Ditemukan 1740 data
34 — 50
Fotocopy Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Nomor 0072C.20/31.71.04.1005/1.795.25/e/2018 tentang Perpanjangan Izin PenggunaanHalaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN TteTanah Makam Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Keitang, tanggal 12Pebruari 2018, diberi tanda P.6;7. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor 91078/A4.5/KP/2009 tanggal 30 Desember 2009, diberi tanda P. 7;8.
16 — 1
Bahwa saudara lelaki Para Pemohon yang bernama MUSA Bin KONTONGtelah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2014 sebagaimana SuratKeputusan Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Jelambar Baru Nomor:00773.29.1/ 31.73.02.1006/1.798/e/2017 tentang Perpanjangan IzinPenggunaan Tanah Makam Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan JelambarBaru tertanggal 23 Maret 2017 dan Almarhum MUSA Bin KONTONGmeninggalkan seorang istri yang bernama PANNI Binti TUNGADI dan tidakmemiliki anak dari perkawinan tersebut.5.
NI PUTU HARI TRISNAWATI, A.Md
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT
140 — 78
M E N G A D I L I
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Batal Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat Nomor : 503/364/DPM-PTSP/IV/2019, Tanggal 29 April 2019 Perihal Informasi Permohonan Perubahan Izin ;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat Nomor : 503
/364/DPM-PTSP/IV/2019, Tanggal 29 April 2019 Perihal Informasi Permohonan Perubahan Izin ;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa perubahan izin-izin tempat usaha atas nama Citra Club Pub Dan Karaoke yang sebelumnya atas nama NANANG TURMUZI ke atas nama Penggugat NI PUTU HARI TRISNAWATI, A.Md sebagaimana tercantum dalam Surat Permohonan tertanggal 21 Maret 2019 yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat ;
- Menghukum Tergugat untuk
Dalam hal ini kami juga melalui Surat tersebut telahmelaksanakan kewajiban sesuai kewenangan yang diberikan BerdasarkanPeraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah,pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4)penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh PTSP meliputi :penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan; penerbitan dokumen izindan nonizin; penyerahan dokumen izin dan
1.Husain, SH., MH.
2.Rismah, S.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD ANDI ANSYAH, S.Kom Alias MOMON
126 — 54
pembelaanTerdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;Halaman 2 dari 21 halaman Putusan No.132/Pid.B/2019/PN.PlpSetelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan PenuntutUmum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PERTAMA :Bahwa terdakwa MUHAMMAD ANDI ANSYAH, S.Kom Alias MOMONpada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2019 sekitar pukul 10.00 WITA bertempatdi Jalan K.H.M Kasim (Kantor PTSP
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 362 KUHP.ATAUKEDUA :Bahwa terdakwa MUHAMMAD ANDI ANSYAH, S.Kom Alias MOMONpada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2019 sekitar pukul 10.00 WITA bertempatdi Jalan K.H.M Kasim (Kantor PTSP/Mall Pelayanan) Kota Palopo atausetidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum PengadilanNegeri Palopo yang berwenang dan mengadili perkara ini, dengan sengajadan melawan hukum memiliki barang yang seluruh atau sebagianadalah
lalu menyerahkan Blangko EKTP tersebut kepada saksi ISHAKIDRIS selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan selanjutnyaHalaman 12 dari 21 halaman Putusan No.132/Pid.B/2019/PN.Plpdiserahkan pada RENI, SH sebagai penanggung jawab pencetakan KTPElektronik; Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANDI ANSYAH, S.Kom Alias MOMONtelah mengambil blangko EKTP milik Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Palopo pada hari Kamis, 21 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 witabertempat di Jalan K.H.M Kasim (Kantor PTSP
Majelis Hakimtelah memperoleh kenyataan kenyataan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap dipersidanganberdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa serta barang buktidiperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANDI ANSYAH, S.KomAlias MOMON telah mengambil blangko EKTP milik Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Palopo pada hari Kamis, 21 Februari 2019 sekitar pukul10.00 wita bertempat di Jalan K.H.M Kasim (Kantor PTSP
Unsur Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karenakejahatan ;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap dipersidanganberdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa serta barang buktidiperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan Blangko EKTP yang kejadiannya pada hari Kamis, 21 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 witabertempat di Jalan K.H.M Kasim (Kantor PTSP/Mall Pelayanan) Kota PalopoMenimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganbahwa Terdakwa
Rismalia
31 — 6
Bahwa Adik Kandung Pemohon dimakamkan di TPU Kepa DuriBerasarkan Surat Izin Penggunaan Tanah Makam PTSP Kelurahan DuriKepa Nomor : 125/3.30.4/31.73.05.1005/1.776.121.101/2015;5. Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupaAkta kematian karena belum pernah dicatatkan sesuai amanah Undangundang yang berlaku Republik Indonesia;6. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapanpengesahan Kematian Adik Kandung Pemohon;Hal. 1 dari 7 Halaman, Penetapan No. 559/Padt.P/2020/PN.
Fotocopy Surat Perpanjangan Izin Penggunaan tanah Makam No.0524C.20/31.73.05.1005/1.795.25/e/2019 atas nama TJIUTJU RAHAYUyang dikeluarkan Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Duri Kepatanggal 07052019, diberi tanda P7 ;8. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan /kerusakan Surat / Barang No. LP/477/VIII/2020/PMJ/RESORT JAKBAR ? SEKTRO TG DUREN atas nama RISKALIA yang dikeluarkanKapolsek Tanjung Duren Jakarta Barat tanggal 12 Agustus 2020, diberitanda P8 ;9.
14 — 5
Nomor:127/512/1975 tertanggal 26 April 1975Bahwa dari pernikahan Pewaris dengan . dikaruniai 2 (dua) oranganak yang masingmasing bernama; Pemohon I, Tanggal lahir 15 Oktober 1977 Pemohon Il, Tanggal lahir 08 November 1981,Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia, kedua orangtuanya sudahmeninggal dunia terlebin dahulu yang masingmasing bernama Bapak (Ayah) meninggal dunia pada tanggal 11 April 1964 sesuai dengan suratPerpanjangan izin penggunaan tanah makam yang dikeluarkan oleh kepalaunit pelaksana PTSP
Kel Melawai tertanggal 13 Juni 2017 dan (Ibu)meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 1965 sesuai dengan suratPerpanjangan izin penggunaan tanah makam Tumpang yang dikeluarkanoleh kepala unit pelaksana PTSP Kelurahan Klender tertanggal 21 Mei2019Bahwa dengan demikian setelan Pewaris () meninggal dunia, makameninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris sebagai berikut:e , , iStri Pewarise Pemohon I, anak lakilaki Pewaris Pemohon Il, anak perempuan PewarisBahwa setelah Pewaris meninggal dunia, istri Pewaris
89 — 13
persidangan dijadwalkan pada hariKamis tanggal 15 Oktober 2020 dengan acara Pembacaan Surat Gugatan akantetap Penggugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagaiwakilnya sedangkan Tergugat hadir sehingga persidangan tersebut diundur padahari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 dengan acara yang sama;Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 Penggugat telahmengajukan surat perihal Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan PerceraianNo. xxx/Pdt.G/2020/PN Sbg yang disampaikan melalui meja PTSP
mempersingkat putusan, maka segala sesuatuyang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat danmenjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan pada tanggal19 Oktober 2020 Penggugat telah mengajukan surat perihal PermohonanPencabutan Perkara Gugatan Perceraian No. xxx/Pdt.G/2020/PN Sbg yangdisampaikan melalui meja PTSP
55 — 19
satu) kali dengan SYAFRUDIN di Kantor KUAKecamatan Jakarta Timur sesuai Kutipan Akta Nikah No.36/637/X1/1984,tertanggal 7 12 1984.Bahwa dari perkawinannya antara Almarhumah SUNARSIH Binti MULYADI(Alm) dengan SYAFRUDIN tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anaklakilaki yang bernama ACHMAD SULAIMAN ( Alm ) Bin SYAFRUDIN lahirdi jakarta 18031985, yang telah meninggal dunia pada tanggal 9111997,dan dimakamkan di TPU Utan Kayu Unit Islam Blok AAII Blad 003 Petak0180, yang di keluarkan Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Cipinang,Keputusan Kepala unit Pelaksana PTSP Kelurahan No.1301C20/31.75.02.1003/1.79525/e/2018 Tentang Izin Penggunaan TanahMakam Tumpang Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan CipinangHalaman 2 dari 14 HalamanPenetapan perkara Nomor 46/Pdt.P/2019/PAJTtertanggal 20 08 2018, dan Almarhum Achmad Sulaiman selamahidupnya belum pernah menikah dan tidak memiliki anak keturunan.Bahwa setelah menikah, Almarhumah SUNARSIH Binti MULYADI ( Alm)dan SYAFRUDIN tinggal dialamat/kediaman bersama di JI.Cipinang
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman
111 — 65
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syaratkelengkapan persyaratan berkas administrasi ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) Provinsi Sumatera Barat;Maka oleh sebab itu, bersama ini Pemohon bermohon kehadapan Bapak KetuaPengadilan Negeri Pariaman/ Bapak Hakim/ Ibu Hakim yang ditunjuk untukmemeriksa dan mengadili permohonan ini, sudilah kiranya untuk memanggilPemohon pada suatu hari sidang yang akan Bapak/ Ibu Hakim tentukan nantinyadan dalam persidangan mana Pemohon bermohon
, Kuasa Pemohon menyatakan tidakkeberatan dan membenarkannya;Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan permohonan a quodipersidangan dan untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan iniserta untuk menambah pengetahuan dan keyakinan Hakim, dipersidangan telahpula didengar keterangan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai salah satusyarat kelengkapan persyaratan berkas administrasi ke Pelayanan Terpadu SatuPintu (PTSP
dalam halini Pemohon bermohon ke Pengadilan ini sebagaimana yang diamanatkan olehPasal 57 Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,supaya anak yang bernama RAISA FEBRINA ditetapkan sebagai anak terlantar;Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Pmn Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syaratkelengkapan persyaratan berkas administrasi ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP
permohonan ini diajukan ke pengadilan oleh pihak Pemohon,keberadaan dari orang tua bayi perempuan yang ditelantarkan tersebut masihbelum diketahui oleh pihak kepolisian, sehingga tidak memliki dokumenkelahiran dan administrasi kependudukan untuk merawat, mengasuh danmembesarkan bayi perempuan yang ditelantarkan tersebut; (Bukti P.3, bukti P.4dan bukti P.12) Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syaratkelengkapan persyaratan berkas administrasi ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP
Terbanding/Tergugat : WALIKOTA PALEMBANG Diwakili Oleh : RAHMAT FAUZI M, SH., M.Si
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT. INDO CITRA MULIA DIWAKILI OLEH GUNAWATI KOKOH THAMRIN
67 — 5
- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;---------------------
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 58/G/2017/PTUN-PLG, tanggal 07 Februari 2018 yang dimohonkan Banding;------------------------------------------
I. Dalam Penundaan;
- Menunda pelaksanaan tindak lanjut objek sengketa berupa Surat Keputusan izin Walikota Palembang Nomor: 640/IMB/1120/BPM-PTSP
Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang
diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding (Atas Nama Walikota Palembang Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) berupa Surat Keputusan Izin Walikota Palembang Nomor; 640/IMB/1120/BPM-PTSP/2016 tanggal 24 November 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal atas nama Gunawati Pandarmi o;-----------------------------
3.
Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding (Atas Nama Walikota Palembang Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) mencabut Surat Keputusan Izin Walikota Palembang Nomor; 640/IMB/1120/BPM-PTSP/2016, tanggal 24 November 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal atas nama Gunawati Pandarmi o;--
4.
464 — 385
Padahal pihak yang berhak menerbitkanIMB adalah Kepala Dinas penanaman Modal dan Perijinan TerpaduSatu Pintu (DPM dan PTSP ) Kota Tarakan, sedangkan pihak yangmengeluarkan rekomendasi IMB adalah TIM Teknis setelah adanyapengajuan berkas IMB ke DPM dan PTSP Kota Tarakan danpeninjauan oleh Tim Teknis ke lapangan. Dan sampai saat ini pihakpenggugat tidak pernah mengajukan berkas IMB.
Perijinan dan Non Perizinan kepadaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PTSP ) Kota Tarakan yang didalamnya termasuk pelayanan ijinIMB.
TarPenanaman Modal dan PTSP (DPMdan PTSP ) Kota Tarakan dan TIMTEKNIS sebagai Tergugat atau setidaktidaknya sebagai Turut Tergugatll.
Untuk itu seharusnya Penggugat memasukkan Kepala DinasPenanaman Modal dan PTSP (DPMdan PTSP ) Kota Tarakan dan TIMTEKNIS sebagai Tergugat atau setidaktidaknya sebagai Turut Tergugatll. Berasarkan hal tersebut, penggugat yang tidak memasukkan KepalaDPM dan PTSP Kota Tarakan jelas jelas kurang pihak sehingga secarayuridis gugatan penggugat KURANG PIHAK dan harus dikesampingkan.3.
18 — 4
Anak Ke III, umur 3 tahun;bahwa Pemohon telah menyampaikan surat permohonan Cerai pada instansidimana Pemohon bekerja yaitu Dina Penanam Modal Pelayanan TerpaduSatu Pintu Provinsi Maluku Utara pada tanggal 1 Agustus 2017 dan telahdiberikan izin oleh kepada Penanam Modal dan PTSP Provinsi Maluku Utaradengan tertanggal 17 Januari 2018 bukti terlampir;bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukundalam rumah tangga, dan tinggal bersma di rumah orangtua Termohon diKelurahan Kalumpang
secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dimanaPemohon dan Termohon diwakili kuasa hukum hadir di persidangan;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang jin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil diDinas Penanaman Modal Provinsi Maluku Utara, dimana yang bersangkutantelah mengajukan permohonan izin untuk melakukan proses perceraian diinstansi Dinas Penanaman Modal dan PTSP
tertanggal 23 Juni 2008 dari Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kota Ternate, yang telah disesuaikan dengan aslinyadan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai(bukti T3);Fotokopi Kartu Keluarga tertanggal 31 Oktober 2014 dari DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, yang telah disesuaikandengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dandinazegelen sebagai (bukti T4);Fotokopi surat pembatalan izin cerai tertanggal 30 April 2018 dari DinasPenanaman Modal dan PTSP
sehingga bukti tersebut telah memenuhisyarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yangsempurna dan mengikat ;Menimbang, bahwa bukti T5 (Fotokopi Kartu Keluarga), yang telahdicocokan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dan bermeterai cukup,sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sertamempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;Menimbang, bahwa bukti T6 (Fotokopi pembatalan surat izin cerai),yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP
rekonvensimenyatakan keberatan, dan berdasar fakta persidangan serta bukti (PR1, PR2dan bukti TR), majelis perlu) menghukum Tergugat Rekonvensi untukmemberikan mutah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)kepada Penggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah iddahberjumlah Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah), dengan demikian majelis perlumempertimbangkan kondisi dan kebutuhan Penggugat rekonvensi yang saat inibekerja pula sebagai PNS di Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1.Hj. NURYATI BINTI ATIK TOYIB
2.H. ALIF SAPUTRA BIN ATIK TOYIB
3.H. AJE SAJALI BIN ATIK TOYIB
Tergugat:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BATANGHARI
153 — 49
PerSiapan sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 63 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitupada tanggal 22 Desember 2020, tanggal 5 Januari 2021, dan tanggal 12Januari 2021;Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 33/G/2020/PTUN.JBI.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat PencabutanGugatan Para Penggugat dengan Nomor: 03/LBHJNCP/I/2021, tanggal 07Januari 2021, yang diajukan Para Penggugat melalui meja Pelayanan TerpaduSatu Pintu (PTSP
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:(1) Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannya sebelumTergugat memberikan jawaban;(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilanhanya apabila disetujui Tergugat;Menimbang, bahwa Surat Pencabutan Gugatan dengan Nomor:03/LBHJNCP/I/2021, tanggal O7 Januari 2021, diajukan Para Penggugatmelalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP
151 — 96
Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 Pasal 8ayat (1) pemrosesan Permohonan Perizinan dan non Perizinan dilakukanoleh BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSPKelurahan dimana Permohonan diterima dari Pemohon, Kuasa Pemohondan/atau Wakilnya;3.
Mengirimkan secara manual dan/atau secara elektronik permohonanke BPTSP, KPTSP, SATLAK PTSP Kecamatan dan SATLAK PTSPKelurahan yang berwenang untuk penelitian teknis permohonan;Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 Pasal 14ayat (1) penyederhanaan pelayanan perizinan, non perizinan danpelayanan administrasi pada kantor BPTSP, KPTSP, Satlak PTSPKecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan dilaksanakan denganmempertimbangkan prinsip sebagai berikut :huruf.a sesuai ketentuan perundangundangan
Kelurahan;ayat (2) Dalam hal penelitian teknis/pengujian fisik belum bisadilaksanakan oleh BPTSP,KPTSP,Satlak PTSP Kecamatan,Satlak PTSP kelurahan Kelurahan, karena belum tersedia danmencukupi sumber daya manusia dan/atau peralatan/perlengkapan, penelitian teknis/pengujian fisik dilakukan : huruf.b penelitian teknis/pengujian fisik dilakukan oleh SKPD/UKPDteknis;Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 Pasal. 28ayat (2) SKPD/UKPD teknis yang diminta oleh kepala BPTSP, KepalaPTSP,
Kepala Satlak PTSP Kecamatan, dan Kepala Satlak PTSPKelurahan wajib :huruf.f menyampaikan segera hasil penelitian teknis/pengujian fisikkepada kepala BPTSP, kepala PTSP, kepala Satlak PTSPKecamatan dan kepala Satlak PTSP Kelurahan secara manualdan / atau elektronik dalam bentuk pertimbangan memenuhisyarat atau tidak memenuhi syarat;Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor : 57 Tahun 2014 pasal.29penelitian teknis/pengujian fisik dilakukan oleh SKPD/UKPD teknissebagaimana dimaksud dalam pasal.27
Kecamatan dan kepala Satlak PTSP kelurahan secaramanual dan/ atau elektronik dalam bentuk pertimbangan memenuhisyarat atau tidak memenuhi syarat;Hal Surat Kepala UP.Perparkiran nomor 3501/1.811.4 tanggal 17 Juli 2017tersebut kemudian dijadikan dasar oleh Kepala DPMPTSP dalam surat obyeksengketa a quo, yang bertentangan dengan azas azas umum pemerintah yangbaik yaitu Azas keadilan atau kewajaran (principle of reasonable orprohibitionof arbitrariness) azas yang menuntut ditegakan aturan hukum agar
429 — 283
ISTINDO MITRA MANGGARAI NomorDPMPTSP.540/135/PTSP/XI/2020 Tanggal 25 November 2020;Bahwa PARA PENGGUGAT baru mengetahui objek gugatan a quo tanggal05 Januari 2021, ketika Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup(WALHI) Indonesia Daerah NTT, menerima Surat dari Pemerintah PropinsiNTT Dinas Penanaman Modal dan PTSP Propinsi NTT, NomorDPMPTSP.570/V/04/I/2021, Hal : Dokumen Izin Usaha Pertambangan(IUP) Dan Izin Lingkungan PT. PT.
Pintu Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor:DPMPTSP.540/135/PTSP/X1/2020 tentang Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Mineral Bukan Logam Kepada PT Istindo Mitra Manggarai, tanggal25 November 2020;3.
Istindo MiitraManggarai ; Fotokopi sesuai dengan fotokopi, lampiran lampiran ,Nomor : DPMPTSP.540/135/PTSP/XI/2020, tanggal 25November 2020, tentang Daftar Koordinat IUP OperasiProduksi; Fotokopi sesuai dengan fotokopi, lampiran Il, Peta IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral BukanLogam, Nomor : DPMPTSP.540/135/PTSP/XI/2020,tanggal 25 November 2020;2.
Istindo Mitra Manggarai; Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran 1, NomorDPMPTSP.540/135/PTSP/XI/2020, tanggal 25 November2020, tentang Daftar Koordinat IUP Operasi Produksi; Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran Il, Peta Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam,Nomor : DPMPTSP.540/135/PTSP/XI/2020, tanggal 25November 2020;2.
lanjut dari PTSP tersebut;Bahwa surat keberatan ditujukan kepada Bupati kemudian disposisidari Bupati ke Dinas Lingkungan Hidup;Bahwa saksi tidak tahu para penggugat pernah mengajukankeberatan kepada PTSP;Bahwa tidak ada tindakan dari PTSP setelah menerima keberatantersebut;Keterangan saksi, Zakaria A KedangBahwa sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 116 Tahun 2017, Bupati dalam melaksanakan penataanruang di daerah membentuk tim koordinasi penataan ruang daerahatau disingkat dengan
MUHAMMAD YAKUB
Tergugat:
KEPALA DESA TAROPO KECAMATAN KILO KABUPATEN DOMPU
149 — 52
., tanggal 1 Juli 2020, dan dikirimkan kepada AtasanTergugat dengan surat tercatat pada tanggal 2 Juli 2020;Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa WHukumnya telahmenyerahkan Surat permohonan pencabutan Gugatan tanggal 2 September2020, beserta lampirannya, yang pada pokoknya memohon untuk mencabutGugatan dalam perkara a quo, dan surat permohonan pencabutan Gugatantersebut diterima oleh Majelis Hakim melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) PTUN Mataram pada tanggal 2 September 2020;Halaman 3 dari
Mtr.Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah menyerahkan Surat, tanggal 2September 2020, perihal: Mengetahui telah terjadi perdamaian antaraMuhammad Yakub sebagai Penggugat dan Kepala Desa Taropo sebagaiTergugat dalam Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.Mtr., yang mana surattersebut diterima oleh Majelis Hakim melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) PTUN Mataram pada tanggal 2 September 2020;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalamPenetapan ini, tetapi tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan
BEGAWAN KARBIYASA
17 — 4
: Grogolan RT.4 RW.1Kelurahan Ketelan Kecamatan Banjarsari Kota, selanjutnyadisebut sebagai PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Surat Permohonan tertanggal 16 Juni 2021 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 30 Juni 2021,dengan Nomor Register 125/Pdt.P/2021/PN Skt;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Pemohontidak bisa hadir dipersidangan, dikarenakan sakit ;Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 8 Juli 2021yang diterima di PTSP
JONTARA POLTAK SILABAN
15 — 3
Purwakarta, untuk selanjutnyadisebut sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 4 Mei 2021 Nomor89/Pdt.P/2021/PN Pwk tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara permohonan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Pwk; Penetapan Hakim tanggal 4 Mei 2021 Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Pwktentang hari sidang;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,Pemohon tidak hadir namun melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP
Meli Purba
18 — 3
tertanggal 22 Juni 2021, Nomor 73/Pdt.P/2021/PN.Pms, tentang hari sidang permohonan ini; Setelan membaca surat permohonan Pemohon; Setelah membaca Surat Pencabutan Permohonan dari Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonantanggal 22 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Pematang Siantar pada tanggal 22 Juni 2021 dalam Register Nomor73/Pdt.P/2021/PN Pms ;Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Juli 2021 Pemohon melalui mejaPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP
Arief Mulya Sugiharto, S.H., M.H.
Terdakwa:
Alfiana binti Alimuddin alias Ibu Alfiana
85 — 39
Mamuju; Mencetak Rekomendasi; Input hasil tinjauan keaplikasi cantik (PTSP); Mencetak draf izin IMB (PTSP); Verifikasi kepala Bidang (PTSP); Penempatan izin (PTSP); TTD (PTSP) ;Bahwa dampak atau konsekuensi yang didapatkan oleh pihak yangmelakukan pembangunan tanpa adanya perjanjian IMB khususnya dariranah DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu) Kabupaten Mamuju yang berhak menindaki yaitu dari DinasPUPR Kabupaten Mamuju;Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang membuat permohonanpenerbitan