Ditemukan 1370 data
I Gde Raka Arimbawa,SH
Terdakwa:
Anak Agung Ngurah Alit Wiraputra, SH. MH.
174 — 64
dibentuknyaPelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Bali semestinya semua perizinanyang terkait dengan penanaman modal yang menjadi kewenanganPemerintah Provinsi Bali dideligasikan penerbitan dan penandatangananperizinannya kepada Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Provinsi Bali yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur.Bahwa tata kerja Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Pemprov Balidalam melayani Perizinan adalah :1. setelah pemohon izin memasuki front office Badan Penanaman Modaldan
I GUSTI AYU PUTU HENDRAWATI,SH
Terdakwa:
I WAYAN KARIANA, S.KM.,M.PH.
157 — 86
mempercepat proses penyelesaianrekomendasi revisi dokumen UKLUPLuntuk itu saksil GUST AYU PARWATIdimintai biaya oleh terdakwa,karena akan berpengaruh terhadap prosespenerbitan rekomendasi UKLUPL dan pengesahan dokumen UKLUPL yangdikeluarkan oleh terdakwa selakuKepala Seksi Kajian Dampak LingkunganPada Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan KebersihanKota Denpasar dimana rekomendasi UKLUPL tersebut merupakan salahsatu syarat untuk diterbitakan ijin lingkungan oleh Dinas Penanaman Modaldan
133 — 52
Tenjojayatanggal 07 Juni 2012 Nomor: 06 oleh MARAH HASYIR, SH Notaris &Pejabat Pembuat Akta Tanah.1 (satu) Eksemplar Asli AKTA Kuasa Direksi tanggal 07 Juni 2012Nomor: 08 oleh MARAH HASYIR, SH Notaris & Pejabat Pembuat AktaTanah.1 (satu) Eksemplar Asli Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modaldan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor: 503.1/3268BPMPT/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Izin Lokasi besertaLampiran:e Surat Penunjukan Penggunaan Lahan (SPPL) RencanaPembangunan Agrowsata terpadu
694 — 1295 — Berkekuatan Hukum Tetap
TimPerwakilan Pemegang Obligasi Subordinasi bersamasama denganWali Amanat akan mempersiapkan tindakantindakan hukum dantindakantindakan lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalambutir keputusan kedua tersebut di atas, termasuk penunjukkankonsultan hukum dan/atau advokat;13.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Pasar Modaldan Pasal 3 ayat 3.2 Perjanjian Perwaliamanatan yang berwenangmewakili pemegang efek bersifat
136 — 83
RIA ARIANTI berjanji bahwa pembayaran keuntungan serta modaldan denda akan dibayarkan pada bulan April 2014 akan tetapi padatanggal 17 April 2014 Saksi mendapatkan undangan via BBM dari Sdri.RIA ARIANTI yang isinya mengundang para investor untuk datang kerumahnya yang beralamat di Jalan H. Soleh Kampung Kecil No. 15 ART. 08 RW. 08 Kel. Sukabumi Selatan, Kec.
202 — 152
Pembatalan/Pencabutan Perizinan Penanaman Modaldan/atau kegiatan usaha dan/atau fasilitas PenanamanModal."
RAYMON SAPUTRA
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
406 — 301
Bukti P 20 : Foto Copy sesuai AsliSurat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ProvinsiKalimantan Timur Nomor: 503/1372/IUPOP/DMPTSP/VIII/2018, Tanggal 14 Agustus 2018,Tentang Perpanjangan Pertama Izin UsahaPertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada CV.Bumi Paramasari Indo;21. BuktiP21 : Foto Copy sesuai FotoCopy Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11Tahun 2014 Tentang Pelimpahan KewenanganPelayanan Perizinan dan Non Perizinan;22.
443 — 220
DEWITISNAWATIM.Si Jabatan Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Kab.Bekasi tanggal 29 Desember 2017. HIm 239 dari 695 hlm Putusan Nomor 121/Pid.SusTpk/2018/PN.Bdg 116 1 (satu) bundel fotocopy Nota Dinas Nomor 8:00//PM&PPM/DPMPTSP/2017 kepada Bupati Bekasi dariKepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu.
Urut :900/104/B/DPMPTSP/2018 s/d 900/162/B/DPMPTSP/2018a.n PT Lippo Cikarang yang ditandatangani olehSUKMAWATTY KARNAHADNAT (Kepala Bidang PerizinanTata Ruang dan Bangunan pada Dinas Penanaman ModalDan Pelayanan terpadu Satu Pintu.215 1 (satu) bundel fotokopi surat nomor 503/171.A/PTR8/2017227 tanggal 9 Juni 2017 perihal Tagihan Retribusi IMB. 935 1 (satu) lembar Surat lzin Mendirikan bangunanNo.503/177/B/DPMPTSP Apartemen Tower BB 38020 yangditandatangani oleh DEWI TISNAWATI (Kepala DinasPenanaman
DEWITISNAWATI,M.Si Jabatan Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Kab.Bekasi tanggal 29 Desember 2017. 116 1 (satu) bundel fotocopy Nota Dinas Nomor 8:00//PM&PPM/DPMPTSP/2017 kepada Bupati Bekasi dari KepalaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, HIm 264 dari 695 hlm Putusan Nomor 121/Pid.SusTpk/2018/PN.Bdg Perihal Rapat Pembahasan Perizinan PengembanganMeikartaLippo Cikarang . 117 1 (satu) bundel print out draft surat kepada UndanganTerlampir
Urut :900/104/B/DPMPTSP/2018 s/d 900/162/B/DPMPTSP/2018a.n PT Lippo Cikarang yang ditandatangani olehSUKMAWATTY KARNAHADNAT (Kepala Bidang PerizinanTata Ruang dan Bangunan pada Dinas Penanaman ModalDan Pelayanan terpadu Satu Pintu. 227 1 (satu) bundel fotokopi surat nomor 503/171.A/PTR8/2017tanggal 9 Juni 2017 perihal Tagihan Retribusi IMB. 235 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan bangunanNo.503/177/B/DPMPTSP Apartemen Tower BB 38020 yangditandatangani oleh DEWI TISNAWATI (Kepala DinasPenanaman
1.JAMES EDY SADIKIN, S.H.MH
2.MUHAMMAD AULIA PERDANA, SH
3.SUWANDI, SH
4.TRI AGUNG SANTOSO, SH.
Terdakwa:
PT. PANCA ANUGRAH NUSANTARA
407 — 177
Belitung No.188.46/009/KEP/HO.Per/X/DPMPTSPP/2017 tanggal 23 Oktober 2017Halaman 5 dari 158 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdntentang Perubahan atas Keputusan Kepala badan Penanaman Modaldan pelayanan Perizinan Terpadu@ Kab. Belitung Nomor188.46/078/KEP/HO/VI/BPMPPT/2016 tentang izin Gangguan atasKegiatan Usaha Hotel SwissBel resort Belitung di Jl.
PT. GASINDO PRATAMA SEJATI
Tergugat:
DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI REPUBLIK INDONESIA
1083 — 2307
PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten BekasiNomor 503.10/Kep.001/DPMPTSP/IV/2019 untuk kegiatanpembangunan pipa Cikarang Listrindo Tegal Gede di DesaPasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, dan Desa Wangunjaya,Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;Pada tanggal 15 Mei 2019, Tergugat II Intervensi mendapatkanIzin Peruntukan Penggunaan Tanah untuk pembangunan pipa gasdi Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, KabupatenBekasi, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modaldan
Bukti T.llLINT 6Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modaldan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor:671/Kep.01/10.1.16.0/BPMPT/2016 tanggal 28Oktober 2016, Tentang Izin Usaha PenyediaanTenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum DalamDaerah Kepada PT. Cikarang Listrindo Tbk.
205 — 682 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hak AsasiManusia:32.33.34.Pasal 40 Setiap orang berhak untuk bertempat tinggalserta berkehidupan yang layak.Bahwa Pergub Nomor 132 Tahun 2018 telah secara jelas dan tegasdidasarkan pada tanggung jawab negara atas hak dasar warga negaraberupa Hak Atas Perumahan, sehingga negara dalam hal ini PemerintahProvinsi DKI Jakarta dan/atau Gubernur wajib memberikan perlindunganhukum bagi individu masyarakat termasuk namun tidak terbatas dalamkonteks pemilik unit yang minoritas dari pelanggaran oleh pemilik modaldan
TENRIAWARU, SH
Terdakwa:
IR. EDY RACHMAD WIDIANTO
135 — 74
Sawaluddin, SE, M.Si sebagai PPK Belanja Modaldan Bantuan Sosial Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas HaluoleoTA. 2014;Menimbang, bahwa Konsultan Pengawas atau Manejemen Konstruksi (MK)yaitu PT. Uni Tri Cipta diwakili oleh Ir. Jufrizal Chan selaku Team Leader setiapbulannya membuat dan melaporkan Laporan Kemajuan Pekerjaan kepada PejabatPembuat Komitmen (PPK) dengan bobot pekerjaan yang dicapai oleh penyediabarang/jasa PT.
123 — 16
Bahwa yang memiliki kKewenangan untuk menandatangani pada SITU(Surat Izin Tempat Usaha) dan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)adalah saksi selaku Kepala Badan Perizinan dan Penanaman modaldan terleebih dahulu di paraf oleh petugas pelaksana." Bahwa mekanisme dalam hal meneliti kebenaran syaratsyaratpermohonan SITU (Surat lzin Tempat Usaha) dan SIUP (Surat IzinUsaha Perdagangan) oleh kelompok KUD telah diatur dalam SOP danmekanisme pelayanan.
351 — 110
Terdakwa hanyamenjanjikan akan mengembalikan uang Saksi dengan caramenunggu pencairan dana dari Jakarta form penarikan modaldan perjanjian etikad baik dengan cara menjual asetasetnyaberupa rumah, mobil, apartemen dan lainlain, namun sampaisekarang tidak ada kejelasan.Bahwa dalam perkara ini Saksi mengalami kerugian sebesarRp.47.500.000, (empat puluh tujuh njuta lima ratus ribu rupiah).Karena Saksi ikutinvestasi di Koperasi Simpan Pinjam Pandawadengan melalui Group di bawah Terdakwa, selanjutnya Saksimelaporkan
218 — 85
PlgTerpadu dan di tahun 2014 adalah BPMPT (Badan Penanaman Modaldan Perizinan Terpadu);Bahwa jumlah 198 data Izin Mendirikan Bangunan yang saksikeluarkan adalah data yang saksi ambil dari buku register yang saksilihat sendiri;Bahwa saksi tahu Kantor Kominfo Kabupaten Muara Enim pernahmengirim surat untuk meminta data mengenai menara telekomunikasiyang sudah memiliki IMB;Bahwa surat Kominfo tersebut dijawab dan ditindak lanjuti oleh BadanPenanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Muara Enimpada
83 — 15
Tapi dalam cek yangdiberikan oleh Sofyansyah kepada saksi tersebut sudah termasuk modaldan keuntungan saksi, tapi kKeuntungan Sofyansyah di cek itu tidak ada;Bahwa seingat saksi nilai penawaran yang diajukan oleh Sofyansyahsebesar Rp. 4.103.900.000, tapi saksi tidak tahu darimana sumber nilaipenawaran dimaksud. Hal ini saksi ketahui karena sdr.Sofyansyah adamemperlinatkan kepada saksi dan mengatakan ini penawaran sudahbenar atau belum;Bahwa pengetikan penawaran sdr.
1060 — 897
suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinyaperubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur danatau pola suatu benda;Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, yaitu suatu transaksiyang menghasilkan terjadinya perubahan suatu harta kekayaan, termasuk uangatau surat berharga tertentu menajdi mata uang atau surat berharga laiannya.Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing danbank, sedangkan penukaran surat berharga biasanya dilakukan di pasar modaldan
177 — 163
ARISTA KURNIASARImengatakan kepada saksi jika permintaan kain batik danATK terus meningkat sehingga membutuhkan banyak modaldan sdri.
Dwi Prantoro, SH,
Terdakwa:
Dedy Anuta Binti Jaya
88 — 42
Mei 2017 sebesarRp. 376.500.000, (tiga ratus tujuh puluh enam juta limaratus ribu rupiah), jumlah harta Koperasi Kartika RajaPandhita Yonif 614/Rjp selurunnya sampai dengan bulanMei 2017 sebesar Rp. 2.412.689.272, (dua milyar empatratus dua belas juta enam ratus delapan puluh sembilanribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah). jadi selamakepemimpinan Terdakwa pembukuan Koperasi KartikaRaja Pandhita Yonif 614/Rjp sangat kacau/tidak benardimana tidak adanya pemisahan antara catatan modaldan keuntungan
469 — 344
Pasal 318 ayat (4) Permenkumham Nomor : 29/2015, mengaturketentuan sebagai berikut (kutipan dengan tambahan kursif) :(4) Seksi Dokumentasi dan Pengumuman Badan Hukum mempunyai tugasmelakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbinganteknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidangpengelolaan, pengecekan, pencatatan dan pendistribusian berkaspermohonan serta pengelolaan arsip dan dokumentasi perseroantertutup, perseroan terbuka, lembaga keuangan dan penanaman modaldan