Ditemukan 1406 data
HUMALA SIMANJUNTAK
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup
113 — 57
Bahwa Yang dimaksud dengan due process of law dalamsistem peradilan pidana dan esensinya adalah Yang dimaksuddengan due process of law dalam sistem peradilan pidana bermulaHalaman 48 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SONdari sejarah sistem peradilan pidana dimana lahir Magna Carta(1215) di Inggris yang merupakan cikal bakal Due Process of Lawsebagai simbol perjuangan melawan kekuasaan sewenangwenang, bahwa Raja harus mengakui Habeas Corpus (hak asasimanusia) untuk mendapatkan proses hukum yang
78 — 31
ini adalah bahwaTerdakwa selaku Kabag Hukum Pemkab Banyuwangi telah membuat konsep suratkeputusan Bupati No.188/47/KEP/439.012/2001 tentang penetapan pemberiantunjangan jabatan Pit ;8485PutusanMenimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, baik ituberupa keterangan saksisaksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian, Terdakwaadalah pejabat pada Pemkab Banyuwangi yang memangku jabatan sebagaiKabag Hukum yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangkamempersiapkan konsepkonsep atau cikal
91 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dari alat bukti inilah cikal bakal terjadikekisruhan gugat menggugat antara Pemohon Kasasi denganTergugat Ill dan Termohon Kasasi. Berdasarkan isi surat perjanjianjual beli b angunan (T .132 dan T .232) T ergugat III (H. Abdarab M.Saleh) berani melaksanakanjual beli objek perkara denganMuhammad H.M Sidik pada tanggal 5 Juni 1978 karena menurutTergugat IIl(H. AbdarabM. Saleh) objek perkara diperolehMuhammad H.M. Sidik dari hibah neneknya bemama H.
Terbanding/Terdakwa : KUNARTO Bin CHOENDORI
182 — 124
globalFull aluminium Full aluminium Tetapbody bodyDual Fan cooling Instan On 2 detik Berubahsystem Disamping tabulasi pada halaman lima tersebut, Jaksa Penuntut Umum jugatelah mengetahui pendapat ahli DOLLY VIRGIAN SHAKA YUDHASAKTI,M.Kom sebagaimana tertulis pda kronologi dalam halaman tujuh belas.Yang menyatakan, spesifikasi dari 10 (Sepuluh) laptop yang diperiksa TelahHalaman 68 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBLsesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam HPS (HPS inilah yangmenjadi cikal
Muhammad Ali Qadri SH,.MH
Terdakwa:
HARTONO ALIAS CANDRA HARTONO BIN MUSLIM YUSUF.
86 — 36
bibit yang diangkut oleh Saksi Supardi karena bibit yangdigali/dipotong/dipindahkan/dimuat oleh Para SaksiSaksi a de charge (yangdalam dakwaan disebut beberapa orang pekerja suruhan Terdakwa) berumursekitar 5 (lima) tahun (Sampai bulan Mei 2017) tidak ada daunnya danjumlahnya bukan + 1227 batang melainkan ratusan ribu batang, sehinggaTerdakwa membantah dan menyatakan jika barang bukti berupa bibit karet yangdiajukan Penuntut Umum adalah palsu;Menimbang, bahwa pengertian Bibit adalah calon atau cikal
78 — 63
Grobogan yang menjadi cikal bakal permasalahansengketa ini telah berdiri kokoh dan dengan kepengurusan takmir yangberganti ganti pula;Bahwa perlu diketahui oleh para penggugat bahwasanya kami panitiapembangunan Masjid Ataqwa Harjowinangun meski Ketua PanitiaPembangunan Masjid Ataqwa (Soenaryo bin Kartomulud) dan Sekretaris(Suhadi) meninggal dunia dan hanya Darminto selaku salah satu panitiayang tersisa/oelum meninggal siap untuk meluruskan permasalahan inidan perlu diketahui pula kepada para Penggugat
170 — 99
Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf bjialah penentuan siapasiapa yang menjadi ahli waris, penentuanmengenai harta peninggalan, penentuan bagian masingmasingahli waris dalam melaksanakan pembagian harta peninggalantersebut bahwa mencermati isi atau kandungan pasal 49 yangmerupakan cikal bakal lahirnya kewenangan Pengadilan Agamatersebut, ternyata tidak Nampak ditemukan kewenanganPengadilan Agama untuk menyelesaikan halhal yang bersifatpenyelesaian Sengketa hak kepemilikan.Bahwa
1.Agata Naru
2.Veronika Oka
3.Damianus Tea
Tergugat:
1.Simon Suri
2.Kornelis Peba
3.Maria Magdalena Mare
4.Wilhelmina Dhiu
5.Maria Kedhi
6.Sofia Na'e
7.Silvester Fongo
8.Bertolomeus Nu'a
Turut Tergugat:
Bupati Kab. Ngada, cq. Camat Aimere, cq. Kepala Desa Binawali
131 — 94
TELUMEKO (lakilaki);Bahwa LEKE MEKO (yang disebut dalam guagatan PARA PENGGUGATsebagai MEKA LEKE) menjadi cikal bakal keturunan PARA TERGUGAT sampai dengan VI;LEKE MEKO menikah dengan INE NGADHI (dibelis) dan mendapatkanseorang anak perempuan bernama AGO;AGO memiliki 5 orang anak: DEDHO AGO, WAJA AGO, NAE AGO, GEDHAAGO dan NARU AGO;DEDHO AGO mewarisi FOA DEDHO;FOA DEDHO mewarisi PABHA FOA, DEDHO FOA dan DHIU FOA;PABHA FOA memiliki 4 orang anak: BUPHU PABHA, AGO PABHA, DEDHOPABHA dan SURI PABHA (TERGUGAT
305 — 139
untuk mendapatpemenuhannya dari harta kekayaan Debitor,Menimbang bahwa untuk dikabulkannya permohonan pailitharuslah terungkap fakta secara sederhana bahwa persyaratan untukdinyatakan pailit sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi.Menimbang bahwa untuk membuktikan hal tersebut di atas, makaterlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan tentang faktahukum yang telah terungkap dipersidangan,dari permohonan pemohondan jawaban dari termohon pailit serta bukti kedua pihak, yangmerupakan cikal
HUMALA SIMANJUNTAK
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup
80 — 52
Bahwa Yang dimaksud dengan due process of law dalamsistem peradilan pidana dan esensinya adalah Yang dimaksuddengan due process of law dalam sistem peradilan pidana bermulaHalaman 48 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SONdari sejarah sistem peradilan pidana dimana lahir Magna Carta(1215) di Inggris yang merupakan cikal bakal Due Process of Lawsebagai simbol perjuangan melawan kekuasaan sewenangwenang, bahwa Raja harus mengakui Habeas Corpus (hak asasimanusia) untuk mendapatkan proses hukum yang
1.I GEDE WIDHARTAMA, SH
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.ACHMAD ATAMIMI, S.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
6.GRACE SIAHAYA, SH.,MH
7.ENDANG ANAKODA.SH
8.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH TUHULERUW
127 — 213
Jacob Nicolas Tuhuleru darisinilah cikal bakal pelaksanaan pembebasan tanah Negeri Tawiri untukkepentingan Dermaga pangkalan TNI Angakatan laut. Bahwa pelaksanaannya dengan sdr Ir. Jacob Tuhuleru oleh karena PT.Dok Tawiri masuk dalam lokasi pembebasan lahan untuk pembangunanpangkalan dermaga TNI Angkatan Laut. Bahwa Jacob Tuhuleru melakukan pendekatan dengan pemilik lokasi PT.Dok Tawiri atas nama Hari Tan yang beralamat di Menado untuk memintalokasi tanah milik PT.
Jacob Nicolas Tuhuleru darisinilah cikal bakal pelaksanaan pembebasan tanah Negeri Tawiri untukkepentingan Dermaga pangkalan TNI Angakatan laut. Bahwa pelaksanaannya dengan sdr Ir.
102 — 38
UsahaNegara untuk meminta pembatalan atas ke 5 (lima)sertifikat yang salah satunya telah beralih kepadaTergugat Il Intervensi 1 jauh hari sebelum transaksiIkatan Jual Beli dilakukan oleh Penggugat denganHalim.Bahwa sehingga bagaimana Penggugat memposisikan dirisebagai pihak yang merasa dirugikan (memposisikansebagai Penggugat) sehingga mengajukan gugatan untukmeminta pembatalan atas ke 5 = (lima) Sertifikattersebut, sedangkan untuk masalah utamanya terkaittransaksi Ikatan Jual Beli yang menjadi cikal
64 — 55
Yang menjadi cikal bakal obyek sengketa di Pengadilan terutama diPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, oleh karenanya gugatan Penggugat kurangpihak maka Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untukmenolak atau setidaktidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;4 PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAIKUALITAS 3 =2 eeeBahwa didalam gugatan Penggugat yang mengakui sebagai pemilik atas tanah a quoberdasarkan Akta Jual Beli Nomor 4/Gambir, tanggal 19 April 1990 yang dibuatdihadapan Hajjah Meitra
481 — 495
yang keempatkalinya terhadap istri Tergugat II Intervensi, terlepas nanti apakah keberatanHalaman 127 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUNJKTtersebut diterima atau ditolak, dan hal ini melanggar asas audi et alteram partem(mendengarkan keterangan kedua belah pihak) ;Menimbang, bahwa oleh karena langkah pemanggilan tidak pernahdilakukan oleh MPD dan juga tidak ditemukan dalam bukti surat yang diajukanoleh para pihak, maka keputusan yang diambil oleh MPD pada tanggal 5 Juni2013 sebagai cikal
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
Dr. Drs. H. BANDO AMIN C. KADER, MM. BIN A. KADIR
142 — 49
., makaatas perintahsecara lisantersebut ZAKARIAANWAR Kepala Dinas ~ Perhubungan Komunikasi InformatikaKebudayaan dan Pariwisata (Hubkomifobudpar) pada tanggal 22 Juli2014 Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kebudayaandan Parawisata (Hubkominfobudpar) menandatangani Nota Dinas Nomor: 551/308.B/ Hubkominfobudpar/2014, bahwa cikal bakal Nota dinastersebut karena adanya perintah lisan terdakwa , maka dibuatlah notadinas tersebut yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang, perihalPembebasan Tanah
Bahwa adanya usulan pembebasan 6 lokasi Potensi Obyek Wisatayang diusulkan oleh Kepala Dinas Hubkominfobudpar Nota Dinaspada tanggal 22 Juli 2014 Kepala Dinas Perhubungan KomunikasiInformatika Kebudayaan dan Parawisata (Hubkominfobudpar)menandatangan Nota Dinas Nomor : 551/508A/Hubkominfobudpar/2015 dan 551/308.B/ Hubkominfobudpar/2014,bahwa cikal bakal Nota dinas tersebut karena adanya perintah lisanterdakwa tanggal 7 Juli 2014, maka dibuatlan nota dinas tersebutyang ditujukan kepada Bupati Kepahiang
lahan didusun Kepahiang milik SAPUAN Bin WAHABdijadikanlahanHotel., makaatas perintahsecaralisantersebutZAKARIA ANWAR Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi InformatikaKebudayaan dan Pariwisata (Hubkomifobudpar) pada tanggal 22 Juli2014 Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kebudayaandan Pariwisata (Hubkominfobudpar) menandatangani Nota DinasNomor : 551/508 A/Hubkominfobudpar/2015 dan 551/308.B/Halaman 207 dari 260 halaman Putusan Nomor 81/Pid.SusTPK/2018/PN BglHubkominfobudpar/2014, bahwa cikal
199 — 43
., disarankan untuk membuat surat kuasa menjualdari pemilik Tanah.Bahwa pertemuan di atas tersebut, merupakan cikal bakal adanya penjualanTanah dengan menggunakan surat kuasa jual palsu, yang digunakan oleh BudiKusuma dengan maksud untuk dijual kepada PT. Hanjin Indonesia JayaHalaman 53 dari 77 Putusan Nomor 145/PDT/2018/PT BTNmeskipun diketahui Tanah tersebut telah bersertipikat atas nama ParaPenggugat Rekonpensi.d.
112 — 25
tidak teliti dan tidak cermat, karena terus melanjutkan transaksi jual beli ataupelepasan hak meskipun diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa TERGUGAT V selaku Penjual tidakmenyertakan bukti hak milik berupa Sertipikat Hak Milik (HM) No. 60/Gambir;Bahwa penerbitan suratsurat sertifikat seperti Sertipikat Hak Pakai (HP) No. 20/Kebon Sirih yangdiberikan kepada TERGUGAT IV, sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan No SK 158/HP/DA/1972, tanggal 4 Agustus 1972 yang menjadi asalmuasal dan/atau cikal
129 — 258
., notaris di Jakarta ;Cikal bakal Pendirian YAYASAN PONDOK PESANTREN ALKAMAL sejatinyaadalah didirikan sejak tahun 1983 berdasarkan Akta Notaris No.83 yangdibuat dihadapkan Notaris NY.YETTI TAHER,SH.Notaris di Jakarta padatanggal 17 Juni 1983,namun oleh karnea sejak pendirian tersebut para pendiribelum mendapatkan lokasi untuk tempat beraktivitasnya Yayasan makaYayasan tersebut tidak dapat menjalankan maksud dan tujuan didirikannyaYayasan (Nonaktif);hal 5 Put.No.179/PDT/2016/PT.DKIBarulah setelah
95 — 28
Dengan adanya fakta tanah obyek sengketa tersebut tidak hanya dimafaatkanoleh MAMING MALLE sendiri melainkan telah pula dimanfaatkan olehorang lain/masyarakat Kasipute ketika itu menjadi tempat kegiatan ekonomidan sosial (Cikal bakal lahirnya pasar Kasipute), maka peruntukan obyeksengketa telah berubah yang semula diperuntukan oleh MAMING MALLEsebagai lahan perkebunan berubah/beralih fungsi menjadi lahan /areakegiatan tukar menukar hasil laut dan hasil pertanian dan atau telah terjadiaktifitas umum
40 — 9
Saksi HERU BUDIANTO : Bahwa saksi merupakan bagian dari pelaksana program CERDyang menjadi cikal bakal terbentuknya LSPBM juga Asosiasi yangmenanungi LSPBM se Kabupaten Tanah Laut; Bahwa saksi tidak mengetahui masalah naskah perjanjian hibahantara Pemda Tanah Laut dengan Asosiasi LSPBM Mitra TanahLaut Bahwa Asosiasi LSPBM Mitra Tanah Laut memiliki peran sebagaiPembina dari LSPBMLSPBM yang ada di bawahnya;2.