri dalam RUPS;(3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggotaDireksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukandengan keputusan di luar RUPS sesuai denganketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91,anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebihdahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikankesempatan

Nomor 738 K/Pdt/2016(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan keputusan RUPS denganmenyebutkan alasannya.(2) Keputusan untuk memberhentikan anggotaDireksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri dalam RUPS.(3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikananggota Direksi sebagaimana dimaksud padaayat (2) dilakukan dengan keputusan di luarRUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi

ditetapkan dalamkeputusan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (J); ataud) tanggal lain yang ditetapkan dalamkeputusan sebagaimana dimaksud pada ayat(3).C.

Keputusan RUPS hanya boleh diambilsetelah anggota Direksi/Likuidator yangbersangkutan diberitahu dan diberikesempatan membela diri;b.

Nomor 738 K/Pdt/2016G.sebagaimana dimaksud dalam Pasal149. atas permohonan pihak yangberkepentingan atau atas permohonankejaksaan, Ketua Pengadilan Negeridapat mengangkat likuidator baru danmemberhentikan likuidator lama;(2) Pemberhentian likuidator sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilakukansetelah yang bersangkutan dipanggiluntuk didengar keterangannya;"4) Bahwa akibat hukumnya, jika pengambilankeputusan RUPS untuk pemberhentian likuidatortidak dipenuhi, maka putusan RUPS, tidak sahdan tidak mengikat

KESpada Pasal 10 ayat (4) yang berbunyi RUPS dapat mengambil Keputusansebagaimana ditentukan dalam UndangUndang ; kecuali untukHal. 3 dari 36 hal. Put.

KIM ENG SECURITIES, yangberbunyi RUPS dapat mengambil Keputusan sebagaimana ditentukandalam UndangUndang ; kecuali untuk penambahan dan penguranganmodal, yang harus disetujui oleh selurun jumlah saham yang telahdikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian telah dirubah denganmengurangi katakata pengurangan modal serta dengan menambah katakata perubahan anggaran dasar, penggabungan dan peleburan, dalamAKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SEBAGAIPENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT.

KIM ENG SECURITIES No.94tanggal 28 Juli 2008 diganti tanpa persetujuan para pemegang saham PT.KIM ENG SECURITIES yaitu pada Pasal 10 ayat (4) yang menyatakanbahwa RUPS dapat mengambil Keputusan sebagaimana ditentukan dalamHal. 8 dari 36 hal. Put.

KIM ENG SECURITIES yangberbunyi RUPS dapat mengambil Keputusan sebagaimana ditentukandalam UndangUndang kecuali untuk penambahan dan penguranganmodal, yang harus disetujui oleh seluruh jumlah saham yang telahdikeluarkan perseroan sehingga adanya perubahan tersebut merubahHal. 20 dari 36 hal. Put. No. 1912 K/Pid/2010pula makna dan maksud yang sebelumnya telah disepakati olehpemegang saham PT. KIM ENG SECURITIES yakni saksi OOI THEANYAT RONALD ANTHONY.