juta saja) ; Belum dipenuhinya kewajiban Tergugat I dalamhal ini merupakan "ulah" Dewan Komisaris & Direksi oleh karena dilakukantidak sepengetahuan dan / atau persetujuan Tergugat VI ; Bahkan adanyaperjanjian antara Penggugat dan Tergugat mengenai jumlah success fee Rp250.000.000 baru diketahui Tergugat VI setelah adanya Gugatan Wanprestasitertanggal 21 Jul 2010 ; Penetapan dan persetujuan jumlah success feesepenuhnya menjadi wewenang Dewan komisaris dan Direksi Tergugat I dantidak perlu melalui RUPS

disebutPemegang Saham Minoritas, karena jumlah saham TERGUGAT VII dalamprosentase kepemilikan saham di PT Asuransi Indo Trisaka sebesar 0.34% dari100% modal perseroan dan dalam rupiah hanya Rp 42.500.000, (empat puluhdua juta lima ratus ribu rupiah) dari jumlah keseluruhan modal perseroan Rp12.500.000.000,(dua belas miliar lima ratus juta rupiah) ;2 Bahwa wewenang TERGUGAT VII sebagai Pemegang Saham Minoritas, hanyasebatas haknya menghadiri clan haknya menggunakan suara di Rapat UmumPemegang Saham (RUPS

Dan perlu diketahuiTERGUGAT VII sebagai Pemegang Saham Minoritas tidak pernah ikutmenjalankan pengurusan perseroan balk sebagai pelaksana ataupun pengawaspelaksana, karena TERGUGAT VII selama ini tidak pernah dipilih atau terpilihsebagai pengurus dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) padaPerseroan ;3 Dan didalam RUPS pendapat dan hak suara TERGUGAT VII sebagai PemegangSaham Minoritas tidak besar pengaruhnya terhadap keputusan yang diambilsecara musyawarah untuk mufakat ataupun secara voting untuk

mengambil suaraterbesar ; Dan ini berdasarkan dengan aturan aturan yg dipakai pada pasal 87ayat (1) dan (2) Undang Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;(penjelasan pasal terlampir halaman A) ;4 Merujuk pada butir ke 7, 8 dan 9 halaman 3 dalam Surat Gugatan, benar adanyabahwa TERGUGAT VII yang memberi kuasa kepada anak TERGUGAT VIImenghadiri RUPS yang diantaranya membahas permasalahan Custom Bond danhasil keputusan RUPS adalah dapat dituntaskan atau diselesaikan permasalahanCustom

Mitra Agung Sawita Sejati (PT.MASS) diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;

MASS) dianggap menyetujui seluruh hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan PT. Mitra Agung Sawita Sejati (PT.MASS) sepanjang tentang penjualan atau pengalihan saham milik Pemohon meskipun tanpa kehadiran Para Termohon dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan PT. Mitra Agung Sawita Sejati (PT.MASS);

UU No. 19 Tahun 2003, maka kekuasaantertinggi pada PTPN XIII (Persero) adalah ditangan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang dalam hal ini diwakili olen Pemerintah Cq. Menteri NegaraBUMN ;Sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar PTPN XIII (Persero) tertanggal11 Maret 1996 sebagaimana dirubah dengan Anggaran Dasar tanggal 7Oktober 2002 jo Pasal 3 huruf c UU No. 1 Tahun 1995 jo. Peraturan PemerintahHal. 3 dari 16 hal. Put.

UU No.19 Tahun 2003 maka kekuasaan tertinggi dalamPTPN XIll (Persero) adalah ditangan RUPS yang dalam hal ini diwakili olehPemerintah Cq.

Menteri Negara BUMN ;Bahwa Pembangunan PMS Rimba Belian dengan Pola BLT adalahberdasarkan persetujuan RUPS PTPN XiIll (Persero) tanggal 05 Desember 2001dan Telah Dilaporkan dalam Laporan Tahunan PTPN XIll (Persero) kepadaRUPS PTPN XIII (Persero) untuk Tahun Buku 20032004 setelah terlebihdahulu di Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan AuditorIndependen, laporan mana telah Diterima oleh RUPS Tahunan PTPN XiIll(Persero) dan kepada Direksi PTPN XIll (Persero) Telah Diberikan Release andDischarge

., tertanggal 19Januari 2007 adalah berisi acara tentang RUPS (Rapat Umum PemegangSaham) yang membahas tentang rencana penjualan saham, jadi belum adakeputusan bahwa Termohon Kasasi sebagai pembeli sahamnya. Bahwadalam Akta Notaris Nomor 55 yang dibuat oleh Notaris Silviani Tri Budi Esti,S.H., tertanggal 19 Januari 2007 tidak menjelaskan akhir posisi kepemilikansaham, karena Pemohon Kasasi/Penggugat tidak pernah menjual sahamnya;.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak cermat dalammemeriksa adanya kejanggalan 2 (dua) bukti adanya RUPS tertanggal 16Januari 2007 (Bukti P6) dan 19 Januari 2007 (Bukti P4) yang hanya berjarak3 (tiga) hari sehingga bertentangan dengan Pasal 79 ayat (5) UU PT Nomor40 tahun 2007 yang menyebutkan, direksi wajib melakukan pemanggilanRUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan RUPS diterima;.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak cermat dalammemeriksa 2 (dua) bukti adanya RUPS tertanggal 16 Januari 2007 (Bukti P6)dan 19 Januari 2007 (Bukti P4) tersebut merupakan RUPST (Rapat UmumPemegang Saham Tahunan) atau RUPSLB (Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa);Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 2385 K/Padt/2014e. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak mempertimbangkantidak adanya akta pemindahan hak.

Adapunyang dimaksud dengan saat disediakan untuk dibayarkan adalah saatdibukukan sebagai hutang dividen yang akan dibayarkan yaitu padasaat pembagian dividen diumumkan/ditentukan dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahunan";Bahwa saat terutangnya PPh 26 atas pembayaran dividen adalah saatdisediakan untuk dibayar, dan bukan sebagaimana menurut TermohonPeninjauan Kembali, yaitu saat pencatatan dividen.

Dan yang dimaksuddengan saaat disediakan untuk dibayar adalah saat dibukukan sebagaihutang dividen, yakni saat pembagian diumumkan/ditentukan dalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan;Bahwa berdasar penjelasan di atas, koreksi yang dilakukan TermohonPeninjauan Kembali/ dipertahankan oleh Majelis Pengadilan Pajaksehubungan pengenaan PPh Pasal 26 atas pembagian dividen sebesarRp.8.324.982.720,tidak berdasar dan kami minta dibatalkan;.

hukum yang didirikan berdasarkan hukum danundangundang di Indonesia dan bertempatkedudukan di Indonesia, PTHenkel Indonesien juga tunduk dan patuh pada ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku di Indonesia, termasuk ketentuanUndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang disebutdi atas (yang berlaku saat itu);Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UndangUndang No. 1 Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas yang berlaku saat itu:"Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS

adalahorgan perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan danmemegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atauKomisaris";Bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas (yang berlaku saat itu):"RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksiatau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undangundang ini danatau Anggaran Dasar";Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) juga memiliki wewenangtertinggi dalam

Bahwa adapun alasan PARA PENGGUGAT menolak permintaan PARATERGUGAT adalah karena hal itu bertentangan dengan fakta yang sebenarnyasebagaimana termuat didalam Akta No. 17 Tahun 2016 Tertanggal 29 November2016 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa,yang dibuat di hadapan Notaris Nataris, SH, berkaitan Perubahan Struktur danKepemilikan Saham yang ada di PT.

Bahwa berdasarkan Akta No. 17 Tahun 2016 Tertanggal 29 November 2016tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, yangdibuat di hadapan Notaris Notaris, SH tersebut, terlinat jelas bahwa kepemilikansaham atas nama Alm. Pewaris hanyalah 45 (empat puluh lima) lembar, 15Hal 6 dari 12 hal. Pen. No. 692/Pdt.G/2019/PA.Pbr.28.29.30.31.32.33.34.(lima belas) lembar saham lainnya adalah kepemilikan Alm.

warisan dan jumlah pembagiannya, adalahkeinginan yang tak berdasar hukum;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islammenyatakan Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentangpemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukansiapasiapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masingmasing;Bahwa berdasarkan pasal 171 huruf a diatas dihubungkan dengan Akta No. 17Tahun 2016 Tertanggal 29 November 2016 tentang Risalah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS

RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambilkeputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakilidalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujuidengan suara bulat;Bahwa RUPS merupakan organ tertinggi dalam PT yang diberikankewenangan yang tidak diberikan kepada organ lain, dalam hal ini BODdan BOC.

RUPS merupakan sebuah forum pertemuan pemegangsaham yang berfungsi mengambil keputusankeputusan yangdipersyaratkan melalui RUPS, sebagai contoh perubahan anggarandasar, penggabungan, peleburan, pengambilalinan dan pemisahan dariperseroan.

Dalam hal Pengambilalihan yang dilakukan oleh badanhukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatanhukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yangmemenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89UUPT yaitu paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dankeputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat)bagian dari

Selainkewajiban tersebut, terdapat kewajibankewajiban yang spesifik terkaitpemanggilan RUPS jika Direksi tidak melakukan pemanggilan,meskipun RUPS dengan pemanggilan oleh komisaris memiliki mataacara yang lebih terbatas daripada RUPS dengan pemanggilan olehdireksi.

Namun, jika pengalihan tersebutharus melalui perubahan anggaran dasr dan dimintakan persetujuanmenteri, maka pengajua izin tersebut haruslah dilakukan sebelumpengalihan dapat dinyatakan efektif;Bahwa RUPS yang merupakan organ tertinggi dari perseroan terdiri dariRUPS tahunan dan RUPS lainnya. Dalam penjelasan Pasal 78 ayat (1)UUPT RUPS lainnya yang dimaksud adalah Rapat Umum PemegangHalaman 90 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN SdwSaham Luar Biasa (RUPSLB).

Innovative Plastic Packaging sebagaipemegang saham, dan Terdakwa menyampaikan apabila saksi korbanmenjadi pemegang saham maka saksi korban akan mendapatkankeuntungan yang lebih besar karena akan menerima dividen(pembagian laba perseroan), pada saat itu juga Terdakwa dan saksiALEX WIJAYA menyerahkan draft akta RUPS PT. Innovative PlasticPackaging terkait pengalihan 22.000 lembar saham senilai dengan Rp22.000.000.000, (dua puluh dua milyar rupiah) PT.

InnovativePlastic Packaging sebagai pemegang saham, adalah akalakalanTerdakwa dan saksi ALEX WIJAYA agar saksi korban tidak menagihmodal dan keuntungan uang yang telah diberikan oleh saksi korbansebesar Rp 10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah) tersebutkemudian untuk menyakinkan saksi korban, Terdakwa dan saksi ALEXWIJAYA menyerahkan draft akta RUPS PT.

Uang senilai Rp Rp 2.705.000.000, (dua milyar tujuh ratus lima jutarupiah).Dikembalikan kepada saksi Netty Malini;4. 1 (Satu) lembar cek BCA nomor CX 029791 tanggal 28 Januari 2014rekening 7270029188 atas nama ALEX WIJAYA KCU HRMUHAMMAD SURABAYA;1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan;1 (satu) bundel Draft RUPS PT.

Uang senilai Rp Rp 2.705.000.000, (dua milyar tujuh ratus lima jutarupiah).Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 244/PID/2021/PT DKICoN oO10.11.12.13.14.15.16.17.18.Dikembalikan kepada saksi Netty Malini;1 (Satu) lembar cek BCA nomor CX 029791 tanggal 28 Januari 2014rekening 7270029188 atas nama ALEX WIJAYA KCU HRMUHAMMAD SURABAYA;1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan;1 (satu) bundel Draft RUPS PT.

Hal inijustru. bertentangan dengan keterangan Terdakwa sendiri, dimanaTerdakwa pada tanggal 12 Oktober 2011 pernah mengirimkan Somasicari pengacara Terdakwa, yang pada pokoknya berisi bahwa Terdakwamengajukan pengunduran diri baik dalam pemegang saham maupunoperasional yang berhubungan dengan PT Anugrah Makin Jaya TechnikAbadi dan meminta RUPS dengan agenda pembubaran perusahaannamun faktanya PT Anugrah Makin Jaya Technik Abadi sampai sekarangmasih beroperasional, sehingga hakhak Terdakwa sebagai

tanggal 12 Juli 2013 yang kami tujukan kepadaKetua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua PengadilanNegeri Semarang.Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/PenuntutUmum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkanhukum dan telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar;Bahwa sebagaimana fakta di persidangan, sesuai Undang UndangPerseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa RUPS

adalahmerupakan lembaga tertinggi dari Perseroan Terbatas guna membahas laporankeuangan perusahaan;Bahwa, oleh karena Terdakwa adalah Komisaris Utama, saksi ShindyPaul Soerjomoelyono Bin Rahmad Soerjomoelyono adalah sebagai DirekturUtama sedangkan Edward Simon sebagai Komisaris dan mereka bertiga adalahsebagai pengurus PT Anugrah Makin Jaya Technik Abadi dan apabila terjadiperselisihan antara pengurus/pemegang saham mengenai keuanganperusahaan, maka penyelesaiannya harus dengan RUPS sedangkan tahap

Identitas berupa KTP bagi seluruh Pemegang saham dan seluruhSsusunan Pengurus Perseroan bagi Pemilik tanah berbentukPerseroan dengan kelengkapan, Akte Anggaran Dasar Perseroan,Akta RUPS pelepasan asset Perseroan;c. Surat Sporadik diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Lurah dan Camatsetempat;d. Surat Keterangan Tidak Sengketa serta suratsurat lain yang terkaitdengan tanah;e. Akta Pelepasan Hak dan/atau Pengoperan Hak telah selesaidilakukan;f.

Identitas berupa KTP seluruh pemegang saham danseluruh Susunan pengurus Perseroan bagi pemilik tanahberbentuk Perseroan + Akta AD, Akta RUPS PelepasanAset Perseroan;c. PBB atas tanah sudah terbit;d. Surat Keterangan tidak sengketa serta suratsurat lainyang terkait dengan tanahtanah tersebut.Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah hargakeseluruhan dengan syarat :a. Persetujuan RUPS atas Pelepasan Aset perseroan bagipemilik tanah yang berbentuk perseroan;b.

tanggungan, menerima uang pembayarantanah dari pihak manapun, mengalihkan Tanah kepada Pihak lain, apalagidengan memberikan kuasa menjual Tanah Asset Perseroan, dimanamerupakan Fakta Notoir sebagai syarat untuk menjual asset Perseroantentu harus dilakukan berdasarkan Pasal 102 ayat 1 UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, salah satunya pengalihanAsset perseroan baik berupa benda bergerak maupun benda tidakbergerak dilakukan dengan prosedur Rapat Umum Pemegang SahamPerseroan (RUPS

, karena faktanya Turut Tergugat maupun Turut Tergugat II tidak pernah menerima pembayaran dariTergugat, memberikan kuasa jual ataupun mengetahui transaksisebagaimana Akta Perjanjian Pendahuluan dan Akta Addendum;Bahwa Turut Tergugat merupakan sebuah Perseroan Terbatas yangmana untuk pengalihan asset perusahaan memerlukan persetujuan RapatUmum Pemegang Saham sebagaimana Pasal 102 ayat 1 huruf a UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakanDireksi wajid meminta persetujuan RUPS

untukmengalihkan kekayaan perseroan dan dipertegas oleh bukti TTI2 dalamPasal 12 ayat (2) huruf a menyatakan : Direksi wajib memintapersetujuan RUPS untuk menjual/mengalihkan sebagian asset kekayaanPerseroan, sehingga Para Pembanding / Para Turut Tergugatmerupakan badan hukum yang dalam pengalihan asset perseroannyamemerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, yang faktanyatidak terpenuhi dalam bukti P16 dan P16A sebagaimana bukti tersebutdijadikan pertimbangan oleh Judex Factie dalam memutus

Padahal, ketentuan perundangundanganyang mendasari kewajibanCSR bagi perseroan adalah UUPT tahun 2007dan PPNo.47 Tahun 2012, yang secara tegas menyebutkan :Tanggungjawab sosial dan linkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencanakerja tahunanperseroan setelah mendapat persetujuan Dewan komisarisatau RUPS.

Jadi, sangatlah jelas bahwa ketentuan perundangundanganmenyiratkan persoalan CSRatau TJSL secara tegas disebutkan olehUndangundang merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Direksisetelah mendapat persetujuaan Dewan Komisaris atau RUPS, bukankewajiban "pembayaran"CSR/TJSL yang harus diserahkan kepada parapengugat.

Artinya, persoalan CSRmerupakan komitmenTangung Jawab Sosial dan Lingkungan yangharusdiprogramkan dan dilaksanakan Direksi setelah disetujui oleh DewanKomisaris atau RUPS.

Sebab,ketentuan CSR atau Tangung JawabSosial dan Lingkungan (TJSL), yangdiatur dalamketentuan pasal 74 ayat (1) UUPT Tahun 2007 dan Pasal 3 dan4 PP No.47 Tahun 2012, bersifat programCSR yang merupakan tugasDireksi dengan persetujuanDewan Komisaris atau RUPS, yang dituangkandalam rencana kerja.

Bahwa program kemudian dilaporkan perusahaan setiaptahun di RUPS, dan apabila ingin mengetahui apakah barang ini jalan atau tidakHalaman 67 dari 79 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Pal.tinggal periksa laporan itu bagaimana realiasasinya, apakah tidak jalan karenaperusahaan atau proposal masyarakat yang tidak valid.

amarnyaberbunyi sebagai berikut :DALAM PROVISI : Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat Ditolak;DALAM KONVENSI :DALAM EKSEPSI : Menyatakan eksepsi dari Tergugat I,II dan V, Tergugat Ill, Tergugat IV dan VI, Tergugat VII, serta Turut Tergugat III,V.VI dan VII Tidak Dapat Diterima;DALAM POKOK PERKARA: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian; Menyatakan Tergugat II III.IV.V.VI dan VII telah melakukan perbuatanmelawan hukum; Menyatakan Akta No.1, tanggal 3 Februari 2004 tentang PernyataanKeputusan RUPS

Oleh karena itu perbuatanTergugat V yang menyerahkan aset tersebut kepada Tergugat untukdilelang oleh Tergugat II juga menjadi sah menurut hukum/tidak bataldemi hukum; Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum judex factie tingkat pertamamengenai adanya perbuatan melawan hukum= yang dilakukanPembanding , Il dan V (Semula Tergugat , II dan V) dengan hanyamendasarkan adanya pemalsuan tanda tangan yang sama sekali belumterbukti kebenarannya dan belum mempunyai kekuatan hukummengikat, pada Notulen RUPS

Albaraya Segara Utamakepada para Pembanding ditegaskan dalam Notulen RUPS LB perseroanyang telah diaktakan sebagaimana Akta No. 1 tanggal 3 Februari 2004yang dibuat dihadapan Notaris Efran Yuniarto, SH.

Dengandemikian telah terbukti sah di persidangan Terbanding / Penggugat bukanStandy in Judicio / tidak memiliki hak dan landasan hukum untukmengajukan gugatan; Bahwa nyatanyata gugatan Terbanding/Penggugat adalah perbuatanmelawan hukum mengenai anggapan cacat hukum Notulen Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Albaraya Segara Utama berikut surat kuasayang diduga dipalsukan tanda tangan Terbanding/Penggugat serta adanyaperalihan saham maupun asetaset PT.

sudah tepat danbenar, maka oleh karena itu. putusan dalam Provisi tersebut dapatdipertahankan dan dikuatkan; Dalam Konvensi :Dalam Eksepsi : Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya para Pembandingtersebut diatas, telah menyampaikan alasan yang pada prinsipnya bahwaHalaman 18 dari 23 halaman putusan No. 303/Pdt/2013/PT.Bdg.gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat premature, karenadalam gugatan Terbanding / Penggugat mendalilkan adanya tindak pidanapemalsuan tanda tangan pada Notulen RUPS

Memberi ijin kepada Pemohon sebagai Wali Pengampu dari Ayahnya untuk mencairkan, mengalihkan, mentransfer, menempatkan, menjaminkan serta menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tanpa ada yang dikecualikan atas Rekening gabungan (Joint Accont) milik AYAH PEMOHON dan Marta Gunawan yang ada pada Bank-bank dan atau Lembaga-lembaga lainnya baik yang telah diperoleh maupun yang akan diperolehnya dikemudian hari sampai seluruh rekening yang bersangkutan ditutup ; 4.

Memberi ijin kepada Pemohon sebagai Pengampu untuk mencairkan,mengalihkan, mentransfer, menempatkan, menjaminkan, sertamengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tanpa ada yangdikecualikan atas Rekening Gabungan (Joint Accont) milik NormanLegana dan Marta Gunawan yang ada pada Bankbank dan atauLembagalembaga lainnya baik yang telah diperoleh maupun yangakan diperolehnya dikemudian hari, sampai seluruh rekening yangbersangkutan ditutup ;4, Biayabiaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Memberi ijin kepada Pemohon sebagai Wali Pengampu dariAyahnya untuk mencairkan, mengalihkan, mentransfer,menempatkan, menjaminkan serta menghadiri Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), tanpa ada yang dikecualikan atasRekening gabungan (Joint Accont) milik AYAH PEMOHON danMarta Gunawan yang ada pada Bankbank dan atau Lembagalembaga lainnya baik yang telah diperoleh maupun yang akandiperolehnya dikemudian hari sampai seluruh rekening yangbersangkutan ditutup ;4.

Kemudian, UNJ telahmengajukan kepada Perseroan untuk melakukan konversi keseluruhanatau sebagian kepentingannya pada Proyek AL tersebut dalam bentuksaham di dalam Perseroan;Berdasarkan halhal tersebut, Direksi Perseroan mengundangPemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPS Luar Biasa") yangakan diselenggarakan pada:Hari/Tanggal : 25 Juni 2014;Waktu : Pukul10 WIB selesai;Tempat : Gedung Graha Kirana Lantai 7, Jl.

Yos Sudarso Kav.88, Jakarta Utara;(untuk selanjutnya RUPS Luar Biasa disebut sebagai "Rapat")Agenda Acara Rapat:1. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran DasarPerseroan;2. Persetujuan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan;3. Perubahan pengurus Perseroan;Catatan:1.

Nomor 40 Tahun 2007 apabilahubungkan dengan kegiatan dalam agenda Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT Multicon Indrajaya Terminal tertanggal 25 Juni2014 dan telah tertuang menjadi Akta Nomor 116 tanggal 25 Juni 2014diadakan sesuai dengan alamat domisili PT Multicon IndrajayaTerminal;Pasal 61:(1) Setiap Pemegang Saham berhak mengajukan Gugatan terhadapPerseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakanPerseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagaiakibat keputusan RUPS

Dengandemikian, Terbanding III dahulu Tergugat Ill sama sekali tidak pernahmelakukan penyetoran modal dalam bentuk apapun dan sesungguhnyatidak berhak untuk memperoleh saham PT Multicon Indrajaya Terminal,yang diterbitkan berdasarkan keputusan RUPS tanggal 25 Juni 2014yang kemudian dinyatakan dalam Akta Nomor 116 tertanggal 25 Juni2014;Bahwa jikapun kita mengikuti alur berpikir Termohon Kasasi dahuluTerbanding I/Tergugat dan Termohon Kasasi Ill dahulu TerbandingIll/Tergugat Ill, berdasarkan ketentuan

Padahal,undangan untuk menghadiri RUPS tanggal 25 Juni 2014 telahdikirimkan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding /Tergugat pada tanggal 9 Juni 2014 (sebagaimana dinyatakan dalam AktaNomor 116).

Prima Jaya Mandiri mengirimkan undangan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Prima Jaya Mandiri kepada para pemegangsaham lainnya (P14) yaitu :e = Bpk. Tan Sardiono.e PT. Pratama Multi Graha. Bpk. Gunawan Tjandra Direktur Utama. Bpk. Johny Sanggam Edison.Yang akan diselenggarakan pada :Hari / tanggal : Senin, 05 Nopember 2007.Waktu : 10.00. Wib. s/d. selesai.Tempat : J1.Tanjung Duren Barat III No.50 Jakarta Barat 11470.Agenda : 1. Menindaklanjuti Surat dari PT.

Kereta Api (Persero) sehubungan dengan Perjanjian KerjasamaPembangnan Proyek Emplasemen Stasiun Bandung.Halhal lain yang muncul dalam rapat.Bahwa terhadap undangan Rapat Umum para Pemegang Saham (RUPS) tersebutdiatas, para Pemegang Saham lainnya tidak hadir, sedangkan PT.

Pratama MultiGraha mengirim surat yang menyatakan bahwa Direktur Utama (Direksi) tidak dapathadir dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham (RUPS), dan mohon Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) ditunda dan agar dilaksanakan kembali hari Senin, tanggal12 Nopember 2007.Bahwa rapat tanggal 05 Nopember 2007 tetap yang dilaksanakan oleh Direktur Utamapemilik 40% saham PT. Prima Jaya Mandiri dengan dihadiri oleh Komisaris PT. PrimaJaya Mandiri Bpk.

Prima Jaya MandiriNo.37 pasal 22 (1) butir A dan pasal 22 (2) butir B dinyatakan bahwa Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan yang sedikitnya dihadiri separo dari jumlahsaham dengan hak suara sah, apabila tidak korum dapat diulang ;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat bukti yang ada telah terbuktibahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah dilakukan, tetapi tidak pernahberhasil karena tidak memenuhi korum antara lain:e Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 1 Agustus 2007

(BuktiP8 dan P8A).e Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 7 September 2007(Bukti P11A, P11B, P11C dan P11D) ;e Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 24 Oktober 2007(Bukti P13 A,B,C,D) ;e Undangan Rapat tanggal 5 Nopember 2007 (Bukti P14A dan P14B) ;e Undangan Rapat tanggal 12 Nopember 2007 (Bukti P15, P15B) ;e Undangan Rapat tanggal 17 Desember 2007 (Bukti P16, P16A, P16B, P16C) ;92e Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 7 Januari 2008(Bukti P17, P17A, P17B dan

dimaksud dengan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkanantara din: 222222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nea Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif) selama 3(tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuanyang disampaikan kepada instansi pajak; Hal 5 dari 16 hal Penetapan No. 917/Pdt.P/2015/PN.SBY.b dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahuialamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam SuratKabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS

; c dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikianrupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah,misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masingmasing50% (lima puluh persen) saham; atau; d kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehinggadengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagimelanjutkan kegiatan usahanya. ; 17 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan (4) UU PT diatur:(3) Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkanperaturan

Pasal 157 ayat(4) UU PT tersebut maka oleh karena telah terbukti Pemohon adalahpemegang saham mayoritas dari PT Wisma Wira Jatim maka Pemohon jugaberhak untuk mengajukan pembubaran PT Wisma Wira Jatim;20 Bahwa Pemohon dalam memutuskan untuk membubarkan PT Wisma WiraJatim adalah sesuai dengan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS)PT Panca Wira Usaha Jawa Timur (PEMOHON) yang tertuang dalam AktaNomor : 38 tanggal 11 Juni 2015 tentang Berita Acara PT Panca Wira UsahaJawa Timur yang dibuat oleh Evie

BANGUN PERSADA TATA MAKMUR sehubungan dengan kepemilikan saham pada perusahaan tersebut untuk memberikan suara dan mengusulkan RUPS serta melakukan penjualan/ mengalihkan/memindahtangankan atau mempertahankan saham milik Alm. Hendri Rusli yang ditempatkan pada PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR sampai dengan ketiga orang anak Alm. Hendri Rusli dinyatakan dewasa secara hukum atau menikah atau hidup mandiri. Termasuk mencatatkan warisan saham Alm.

BINA USAHA MANDIRI SEJAHTERA sehubungan dengan kepemilikan saham pada perusahaan tersebut untuk memberikan suara dan mengusulkan RUPS serta melakukan penjualan/ mengalihkan/ memindahtangankan atau mempertahankan saham milik Alm. Hendri Rusli yang ditempatkan pada PT. BINA USAHA MANDIRI SEJAHTERA sampai dengan ketiga orang anak Alm. Hendri Rusli dinyatakan dewasa secara hukum atau menikah atau hidup mandiri. Termasuk mencatatkan warisan saham Alm.

HBV APPLIANCES INTERNATIONAL sehubungan dengan kepemilikan saham pada perusahaan tersebut untuk memberikan suara dan mengusulkan RUPS serta melakukan penjualan/ mengalihkan/ memindahtangankan atau mempertahankan saham milik Alm. Hendri Rusli yang ditempatkan pada PT. HBV APPLIANCES INTERNATIONAL sampai dengan ketiga orang anak Alm. Hendri Rusli dinyatakan dewasa secara hukum atau menikah atau hidup mandiri. Termasuk mencatatkan warisan saham Alm.

INFINITI SOLUSINDO INDONESIA sehubungan dengan kepemilikan saham pada perusahaan tersebut untuk memberikan suara dan mengusulkan RUPS serta melakukan penjualan/ mengalihkan/ memindahtangankan atau mempertahankan saham milik Alm. Hendri Rusli yang ditempatkan pada PT. INFINITI SOLUSINDO INDONESIA sampai dengan ketiga orang anak Alm. Hendri Rusli dinyatakan dewasa secara hukum atau menikah atau hidup mandiri. Termasuk mencatatkan warisan saham Alm.

SINAR GLOBAL MAKMUR SEJAHTERA sehubungan dengan kepemilikan saham pada perusahaan tersebut untuk memberikan suara dan mengusulkan RUPS serta melakukan penjualan/ mengalihkan/memindahtangankan atau mempertahankan saham milik Alm. Hendri Rusli yang ditempatkan pada PT. SINAR GLOBAL MAKMUR SEJAHTERA sampai dengan ketiga orang anak Alm. Hendri Rusli dinyatakan dewasa secara hukum atau menikah atau hidup mandiri. Termasuk mencatatkan warisan saham Alm.

Setelah itu, RKAP diajukandalam pembahasan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sang Hyang Seri baik dalam rapatrutin yaitu rapat tri wulan, rapat untuk pembahasan RKAP danrapat pra RUPS Susunan Dewan Direksi PT.

SHS tidak pernah adapenolakan , intinya RKAP selalu disetujui oleh RUPS ; Bahwadari setiap audit yang dilakukan terhadap PT.

Sehubungandengan RKAP, dari Direktur Utama ke Mentri BUMN ;Bahwa Proses RUPS adalah : Rekomendasi dewan komisioner KementrianPengesahan Rapat teknis Rapat Pra RUPS RUPS;Bahwa Tantiem ditentukan di RUPS, berdasarkan SK mentri BUMN tentangtantiem ;Bahwa barang yang di sita dari Terdakwa hanya mobil ;Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima laporan dari jajaran Direksimengenai NR, dan berdasarkan Hukum Perusahaan kalau mengetahui akandipecat ;Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pulamengajukan

Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

YASUN;

b) EVY DANIARTY;

c) SUDIRMAN HARIS;

d) IRWAN MA ALIMUDA;

e) NURUL;

• Fotocopy Akta RUPS / Surat Keputusan pengangkatan ASEP JAJANG sebagai Direktur Utama BPR Mitra Karya;
• Fotocopy Akta RUPS tentang Non Aktif-nya ASEP JAJANG sebagai Direktur Utama (tahun 2016);
• Fotocopy Struktur Organisasi PT.

YASUN;b) EVY DANIARTY;c) SUDIRMAN HARIS;d) IRWAN MA ALIMUDA;e) NURUL;3) Fotocopy Akta RUPS / Surat Keputusan pengangkatanASEP JAJANG sebagai Direktur Utama BPR Mitra Karya;4) Fotocopy Akta RUPS tentang Non Aktifnya ASEP JAJANGsebagai Direktur Utama (tahun 2016);5) Fotocopy Struktur Organisasi PT.

Fotocopy Akta RUPS / Surat Keputusan pengangkatan ASEPJAJANG sebagai Direktur Utama BPR Mitra Karya;4. Fotocopy Akta RUPS tentang Non Aktifnya ASEP JAJANGsebagai Direktur Utama (tahun 2016);5. Fotocopy Struktur Organisasi PT. BPR Mitra Karya Depok;6. Fotocopy Rekening koran giro BPR Mitra Karya pada BankMandiri nomor 1290004064347 periode Januari 2006 s.d. Desember2011;7.

Akta Akta No. 04 tanggal 11 Maret 2016 tentangPernyataan RUPS BPR Mitra Karya yang intinya sebagaimanaditerangkan pada point 3.1 s/d 3.4 pledoi in casu; (7erlampirdalam Berkas Perkara)Jo5.2.

Akta Perjanjian Jual Beli saham tanggal 17 Maret 2017,sebanyak 670 saham dengan dengan nominal 1.000.000,00@lembar saham atau setara dengan Rp. 670.000.000,00 (enamratus tujupuluh juta rupiah) dan Akta No. 21 tanggal 17 Maret 2017tentang RUPS atas persetujuan jual beli saham; (Alat Bukti AktaJual Beli Saham Terlampir);5.5.

YASUN;b) EVY DANIARTY;c) SUDIRMAN HARIS;d) IRWAN MA ALIMUDA;e) NURUL; Fotocopy Akta RUPS / Surat Keputusan pengangkatanASEP JAJANG sebagai Direktur Utama BPR Mitra Karya; Fotocopy Akta RUPS tentang Non Aktifnya ASEP JAJANGsebagai Direktur Utama (tahun 2016); Fotocopy Struktur Organisasi PT.

tersedia di kantorperseroan (Tergugat IV) mulai hari dilakukan pemanggilan RUPSsampai dengan hari RUPS diadakan vide Bukti Pl 1.

TermohonKasasi (PT Dwimajaya Utama) TIDAK MEMERLUKANPERSETUJUAN PARA PEMEGANG SAHAM DI DALAM RUPS ;.

SEDANGKAN : PEMBUKTIAN terhadap proses pengalihan saham sebanyak 2.465lembar saham milik Termohon Kasasi yang menjadi penyertaanmodal di Pemohon Kasasi IV (PT Dwima Mandiri Jayatama) adalah :e Apakah pengalihan saham sebanyak 2.465 lembar saham milikTermohon Kasasi yang menjadi penyertaan modal di PemohonKasasi IV (PT Dwima Mandiri Jayatama) dari Termohon Kasasi (PTDwimajaya Utama) kepada Pemohon Kasasi Ill (PT Tiga LimaEmat Mandiri) telah mendapat persetujuaan RUPS PT DwimaMandiri Jayatama ?

Menurut UndangUndang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995,tidak ada kewajiban bagi direksi yang melakukan self dealinguntuk meminta persetujuan pihak direksi atau pemegang sahamyang independen (yang tidak mempunyai benturan kepentingan)bahkan tidak ada kewajiban untuk meminta persetujuan RUPS ;(Dalam perkara a quo, tidak perlu persetuju~an RUPS karenapengalihan asset masih dalam batas kewenangan PemohonKasasi selaku Direksi ex Pasal 88 UndangUndang PerseroanTerbatas No. 1 Tahun 1995) ;4.

,padahal pergantian Pimpinan RUPS mempunyai dasar hukum dalamAnggaran Dasar Perseroan Pemohon Kasasi IV ;Hal. 77 dari 83 hal.