Fotokopi Surat tertanggal 01 Juni 2017, Nomor : B/71/V1/2017, Perihal :Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) yang ditujukan kepadaBezisochi Gea alias Ama Wira, yang selanjutnya pada fotokopi buktitersebut diberi tanda Bukti T4 ;. Fotokopi Surat tertanggal 01 Juni 2017, Nomor : B/72/V1/2017, Perihal :Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) yang ditujukan kepadaFatizawato Gea alias Fati, dkk, yang selanjutnya pada fotokopi buktitersebut diberi tanda Bukti T5 ;.

Menurut Mahkamah, penyampaian SPDP kepada jaksapenuntut Umum adalah kewajiban penyidik untuk menyampaikannya sejakdimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut adalahberada dalam pengendalian penuntut umum dan dalam pemantauanHalaman 69 dari 76 Putusan No. 2/Pid.Pra/2017/PN Gstterlapor dan korban/pelapor. Fakta yang terjadi selama ini dalam halpemberian SPDP adalah kadangkala SPDP baru disampaikan setelahpenyidikan berlangsung lama.

Adanya alasan bahwatertundanyapenyampaian SPDP karena terkait dengan kendala teknis, menurutMahkamah, hal tersebut justru dapat menyebabkan terlanggarnya asas dueprocces of law sebagaimana dijamin dalam pasal 28 d ayat (1) UUD 1945.Mahkamah berpendapat, tertundanya penyampaian SPDP olehpenyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkanketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak kostitusional terlapordan korban/pelapor.

bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikanatas laporannya.Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah dalilpemohonan para Pemohon bahwa SPDP tersebut bersifat wajib adalahberalasan menurut hukum.

Nias Utara bukan melaluiKetua RT 003, serta seharusnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) tersebut diserahkan secara langsung kepada pihaknya dan tersendirikepada para Pemohon ataupun langsung kepada keluarga para Pemohondikarenakan alamat penerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) tersebut berbedabeda serta seharusnya Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut disampaikan kepada masingmasingpara Pemohon bukan digabungkan dalam 1 (satu) surat ;Menimbang, bahwa

Penyidikan (SPDP) dalamPasal 109 ayat (1) KUHAP; sebagaimana ternyata dalam Putusan MKNo.:130/PUUXIII/2015, tanggal 9 Januari 2017, dimana menurutPutusan MK tersebut, Pasal 109 ayat (1) tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat dan pasal tersebut dimaknai menjadi penyidik wajibmemberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainyapenyidikan (SPDP) kepada penuntut, terlapor dan korban/pelapordalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannyasurat perintah penyidikan.

Bahwa hal lain menjadi kewenangan Lembaga Praperadilan adalahterkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalamPasal 109 ayat (1) KUHAP; sebagaimana ternyata dalam PutusanMK No : 130/PUUXIII/2015, tanggal 9 Januari 2017, dimanamenurut Putusan MK tersebut, Pasal 109 ayat (1) tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat dan pasal tersebut dimaknai menjadipenyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan suratperintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut, terlapordan korban/pelapor dalam waktu

Namun yang perlu PEMOHON ketahuibahwa tiada satu ketentuanpun, tidak ada satu kalimatpundalam putusan MK tersebut yang memberikan akibat hukumseperti apa, jika ternyata penyidik tidak mengirimkan atauterlambat mengirimkan SPDP.

yang dikirimkan kepada PEMOHON,telah terjadi penolakan Tembusan SPDP sebagaimana terteradalam Berita Acara Penolakan tanggal 8 Februari 2018.Hal. 39 dari 61.

T5 dan T6 berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ( SPDP )an. Moe Irawan Raharja No.

TENTANG PENYIDIKAN DAN PENETAPAN TERSANGKABahwa menindaklanjuti hasil Gelar perkara hari Jumat tanggal 15 Mei 2020tersebut, kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah PenyidikanNomor: SPSidik/245/V/Res.1.10/2020/Reskrim, tanggal 18 Mei 2020 danmenerbitkan dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) Nomor: SPDP/266/V/Res.1.10/2020/Reskrim, tanggal 20 Mei 2020ke Kajari Labuhanbatu.

Nomor: 130/PUU/XIII/2015 tersebut dapat mengakibatkan kekacauan hukum, sebabbagaimana mungkin terhadap perkara pencurian dengan kekerasan(curas) yang dikenal juga dengan istilan Perampok, terhadappelakunya disampaikan SPDP sebelumpelakunyatertangkap,tentunya pelaku akan mengucapkan terimakasih kepada petugas yangmemberikan/menyerahkan SPDP tersebut dan kemudian pelakumelarikan diri, apabila tindakan tersebut diketahui korban, tentunyakorban merasa keberatan.

Bahwa untuk memenuhi putusanMahkamah Konsitusi tersebut, Termohon selaku penyidikmensiasatinya dengan memberikan tembusan SPDP apabilapelakunya telah ditangkap dan jika pelakunya dipanggil seperti ParaPemohon, maka tembusan SPDP tersebut diserahkan apabilatersangka yang dipanggil menghadiri panggilan.

pelakunya disampaikan SPDPsebelum pelakunya tertangkap, tentunya pelaku akan mengucapkanterimakasih kepada petugas yang menyerahkan SPDP tersebut dan kemudianpelaku melarikan diri, apabila tindakan tersebut diketahui korban, tentunyakorban merasa keberatan.

Bahwa untuk memenuhi Putusan MahkamahKonsitusi tersebut, Termohon selaku penyidik mensiasatinya denganmemberikan tembusan SPDP apabila pelakunya telah ditangkap dan jikapelakunya dipanggil seperti Para Pemohon, maka tembusan SPDP diserahkanapabila tersangka yang dipanggil menghadiri panggilan.

;Bahwa TERMOHON tidak pernah memberikan/menyampaikan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap diri PEMOHONatau Kuasanya seharusnya disampaikan oleh TERMOHON kepadaPEMOHON selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya SuratPerintah Penyidikan;Bahwa tindakan TERMOHON yang tidak memberikan SPDP kepadaPEMOHON selaku Terlapor dan/atau Tersangka selambatlambatnya 7(tujuh) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan telahmenimbulkan ketidakpastian hukum dan juga telah merugikan

Bahwa Pemohon tidak pernah menerima tembusan Surat PerintahDimulai Penyidikan (SPDP) dari pihak Termohon;4.

109 Ayat (1) KUHAP yang telah dimaknaidengan pemaknaan baru oleh Mahkamah Konstitusi, maka terdapatpelanggaran dalam kaitannya dengan prosedur penyidikan terhadap Pemohonin casu Termohon tidak menyerahkan SPDP kepada Pemohon;Menimbang, bahwa terkait dengan SPDP Ahli yang diajukan Pemohonberpendapat bahwa konsekwensi apabila SPDP tersebut tidak disampaikankepada terlapor dan pelapor adalah penyidikan un prosedur karena tidakmengikuti mekanisme penyidikan;Menimbang, bahwa di dalam KUHAP maupun Putusan

Mahkamahkonstitusi Nomor 130/PUUXIII/2015 tidak terdapat ketentuan yang mengatursecara spesifik tentang konsekuensi yuridis dari tidak disampaikannya SPDPkepada Terlapor, oleh karena itu Hakim Praperadilan akan meninjaunya, dariaspek tujuan dari pemberitahuan SPDP tersebut;Menimbang, bahwa apabila dilihat dari subyek yang diberikan SPDPmaka, tujuan dari pemberitahuan SPDP tersebut sebagai berikut:1.

Dalam konteks pemberitahuan SPDP kepada Penuntut Umum, makadapat dimaknai bahwa pemberitahuan SPDP tersebut sebagai upayakoordinasi diantara instansi penegak hukum untuk mewujudkan adanyamekanisme pengawasan atau check and balance yang mana haltersebut sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap HAM dalamsistem peradilan pidana;2.Dalam konteks pemberitahuan SPDP kepada korban/pelaporpemberitahuan SPDP tersebut merupakan momentum bagikorban/pelapor untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yangdiperlukan

SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP)NOMOR: B / 40 / I / RES.1.11/ 2020 / Reskrim TANGGAL14 JANUARI 2020 TERSEBUT DISAMPAIKAN KEPADA PEMOHONBERBARENGAN DENGAN SURAT PANGGILAN KE2 NOMOR:ATAS DIRI PEMOHON DENGAN STATUS SEBAGAI TERSANGKATANGGAL 14 DESEMBER 2020;a.

ALDO JOE, SH,.MHtertanggal 6 Januari 2020;Bahwa, tertundanya atau tidak di Sampaikan, dan di serhkannya SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/ 40 / /RES.1.11 / 2020 / Reskrim tertanggal 24 Januari 2020 kepada pihakPEMOHON / Keluarganya oleh TERMOHON bukan = sajamenimbulkan ketidak pastian hukum,tetapi sudah merugikan HAKKONSTITUSIONAL PEMOHON, untuk itu. penting bagi MKmenyatakan pemberian SPDP tidak hanya di wajiobkan untuk JaksaPenuntut Umum, tapi juga di wajibkan terhadap TERLAPOR

Tap/49/IX/RES.1.11/2020/Reskrim tentang peralihan status, Surat pemberitahuandimulainya penyidikan (SPDP) Nomor B/40/I/Res.1.11/ 2020/Reskrimtanggal 24 Januari 2020, dengan demikian PEMOHON mempertanyakanstatus sebagai Tersangka terhadap dirinya karena tidak dilakukan melaluiproses penyelidikan atas dasar Laporan Polisi : LP/07/K/1/2020/PMJ/Resju tanggal 6 Januari 2020;Bahwa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) Nomor :B/40/I/RES.1.11/2020/Reskrim tanggal 14 Januari 2020 disampaikankepada

SUTANDY SETIAWAN NGUI, sehingga saat pengiriman SPDPkepada Penuntut Umum, terhadap PEMOHON tidak dikirimi tembusanmengingat alamat PEMOHON yang tidak diketahui dan baru TERMOHONketahui setelah PEMOHON dimintai keterangan sebagai saksi pada bulanMei 2020, hal lain SPDP yang dipermasalahkan PEMOHON bukanlahmerupakan objek praperadilan, dan dalam KUHAP tidak diatur secarategas sehingga tidak ada kewajiban hukum PEMOHON harus diberitembusan saat pengiriman SPDP kepada Penuntut Umum, hal ini sesuaibunyi

ialah tata tertiod administratif dan bukan syarat formil seorangditetapkan Tersangka;Bahwa syarat formil Sesuatu ditetapbkan Tersangka tetap 2 (dua) alat bukti,SPDP dalam sidang Kivlan Zein dan Habib Rizik Sihab, Ahli juga hadirsebagai Ahli dipertanyakan apa dampak hukumnya itu ada di Putusan MK(Mahkamah Konstitusi) Nomor 130 tahun 2015, yang salah satupertimbangan hukumnya bahwa tidak diberikannya SPDP itu adalah domaindari Institusi pengawas atau kode etik, tetapi tidak membatalkan produkhukum

Tentang penetapan Pemohon sebagai Tersangaka pada tanggal 21Juni 2019, tetapi pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka barudilakukan peda tanggal 25 Juni 2019, sehingga berdasarkan haltersebut diatas Tentang Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) No.

Bahwa pada saat PPNS BBPOM di Semarang menerbitkan Surat PerintahPenyidikan Nomor SPPN/08/BBPOM/VI/2019/PPNS tanggal 18 Juni 2019(Vide Bukti T1) kemudian diterbitkan juga Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) Nomor SPDP/08/BBPOM/VI/2019/PPNS tanggal 18 Juni2019 (Vide Bukti T14) sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (2) PerkaPolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS.28.

Bahwa dengan demikian anggapan Pemohon yang menyatakan dalampermohonannya tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan olehPPNS Balai Besar POM di Semarang tanpa didampingi oleh PenyidikKepolisian adalah tidak sah, hal tersebut sangat keliru dan tidak berdasarkanalas hak yang jelas.MENGENAI PENERBITAN SURAT PERINTAH DIMULAI PENYIDIKAN (SPDP)51.

Bahwa PEMOHON di dalam permohonannya menyatakan bahwa penerbitanSPDP oleh TERMOHON adalah tidak sah dan tidak sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku karena dalam SPDP yangditerbikan TERMOHON sudah menyebutkan Tersangka sedangkanTERMOHON belum mendapatkan buktibukti untuk menetapkan Pemohonsebagai tersangka.52.

Bahwa PEMOHON keliru atau tidak cermat dalam membaca SPDP yangditerbitkan oleh PPNS BBPOM di Semarang NomorSPDP/08/BBPOM/VI/2019/PPNS tanggal 18 Juni 2019 PerihalPeemberitahuan dimulainya Penyidikan atas Nama Terlapor OEI MIN GIEbin OE! GJING KIAT (Vide Bukti T14).53. Bahwa SPDP yang diterbitkan oleh PPNS BBPOM di Semarang NomorSPDP/08/BBPOM/VI/2019/PPNS tanggal 18 Juni 2019 PerihalPemberitahuan dimulainya Penyidikan atas Nama Terlapor OE!

Photocopy Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B / 248 / XI /2019 / Sat Reskrim, tanggal 01 November 2019, diberi tanda T18;19.Photocopy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP), Nomor:SPDP / 60 / XI 2019 / Sat Reskrim, tanggal 01 November 2019, diberi tanda T19:20.Photocopy Surat Ekspedisi Pemberitahuan Penetapan Tersangka danTembusan SPDP, diberi tanda T20;21.Photocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/57/XI/2019 Reskrim,tanggal 01 November 2019, diberi tanda T21;22.Photocopy

) tertanggal 1 November 2019;Bahwa Saksi juga pernah memberikan keterangan Saksi pada tanggal 1November 2019 dan Saksi bersama pengacara Saksi serta Saksi Suryati;Bahwa Saksi tidak mengetahui sewaktu adanya Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan itu (SPDP) apakah telah ada nama tersangkanyaatau tidak;.

Apakah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan suratpemberitahuan penetapan tersangka yang disampaikan Termohon tidaksecara langsung kepada Pemohon berakibat penetapan tersangka terhadapPemohon tidak sah menurut hukum,;Menimbang, bahwa dengan inti persoalan hukum dalam permohonanPraperadilan sebagaimana konstruksi tersebut diatas maka Hakimmempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;.

) yang ditujukan kepada Kepala KejaksaanNegeri Parigi Moutong tertanggal 01 November 2019; Bahwa benar Termohon menyampaikan Surat Pemberitahuan PenetapanTersangka maupun Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)tersebut diatas sebagai tembusannya kepada Pemohon yang disampaikanmelalui Saksi Moh.

Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) dan surat pemberitahuan penetapan tersangkaMenimbang, bahwa apakah surat pemberitahuan dimulainya penyidikanHalaman 33 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Prg(SPDP) dan surat pemberitahuan penetapan tersangka yang tidak disampaikanlangsung kepada tersangka dapat mengakibatkan penetapan tersangka atas diriPemohon menjadi tidak sah, menjadi pokok persoalan yang dipertimbangkansebagai berikut;Menimbang, bahwa secara limitatif, Putusan

(SPDP) kepada PEMOHON sudah lewat dari 7hari, maka segala tindakan penyidik setelan lewat 7 hari harusdinyatakan tidak sah dan tidak mengikat, begitu pula penetapanPEMOHON sebagai tersangka menjadi tidak sah dan tidak mengikat;Bahwa tindakan TERMOHON sebagai Penyidik sudah lewat 7 haritersebut, telah menyebabkan segala tindakan TERMOHON sudah tidakberwenang lagi menetapkan PEMOHON sebagai tersangka.

BAP TKP.Surat Perintah Tugas (Penyidikan)Surat Perintah Penyidikan.10) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)11)Tanda terima SPDP ke Kejaksaan Negeri Gowa, pelapor danterlapor12) Surat Perintah Penyitaan13) BA Penyitaan14) Surat Penetapan Penyitaan15) BAP SaksiSaksi :a. BAP saksi Sdri. SITT UMRAHb. BAP saksi Sdr. IDHAM IBRAHIM Bin BORAHIMA DG SILAc. BAP saksi Sdr. ABBAS DG GASSING BIN H. BORAHIMA DGSILAd. BAP saksi Sdr. ABD RAHMAN BIN RAPIe. BAP saksi Sdr.

Sidik / 252 / IX / 2020 /Reskrim tanggal 15 September 2020 menjadi TIDAK SAH karenaTERMOHON menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) pada tanggal 30 September 2020, dimana SPDP tersebut terbitsudah lewat 7 hari dari terbitnya Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.

Sidik/ 252 / 1X / 2020 / Reskrim tanggal 15 September 2020;Bahwa Ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor130/PUUXIII/2015 menegaskan bahwa paling lambat 7 hari setelahterbitnya Surat Perintah Penyidikan, maka Penyidik wajib memberitahukandan menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepadaJaksa Penuntut Umum, terlapor dan korban.

ABD RAHMAN BIN RAPI bersamaan dengan SPDP, namunpemohon Praperadilan tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar, Prosespenyidikan dugaan perkara Penyerobotan Hak atas tanah, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 167 KUH Pidana, sesuai Laporan Polisi Nomor :LPB/400/V/2020/SPKT, tanggal 11 Mei 2020 atas nama pelapor Sdr.

Bahwa karena yang dilaporkan tersebut jelas merupakan suatu tindakpidana tetapi Termohon belum mengirimkan, surat pemberitahuandimulainya penyedikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Kab. Ngawi . Danhal itu menyimpang dari putusan Mahkamah Konstitusi no. 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 yaitu penyidik wajib memberitahukan danmenyerahkan surat perintah dimulai penyidikan kepada penuntut umum, Hal 1 dari 14 hal Put.

No: 2/Pid.Pra/2019/PN.Ngw6.Bahwa Termohon setelan menerima laporan Polisi dari Pemohonselanjutnya Termohon menindaklanjutinya dengan membuat admisnistrasipenyidikan berupa Surat tugas, Surat Perintah Penyidikan, RencanaPenyidikan, SPDP, Surat Panggilan terhadap saksi saksi Sdri. BintiNurcahyani, Sdr. Tri Wahyuni, Sdri. LIRPRADNYA PARAMITHA YATHIN,Sdr. Suyanto, Sdr. ACHMAD ROY ROZANO S.Sp, untuk di mintaiketerangan .

Foto Copy SPDP No. B/4/II/2019/Reskrim, diberi tanda P.2 ;3. Foto Copy Peraturan Bupati No. 9 tahun 2018 Tentang PeraturanPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 9 tahun 2016Tentang Perangkat Desa, diberi tanda P.3 ;4. Foto Copy Surat balasan dari Kepala Desa Jatipuro No.900/200/404.316.10/2018 tanggal 28 Desember 2018, diberi tanda P.4 ;5. Foto Copy Putusan Praperadilan dari PN.

, tanggal 13 Februari 2019, diberi tanda T.3 ;Foto Copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor :SPDP/4/II/2019/Reskrim, tanggal 11 Februari 2019, diberi tanda T.4 ;Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/04/I/2019/Reskrim,tanggal 18 Januari 2019, diberi tanda T.5 ;Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Dik/04/II/2019/Reskrim,tanggal 4 Februari 2019, diberi tanda T.6 ;Foto Copy Rencana Penyidikan tanggal 4 Februari 2019, diberi tanda T.7 ;Foto Copy Surat Pemberitahuan

Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor :SPDP/4/II/2019/Reskrim, tanggal 11 Februari 2019, diberi tanda T.8 ;Foto Copy Surat Panggilan BINT NURCAHYANI Nomor : S.Pgl/5/II/2019/Reskrim, tanggal 5 Februari 2019, diberi tanda T.9 ;Foto Copy Surat Panggilan TRI WAHYUNI, Nomor:S.Pgl/15 /III/2019/Reskrim, tanggal 22 Maret 2019, diberi tanda T.10 ;Foto Copy Surat Panggilan LIRPRADNYA PY, Nomor:S.Pgl/16 /III/2019/Reskrim, tanggal 22 Maret 2019, diberi tanda T.11 ;Foto Copy Surat Panggilan SUYANTO, Nomor: S.Pgl

Terhadap SPRINDIK tersebut Termohonmenerbitkan SPDP Nomor: SPDP.01/PHP4/PPNS/2019tanggal 18 Januari 2019.

Pemohonseharusnya paham bahwa SPDP dan Surat PenetapanTersangka adalah dua dokumen yang berbeda.2) Dalam SPDP Nomor: SPDP.01/PHP4/PPNS/2019tanggal 18 Januari 2019 kolom Terlapor belum ditulis34nama Terlapor, dan dinyatakan tersangka masih dalamproses penyidikan.3) Dalam perkara a quo Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan, Termohon tidak pernah menyebutPemohon sebagai Tersangka sebagaimana didalilkanoleh Pemohon yang menyatakan Pemohon = sudahdinyatakan sebagai tersangka dalam SPDP.4) Nama Pemohon

sebagai Tersangka dapat ditemukandi dalam angka 2 Surat Penetapan Tersangka Nomor:S.104/PHP4/PPNS/2019 tanggal 8 Februari 2019.5) Terhadap SPDP pada angka 2 di atas, sesuai denganPutusan MK Nomor 130/PUUXIII/2015, Termohon sudahmenyampaikan SPDP dimaksud kepada Jaksa Agungcq Jaksa Agung Muda Pidana Umum tanggal 23Januari 2019 atau 5 (lima) hari setelah Sprindikditerbitkan dan kepada Pelapor pada hari yang samadikeluarkan SPDP yakni pada tanggal 18 Januari 2019.6) Pemohon menerima SPDP bersamaan

Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak jelasdengan alasan sebagai berikut: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ada di dalamPosita dan Petitum tetapi penjelasan Posita bukan tentang SPDP.

Padahal dokumen SPDP tidak menyebutdemikian. Sebutan Pemohon sebagai tersangka tercantum di dalamSurat Penetapan Tersangka, bukan di dalam SPDP.2.

dilakukansejak 24 Januari 2014 hingga tahapan penyidikan gelar perkarapada tanggal 3 Desember 2014, SPDP perkara Sdr.

12 dari 60 Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Rappaksa hingga pemeriksaan secara BAP terhadap saksisaksitanggal 24 Januari hingga 26 Mei 2014, SPDP yang diperuntukankepada Kepala Kejaksaan Negeri Rantauprapat tidak diterbitkanPARA TERMOHON ;Bahwa pengiriman SPDP merupakan tahapan ke2 (dua) dari 9(sembilan) tahapan penyidikan, sebagaimana diatur pada Pasal15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana, namun faktanya, penghentianpenyidikan yang merupakan tahapan

penyidikan ke9 dilakukanoleh PARA TERMOHON tanpa melakukan pengiriman SPDP keKepala Kejaksaan Negeri Rantauprapat yang merupakan tahapanpenyidikan ke2 ;Bahwa tahapan penyidikan, yakni, upaya paksa, pemeriksaan,gelar perkara, hingga penghentian penyidikan atas perkaratersangka Sdr.

:SPSidik/86.a/IX/2014/Reskrim, tanggal 25 September 2014, serta SuratPemeberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor:SPDP/07/V/2014/Reskrim, tanggal 15 Januari 2014 dimana upayapenyidikan yang dilakukan oleh Termohon WV adalah melakukanpemeriksaan terhadap Pelapor (Pemohon) dan saksisaksi yangberkaitan dengan perkara tersebut, antara lain :1. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor LAMHOT JULIHERSITORUS (Pemohon) pada tanggal 13 Januari 2014 ;2.

e lampiran Keputusanbersama Mahkejapol, adalah dalil yang keliru dan salah, sebabTermohon IV atas nama Termohon Ill telah menerbitkan SuratPemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor:SPDP/07/V/2014/Reskrim, tanggal 15 Januari 2014 danMahkejapol bukanlah sumber hukum serta adapun sebabnyamaka SPDP tersebut tidak dikirimkan kepada Kejaksaan NegeriRantauprapat, adalah oleh karena berdasarkan hasil penyidikantidak didapat bukti yang cukup bahwa Terlapor ALI USMANHARAHAP, SH telah melakukan tindak

Pada saat dikeluarkannya SuratPerintah Penyidikan NomorSP.Sidik/262.a/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 22September 2017 Pemohon sampai saat ini tidakpernah melihat dan menerima SPDP yang pertamadari Termohon.

Bahwa pada rujukan SuratNomor : B/733/XI/RES.1.9./2018/Ditreskrimum tanggal30 November 2018 yang dikeluarkan oleh Termohontersebut menyatakan bahwa rujukan dari surattersebut ialah adanya Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan NomorSPDP/109/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 26halaman 20 dari 68 Putusan praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.JmbSeptember 2017yang diyakinin Pemohon bahwaSPDP tersebut merupakan SPDP yang pemohonmaksud sebagai SPDP pertama yang belum pernahPemohon lihat dan Pemohon terima

sampai saat ini.Bahwa pada huruf f rujukan Surat NomorB/733/XI/RES.1.9./2018/Ditreskrimum tanggal 30November 2018 tersebut menjelaskan adanya suratKepala Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor : B98/N.5.4/Ep.1/01/2018 tanggal 15 Januari 2018Perihal pengembalian SPDP (surat perintahdimulainya penyidikan) terlapor atas nama dr.HusniEdy Taufik disangka melanggar Pasal 266KUHPidana.Bahwa dari surat kepala kejaksaan tinggi jambitersebut dapat diketahui bahwa SPDP dari Termohonyang pertama Nomor : SPDP/109/IX/2017

/Ditreskrimum, tanggal 26 September 2017 telahdikembalikan lagi oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jambi.Bahwa di dalamSurat Kepala Kejaksaan Tinggi JambiNomor : B98/N.5.4/Ep.1/01/2018 tanggal 15 Januari2018 dapat diketahui bahwaPemohon masih berstatussebagai terlapor, berbeda dengan SPDP Nomor:B/733/XI/RES.1.9/2018/Ditreskrimum tanggal 30November 2018 karena di dalam SPDP tersebutPemohon berstatus sebagai tersangka.Bahwa status Pemohon juga berbeda pada suratpanggilanpanggilan sebelumnya.

yang telah diajukannya setelah Hakim mencermati tidak ada satupunbukti dari P1 sampai dengan P24 dalil Pemohon tersebut yang dapatmembantah fakta bahwa SPDP tersebut telah dikirimkan kepada Pemohon,sehingga dengan demikian dalil Pemohon bahwa Pemohon tidak pernahmenerima SPDP dari Termohon dianggap tidak terbukti;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan Surat PerintahPenyidikan Termohon nomor: SP.

PEMOHON ATAUPUN KELUARGANYA TIDAK PERNA DIBERIKAN SURATPEMBERITAHUAN DIMULAI PENYIDIKAN (SPDP) OLEH TERMOHON15. Bahwa Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) dengan Nomor : B /06/IX/ 2021/Reskrim, tertanggal 28September 2021, hal ini diketahui Pemohon berdasarkan Surat PemberitahuanPenetapan Tersangka Nomor : B/10.a/X1I/2021/Reskrim tertanggal 2 November2021 yang dikirimkan oleh Termohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri KonaweSelatan (BuktiP 4);16.

Bahwa faktanya mulai dari diterbitkanya Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan NomorSP. Sidik/O6/IX/2021/ Reskrim oleh Termohon tertanggal 28 September 2021 dansampai hari ini, Pemohon ataupun keluarganya sama sekali tidak pernamenerima ataupun diberikan temusan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) oleh Termohon;17.

Bahwa sudah jelas sebagaimana yang atur Pasal 13 ayat (3) PerkapNomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi : Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP ;18. Bahwa seharusnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)secara prosedural harus diberikan kepada Pemohon paling lambat 7 hari setelahditerbitkan surat perintah penyidikan, dimana surat perintah penyidikanditerbitkan oleh Termohon pada tanggal 22 September 2021 dengan Nomor :SP.

Termohon menerbitkan suratpemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sebagaimana ketentuan dalamPasal 14 ayat 2 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak PidanaSPDP paling sedikit memuat:a. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;b. Waktu dimulainya penyidikan;c. Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindakpidana yang disidik;d. Identitas tersangka; dane. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP;24. Menjadi sebuah tanda tanya ???

Bahwa mendasari kesimpulan dan rekomendasi hasil gelar perkaraselanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah penyidikan Nomor :Sp.Sidik / 06 / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 22 September 2021 sertamenerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ( SPDP ) Nomor :B/ 06 / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 28 September 2021 kemudianmenyerahkan tembusan SPDP tersebut kepada Penuntut Umum KejaksaanNegeri Andolo, kepada Pelapor Anmad Musalim Bin Paikun dan kepadaTermohon selaku Terlapor;h.

Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Nomor:SP.Gil/O1/I/RES.2.5./2020/Reskrim tertanggal 7 Januari 2020tersebut, maka Pemohon baru mengetahui ternyata Pemohontelah ditetapbkan sebagai Tersangka, tanpa pernah menerimaSurat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dariTermohon;3.7.

./2020/Reskrim tertanggal 7 Januari 2020 danTermohon tidak mencantumkan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) sebagai dasar dibuatnya surat panggilantersebut.3.8. Bahwa berdasarkan hal hal yang diuraikan di atas, makaterbukti Termohon tidak pernah memberikan Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon, sehinggapenyidikan yang dilakukan oleh termohon tidak sesuai denganPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUUXIII/2015Tertanggal 11 Januari 2017;3.9.

kepadaTersangka selaku PEMOHON PRAPERADILAN, dalam hal iniTERMOHON PRAPERADILAN bukan tidak memberikan SPDP kepadatersangka selaku PEMOHON PRAPERADILAN namun TERMOHONPRAPERADILAN terlambat mengirimkan SPDP kepada Tersangkaselaku PEMOHON PRAPERADILAN ( berdasarkan surat tanda terimatertanggal 24 Januari 2020 ( melebihi 7 hari sesuai dengan Putusanmahkamah Konstitusi nomor : 130 / PUUXIII/2015/tertanggal 11 Januari2017 ).Dan yang perlu PEMOHON PRAPERADILAN ketahui bahwa tidak adaundangundang yang

mengatur secara tegas, bahwasannya syarat untukmenentukan atau menetapkan seseorang menjadi tersangka adalahdengan memberikan SPDP kepada tersangka, dengan demikian tanpamemberikan SPDP kepada tersangka, tidak menggugurkan statusseseorang sebagai Tersangka, sehingga dalildalil PEMOHONPRAPERADILAN yang menyatakan bahwa penetapan tersangka yangdilakukan oleh TERMOHON PRAPERADILAN kepada PEMOHONPRAPERADILAN tidak sah adalah mengadangada dan tidakberdasar, kami ulangi bahwa dalil PEMOHON PRAPERADILAN

Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor : SPDP/57/X/RES.2.5/2019, tertanggal 29 Oktober 2019, yangselanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;7.

;Bahwa TERMOHON tidak pernah memberikan/menyampaikan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap diri PEMOHONatau Kuasanya seharusnya disampaikan oleh TERMOHON kepadaPEMOHON selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya SuratPerintah Penyidikan;Bahwa tindakan TERMOHON yang tidak memberikan SPDP kepadaPEMOHON selaku Terlapor dan/atau Tersangka selambatlambatnya 7(tujuh) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan telahmenimbulkan ketidakpastian hukum dan juga telah merugikan

Bahwa Pemohon tidak pernah menerima tembusan Surat PerintahDimulai Penyidikan (SPDP) dari pihak Termohon;4.

109 Ayat (1) KUHAP yang telah dimaknaidengan pemaknaan baru oleh Mahkamah Konstitusi, maka terdapatpelanggaran dalam kaitannya dengan prosedur penyidikan terhadap Pemohonin casu Termohon tidak menyerahkan SPDP kepada Pemohon;Menimbang, bahwa terkait dengan SPDP Ahli yang diajukan Pemohonberpendapat bahwa konsekwensi apabila SPDP tersebut tidak disampaikankepada terlapor dan pelapor adalah penyidikan un prosedur karena tidakmengikuti mekanisme penyidikan;Menimbang, bahwa di dalam KUHAP maupun Putusan

Mahkamahkonstitusi Nomor 130/PUUXIII/2015 tidak terdapat ketentuan yang mengatursecara spesifik tentang konsekuensi yuridis dari tidak disampaikannya SPDPkepada Terlapor, oleh karena itu Hakim Praperadilan akan meninjaunya, dariaspek tujuan dari pemberitahuan SPDP tersebut;Menimbang, bahwa apabila dilihat dari subyek yang diberikan SPDPmaka, tujuan dari pemberitahuan SPDP tersebut sebagai berikut:1.

Dalam konteks pemberitahuan SPDP kepada Penuntut Umum, makadapat dimaknai bahwa pemberitahuan SPDP tersebut sebagai upayakoordinasi diantara instansi penegak hukum untuk mewujudkan adanyamekanisme pengawasan atau check and balance yang mana haltersebut sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap HAM dalamsistem peradilan pidana;2.Dalam konteks pemberitahuan SPDP kepada korban/pelaporpemberitahuan SPDP tersebut merupakan momentum bagikorban/pelapor untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yangdiperlukan

MK mengabulkan Pasal 109 ayat(1) KUHAP yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang suratperintah dimulainya penyidikan (SPDP) wajib diserahkan penyidikkepada para pihak paling lambat 7 hari setelah terbitnya surat perintahpenyidikan.

Menurut Mahkamah, penyampaian SPDP kepadajaksa penuntut umum adalah kewajiban penyidik untukmenyampaikannya sejak dimulainya proses penyidikan, sehinggaproses penyidikan tersebut berada dalam pengendalian penuntutumum dan pemantauan terlapor dan korban/pelapor. Mahkamahberpendapat, tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepadajaksa penuntut umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum,tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dankorban/pelapor.

AlasanMahkamah didasarkan pertimbangan bahwa terhadap terlapor yangtelah mendapatkan SPDP, yang bersangkutan dapat mempersiapkanbahanbahan pembelaan dan dapat menunjuk penasihat hukumnya.Faktanya, yang terjadi selama ini kadangkala SPDP baru disampaikansetelah penyidikan berlangsung lama.

MK menyebutkan bahwa waktupaling lambat 7 hari dipandang cukup bagi penyidik untukmempersiapkan atau menyelesaikan SPDP sebelum disampaikankepada Jaksa Penuntut Umum.

Bahwaberdasarkan putusan Mahkamah Kontitusi No.130/PUUXIII/2015 tanggal11 Januari 2017 pasal 109 ayat 1 dan terpenuhinya asas peradilan yangcepat;Bagimana pendapat ahli tetang SPDP apakah penyidik harus melakukanSPDP?

Menyatakan tindakan termohon, yang hanya memberikan suratPemberitahuan dimulainya penyidikan(SPDP), kepada 1 (satu) orangterlapor bernama Pemohon II, dan/atau tidak diberikan kepada 6(enam)tersangka lainnya, dalam waktu melewati dari 7 (tujuh) hari setelah suratperintah dimulai penyidikan yaitu pada tanggal 16 Agustus 2018,Dengan demikian, termohon telah melanggar Putusan MahkamahKonstitusi No : 130/RUUVIII 2015.Halaman 7 dari 30 Putusan 3/Pid.Prap/2018/PN.Gns7.

Bahwa dalam rangka proses penyidikan Termohon telah menerbitkan SuratPerintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/108/VIII/2018/Reskrim tertanggal 16Agustus 2018 guna melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut,Termohon melakukan pemeriksaan terhadap saksisaksi, Ahli Pidana, AhliPerdata Selanjutnya Termohon telah mengirimkan Surat Pemberitahuandimulainya Penyidikan/SPDP kepada Kepala Kejaksaan Negeri LampungTengah..

Esensi dari diberitahukannya SPDP kepada Terlaporsebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP adalah untukmemberi kesempatan kepada Terlapor untuk mempersiapkan bahanbahanpembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum untukmendampinginya Yang mana terkait dengan hal tersebut, seorang Terlaportetap dapat menggunakan hakhaknya tersebut, meskipun tanpa adanyapemberitahuan SPDP.

Atau dengan uangkapan yang lebih konkrit, apakahtepat dan adil untuk melepaskan Tersangka dari proses penyidikan, hanyaatas alasan bahwa pemberitahuan SPDP belum diberikan kepadanya danpenyidik melanggar asa due process of law? Pandangan tentangpendekatan perlindungan kepentingan umum diperkuat lagi dengan alasanantara lain sebagai berikut: 1. Penerapan hukum acara terlalu teknis, bisamengingkari keadilan (justice denied on a technicality); 2.

Alat bukti surat berupa SPDP atas nama Pemohon Iluntuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti P12.13. Alat bukti surat berupa Surat Panggilan tersangka atas nama YusnaniarSyolihinuntuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti P1314. Alat bukti surat berupa Pemberitahuan Penahanan atas nama Sukijanuntuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti P14.Menimbang, bahwa di samping bukti suratsurat tersebut, Pemohon jugatelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

terhadap terdakwa MUHAMMAD YUSUF UBRUS BINUBIT dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan,dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dan dengan perintahterdakwa tetap ditahan.Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit gudang/ tempat penyimpanan milik terdakwa MUHAMMADYUSUF UBRUS BIN UBIT dan tersisa gula pasir sebanyak 43 (empatpuluh tiga) sak dalam karung warna putih corak white sugar.halaman 5 dari 10 Perkara Pidana, Nomor. 160/Pid/2017/PT.BNADipergunakan dalam Perkara SPDP

Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal 26Mei 2017 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada Saudara AZHARI. 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada Saudara FAISAL.Dilampirkan dalam berkas perkara.4.

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit gudang/ tempat penyimpanan milik terdakwa MUHAMMADYUSUF UBRUS BIN UBIT dan tersisa gula pasir sebanyak 43 (empatpuluh tiga) sak dalam karung warna putih corak white sugar.Dipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal 26Mei 2017 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada Saudara AZHARI. 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada Saudara FAISAL.Dilampirkan dalam berkas perkara.5.

Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) unit gudang/ tempat penyimpanan milik terdakwa MUHAMMADYUSUF UBRUS BIN UBIT dan tersisa gula pasir sebanyak 43 (empatpuluh tiga) sak dalam karung warna putih corak white sugar.Dipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017tanggal 26 Mei 2017 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada Saudara AZHARI. 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada Saudara FAISAL.Dilampirkan

Bahwa mulai dari Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan diperiksa olehTermohon sebagai Tersangka, ternyata Termohon tidak pernah mengirim SuratPerintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penunut Umum, kepadaPemohon selaku Terlapor dan kepada Korban / Pelapor, pada hal merupakankewajiban Termohon untuk mengirim SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum danmemberikan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 109 ayat (1)UndangUndang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang HukumAcara Pidana

Adanya keterlambatan mengirim SPDP dari Penyidik kepada JaksaPenuntut Umum dan tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuandimulainya Penyidikan itu harus, tetapi juga merugikan hak KonstitusionalTerlapor dan Korban / Pelapor, oleh karena itu penting bagi Mahkamah untukmenyatakan bahwa Pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap JaksaPenuntut Umum, akan tetapi juga terhadap Terlapor dan korban / Pelapor.Alasan Mahkamah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadapTerlapor yang telah

Bahwa selanjutnya TERMOHON melakukan rangkaian kegiatanpenyidikan dengan didahului pengiriman SPDP ke Kepala Kejaksaan Tingg!Maluku sesuai Surat Nomor : SPDP/86/X/2020/Ditreskrimum, tanggal 5Oktober 2020. dan kepada Pelapor dan Terlapor.g.

T10 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor :SPDP/86/X/2020/DitReskrimum tanggal 5 Oktober 2020;11. T11 Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban JEFRI OHENTOROAlias AGUAN (saksi korban) tanggal 1 Oktober 2020;12. T12 Berita Acara Pemeriksaan Saksi ANTHON NAHUWAE tanggal 2Oktober 2020;13. T13 Berita Acara Pemeriksaan Saksi JOSEPHUS RICHARDMATITAPUTTY, tanggal 5 Oktober 2020;14. T14 Berita Acara Pemeriksaan Saksi HETTY VALENCIA DAGA,tanggal 2 Oktober 2020;15.

T45 Foto Penyerahan SPDP kepada Pemohon;46.

SPDP tanggal 27 Oktober 2017, foto copi tanpa asli, diberi tanda P1112. Surat panggilan tanggal, 26 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya, diberitanda P12;13. Surat panggilan tanggal, 29 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya, diberitanda P13;Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid. Prap/2018/PN. Bit14.15.16.17.18.19.20.21.Tanda terima surat, tanggal 31 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya,diberi tanda P14;Surat keterangan Rumah Sakit Mitra Kebayoran Jakarta, tanggal 29Oktober 2018, an.

), T5foto copi sesuai asli yang diberi tandaLaporan Hasil Gelar Perkara, foto copi sesuai asli yang T6diberi tandaEkspedisi SPDP, foto copi sesuai asli yang diberi tanda T7Ekspedisi Surat Panggilan Tersangka MELISA NUR, T8Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN.

SPDP;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 25 Ayat (1) PeraturanKepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2012 TentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan bahwa SPDP, dibuat dandikirim setelah terbit Surat perintah penyidikan jo Pasal 6 Ayat (1) PeraturanKepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun2014 Tentang Standar Operasional Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana,menyatakan bahwa SPDP merupakan surat pemberitahuan dimulainyapenyidikan dari

Kuda Laut 01 (bukti P11(vide T5), T18, T19,T20);Menimbang, bahwa apakah SPDP tersebut benar telah diberikankepada Pemohon dalam hal ini pemilik kapal kuda laut 01, yang didugamelakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dibawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Perkap Nomor:14 Tahun 2012 tentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 25 ayat (1) disebutkan SPDPdibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan; ayat (2)menyebutkan SPDP sekurangkurangnya memuat:a.

Identitas pejabat yang menandatangani SPDP;Menimbang, bahwa berdasarkan pada penjelasan diatas maka SPDP(bukti P11 sama dengan bukti T 5) dikaitkan dengan bukti T7 berupaekspedisi SPDP, yang diterima dan di tanda tangani oleh Yanti tertanggal 31Oktober 2017, maka dapat disimpulkan dari bukti surat T1A,T5,T7,T18,T19,T20, yang saling berhubungan, bahwa Surat Perintah DimulainyaPenyidikan telah diberikan kepada Pemohon 6(enam) hari setelahdikeluarkannya Perintah Penyidikan; bahwa surat perintah dimulainyapenyidikan