masih mudasehingga diharapkan dapat memperbaikikesalahannya.Mengingat, Pasal 39 ayat (1) huruf i Undangundang Nomor 6 Tahun 1983sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 dan telahdiubah lagi dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KetentuanUmum dan Tatacara Perpajakan jo Pasal 43 ayat (1) Undangundang Nomor 6Tahun 1983, Undang undang No 8 Tahun 1981 tentang kitab UndangundangHukum Acara Pidanaserta peraturan perundangundangan lain yang berkaitandengan perkara ini;MENGADLLI

yangtelah dikenalnya;Keadaan yang meringankan: Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ; Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesaliperbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;Memperhatikan, Pasal 3839 KUHPidana dan Pasal 181 KUHPidana danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

kreditnyatersebut.Penggugat malah mengajukan gugatan kepada Tergugat danTergugat Il sesuai dengan Gugatan yang teregistrasi padaPanitera) Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan No.24/Pdt.G/2016/PN.PkI tertanggal 5 April 2016 yang dalammaterial Gugatan Penggugat mempermasalahkan mengenaiadanya klausula baku dalam perjanjian kredit.Bahwa terhadap perkara perdata No. 24/Pdt.G/2016/PN.Pkltersebut PN Pekalongan pada tanggal 5 Oktober 2016 telahmemutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagaiberikut :MENGADLLI

Bahwa mengingat Tergugat 1 telah melakukan ingkar janji dengan Tergugat2, maka Tergugat 2 mengajukan gugatan pembatalan jual beli atas tanahmiliknya ke Pengadilan negeri Sleman yang terdaftar dalam perkara perdataNO. 35/Pdt.G/2001/PN.Slmn dan Pengadilan Negeri Sleman memberikanputusan dalam perkara tersebut sebagai berikut : MENGADLLI 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian2.

Puluh Lima Juta Dua Ratus LimaPuluh Ribu Rupiah); Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama.Keadaan yang meringankan: Terdakwa menyesali perbuatannya; Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADLLI

sertifikat duplikat atas tanah sengketaPage 62 of 66 Nomor: 13/Pdt/2016/PTTJK.63adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sertifikat duplikattersebut adalah tidak sah menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan petimbanganpertimbangan hukumtersebut diatas maka Ketua Majelis Banding berpendapat bahwa putusanPengadilan Negeri Metro Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Met tanggal 14 Januari2016, yang tidak mempertimbangkan gugatan rekonvensi harus diperbaikisehingga amarnya berbunyi sebagai tersebut dibawah ini;MENGADLLI

ParaPembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, Tergugat Il,Tergugat Ill, Tergugat V, pada pokoknya mohon untuk menerima memoribanding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat V tanggal28 Desember 2017 dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri SurakartaHalaman 60 dari 65 halaman Putusan Nomor 73/Pdt/2018/PT SMGtanggal23 November 2017 Nomor 115/Pdt.G/2017/PN Skt, kemudianmemberikan putusan sendiri sebagai berikut :MENGADLLI

seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yangdiajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara iniharuslah dibebankan kepada Pemohon yang sampai saat ini berjumlah NIHIL;Memperhatikan, Pasal 184 ayat (1) Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan MK No.21/PUUXIV/2014,Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentanglarangan peninjauan kembali putusan praperadilan dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

Januari 2009 berikut Daftar Hadir Musyawarah.Oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara TatangSudrajat Bin Ito Jumsari, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untukdijadikan barang bukti dalam perkara Tatang Sudrajat Bin Ito Jumsari;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka biayaperkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lainyang bersangkutan;MENGADLLI

Menghukum Pembanding I, Il semula TERGUGAT dan TURUTTERGUGAT untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatpengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah)Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.121/Pdt.G/201 4/PN.JKT.PST tanggal 30 Desember 2014:MENGADLLI DALAM KONVENSI:A. Dalam ProvisiMenolak tuntutan provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT danTURUT TERGUGAT III;B.

dari Akta tersebut, sehinggagugatan ini patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim dan dinyatakanTIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankeleijk Verklaard).11.Bahwa sesuai dengan dalildalil diatas dapat disimpulkan TurutTergugatVselaku Notaris dan PPAT yang membuat Akta Pemberian HakTanggungan,tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.Maka, berdasarkan uraianuraian dan daiiidaiii Turut Tergugat Vtersebut di atas, mohon Perhatian Yang Terhormat Majeiis Hakim yangmemeriksa perkara aquo berkenan untuk memeriksa, mengadlli

HENDRA KURNIAWAN, T4;5) Surat pengaduan oleh Hendra Kurnyawan kepada Kapolsek Engganotanggal 7 Juli 2020 yang ditandatangani HENDRA KURNIAWAN, T5Tetap terlampir dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan makaberdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana, biaya perkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan, Pasal 191 Ayat (1) Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADLLI

PTUNJKT.timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amarputusan ini;Menimbang, bahwa mengenai buktibukti yang diajukan oleh para pihakyang tidak relevan tidak dipertimbangkan, akan tetapi tetap menjadi satukesatuan dalam berkas perkara ini;Memperhatikan ketentuanketentuan yang ada dalam UndangUndangNomor 5 Tahun 1986, UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuanketentuan peraturanperundangundangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;MENGADLLI

Yang Mulia MajelisHakim yang memeriksa dan mengadilinya, Penggugat ucapkan terima kasihdan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, PihakTergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 12 Desember 2019 padapersidangan tanggal 12 Desember 2019 yang pada pokoknya menyampaikanhalhal sebagai berikut :Halaman 18 dari 69 Halaman Putusan Nomor 38/G/2019/PTUN.ABNTENTANG KEWENANGAN MENGADLLI;1.

Pebruari 2017, selanjutnyaatas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Il mengajukan Duplikmasingmasing tanggal 1 Maret 2017 dan 15 Maret 2017 ;Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut dimana diajukaneksepsi tentang kewenangan absolut yang menyatakan bahwa PengadilanNegeri Semarang tidak berwenang mengadili in cassu perkara yang berwenangadalah Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut maka Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADLLI

Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telahbeberapa kali dirubah dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun2009;Halaman 59 dari 62, Putusan Nomor 46/PDT/2018/PT KPGReglement tot regeling van het rechts Wesen in de gewesen buiten Jawa enMadura, Stb 1947/227, Rbog/Hukum Acara Perdata daerah Luar Jawa danMadura (Khususnya Pasal 199 s/d 205);Peraturan perundangundangan lainnya yang terkait;MENGADLLI :Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;Membatalkan

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnyakembali; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 40 ayat1 jo pasal19 ayat 1 UndangUndang RINo. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnyadan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

Tanggal 6Desember 2012, yang amar putusannya berbunyi :MENGADLLI : Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat 1.1sampai dengan Tergugat 1.6, Tergugat V, VI, VIl, Vill dan Tergugat X,Tergugat IV, Tergugat 1.7 sampai denganTergugot 1,12, Tergugat Ill; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Januari 2012No. 242/PDT.G/20I VPN.BDG. yang dimohonkan banding tersebut ;MENGADILI SENDIRI :Putusan Nomor 89/Pdt.bth/2015/PN,Bdg halaman 8 dari 60 halamanDalam Eksepsi : Menolak

peninjauan kembali dariPara Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon PeninjauanKembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaanpeninjauan kemballi ini;Memperhatikan pasalpasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADLLI

menolak gugatan Pembanding dan Il selurunnya, menghukumPembanding dan Il membayar biaya perkara ini.Halaman 60dari65 Putusan No. 38/Pdt/2015/PT.SMR.Berdasarkan atas segala uraian dan alasanalasan yang telahPembanding dan ll kemukakan diatas, maka dengan iniPembanding dan Ill kepada yang terhormat Majelis HakimPengadilan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Samarindamenerima memori banding Pembanding dan Il dan sekaligusmemeriksa dan memutus ulang perkara ini dengan memberikanputusan sebagai berikut :MENGADLLI