Ditemukan 1608 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : permohonanan permohonan permohionan pemohonan permohona perrmohonan permojhonan peermohonan
Penelusuran terkait : Permohoanan ganti nama Perwalian Pa Mks
Pengadilan DILMIL III 18 AMBON Pidana Militer
Register : 11-09-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan DILMIL III 18 AMBON Nomor 84-K/PM.III-18/AD/IX/2020
Tanggal 29 September 2020 — Oditur:
Mayor Chk Magdial, S.H.
Terdakwa:
LETTU Kav AZIS KASIMAN
155 — 32
  • MalukuBarat Daya tidak pernah dilaporkan oleh Saksi4kepada Dandim 1507/Saumlaki sebagaiDansubsatgas dan kepada Danrem 151/Binaiyasebagai Dansatgas padahal sesuai prosedurseharusnya Saksi4 sebagai Pabung Satgas yangmeneruskan permohoanan ijin Terdakwa tersebutsecara berjenjang kepada Dandim 1507/Saumlakisebagai Dansubsatgas dan kepada Danrem151/Binaiya sebagai Dansatgas.Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2020 SerdaNamrin Makasar tiba di Kota Ambonmenggunakan kapal speed boat, kemudianTerdakwa memerintahkan
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus
Putus : 15-08-2018 — Upload : 16-11-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 7_Pdt_Sus_HKI_2018_PN_Smg
Tanggal 15 Agustus 2018 — PT. NATURAL INDONESIA SUDIRMAN DKK
436 — 251
  • ./2018/PN.Smg.Menimbang bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan angka 6,Turut Tergugat II telah menolak permohoanan keberatan Penggugat denganalasan : merek yang diajukan Penggugat mempunyai persamaan padapokoknya dengan merek yang telah didaftarkan sebelumnya oleh Tergugat(Sudirman) yaitu sama sama dengan menggunakan nama CRYSTAL X(menyamai persamaan unsure dominan yang sama satu sama lain yaituCRYSTAL X).Menimbang bahwa, dengan demikian dikabulkan permohonanpendaftaran merek CRYSTALL X oleh Turut
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Tender
Register : 29-02-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 44/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 11 Agustus 2016 — AGUS YUSUF MUHARAM ; MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
196 — 238
  • Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undangundang Nomor 51 Tahun 2009, tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986, tentangPeradilan Tata Usaha Negara, tentang permohoanan penundaan pelaksanaankeputusan tata usaha negara, maka oleh karenanya Penggugat mohon agarditerbitkannya penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menundapelaksanaan objek sengketa sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap,karena apabila dilanjutkan akan sangat merugikan kepentingan Penggugat danberpotensi merugikan
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus
Register : 28-05-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg
Tanggal 15 Agustus 2018 — Penggugat:
PT. NATURAL NUSANTARA
Tergugat:
1.SUDIRMAN
2.DAHA YULI SAMOSIR
3.PEMERINTAH RI cq. KEMENTRIAN HUKUM
470 — 218
  • berdasarkan persamaan pada pokoknyaatau keseluruhan dengan merek pihak lain yang telah dterdafta ataumerek pihak lain sudah dikenal oleh masyarakat, hal ini diindikasikandegan beberapa hal :Penggunaan unsur dominan yang sama satu sama lainKesan keseluruhan dari merek tersebut sangat miripPenyesatan terhadap khalayakPersamaan bunyi dan ucapanMenimbulkan afiliasi atau produk berasal dari produsen yang samaaAPWNPMenimbang bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan angka 6,Turut Tergugat II telah menolak permohoanan
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum
Register : 14-02-2023 — Putus : 25-05-2023 — Upload : 01-09-2023
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Gpr
Tanggal 25 Mei 2023 — Penuntut Umum:
Tomy Marwanto S.H.
Terdakwa:
KASNO
48 — 38
  • Turunan Keputusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 61/Pdt.G/2015/PN Gpr tanggal 26 Nopember 2015 dan atas putusan tersebut ada upaya banding taggal 7 Desember 2015;
  • 1 (satu) bendel fotocopy Putusan Komisi Informasi Propinsi Jawa Timur Nomor: 119/KI- Prov.Jatim-PS-A/2019 tanggal 30 Januari 2019;
  • 1 (satu) Bendel fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 119/PEN.EKS/I/KI-Prov.Jatim-PS-A/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang menetapkan mengabulkan permohoanan
Pengadilan PN KOLAKA Perdata
Register : 09-12-2019 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 24-07-2020
Putusan PN KOLAKA Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Kka
Tanggal 23 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
77 — 47
  • TAHIRNamun sampai waktu yang ditentukan, Penggugat tetap tidak dapatmenyelesaikan kewajibannya pembayaran hutangnya kepada Tergugat Il.Maka Penggugat II selaku debitur telah melakukan wanprestasi.Bahwa Penggugat tidak juga menindaklanjuti peringatan dan tegorandari Tergugat II untuk segera melunasi kewajiban hutangnya maka adalahsah dan berlandaskan hukum jika Tergugat II mengajukan permohonan danatau pendaftaran lelang eksekusi hak tanggungan atas Agunan Kreditkepada Tergugat IIl ;sesuai Surat Permohoanan
Pengadilan PN KLATEN Pidana Umum Penggelapan
Register : 02-10-2014 — Putus : 23-12-2014 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 182/Pid.B/2014/PN Kln
Tanggal 23 Desember 2014 — SURATMAN Bin IMAN MIYOSO
49 — 6
  • Atas jasapengurusan haji tersebut, lembaga Keuangan Syariah memperolehimbalan/ujroh, yang besarnya tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan :Bahwa Nasabah datang sendiri Ke Bank dan mengisi permohonan danatalangan seperti yang telah disediakan di Bank yang isi berkas tersebutdalam permohonan terlampir lembaran nota analisa yang isi dari notaHalaman 37 dari 52 Putusan Nomor : 182/Pid.B/2014/PN.KInanalisa adalah persetujuan permohoanan dana talangan kemudianmemenuhi persyaratan lainnya yaitu
Pengadilan PA PALEMBANG Perdata Agama Perceraian
Register : 13-01-2017 — Putus : 16-08-2017 — Upload : 25-08-2017
Putusan PA PALEMBANG Nomor 0111/Pdt.G/2017/PA.Plg
Tanggal 16 Agustus 2017 — Perdata
47 — 7
  • Plg Halaman 22 dari 78 HalamanDalam Konpensi :1.2.Menolak seluruh jawaban termohon Konpensi ;Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon Konvensi sebagaimana tercantum dalam permohoanan cerai talak tertanggal 13Januari 2017;Dalam Rekonvensi :1.2.Menerima seluruh dalil bantahan Tergugat Rekonvensi;Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, atau setidaktidaknya menyatakan tidak dapat diterima;.
Pengadilan PA BLORA Perdata Agama
Register : 26-11-2019 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PA BLORA Nomor 1860/Pdt.G/2019/PA.Bla
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
107 — 15
  • Menolak permohoanan sita marital Penggugat

    7. Menolak permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun upaya hukum yang lainnya

    8. Menolak untuk selain dan selebihnya;

    9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 4.546.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 22-05-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 69/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat:
1.PUNGUAN SITUMORANG DISEBUT JUGA TUMPAK PUNGUN SITUMORANG
2.PUNGUAN SITUMORANG disebut juga TUMPAK PUNGUAN SITUMORANG
Tergugat:
1.KEPALA DESA LUMBAN SUHI-SUHI DOLOK
2.Pemerintah Republik Indonesia, C.q. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, C.q. Gubernur Sumatera Utara, C.q. Bupati Kabupaten Samosir, C.q. Camat Pangururan, C.q. KEPALA DESA LUMBAN SUHI-SUHI DOLOK
Intervensi:
JONS ARIFIN TURNIP
168 — 69
  • Bahwa faktanya pada tanggal 26 Maret 2020 Tergugat II Intervensimengajukan permohonan perbaikan atas Surat Keterangan Hak Milik No.01/SKHM/LSD/III/2018 tanggal 24 Maret 2018 atas nama Jons Arifin Turnipi.c Tergugat II Intervensi, dan alasan permohoanan perbaikan tersebut adalahagar dilakukannya penegcekan dan pengukuran ulang atas tanah/lahan milikTergugat II Intervensi, sehingga berdasarkan surat permohonan perbaikantersebut Kepala Desa Lumban SuhiSuhi Dolok i.c Tergugat membatalkansurat Surat Keterangan
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 01-09-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 141-K/PM.III-12/AD/IX/2014
Tanggal 8 Oktober 2014 — - Muhamad Anwar Kopda NRP 31020188130281
27 — 10
  • Bahwa benar para Terdakwa dalam melakukan perbutannya inimasingmasing memperoleh keuntungan sebesar Rp 1.500.000,(Satu jutalima ratus rupiah).Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yangdikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya denganmengemukakan pendapatnya sebagai berikut :Bahwa terhadap Tuntutan Oditur tersebut, Majelis Hakim akanmenanggapinya sekaligus dalam pembuktian unsurunsur sebagaimanayang akan diuraikan dalam pembuktian pada putusan ini termasuk jugamengenai permohoanan
Pengadilan PN SUNGGUMINASA
Register : 01-12-2015 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 52/Pdt.G/2013/PN.Sungg
Tanggal 8 September 2014 —
71 — 17
  • terhdap jaminanPelawan III (vide bukti P6, P7, dan P8, T.I dan II.3, T.I dan H4 dan T.I dan II5,dan T.Iv1, T.1V2 dan T.IV3).Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat tertanda T.I dan II1,Terlawan II melakukan permohonan eksekusi hak tanggungan kepada Terlawan III.Hal tersebut sesuai dengan Pasal 10 UndangUndang RI nomor 93/PMK.06/2010tentang prosedur pelaksanaan Lelang.Karena lelang yang dimasud dalam perkara a quo adalah lelang eksekusi yangdilakukan PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara), permohoanan
Pengadilan PN MALILI Perdata
Register : 01-03-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN MALILI Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mll
Tanggal 9 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
87 — 34
  • Suratsurat yang ada tanda tangan Saksidalam berkas permohoanan sertifikat tersebut tidak Saksi baca dikarenakanterlalu banyak, dan saksi tidak memeriksa kebenarannya karena suratsurat yangditandatangani sudah diperiksa oleh panitia sebelumnya;Menimbang, bahwa Saksi Berti Simon menerangkan bahwa pada saatSaksi menjabat sebagai Kepala Dusun Korondeme pada tahun 2018 saat adaprogram pendistribusian sertifikat tanah di Desa Koroncia.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 02-09-2019 — Putus : 20-12-2019 — Upload : 29-01-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1006/Pid.B/2019/PN Dps
Tanggal 20 Desember 2019 — Penuntut Umum:
I Ketut Sujaya, SH
Terdakwa:
Drs. I Ketut Sudikerta
425 — 1312
  • Proses permohoanan penggantian sertifikat tersebut dilakukankarena adanya keinginan mereka terdakwa untuk mendapat keuntungan dengan tujuanakan menjual tanah tersebut sehingga Terdakwa Drs I Ketut Sudikerta, bersama IWayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung melakukan penggantian sertifikat tanpasepengetahuan I Gede Made Subakat sebagai pihak yang berkepentingan.
    Proses permohoanan penggantian sertifikat tersebut dilakukan Halaman 21 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPSkarena adanya keinginan mereka bertiga untuk mendapat keuntungan dengan tujuanakan menjual tanah tersebut sehingga Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, bersama IWayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung melakukan penggantian sertifikat tanpasepengetahuan I Gede Made Subakat sebagai pihak yang berkepentingan.
    Proses permohoanan penggantian sertifikat tersebut dilakukankarena adanya keinginan mereka bertiga untuk mendapat keuntungan dengan tujuanakan menjual tanah tersebut sehingga Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, bersama IWayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung melakukan penggantian sertifikat tanpasepengetahuan I Gede Made Subakat sebagai pihak yang berkepentingan.
    Proses permohoanan penggantian sertifikat tersebut dilakukankarena adanya keinginan mereka bertiga untuk mendapat keuntungan dengan tujuanakan menjual tanah tersebut sehingga Terdakwa, bersama I Wayan Wakil dan Anak Halaman 36 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPSAgung Ngurah Agung melakukan penggantian sertifikat tanpa sepengetahuan I GedeMade Subakat sebagai pihak yang berkepentingan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 09-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2867 K/Pdt/2012
Tanggal 9 Desember 2013 — ZAINAL ARIFIN,. dkk. ; Ny. TENG ING NIO, dkk
65 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., tanggal 28 Desember 2011 denganamar sebagai berikut:e Menerima permohoanan banding dari para Pembanding/para Penggugat tersebut;e Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 22 November 2010 No.401/Pdt.G/2009/PN.
Pengadilan PN Oelamasi Perdata
Register : 02-09-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN Oelamasi Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
93 — 36
  • Bahwa dalam gugatan ini PARA PENGGUGATmenyatakan keberatan dengan tindakan TERGUGAT V, karenasesungguhnya 2 (dua) surat Permohonan yang telah dikirim kepadaTergugat VI tentang Permohoanan Penagguhan dan pengawalanmengikuti sidang, tembusannya juga disampaikan kepada TergugatV, akan tetapi tergugat V mengabaikan kewenangan hirarki Sesualundang undang yang diberikan kepadanya, dimana tergugat Vmelalui stafnya tidak pernah melakukan monitoring kepada tergugatVI untuk menanyakan sejauhmana perkembangan
Pengadilan PN DOMPU Pidana Khusus
Register : 14-08-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN DOMPU Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Dpu
Tanggal 17 September 2019 — Pemohon:
1.MUSLIM
2.NASARUDIN
Termohon:
1.Kapolda NTB Cq. Subdit III Ditreskrimsus
2.Kapolri Cq. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri
3.KPK RI Cq. Deputi Koordinasi dan Supervisi
236 — 179
  • Menolak Permohoanan Para Pemohon Praperadilan untukseluruhnya;b. Menghukum Para Pemohon untuk membayar segala biayaperkara yang timbul dalam Praperadilan ini.Atau, apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono).Menimbang, bahwa sedangkan kuasa Termohon Ill atas pembacaanPermohonan Praperadilan Para Pemohon tersebut, selanjutnya telahmengajukan jawaban sebagai berikut :A.
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Khusus
Register : 15-01-2020 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 18-05-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh
Tanggal 21 April 2020 — Penuntut Umum:
JUITA CITRA WIRATAMA, SH
Terdakwa:
JONI ARYONO
289 — 32
  • UsahaPertambangan adalah terlebin dahulu) mengajukan permohonanRekomendasi teknis dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utarasesuai Surat Kepmen ESDM RI No. 1798 K/30/ MEM/2018 tentangPedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan dan Pemberian WilayahIzin Usaha Pertambangan Khusus Minerba yaitu Permohonan dapatdiajukan oleh Badan usaha, koperasi, atau persorangan, Permohonanmenyebutkan jenis komoditas mineral bukan logam atau jenis komoditasbatuan, Permohoanan
Pengadilan PTUN KUPANG TUN Perijinan
Register : 20-01-2014 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 24-11-2014
Putusan PTUN KUPANG Nomor 1/G/2014/PTUN-KPG
Tanggal 10 Juli 2014 — PT. BALI BASE (Penggugat) BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN (Tergugat) PT.FANYA MINING INVESTMENT (Tergugat II Intervensi)
185 — 92
  • ini: Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak; Bahwa benar saksi mengetahui tentang proses keluarnya SK.UP Obyeksengketa Nomor 273 dan obyek sengketa 278 sebab dari DinasPertambangan yang menuruskan Surat Keputusan jin Usaha Pertambangan(SK IUP) yang di keluarkan oleh Bupati Timor Tengah Selatan kepadaPT.Bali Base pada saat itu;65 Bahwa...Bahwa obyek sengketa 273 dan obyek sengketa 278 yang mana saksi prosessesuai dengan data permohonan dari Perusahaanperusahaan yangmengajukan Permohoanan
Pengadilan PN Parigi Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-03-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN Parigi Nomor 17/PDT.G/2016/PN PRG
Tanggal 5 Oktober 2016 — SUARDI Hi. Moh.Ali LAWAN
PT. BANK MEGA TBK Regional Makasar Cq PT. Bank Mega Cab. Palu Cq Bank Mega Kc. Parigi,
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu Cq Pejabat Lelang Negara
Tuan MANSYUR RIFAI
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Parigi Moutong
158 — 53
  • Hal tersebut sesuaidengan Pasal 12 PMK No. 93/PMK.06/2010 yang mengatur bahwa TergugatII tidak boleh menolak permohoanan lelang sepanjang dokumen persyaratantelah lengkap.Bahwa untuk memenuhi asas publisitas, Tergugat I telah melakukanpengumuman lelang hal tersebut seusai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1)PMK No. 93/PMK.06/2010, yakni:a. Pengumuman pertama melalui selebaran tanggal November 2015;b.