EDC tidak pernahdikeluarkan atau tidak pernah dicabut, maka Tergugat harusmengembalikan sahamsaham milik Penggugat sebesar Rp.1.500.000.000, ( satu milar liam ratus juta rupiah ) ;Perbaikan :Bahwa dikarenakan tidak pernah adanya laporan keunagan yangdiaudit serta tidak pernah diterimanya undangan RUPS sebagaimanaHal 6 dari 31 hal Putusan NO. 386/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.16.17.ketentuan Angagaran Dasar PT .

No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas , yang menyatakan bahwa :Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroaan agarsahamnya dibeli dengan harga yang wajar , apabila yang bersangkutantidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegangsaham .Bahwa, atas kerugian yang diderita , maka Penggugat selakupemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan kePengadilan Negeri , karena tindakan perseroan yang dianggap tidakadil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS

Bahwa karena Penggugat tidak menjelaskan alas hak dan besarnya nominaltunjangan jabatan Penggugat selaku Direktur Humas di Socialite, hal inimenyulitkan Tergugat untuk menjawab substansi dalil Penggugat tersebut.Bahwa tidak terang dan jelas dalil Penggugat pada posita butir (16) suratPerbaikan Gugatan, yang menyatakan Penggugat selaku pemegang sahammenderita kerugian sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atauKomisaris melakukan tindakan perseroan yang tidak adil dan tanpa alasanwajar.

Keputusan RUPS, Direksi dan/atau Komisaris yang mana yangmerugikan Penggugat ?

Bahwa Penggugat tidak bisa mempersalahkan anggota Direksi PTESAGAYA DUAKARYA CANTIKA dengan dalih Direksi perseroan telahmelakukan tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham, yaitu:tidak membuat laporan keuangan yang diaudit dan tidak mengadakanundangan RUPS; karena ternyata Penggugat sendiri adalah anggota DireksiPerseroan yang menjabat sebagai Direktur Humas PT ESAGAYADUAKARYA CANTIKA.

BankRatu (DL) kepada Penggugat secara langsung dan sekaligus dan segeramenyelanggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat a quo serta untukmengamankan Sisa Harta PT.

Bank Ratu (Dalam Likuidasi) sampai saatdibubarkannya Tim Likuidasi berdasarkan RUPS PT. Bank Ratu(Dalam Likuidasi);e.

Bank Ratu Dalam Likuidasi)berkewajiban untuk menyelenggarakan RUPS PT. Bank Ratu(Dalam Likuidasi) guna mempertanggungjawabkan seluruhpelaksanaan likuidasi oleh Pemohon Kasasi/Pembanding IlTerbanding II Asal/Tergugat Asal (in casu: Tim Likudasi PT. BankRatu Dalam Likuidasi), dan apabila pertanggungjawaban diterimadalam RUPS, maka RUPS:a. Meminta kepada Tim Likuidasi (in casu: Pemohon Kasasi/Pembanding IITerbanding II Asal/Tergugat Asal selaku Tim Likudasi PT.

Bank Ratu (Dalam Likuidasi) sebelumdilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Tim Likuidasi Bank Ratu/Turut Termohon Kasasi hanyadapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: dibubarkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) apabilaRUPS telah menerima pertanggung jawaban Tim Likuidasi atau dibubarkan melalui penetapan Pengadilan yang dimohonkan BankIndonesia i.c. Pemohon Kasasi/Turut Tergugat apabila RUPS tidakterselenggara atau tidak berhasil membubarkan;d. Bahwa faktanya terhadap Tim Likuidasi PT. Bank Ratu i.c.

Putusan No. 547/PDT/2017/PT.DKIGunawan Sutanto bersamasama dengan anakanak dari PemegangSaham Andi Sutanto memanfaatkan kondisi Andi Sutanto yang tidakmampu lagi berpikir jelasakibat serangan stroke untuk kemudianmenyelenggarakan RUPS PT. Indo Veneer Utama di Solo. RUPS manakemudian dinyatakan dalam Akta No. 2 dan 3, tanggal 6 Januari 2006, dibuat di hadapan Tjondro Santoso, S.H., Notaris di Surakarta;22.

Bahwa bersamaan dengan penyelenggaraan RUPS tersebut, makadilakukan perombakan seluruh susunan pengurus PT.Indo Veneer Utama, menjadi :Terlihat Disini SEBELUMNYA PERUBAHAN 1 PERUBAHAN 2Akta No. 43 tgl 23 Akta No. 2, tgl 6 Akta No. 3, tgl 6Desember 1994 Januari 2006 Januari 2006Direktur Andi Sutanto Andi Sutanto Anne PraticiaAndi Pratiknyo Andi Pratiknyo SutantoPenyesuaian Indra GunardiRUPSKomisaris Agus Sutanto (i.c. Agus Sutanto (i.c.

Pada tanggal 2 Desember 2005, TuanANDI SUTANTO sebagai pemegang saham menyurati dirinya sendirisebagai Direktur , surat mana diterima oleh dirinya sendiri padatanggal 2 Desember 2005 itu juga ; Dalam surat tersebut, Tuan Andi Sutanto sebagai pemegang sahammeminta dirinya sendiri sebagai Direktur untuk menyelenggarakan RUPS; Bahwa ternyata Andi Sutanto sebagai Direktur telah mengabaikanpermintaan tertulis dari dirinya sendiri.

Karena secaranotoir feiten tidak ada manusia normal yang akan membuat suratpermintaan atau surat permohonan kepada dirinya sendiri agar dirinyasendiri mau melakukan RUPS. Lalu kemudian dirinya sendiri menyatakania melanggar aturan anggaran dasar sehingga ia sendiri lalu mempunyaihak untuk mengundang RUPS ;Sebagai catatan tambahan, bahwa akta no 2 belum disahkan AnnePatricia Sutanto diangkat menjadi Direktur PT.

Indo Veneer Utama, Tergugat Ilsudah berkalikali meminta agar diberikan aktaakta RUPS atau perubahandalam penyelenggaraan PT. Indo Veneer Utama yang sudah diambilaliholeh ahli waris ANDI SUTANTO dan Ahli waris Gunawan Sutanto tersebut,namun sampai saat ini tidak pernah diberikan;Bahwa dengan demikian, tindakan Para Tergugat tidak menyerahkansertifikat milik PT. Indo Veneer Utama kepada ARI SUTANTO, adalahbukan perbuatan melawan hukum, karena 2 (dua) alasan:Hal 27 dari 41 hal.

O21 tertanggal 23 November 2012, masajabatan/kepengurusan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah selama 5 (lima)tahun sejak Akta Pendirian tertanggal 23 November 2012 atau berakhir padatahun 2017 dimana pengangkatan dan pemberhentian Organ Perseroan (organpengurus) dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yang wajib disetujui oleh 2/3 pemegang saham.Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa LEO HANDOKO selaku DirekturUtama berkeinginan membuat/membuka rekening perusahaan pada Bank BCAdimana

Kahayan Karyacon yang diunduh di website resmi KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia, Dirjen AHU Republik Indonesia, padahal belumpernah dilakukan mekanisme pengangkatan Organ Perseroan (organ pengurus)melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan saksi MIMIHETTY LAYANIdan saksi CHRISTEVEN MERGONOTO sebagai pemegang saham terbanyaktidak pernah diberitahu oleh Terdakwa mengenai pembuatan PernyataanKeputusan Rapat Nomor : 17 Tanggal 24 Januari 2018 tentang PengangkatanKembali Organ Perseroan PT.

KahayanKaryacon yaitu Akta No. 01 tertanggal 23 November 2012, masajabatan/kepengurusan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah selama 5 (lima)tahun sejak Akta Pendirian tertanggal 23 November 2012 atau berakhir padatahun 2017 dimana pengangkatan dan pemberhentian Organ Perseroan (organpengurus) dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yang wajib disetujui oleh 2/3 pemegang saham.Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa LEO HANDOKO selaku DirekturUtama berkeinginan membuat/membuka rekening

Putusan Nomor 81/PID/2021/PT.BTNmelalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan saksi MIMIHETTY LAYANIdan saksi CHRISTEVEN MERGONOTO sebagai pemegang saham terbanyaktidak pernah diberitahu oleh Terdakwa mengenai pembuatan PernyataanKeputusan Rapat Nomor : 17 Tanggal 24 Januari 2018 tentang PengangkatanKembali Organ Perseroan PT. Kahayan Karyacon terlebin menyetujuipengangkatan kembali Susunan kepengurusan PT.

BNI di internet, adalahGatot Mudiantoro Suwondo, Direktur Utama (diangkat dalam RUPSTanggal 6 Februari 2008);Felia Salim, Wakil Direktur Utama (diangkat dalam RUPS Tanggal 6Februari 2008);Darmadi Sutanto, Direktur (diangkat dalam RUPS Tanggal 12 Mei 2010);Honggo Widjojo Kangmasto, Direktur (diangkat dalam RUPSTanggal 12 Mei 2010);Suwoko Singoastro, Direktur (diangkat dalam RUPS Tanggal 6 Februari2008);Sutanto, Direktur (diangkat dalam RUPS Tanggal 12 Mei 2010);Yap Cay Soen, Direktur (diangkat dalam

RUPS Tanggal 6 Februari2008);Krishna R.

Suparto, Direktur (diangkat dalam RUPS Tanggal 6 Februari2008);Adi Setianto, Direktur (diangkat dalam RUPS Tanggal 12 Mei 2010);Ahdi Jumhari Luddin, Direktur (diangkat dalam RUPS Tanggal 6 Februari2008);Bahwa dari uraian tersebut nyata dan jelas bahwa surat kuasa dari KuasaHukum PT. BNI Tbk, adalah tidak sah;2.2.1.1. Surat Kuasa yang dipergunakan oleh Kuasa Hukum PT. BNITbk adalah tidak sah sehingga sangat patut untuk diabaikanHal.32 dari 44 hal.

Ryanta Jaya 11 Juni 2016

Ryanta Jaya tgl 06 Oktober 2014

DALAM EKSEPSIGugatan Para Penggugat PrematurBerdasarkan Pasal Tiga (3) Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 15 Juli 2002antara Para Penggugat dan Para Tergugat telah disepakati adanya RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) untuk menyelesaikan persoalan antaraPara Penggugat dan Para Tergugat ; Bahwa kalau benar seperti gugatanPara Penggugat halaman 2 poin 4 yang mendalilkan belum pernah ada RUPSatas PT.

untuk meletakkan sita jaminanatas barangbarang sengketa tersebut di atas untuk mengantisipasi agarkemenangan Para Penggugat Rekovensi menjadi tidak illusoir.Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kehadapan MajelisHakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan denganamarnya yang berbunyi sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnnya dan menyatakanPara Penggugat belum saatnya mengajukan gugatan sebelummenempuh mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

untuk mempersingkat uraian putusanditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum didalam Berita AcaraPemeriksaan perkara yang telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.TENTANG HUKUMNYADALAM KONPENSI.DALAM EKSEPSI.Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pihak para Tergugat telahmengajukan jawabannya yang didalam eksepsinya mendalilkan bahwa :Gugatan Para Penggugat Prematur.Sebagaimana dalam pasal 3 Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 15 Juli 2002adanya kesepakatan dari para pihak untuk dilakukan RUPS

(Rapat UmumPemegang Saham) untuk menyelesaikan permasalahan antara Para Tergugatdengan Para Tergugat.Bahwa, sebelum dilakukan RUPS pihak para Penggugat telah mengajukangugatan ke Pengadilan sebagaimana dalam perkara aquo, dengan berpedomanpada pasal 3 Surat Perjanjian Perdamaian tersebut sehingga sebelumdilakukan RUPS belum waktunya para Penggugat melakukan gugatan a quodengan demikian gugatan para Penggugat prematur.Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat sehubungan dengangugatan para Penggugat

tempat.Bahwa, modal yang diperlukan atas usaha tersebut sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) yang terbagi dalam 20 saham masingmasing sahambernilai Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) dan atas saham PT.BALI TRILOKACANDRA TOUR & TRAVEL Penggugat mempunyai saham 5% senilai Rp.5.000.000,(lima juta rupiah) begitu juga untuk Penggugat II mempunyai sahamyang sama yaitu 5% senilai Rp. 5.000.000, (lima juta rupuah).35Bahwa, sejak berdirinya usaha yang berbadan hukum tersebut belum pernahdilakukan RUPS

tangani seluruh dokumen terkait untuk tujuan tersebut, (3) tindakanperseroan lainnya yang diwakili oleh Direksi Perseroan yang dipandang patutdan baik yang telah dilakukan oleh Direksi untuk melaksanakan tujuan dariPerseroan dan termasuk tindakan untuk menghadap notaris dan pejabatterkait lainnya untuk menyatakan hasil keputusan para pemegang sahambaik sebagian maupun seluruhnya kedalam akte notaris dan memberitanukankepada pejabat terkait;Menimbang, bahwa apa yang diratifikasi / disetuji dalam RUPS

LuarBiasa PT Sarana Pembangunan Riau tersebut ( bukti T.II9B) adalah halhalHalaman 9 dari 13 Putusan Nomor 413/PDT//2021/PT.DKIyang diatur dalam kesepakatan bersama tanggal 18 April 2010, maka dengandisetujuinya tindakan Direksi PT Sarana Pembangunan Riau yang padawaktu itu dijabat oleh Tergugat II dalam RUPS Luar Biasa, maka tindakanTergugat Il menanda tangani kesepakatan bersama adalah sah, sehinggadengan demikian isi dari kesepakatan bersama ( bukti P.6=T.3) adalah sahdan bukan merupakan perbuatan

Agreement ( JOA) artinya kesepakatan bersamatersebut baru menyepakati untuk membuat Joint Operating Agreement;Menimbang, bahwa kesepakatan bersama ( bukti P.6/T.I3)merupakan kelanjutan dari Kontrak Bagi Hasil diantara Badan PelaksananKegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ( BP MIGAS) dan PT SaranaPembangunan Riau dan Kingswood Capital LTD ( bukti T.I2) yang diawallidengan adanya Surat dari Gubernur Riau ( bukti T.Il2 s/d T.1I5) dan dengandiratifikasnya/ disetujuinyai Kesepakatan Bersama dalam RUPS

Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU PT, Direksidiwajibkan untuk menyampaikan laporan tahunan kepada RapatUmum Pemegang Saham (selanjutnya disebut sebagai RUPS)setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktupaling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroanberakhir.38. Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UU PT, laporantahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) harusmemuat sekurangkurangnya:a.

Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UU PT, persetujuanlaporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan sertalaporan tugas pengawasan Dewan Komisaris harus dilakukanoleh RUPS.40.

Bahwa sampai dengan tanggal Jawaban dari Termohon IIini, Termohon II selaku pemegang saham dari Termohon tidakpernah menyetujui maupun melakukan pengesahan atas laporankeuangan dari Termohon untuk tahun buku 2017 dan tahunbuku 2018 melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Dengan demikian, laporan keuangan dari Termohon untuk tahunbuku 2017 dan tahun buku 2018 tidak pernah dilakukanpengesahan dan tidak pernah disetujui oleh RUPS, sehinggatidak dapat dijadikan bukti yang sah untuk mencerminkankeadaan

Bahwa Iwan Chandra selaku direktur dari Termohon tidakpernah melakukan pemanggilan kepada RUPS untukmenyerahkan dan meminta persetujuan atas laporan keuanganTermohon untuk tahun buku 2017 dan tahun buku 2018.Dengan demikian terlihat dengan jelas bahwa tidak terdapatitikad baik dari lwan Chandra selaku direktur dalam melakukanpengurusan terhadap Termohon I.42.

Utang pinjaman kepada pihak ketiga;Menimbang, bahwa Termohon II mendalilkan Laporan keuangan tahun2017 dan tahun 2018 dari Termohon , tidak sah oleh karena belum disetujuidan disah dalam Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS),Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 79 UU No. 40 Tahun 2007,tentang Perseroan Terbatas, Termohon II sebagai pemilik saham mayoritas dansebagai Komisaris dari Termohon mempunyai wewenang yang luas untukmelakukan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS), apabilaDireksi tidak melakukan

Sealjet Indonesia diatur dalam Pasal 20 tegasberbunyi sebagai berikut :Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggarandasar ini, akan diputu dalam RUPS;Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannyasebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa ;1.

Sealjet Indonesia (Bukti T11);Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (4) Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi Dalam jangkawaktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentiansementara harus diselenggarakan RUPS,Hal 28 dari 46 Putusan No. 229/Pdt.G/2015/PN.BksFakta RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dimaksud ketentuanaquo tidak diselenggarakan oleh Tergugat Rekonpensi SelakuPrinsipal;Akibatnya sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 106 ayat (8

Sealjet Indonesiakarena RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) belum pernahmengagkat Tergugat Rekonsi Pribadi sebagai Direktur TergugatRekonvensi Prinsipal PT. Sealjet Indonesia yang merugikanPenggugat Rekonvensi baik selaku Pemegang Saham TergugatRekonvensi Prinsipal (Anggota Rapat Pemegang Saham)Pribadi;6. Jadi Tergugat Rekonvensi telah memberhentikan PenggugatRekonvensi sebagai Direktur Tergugat Rekonvensi Prinsipal PT.

SealjetIndonesia dengan itikad tidak baik, sewenangwenang dan melanggarPasal 106 ayat (1) jo. ayat (4) jo. ayat (8) Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dimanaberbunyi sebagai berikut : ayat(1) : Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara olehDewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya:; ayat (4) : Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) harisetelah tanggal pemberhentian sementara harusdiselenggarakan RUPS: ayat (8) : Dalam hal jangka waktu

30 (tigapuluh) hari setelah lewatRUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidakdiselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambilkeputusan , pemberhentian tersebut menjadi batal;Sehingga Tergugat Rekonvensi beralasn dinyatakan telah melakukanperbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;7.

BangunMilik Serah (Build Own Transfer/BowT), Bangun Serah Guna (Buil Transfer Operate/BTO) dan kerjasama Iainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkanoleh RUPS ; Pasal 11 ayat (10) huruf a Anggaran Dasar PT.

KAI yang mengaturmengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Direksi juga menyebutkan bahwa :Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi,kontrak manajemen, menyewakan aset, KSO, BOT, BowT, BTO. dan kerja samaIainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS ; Dengan adanyaketentuanketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka kedudukan Menteri NegaraBUMN hanyalah sebatas berperan sebagai Pemegang Saham yang hanya memberikanpersetujuan atas rencana Direksi

KEP236/MENTERI NEGARABADAN USAHA MILIK NEGARADIKUASAKAN KEPADA DIREKSI BUMN:NEGARA BUMN YANG DIDELEGASIKAN/ NOKEWENANGAN MENTERI YANGDIDELEGASIKAN/DIKUASAKANKETERANGAN Pembagian tugas dan wewenang anggotaDireksi Persero.Pendelegasian ini hanya berlaku untuk perseroe Kewenangan ini dapat dilaksanakanoleh Direksi, apabila RUPS tidakmenetapkan pembagian tugas dankewenangan anggota direksi@ Dalam melaksanakan kewenangan inidireksi berkonsultasi dengan DewanKomisaris Persetujuan untuk melakukan kerja

samadengan jangka waktu sampai dengan 5(lima)tahun berupa kerjasama lisensi, kontrakmanajemen, menyewakan aset, Kerja SamaOperasi (KSO), Bangunan Guna Serah (buildOperate Transfer/BOT), Bangunan MilikSerah (Build Own Transfer/BowT ), BangunSerah Guna (Build Transfer Operate/BTO) Dengan ketentuan ini, maka Direksi tidak perlulagi meminta persetujuan Dewan KomisarisMaupun RUPS 26a Bahwa Lampiran III Surat Keputusan Menteri Negara BUMNNo.

NegaraBadan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut Menteri, mendelegasikansebagian kewenangan dan/atau memberi kuasa sebagai wakil pemerintah selakupemegang saham/RUPS pada persero dan Perseroan Terbatas serta pemilikmodal pada perum kepada Direksi BUMN sebagaimana tercantum dalamLampiran III Keputusan Menteri ini .

dihubungkan denganpertimbangan judex facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi adalah pekerja tetapTergugat/Pemohon Kasasi dari Tahun 1990 sampai dengan 2015,sebagai Kepala Bagian Marketing dan Kollektor, terhitung dari tanggal 27Maret 2015 sampai dengan 27 Maret 2018 Penggugat diangkat menjadiDirektur Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

), akan tetapi hakhak Penggugat sebagai pekerjasebelum diangkat menjadi direksi perusahaan belum diselesaikan olehkedua belah pihak; Bahwa berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat sebagai pekerjadengan Tergugat sebagai pengusaha bukan karena pelanggaran hukumyang dilakukan oleh Penggugat melainkan karena Penggugat diangkatsebagai Direksi Perseroan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)yang bermakna kinerja Penggugat sangat baik sehingga diangkat dandipromosikan menjadi direksi perseroan maka atas

DONI yang sudah bukan lagi Direktur PT Sinar Waluyo telahmelakukan peralihan/penjualan asset milik PT Sinar Waluyo diluarwewenang perusahaan dan RUPS karena masa jabatan terdakwa sudahhabis ditahun 2013 berdasarkan RUPS PT Sinar Waluyo No.21 tanggal 17Maret 2008, namun terdakwa masih merasa sebagai Direktur PT SinarWaluyo, telah menjual asset PT Sinar Waluyo berupa 3 (tiga) unitperumahan di perumahan Giri Peni Kulon Progo antara lain :v Pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 telah menjual Hak GunaBangunan

DONI berdasarkan RUPS PT Sinar Waluyo No.21 tanggal 17Maret 2008 yang berlaku sampai tanggal 17 Maret 2013, maka sejak Apriltahun 2013 Terdakwa sudah bukan lagi Direktur PT Sinar Waluyo tetapikemudian terdakwa (selaku pihak pertama) mengaku sebagai Direktur PTSinar Waluyo telah menjual 3 (tiga) asset perumahan antara lain :v Pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 telah menjual Hak GunaBangunan atas sebidang tanah seluas 104 m2 (seratus empat meterpersegi) kepada saksi Dra.

DONI berdasarkan RUPS PT Sinar Waluyo No. 21 tanggal 17Maret 2008 yang berlaku sampai tanggal 17 Maret 2013, maka sejak Apriltahun 2013 Terdakwa sudah bukan lagi Direktur PT Sinar Waluyo tetapikemudian terdakwa (selaku pihak pertama) mengaku sebagai Direktur PTSinar Waluyo telah menjual 3 (tiga) asset perumahan antara lain :v Pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 telah menjual Hak GunaBangunan atas sebidang tanah seluas 104 m2 (seratus empat meterhalaman 6 dari 18 halaman putusan No 13/PID/2020 PT YYKpersegi

Berau Jaya Perkasa sebagai latar belakangterbitnya objek sengketa berupa surat keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0013559.AH.01.02Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas PT Berau Jaya Peraksa tertanggal 22 Juni 2017, sebagaiakibat dari keputusan pemegang saham sebagai pengganti RUPS luarbiasa PT Berau Jaya Perkasa yang dibuat pada tanggal 15 April 2017 dihadapan Notaris Oktaviana Kusuma Anggraini, S.H., M.Kn sesuai AktaNomor

Dengan demikian PTUN berwenanguntuk menyelesaikan sengketa a quo; Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objeksengketa a quo telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4),ayat (5) dan Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4Tahun 2014 karena terbukti Akta Perubahan Anggaran Dasar PT BerauJaya Nomor 2, tanggal 2 Juni 2017, dibuat telah lewat 30 (tiga puluh)hari terhitung sejak adanya Keputusan Para Pemegang SahamPengganti RUPS Luar Biasa pada tanggal 15 April 2017 serta

pada tanggal 17 Maret 2011saksi Sudarso mengirimkan surat teguran kepada Terdakwa untukmemintanya masuk kantor dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya,dan pada tangal 21 Maret 2011 Terdakwa membalas surat dari saksi Sudarsoyang dalam suratnya tersebut Terdakwa mempersilahkan apabila dirinyadiganti oleh pemegang saham lainnya, selain itu juga Terdakwa pernahmengirim SMS kepada saksi Sudarso bahwa Terdakwa akanmempertanggungjawabkan uang perusahaan yang diambilnya dalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS

Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam mengadakan RUPSLuar Biasa dengan mengundang semua pemegang sahamtermasukTerdakwa, namun Terdakwa tidak juga hadir dalam RUPS Luar Biasatersebut;Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 dilakukan pemeriksaan terhadaplaporan keuangan PT. Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam olehsaksi Noor Rahman dan ditemukan adanya pencairan cek pada tanggal 20Hal. 3 dari 15 hal. Put.

No. 716 K/PID/2016yang dalam suratnya tersebut Terdakwa mempersilahkan apabila dirinyadiganti oleh pemegang saham lainnya, selain itu juga Terdakwa pernahmengirim SMS kepada. saksi Sudarso bahwa Terdakwa akanmempertanggungjawabkan uang perusahaan yang diambilnya dalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS). Selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2011PT.

Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam mengadakan RUPSLuar Biasa dengan mengundang semua pemegang sahamtermasukTerdakwa, namun Terdakwa tidak juga hadir dalam RUPS Luar Biasatersebut; Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 dilakukan pemeriksaan terhadaplaporan keuangan PT.

Memberi ijin kepada Pemohon sebagai Wali Pengampu dari Ayahnya untuk mencairkan, mengalihkan, mentransfer, menempatkan, menjaminkan serta menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tanpa ada yang dikecualikan atas Rekening gabungan (Joint Accont) milik AYAH PEMOHON dan Marta Gunawan yang ada pada Bank-bank dan atau Lembaga-lembaga lainnya baik yang telah diperoleh maupun yang akan diperolehnya dikemudian hari sampai seluruh rekening yang bersangkutan ditutup ; 4.

Memberi ijin kepada Pemohon sebagai Pengampu untuk mencairkan,mengalihkan, mentransfer, menempatkan, menjaminkan, sertamengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tanpa ada yangdikecualikan atas Rekening Gabungan (Joint Accont) milik NormanLegana dan Marta Gunawan yang ada pada Bankbank dan atauLembagalembaga lainnya baik yang telah diperoleh maupun yangakan diperolehnya dikemudian hari, sampai seluruh rekening yangbersangkutan ditutup ;4, Biayabiaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Memberi ijin kepada Pemohon sebagai Wali Pengampu dariAyahnya untuk mencairkan, mengalihkan, mentransfer,menempatkan, menjaminkan serta menghadiri Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), tanpa ada yang dikecualikan atasRekening gabungan (Joint Accont) milik AYAH PEMOHON danMarta Gunawan yang ada pada Bankbank dan atau Lembagalembaga lainnya baik yang telah diperoleh maupun yang akandiperolehnya dikemudian hari sampai seluruh rekening yangbersangkutan ditutup ;4.

Innovative Plastic Packaging sebagaipemegang saham, dan Terdakwa menyampaikan apabila saksi korbanmenjadi pemegang saham maka saksi korban akan mendapatkankeuntungan yang lebih besar karena akan menerima dividen(pembagian laba perseroan), pada saat itu juga Terdakwa dan saksiALEX WIJAYA menyerahkan draft akta RUPS PT. Innovative PlasticPackaging terkait pengalihan 22.000 lembar saham senilai dengan Rp22.000.000.000, (dua puluh dua milyar rupiah) PT.

InnovativePlastic Packaging sebagai pemegang saham, adalah akalakalanTerdakwa dan saksi ALEX WIJAYA agar saksi korban tidak menagihmodal dan keuntungan uang yang telah diberikan oleh saksi korbansebesar Rp 10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah) tersebutkemudian untuk menyakinkan saksi korban, Terdakwa dan saksi ALEXWIJAYA menyerahkan draft akta RUPS PT.

Uang senilai Rp Rp 2.705.000.000, (dua milyar tujuh ratus lima jutarupiah).Dikembalikan kepada saksi Netty Malini;4. 1 (Satu) lembar cek BCA nomor CX 029791 tanggal 28 Januari 2014rekening 7270029188 atas nama ALEX WIJAYA KCU HRMUHAMMAD SURABAYA;1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan;1 (satu) bundel Draft RUPS PT.

Uang senilai Rp Rp 2.705.000.000, (dua milyar tujuh ratus lima jutarupiah).Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 244/PID/2021/PT DKICoN oO10.11.12.13.14.15.16.17.18.Dikembalikan kepada saksi Netty Malini;1 (Satu) lembar cek BCA nomor CX 029791 tanggal 28 Januari 2014rekening 7270029188 atas nama ALEX WIJAYA KCU HRMUHAMMAD SURABAYA;1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan;1 (satu) bundel Draft RUPS PT.

No. 66PK/Pdt/2009No. 23tanggal 23 Juli tahun 2004 yang dibuat oleh Kusmij atiHalim , SH,Notaris di Semarang, telah dinyatakan bahwa terhitungmul aidengan tanggal tersebut di atas (23 Juli 2004) Penggugatsudahdi berhentikan dengan hormat dari jabatannya selakuKomisari sUtama perseroan akan tetapi tetap sebagai pemegang atas20 %saham perseroan yang ada, sedangkan untuk pihak yanglain tet apdalam j abatannya sesuai dengan Akta Berita Acara RUPS LBtanggal 30 Desember 2003 ;Bahwa dalam jangka waktu beberapa

Surat keterangan unas dari Koperasi Sembilan Sejati(SS)tanggal 28 Desember 2005 ;Notulen rapat RUPS tanggal 7 Agustus 2006 ;Tanda terima dari PT. Mahanaim Pil ar Utamatertangga!3 Maret 2007, yang tel ah diterima oleh JohannesTan, sebuah cekdari bank BNI Semarang Nomor Cl 362525 tanggal 7Maret 2007,senilai Rp 2.000.000.000 (dua mlyar rupiah) ;Bahwa surat surat bukti tersebut ditemukan oleh Ir GoAndr eas AgusHal. 20 dari 20 hal. Put.

MH Notaris diBandung;Bahwa atas bukti bukti tersebut Pemohon Peni nja uanKembali yaitu Notulen Rapat RUPS PT Mahanaim PilarUtama tanggal 7 Agustus 2006, yang pada intinyamener angkan :Proyek Cikapundung akan diambil alih pak Johannes(Penggugat) , dan tidak ada =masalah~ dalampengambil ali han ditentukan langkah angkah danproses untuk menyelesesaikan pengambi alihantersebut ;Diatur pembayaran dengan Affat dan Husein ;Bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut menunjukkanasset PT.Mahanaim Pilar Utama (

No. 66PK/Pdt/2009Johannes Tan) (Vide Notulen Rapat RUPS PT MahanaimPilar Utama tanggal 7 Agustus 2006) sehingga dengandemikian Pemohon Peninjauan Kembali yang telahdinyat akan wanprestasi tid ak terbukti ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauankembali tersebut Mahkamah Agung berpendapatbahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena beberapa surat surat bukti yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali dibuat setelah putusanberkekuatan hukum dan surat bukti tersebut pada saatperkara

Nofita Fatmawati untukmenghadiri rapat saja dan tidak mempunyai kapasitas untukmelakukan tindakan hukum lainnya ;Bahwa yang hadir dalam rapat RUPS PT. Polaris Alma Doors tersebutadalah Sdr. GUNADI dan Sdr. DOMINIKUS ;Bahwa dalam rapat RUPS PT. Polaris Alma Doors tersebut telahterjadi penambahan pemegang saham sebesarRp.7.000.000.000.yaitu. dari Terdakwa sebesar Rp.3.000.000.000,, Sdr. GUNADIsebesar Rp.2.000.000.000, dan Sdr. DOMINIKUS sebesarRp.2.000.000.000.

;Bahwa sepengetahuan saksi dalam RUPS PT. Polaris Alma Doorstidak ada penambahan modal yang dilakukan secara riil baik yangdilakukan secara tunai maupun dengan melalui cheque, yang saksilinhat saat itu hanya dalam bentuk tulisan saja ;Bahwa saksi lupa lagirapat RUPS PT. Polaris Alma Doorsberpedoman kepada Akta Notaris Nomor berapa, seingat saksirapatRUPS PT.

Polaris Alma Doors berpedoman kepada Akta yang nilaipenanam saham untuk Terdakwa 95 % dan Nofita Fatmawati 5% ;Bahwa pada saat rapat RUPS PT. Polaris Alma Doors diadakan AktaNotaris yang nilai penanam sahamnya untukAldo Stefano AndreaAltea sebanyak 30 %, Mario Altea 30 % dan Terdakwa sebanyak 40% tidak muncul karenaRUPS PT. Polaris Alma Doors berpedomankepada Akta Notaris yang nilai pbenanam saham untuk Terdakwa 95 %dan Nofita Fatmawati 5 % ;Bahwa saksi mempertanyakan kenapa rapat RUPS PT.

POLARIS ALMA DOORS.Jawaban dari Terdakwa dan Notaris ARI SANDI IRAWAN, SH padasaat itu menyatakan bahwa Akta pemegang sahamsebanyak 30 % 30 % dan 40 % tidak berlaku karena belum mendapat pengesahandari Kementerian Hukum dan Ham ;Bahwa saksi melaporkan hasil rapat RUPS PT. POLARIS ALMADOORS kepada klien saksiNofita Fatmawati bahwa penundaanrapatRUPS PT.

ARI SANDI IRAWAN, SH pada tanggal 11 April 2011,dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS di KantorNotaris Drs. ARI SANDI IRAWAN, SH. Di Jl. Saputra No. 1 B TuparepKab. Cirebon Jawa Barat, tidak dihadiri oleh salah satu pemilik sahamAn. NOFITA FATMAWATI ;e Bahw sesuai denga terbitnya Akta No. 13 tersebut, alasan Sayamasuk menjadi pemilik saham perusahaan PT.

Mega Graha International;Bahwa selanjutnya untuk proses penyetoran modal dalam bentuk asetharus dilakukan perubahan anggaran dasar dan mengubah komposisikepemilikan saham dalam PT dimaksud melalui persetujuan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS).

Hal ini diatur dengan tegas dalamketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang Undang PTPasal 41 ayat (1) Undang Undang PT, menyatakan:Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Dimana Penambahan modal mengakibatkan prosentase kepemilikansaham berubah, hal itu harus dicantumkan dalam akta perubahananggaran dasar, dan perbuatan hukum ini harus diberitahukan keKementerian Hukum dan Hak Aasasi Manusia untuk dicatat dalam daftarperseroan.

Nomor 769 K/Pdt.SusPailit/2016TS.20.(1) Keputusan RUPS untuk penambahan modaldasar adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kourum danjumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai denganketentuan dalam Undang Undang ini dan/atau anggaran dasar.(2) Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetordalam batas modal dasar adalah sah apa bila dilakukan dengankourum kehadiran lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruhjumlah saham dengan hak suara dan

suara yang dikeluarkan,kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar.(3) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajibdiberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan;Pasal 1 angka (16) Undang Undang PT, menyatakan:Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidanghukum dan hak asasi manusia;Bahwa Penyetoran Saham dalam bentuk benda tidak bergerak harusdiurnumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu14 (empat belas) hari setelan RUPS

Bukti adanya Akta Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Mega Graha International tentang penambahan Modal;Perseroan, sehubungan dengan penyertaan modal Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 3505/Meruya Utara ke dalam PT. MegaGraha International;d. Bukti adanya Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Mega GrahaInternational, sehubungan dengan penyertaan modal Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 3505/Meruya Utara ke dalam PT. MegaGraha International;e.