Ditemukan 2284 data
54 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggunaan harga satuan yang tidak benar sebesar Rp. 37.378.185,11 terdiri daria Selisih nilai pada pekerjaan timbunan pilihanyang tidak menggunakan alat water tangkernamun diperhitungkan dalam perhitunganAnalisa Harga Satuan Rp. 15.928.979,28b Selisih nilai pekerjaan pasangan batukali yang menggunakan harga satuanpasangan batu bata Rp. 10.719.963,05c Selisih nilai pekerjaan slooft beton danbalok beton tanpa penulangan pada kolamrenang air panas yang menggunakan hargasatuan beton bertulang Rp. 10.729.242.78Jumlah
Penggunaan harga satuan yang tidak benar sebesar Rp. 37.378.185,11 terdiri daria Selisih nilai pada pekerjaan timbunan pilihanyang tidak menggunakan alat water tangkernamun diperhitungkan dalam perhitunganAnalisa Harga Satuan Rp. 15.928.979,28b Selisih nilai pekerjaan pasangan batukali yang menggunakan harga satuanpasangan batu bata Rp. 10.719.963,05c Selisih nilai pekerjaan slooft beton danbalok beton tanpa penulangan pada kolamrenang air panas yang menggunakan hargasatuan beton bertulang Rp. 10.729.242Jumlah
101 — 18
Bahwa sesuai kewenangan yang diberikan Undang UndangNomor 49 Prp Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannyamaka Tergugat G melakukan proses pengurusan PiutangNegara terhadap debitur yang telah diserahkan kepadaTergugat G, mulai daria. Surat penyerahan pengurusan Piutang Negaradari Tergugat F Nomor : R72 49 III/KC/PLK/PKB/01/2000 tanggal 27 Januari20000 = atas nama Sriwirna Dewi dan suratNomor : B1760 BUD/MJP/07/1994 tanggal 09 Juli1994 atas nama Tando Gelar Bagindo ;.
93 — 31
panitia pemilinan Kepala Desa oleh BPD ditetapkandalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masajabatan ;> Pasal6:ayat 1 : Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksuddalam pasal 5 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupatimelalui Camatayat 2 : Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur Perangkat Desa,Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Tokoh Masyarakat ;ayat 3 : Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri daria
168 — 49
ratus sembilan puluh miliar dua puluh tiga juta tujuhpuluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) dan Saldo Debet sebesarRp1.843.343.358.571,63 (satu triliun delapan ratus empat puluh tiga miliar tigaratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuhpuluh satu koma enam puluh tiga rupiah).Bahwa berdasarkan pasal 17 ayat (8) PP 25/1999, Pemerintah merupakanLembaga yang dalam kedudukannya telah membayar terlebih dahulu sebagianatau seluruh hak nasabah penyimpan daria
82 — 66
Sedangkan ERNA (Tergugat IV) ditarik dalam perkaraini Karena sebagai pihak yang menerima gadai atas tanah objek sengketa dariA. ERNI/H.
109 — 49
idi atas tanah tersbut (satu) hamparan yangberdempetan) dan turutannya, antara lainsebuah bangunan Ruko (rumah dan toko), yangterdiri daria. Hak Milik Nomor : 1154, seluas 121 M2, diuraikandalam Surat Ukur tanggal 14 Mei 1973, Nomor51/1978, tertetak di Kampung Satu Duit,Kelurahan Solokpandan, Kecamatan dan KabupatenCianjur, setempat dikenal terletak di tepi JalanSuroso Nomor 44Cianjur poor eee ee ee ee ee eee eee ee eeeYang dibeli dari Ny.
ROSNI
Tergugat:
1.IFAYATUL AKMAL
3.Pemerintah RI cq BPN Kab Lima Puluh Kota
4.Direktur Utama PT. Anugrah Baja Sumbar
5.Direktur Utama PT. Zico Eka Perdana
93 — 17
TT Il5 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Misdar, saksi Ediar Anwar dan saksi Irmansedangkan Tergugat Il mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T.Il1; s/dT.Il7 dan tanpa mengajukan saksisaksi;Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara para pihak maka diketahuibahwa yang menjadi pokok perselisinan diantara kedua belah pihak yaitu Penggugatmendalilkan bahwa tanah sengketa adalah tanah miliknya yang Penggugat beli dariA. ST.
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Kota Bontang Cq.Dinas Pekerjaan Umum
42 — 24
Bahwa Terbanding/Tergugat menolak dengan tegas seluruh uraianPembanding/Penggugat yang tersebut di dalam KeberatanPembanding/Penggugat Atas Tidak Dipergunakannya Petunjuk DalamMemutus Perkara, berdasarkan alasanalasan sebagai berikut:Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR Bahwa Alat bukti yang diakui dalam Hukum Acara Perdata diatur dalamPasal 1866 KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Pasal 164 HIRyang terdiri daria. bukti tulisanb. bukti dengan saksisaksic. persangkaanpersangkaand.
130 — 9
Bahwa selanjutnya, selama dalam masa pelaksaan pekerjaan tersebut, Penggugatserta Tergugat dan II telah pula sepakat untuk melakukan beberpa kali amandementerhadap Surat perjanjian tersebut yang terdiri daria. Amandemen I dibawah Nomor : 122/AMDI/BRRSDA/XII/2007, tanggal 19Juli 2007, tentang penambahan Volume pekerjaan;b. Amandemen II dibawah Nomor : 122/AMDII/BRRSDAIXII/2007, tanggal 03Desember 2007, tentang perubahan waktu pelaksanaan;c.
90 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa saksisaksi Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali terdiri daria.
91 — 7
BAMBANG EDY BASKARA ;6. 18 (delapan belas) peralatan belajar yang masingmasing terdiri daria. 1 (satu) map plastik;b. 6 (enam) buku tulis;c. 1 (satu) pensil;d. 1 (satu) penggaris;1 (satu) penghapus;f. 1 (satu) bolpoint.7. Buku Tabungan Bank BRI Cabang Seyegan atas nama PKBMLuwih Sembada;8. Uang tunai sebesar Rp 1.800.000, (satu juta delapanratus ribu rupiah);9. Uang sejumlah Rp 16.250.000, (enam belas juta duaratus lima puluh ribu rupiah);10.
543 — 469
Radiati (Penggugat) ; Copy daria. Surat pernyataan penguasaan tanah ; eoPyb. Peta Desa ;5. T5 SKT atas nama Sudirman ; Copy dariCopya. Surat pernyataan penguasaan tanah ; b. Peta Desa; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil jawabannya, TergugatIl Intervensi telah mengajukan bukti bukti surat berupa fotocopy yang telahdilegalisir, bermaterai cukup, dan untuk Tergugat II Intervensi telah diberi tandaT.Il.L Sampai dengan T.II32, sebagai berikut : 1. THe 1 a.
72 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
MAIDIAN HS, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab.OKU Selatan/selaku Pengguna Anggaran membentuk PanitiaPengadaan untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatanpengadaan obat obatan dan alat alat kesehatan tersebut,yang terdiri dariA. Surat Keputusan Nomor : 440/212/I11/1.2/2007 tanggal 1Februari 2007 tentang Penunjukan Panitia LelangPengadaan Obat Obatan pada Dinas Kesehatan Kab. OKUSelatan TA 2007, dengan susunan anggota sebagaiberikut HARMAIN, SKM sebagai Ketua.
30 — 19
Sigalinggingtetap diakui sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang dipersoalkansebab nenek dariA, sigalingging merupakan "Sipukkta Tano" bersama DatnRonggur Diaji Pakpahan di Pakpahan dst, bahwa sesuai dengan faktadan kenvataan (Notoir Feiten fakta nyata) dalildalil gugatan penggugattersebut adalah bertentangan dengan fakta yang ada dimana kesepakatanRaja Bius Marga Pakpahan sebagai mana yang dikeluarkan olehPemerintah Kecamatan Pangaribuan Tanggal 02 Agustus 2009 adalah tidakbenar sesuai Surat
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum III : JUNIARDI WINDRASWARA, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : FIRMAN WAHYU OKTAVIAN, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : ARIYA SATRIA, SH
71 — 40
TPK/2016/PT.Mks.d) SPP LS nomor : 0057/ SPPLS/2013/DISKAPER TAHUN 2013 ;e) Kwitansi no rekening 042.003.3376, tanggal 16 Juli2013 senilai Rp.598.672.800,; f) Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan tanggal 18Juli 2013 sebesar 32%,:g) 1 rangkap Monthly certificate (Sertipikat bulanan)Nomor 01 tanggal 18 Juni2013;16.1(satu) rangkap permohonan pembayaran angsuran 2 yaitu 30 % tanggal 1 Agustus yang terdiri daria) Berita acara pembayaran tanggal 19 juli 2013senilai Rp.800.044.560,;b) Kwitansi kode rekening
55 — 25
Surat Penetapan daria. Kadilmil Il 10 Semarang tentangPenunjukan Hakim Nomor : Tap / 95 / PMLIIMendengar10 / AD/ XI / 2009 tanggal 2 Nopember2009.b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari SidangNomor : Tap / 95 / PM.II 10 / AD/ XI/ 2009, tanggal 3 Nopember 2009.4. Relas penerimaan surat panggilan untukmenghadap sidang pada para Terdakwa dan paraSaksi.5. Surat surat lain yang berhubungan denganperkara ini.1.
133 — 81
tahun 2011tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dimana Pasal 28ayat (1) menentukan atau berbunyi : Pemberhentian anggotaKPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang telahmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan/atau huruf gdidahului dengan verifikasi oleh DKPP1 Pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu,peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih;dan/Halaman 17 dari 73 halaman Putusan No.8/G/2014/PTUN.TPI2 Rekomendasi daria
75 — 6
TASMAN LATIF Als ABAHMALA Bin (Alm) ABDUL LATIF dan Ahli tidak ada hubunganSaudara ataupun hubungan lainnya ; Bahwa Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas pengangkutan hasilhutan, dokumen legalitas yang digunakan dalam mengangkuthasil hutan terdiri daria). Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB).b).Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB)..
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH KOTA CILEGON, UPT. PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON
Terbanding/Tergugat II : PT. SUMBER ARTA DIRGA
Turut Terbanding/Penggugat II : SANTO ARIFIN
Turut Terbanding/Penggugat III : JASMIN
Turut Terbanding/Penggugat IV : MARSONO KARTIKO PUTRA
Turut Terbanding/Penggugat V : AYUB
Turut Terbanding/Penggugat VI : EDY SUHERI
Turut Terbanding/Penggugat VII : DIKDIK ISKANDAR
Turut Terbanding/Penggugat VIII : AHMAD ILMANSYAH
Turut Terbanding/Penggugat IX : ADE ANDRI SURYANA
Turut Terbanding/Penggugat X : MUHAMMAD SUWITO
Turut Terbanding/Penggugat XI : SURYADI AMENG
Turut Terbanding/Penggugat XII : DWI ARIS DESVERI
Turut Terbanding/Penggugat XIII : ANITA YOPIE ANNA
Turut Terbanding/Penggugat XIV : DANIEL ALIE TEGE
Turut Terbanding/Penggugat XV : EDDY MULYAWAN MARTONO
Turut Terbanding/Penggugat XVI : KRISTIAN RIZAKTIMATTEA
Turut Terbanding/Penggugat XVII : SYAFARUDDIN
Turut Terbanding/Penggugat XVIII : FEDRICK
Turut Terbanding/Penggugat XIX : SUKAESIH
Turut Terbanding/Penggugat XX : IR. AGUSTINA INDRAWATI
Turut Terbanding/Penggugat XXI : IDA HIDAYAH
70 — 51
Telah sesuai pula denganPeraturan walikota Cilegon Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Petunjukpelaksanaan Peraturan daerah Kota Cilegon Nomor 9 tahun 2012 TentangPenyelenggaraan perparkiranBab IllPenyelenggaraan Fasilitas ParkirPasal 4Penyelenggaraan fasilitas parkir merupakan kewenangan Pemerintahdaerah(2) Penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimanadimaksud pada ayat 1 meliputia.pembangunanb.pengoperasianc. pemeliharaan(3) Jenis penyelenggaraan fasilitas parkir sebagamana di maksud padaayat (1) terdiri daria
Terbanding/Tergugat I : Song Andre Sungkono
Terbanding/Tergugat II : Song Diana Patricia
Terbanding/Tergugat III : HIANDOKO DARMONO atau SONG JUEK FENG atau yang tertulis Song Yoek Fung alias Afung
Terbanding/Tergugat IV : DEWI YULIANA Patricia
Terbanding/Tergugat V : Margareth Patricia
Terbanding/Tergugat VI : Elisabeth Patricia
Terbanding/Tergugat VII : Antony Sungkono
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pertanahan Kota Semarang
231 — 112
Kemudian ibu dariA juga dapat dituntut pertanggungjawaban karena membiarkanrumah tidak ada makanan sehingga A lapar dan menyuruh B kepasar.Sebagai Contoh 2:A. memiliki Kartu Kredit Bank B dengan limit 100 Juta. Kemudian Amemakai kartu kredit tersebut dengan berbelanja di MatahariDept.Store, menginap di Hotel Mulia Jakarta, Berpergian denganPesawat Garuda Indonesia kelas bisnis.