Rta18tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atasApoteker dan Tenaga Tekhnis Kefarmasian;Bahwa yang dimaksud dengan Apoteker adalah Sarjana Farmasiyang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkansumpah jabatan Apoteker, sedangkan yang dimaksud denganTenaga Tekhnis Kefarmasian adalah Tenaga yang membantuApoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri dariSarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, danTenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;Bahwa untuk

NormaTangahu selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selanjutnya Terdakwa HogaYusuf Wulky mengatakan kepada saksi lbrahim Kiraman selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) mengalami kerugian, karena adakelebihankelebihan pekerjaan yang tidak dilaksanakan di dalam RencanaAnggaran Biaya (RAB), kemudian saksi Hj.

NormaTangahu selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selanjutnya Terdakwa HogaYusuf Wulky mengatakan kepada saksi Ibrahim Kiraman selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) mengalami kerugian, karena adakelebihankelebihan pekerjaan yang tidak dilaksanakan di dalam RencanaAnggaran Biaya (RAB), kemudian saksi Hj.

Mengumumkan paket pekerjaan yang akan dilelang melalui website LPSE (Layanan Pengadaan secara elektronik) dan papanpengumuman resmi.Mengevaluasi dokumen kualifikasi calon penyedia barang/jasaMelakukan evaluasi administrasi, tekhnis, hargaMenetapkan pemenang Calon penyedia barang/jasa yangmemenuhi syarat6. Mengumumkan pemenang calon penedia barang/jasa7.

bahwayang mengikuti proses lelang adalah SOEPRAPTO;IBRAHIM KIRAMAN, SE, disumpah pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut :Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga denganTerdakwa;Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik padaKejaksaan Negeri Marisa, dan keterangan Saksi dalam Berita AcaraPemeriksaan adalah benar;Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil selaku Kasi PerlindunganKonsumen pada Dinas KOPERINDAG dan ID Kabupaten Pohuwato;Bahwa Saksi selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

salah satunya mengenai penggunaan konstruksi betonyang saksi ajukan dan disetujui oleh KPA, Kemudian KPA melaporkanhal tersebut kepada Kementerian Perindustrian, hasilnya KPAmemberikan arahan kepada Konsultan Perencana untuk menggantikonstruksi beton menjadi baja seperti yang ada di daerah lain;Bahwa Saksi merubah design, hitungan menyesuaikan denganpetunjuk dari KPA yaitu dari beton menjadi baja;Bahwa Saksi membuat Laporan kepada KPA yaitu Laporan Awal yaitumengenai itemitem yang akan dikerjakan, tekhnis

terdakwa membeli darisaudara AMI (DPO) dan ada juga menanyakan apakah terdakwa masihmenyimpan sabu lainnya, diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa masih adamenyimpan sabu di tempat saksi MAJIDI (terdakwa dalam berkas terpisah)berdasarkan hal tersebut kepolisian resor Tanah Laut melakukan penyelidikanterhadap saksi MAJIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah);Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor:LP.Nar.K.18.0520 tanggal 31 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Zulfadli, Drs.Apt Manajer Tekhnis

Bahwa saksi PRASETYA dan saksiUJANG ada menanyakan kepada terdakwa tentang barangbarang yangditemukan diakui terdakwa bahwa sabu tersebut milik terdakwa dan akandigunakan dengan menggunakan alatalat yang juga ditemukan namun belumsempat digunakan sudah terlebih dahulu ditangkap;Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor:LP.Nar.K.18.0520 tanggal 31 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Zulfadli, Drs.Apt Manajer Tekhnis Pengujian Produk terapetik, Narkotika, Kosmetika, ObatTradisional

Memberikan petunjuk danbimbingan tekhnis sertapengawasan kepada bawahan ;5. Memeriksa hasil kerja bawahan ;Hal 45 dari 117 Pts.No.02/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Tpi.6. Menyusun rencana = anggaranbiaya ;7. Menyelenggarakan tata usahakeuangan sesuail denganketentuan peraturan perundanganundangan yang berlaku~ danpedoman yang telah disiapkan ;8. Membuat laporan pertanggungjawaban hasil kerja bawahan ;9.

SAID NASIR Bin SAID ABDULLAH. yang BAP nya dibacakan ataspersetujuan terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak adahubungan keluarga.Bahwa Jumlah dana insentif TU/Penjaga Sekolah (NON PNS) daerahterpencil, Jenjang (tingkatan) TK/RA, SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA/SMK se Kabupaten Lingga periode Januari s/d Desember 2012yang saksi terima pada tanggal 12 April 2013 yang diserahkan olehUnit Pelaksana Tekhnis Dinas dari Dinas Pendidikan Pemuda

(dua ratus ribu rupiah) per bulannya, sedangkanIntensif guru honor awalnya saksi tidak ada menerima, Namun padatanggal 22 Maret 2013 saksi dipanggil oleh UPTD (Unit PelaksanaTekhnis Daerah) Senayang saudara BADARUDDIN ke kantor UPTD(Unit Pelaksana Tekhnis Daerah) Senayang kemudian saksidiperintahkan oleh saudara BADARUDDIN untuk menandatanganidaftar tanda terima dana intensif dengan jumlah dana yang terteradidalam daftar tersebut sebesar Rp.5.400.000, (lima juta empat ratusribu rupiah) kemudian setelah

Januari s/d Desember2012 yang saksi terima pada tanggal 22 Maret 2013 yang diserahkanoleh saudara BADARUDDIN Selaku UPTD (Unit Pelaksana TekhnisDaerah) Senayang adalah sebesar Rp.5.400.000, (lima juta empatratus ribu rupiah).Benar bahwa Terhadap Volume Satuan : 12 bin X Rp. 450.000(empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut pernah saksi terima,namun penerimaan Dana Intensif honor tersebut saksi terima padatanggal 22 Maret 2013 yang diserahkan oleh saudara BADARUDDINSelaku UPTD (Unit Pelaksana Tekhnis

Tpi.periode Januari s/d Desember 2012 sebanyak 64 orang tenaga honorer dan 2Orang cadangan sesuai dengan Daftar Pengguna Anggaran (DPA) SKPDPerubahan tahun anggaran 2012 dengan jumlah dana sebesarRp.423.600.000, (empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);Bahwa, terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) tidakdapat mempertanggungjawabkan dana kegiatan sebesar Rp.423.600.000,(empat ratus dua puluh tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada 64orang tenaga honorer dan

membahayakan kepentingan umum;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 103 PP Nomor 36 Tahun 2015 TentangPeraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, disebutkanjika masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan apabila dari hasil penyelenggaraanbangunan gedung telah terjadi dampak yang mengganggu / merugikan yang tidakdiperkirakan pada saat perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pemanfaatan;Menimbang, bahwa Pasal Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

berkaitan denganpenyelenggaraan bangunan gedung yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakiliHalaman 87 dari 103 halaman, Putusan No. 51/G/2015/PTUNSRGkelompok dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan mereka sendiri dan sekaligusmewakili pihak yang dirugikan yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antarawakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud;Menimbang, bahwa kemudian dalam Bagian V huruf C Lampiran PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

PeraturanPelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung menyatakan bahwayang dimaksud dengan izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikanoleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangunbaru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuaidengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku;96Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

teknis yang berlaku;Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Daerah KotaTangerang Selatan Nomor: 5 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung, menyatakan yangdimaksud dengan izin mendirikan bangunan gedung yang selanjutnya disebut dengan IMBadalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan kepadapemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif danpersyaratan tekhnis

angka 15 UU Nomor 28 Tahun 2002 TentangBangunan Gedung, menyatakan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah kepalaHalaman 97 dari 103 halaman, Putusan No. 51/G/2015/PTUNSRGdaerah kabupaten atau kota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badaneksekutif daerah, kecuali untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah gubernur;Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan Pemerintah daerah menurutPasal angka 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 TentangPedoman Tekhnis

Saksi menerangkan tidak pernah melakukan koordinasi dengan pihakKementerian Perhubungan RI Jakarta mengenai Spesifikasi tekhnis pakujalan Solar Cell sesuai dengan Juknis Peraturan Direktur JenderalPerhubungan Darat nomor SK. 7234/AJ.401/DRJD/2013 tanggal 14November 2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan Saksi menerangkan telah menyuruh kepada saksi MULYADI untukmenyusun Spesifikasi tekhnis yang kemudian oleh saksi MULYADImelakukan survey dalam penyusunan Spesifikasi tekhnis melalui internetkemudian

Bahwa dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan paku jalantenaga surya (solar cell) pada Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2014,yangmenjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan ( PPTK ) adalah saksiMULYADI, ATD. MT dan selaku Pengguna Anggaran / PejabatPembuat Komitmen adalah saksi Drs.Haris Karno,M.AP sebagaikepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ProvinsiKalimantan Selatan. Bahwa saksiMULYADI, ATD.

hukum apabila perbuatan itu diancam pidana dandirumuskan sebagai suatu delik dalam undangundang, jadi menurut ajaran inimelawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undangundang (hukum tertulis);Menimbang, bahwadari fakta hukum yang ada terungkap apabilaterdakwa telah ditunjuk sebagai dalam kegiatan pengadaan dan pemasanganpaku jalan tenaga surya (solar cell) pada Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2014,yang menjadiPejabat Pelaksana Tekhnis

MTdalam membuat dan menyusun sfesifikasi tekhnis yang adadidalam kerangka acuan kerja (KAK) yang menjadi pedoman penyusunanprogram, perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaanpaku jalanPutusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.88dari.108tenaga surya (solar cell) Dishubkominfo Tahun 2014 sebanyak 655 buahmengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan No. 60 Tahun 1993 padahalyang digunakan sebagai acuan adalah peraturan dirjen perhubungan daratnomor : SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 tentang Petunjuk

MTdalam membuatdan menyusun sfesifikasi tekhnis yang ada didalam kerangka acuan kerja(KAK) yang menjadi pedoman penyusunan program, perencanaan, pengadaan,pemasangan, dan pemeliharaanoaku jalan tenaga surya (solar cell)Dishubkominfo Tahun 2014 sebanyak 655 buah mengacu pada KeputusanMenteri Perhubungan No. 60 Tahun 1993 padahal yang digunakan sebagaiacuan adalah peraturan Dirjen perhubungan darat nomorSK.7234/AJ.401/DRJD/2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan,;Menimbang bahwa saksi Hj.

permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan olehKetua Pengadilan Agama Andoolo sebagaimana Penetapan Ketua PengadilanAgama Andoolo Nomor 0073/Pdt.P/2019/PA Adl. tanggal 01 Juli 2020, jo SuratKeputusan Kuasa Pengguga Anggaran Pengadilan Agama Andoolo NomorW21A6/385/KU.01/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020, hal mana telah sesuaidengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman LayananHukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta Surat Edaran Nomor0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis

Barang bukti B tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena tidakmemenuhi persyaratan tekhnis laboratoris sesuai dengan Perkap 10Tahun 2009 yaitu Pasal 62 Ayat 2a dan 2b yaitu telah melampauibatas pengambilan darah / serum (laporan polisi tanggal 17 Juli 2012pukul 18.00 WIB dan pengambilan darah / serum dilakukan tanggal 20Juli 2012 pukul 13.00 WIB);Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika golongan bagi diri sendiri;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana

yang diberikan oleh Gubernur; Bahwa ada kegiatan Pengendalian Sapi atau Kerbau Betina ProduktifKriteria Bibit Tahun Anggaran 2012; Bahwa ada 2 (dua) kelompok tani yang mendapat Bantuan diKabupaten Agam, dengan SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) No;050/036/kptsTP /Il/PetSB/2012 tanggal 16 Maret 2012; Bahwa nama kelompok tersebut Kelompok Ternak MufakatBersama dan Kelompok Tani Tunas Muda; Bahwa dana bersumber dari APBN tahun 2012, sebesar Rp.500.000.000, Lima ratus juta rupiah); Bahwa dibentuk Tim Tekhnis

dengan SK KPA Satuan Kerja DinasProvinsi Sumatera Barat No.050/031.A/SK/TP/PetSB/2012 tanggal29 Pebruari 2012; Bahwa Tim Tekhnis terdiri dari :e RONAL DEPSON.

dengan SK KPA Satuan Kerja DinasProvinsi Sumatera Barat No.050/031.A/SK/TP/PetSB/2012 tanggal29 Pebruari 2012;Bahwa Tim Tekhnis terdiri dari :e RONAL DEPSON.

dengan SK KPA Satuan Kerja DinasProvinsi Sumatera Barat No.050/031.A/SK/TP/PetSB/2012 tanggal29 Pebruari 2012;Halaman 122 dari 192 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2016/PN PdgBahwa Tim Tekhnis terdiri dari :e RONAL DEPSON.

orang yang melakukan atau yangmengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnya maupunsebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yangmempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang / benda itu seluruhnya atau sebahagianmilik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifatnilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh pelaku atau telah berpindah tempat.

berwenang menetapkan biaya nafkah anak tersebut dari 1/3(sepertiga) gaji Tergugat, oleh karena hal tesebut telah diatur secara tersendiri sebagaimanaPasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990, dan Tergugat adalah anggota Polri yang statusnya dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipilyang secara tidak langsung terikat dengan ketentuan tersebut dan peraturanperaturan tekhnis

Perbaikan surat gugatan dibolehkan oleh Hukum Acara Perdata,sepanjang menyangkut POSITA dan perbaikan yang dilakukan adalahmenyangkut TEKHNIS bukan substansi surat gugatan, adapun yangdimaksud dengan tekhnis surat gugatan tersebut adalah terutamamenyangkutredaksional;b.

Penggugat Membuat Perbaikan Surat Gugatan Melanggar Ketentuan HukumAcara Perdata, yang pada pokoknya dengan alasan:Halaman 25 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pat.G/2019/PN Big Bahwa perbaikan surat gugatan yang diajukan oleh penggugat sudahmelanggar ketentuan dan praktek Hukum Acara Perdata yang berlakudimana perbaikan surat gugatan dibolehkan oleh Hukum Acara Perdata,sepanjang menyangkut POSITA dan perbaikan yang dilakukan adalahmenyangkut TEKHNIS bukan substansi surat gugatan, adapun

yangdimaksud dengan tekhnis surat gugatan tersebut adalah terutamamenyangkut redaksional;Menimbang, bahwa dalam Repliknya Para Penggugat menanggapiEksepsi dari Kuasa Tergugat yang pada pokoknya menyatakan menolakkeseluruhan eksepsi dimaksud;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihaleksepsi Tergugat tersebut, pada hakikatnya yang dimaksud eksepsi/keberatanadalah tangkisan atau bantahan yang diajukan Tergugat terhadap materigugatan Penggugat.

tidak perluadanya izin atau persetujuan dari masyarakat setempat karenamasyarakat setempat tersebut sudah terwakili oleh Kepala Kecamatandan Kepala Desa yang termasuk bagian Tim 9;Bahwa jika masyarakat setempat keberatan maka izin pertambangannyatidak boleh dikeluarkan karena berhubungan dengan dampaklingkungan;Bahwa setahu saksi, tim tersebut adalah Tim 9 bukan Tim 17;47Bahwa sehubungan dengan permohonan izin pertambangan,rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Perindag adalah rekomendasisecara tekhnis

; Bahwa Dinas Perindag Kabupaten Takalar pernah mengeluarkanrekomendasi secara tekhnis sehubungan dengan permohonan izinpertambangan yang diajukan oleh PT.

Harfia Graha Perkasa tetapi padawaktu itu kegiatan penambangannya sudah selesai/berjalan atau dengankata lain rekomendasi tetap diberikan walaupun sudah terlambat;Bahwa saksi tidak tahu pada tanggal berapa Dinas Perindag KabupatenTakalar mengeluarkan rekomendasi secara tekhnis sehubungan denganpermohonan izin pertambangan yang diajukan oleh PT.

Harfia GrahaPerkasa untuk 6 (enam) bulan ke depan namun saksi lupa berapa luaslahan yang diberikan untuk izin tersebut;Bahwa atas permohonan dari yang bersangkutan Dinas PerindagKabupaten Takalar bisa menolak mengeluarkan rekomendasi jika tidakmemenuhi persyaratan tekhnis; 48Bahwa setahu saksi menurut Kepala Bidang Pertambangan, pernah adapermohonan izin pertambangan yang diajukan oleh PT.

Aspek Tekhnis, kalau kegiatan pertambangan tersebut di pantai maka bisa sajaterjadi Abrasi dan mengganggu komponen biota laut;Menurut pendapat saya, untuk lokasi tambang di Lamangkia bisalangsung diberikan IUP Operasi Produksi tanpa melalui IUP Eksplorasi;61Bahwa masa berlaku izin pertambangan bisa diperpanjangan, haltersebut tergantung kebijakan Pemerintah daerah, bisa saja izinnyahanya (satu) tahun saja kemudian diperpanjang lagi; Bahwa pada Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Selatan di Tingkat I

tentang izin jual benda tetap yangdikuasai oleh anakanak yang di bawah perwalian diatur di dalam ketentuan Pasal 48jo Pasal 52 UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknyamenentukan bahwa Wali tidak diperbolenkan memindahkan hak atau menggadaikanHalaman 9 dari 13 Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2018/PN Bnjbarangbarang tetap yang dimiliki anak yang di bawah perwaliannya atau belum pernahmelangsungkan perkawinan, kecuali apabila kKepentingan anak itu menghendakinya;Menimbang, bahwa tentang tekhnis

Asli surat izin Nomor : 420.1,1/561/2015,dari Pemerintah kabupaten BuruUnit Pelaksana Tekhnis Dinas( UPTD) Kabupaten Buru, tanggal 6 Pebruari2015 (P2);B.Saksisaksi :1.

Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.

Penetapan No 241/Padt.P/2021/PA.UnaTahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin diPengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentangpetunjuk tekhnis PERMA Nomor 1 Tahun 2014 sehingga segala biaya yangtimbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berlakudan hukum syara yang berkenaan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonanPemohon dan Pemohon II;2.

Dan secara tekhnis tidak terjadiHal. 5 dari 13 hal. Put. No. 134 C/PK/PJK/2008.keterlambatan pembayaran serta tidak seharusnya dikenakan sanksi Administrasi atasketerlambatan pembayaran ketetapan tersebut.Bahwa Surat Edaran Nomor.

ternyata Pemohon dan Pemohon II dan adalahpenduduk Kelurahan Bukit Apit Puhun Kecamatan Guguk Panjang KotaBukittinggi, yang berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan AgamaBukittinggi, maka pemeriksaan perkara a quo menjadi kewenangan relatifPengadilan Agama Bukittinggi;Menimbang, bahwa dalam hal permohonanltsbat Nikah (Pengesahan Perkawinan) dalam rangka pelayananpersidangan terpadu yang dilakukan khusus berdasarkan PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 maka dipandang halhal yangberkaitan dengan tekhnis