• Bagaimana Penggugat bisa hadir dalam RUPS danmengetahui agendaagenda RUPS jika mengklaim dalam gugatannya tidakmenerima surat apapun terkait dengan RUPS? ;Bahwa berdasarkan halaman 5 butir 8.4. Penggugat menyatakan prosespenghentian Penggugat sebagai Komisaris tidak sesuai dengan ketentuanPasal 119 UU PT jo Pasal 105 UU PT.

  2018 ;Bahwa untuk RUPS untuk PT.

  Prima MamberamoSukses dan melakukan dokumentasi pada saat diadakan RUPS PT. PrimaMamberamo Sukses tersebut ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini, disamping bukti yang diajukan olehpara pihak tentang adanya pelaksanaan RUPS, ternyata dalam posita gugatanPenggugat, Penggugat menyatakan telah hadir dalam RUPS PT. PrimaMamberamo Sukses tersebut, akan tetapi Penggugat tidak mengikutinya sampaiselesai RUPS PT.

  saham hadirdan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat ;Menimbang, bahwa Penggugat hadir di permulaan RUPS PT.

  Prima Mamberamo Sukses tetap berjalandengan peserta berjumlah 65% (enam puluh lima persen) pemegang saham (Total650 dari 1000) dan seluruhnya menyetujui hasil RUPS tersebut ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim,RUPS PT. Prima Mamberamo Sukses telah berjalan dengan normal dan wajar.Adapun dalam perjalanan RUPS PT. Prima Mamberamo Suksesterdapatpemegang saham tidak mengikuti RUPS PT.

• Memberi izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. The Beverly Hills Bali, dengan agenda rapat sebagai berikut ;- Mengubah nama Pemegang saham Lee Dong Woo menjadi Hak Ja Song, pada Akta Pendirian Perusahaan Nomor 02, tertanggal 6 Juli 2007; - Mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. The Beverly Hills Bali;3. Memerintahkan kepada Direktur dan / Komisaris PT.

  The Beverly Hills Bali untuk hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. The Beverly Hills Bali yang dilaksanakan sesuai penetapan ini;4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 346.000.- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

  Mengabulkan permohonan Pemohon untuk agar di tetapbkan kuorum untuk RapatUmum Pemegang Saham (RUPS);2.

  penyelenggaraan Rapat Umum atau kuorum PemegangSaham (RUPS) PT.

  40Tahun 2007, menentukan : Ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ; Ayat (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir; Ayat (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2); Ayat (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan Perseroan;Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 79 UndangUndang Nomor 40Tahun

  2007, menentukan: Ayat (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.

  mendengarpemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikanbahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yangwajar untuk diselenggarakannya RUPS; Ayat (8) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat(2) memuat juga ketentuan mengenai:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau. ketentuan

• Berdasarkan RUPS tertanggal 20 Maret 2019, yang dihadiri oleh ParaPemegang Saham di PT.

  RUPS oleh pemegang saham, tidak melakukanPemanggilan RUPS.

  Mitra Dagang Asia berdasarkan Hasil Audit Investigasitanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2017, oleh Kantor JasaAkuntan Fetri, SE, AK, MM, BKP, CA;12.Bahwa apa yang dilaporkan kepada Pihak Kepolisian adalah sahmenurut hukum berdasarkan RUPS yang sah dan berdasarkan hukum;Bahwa terkait RUPS I, RUPS II dan RUPS III yang disampaikan olehPenggugat adalah Batal Demi Hukum karena tidak berdasarkan hukumsesuai dengan UU Perseroan No. 40 tahun 2007 terkait denganpersyaratan dan tata cara RUPS sebagaimana

  telah disampaikan olehTergugat seperti diatas;Bahwa dikarenakan RUPS I, RUPS II dan RUPS III yang disampaikan olehPenggugat adalah RUPS Illegal dan tidak berdasarkan hukum berdasarkanUU Perseroan No 40 tahun 2007 dikarenakan :1.

  Penggugat sebagai Pemegang Saham tidak melakukan permintaandiadakannya RUPS sebelum diselenggarakannya RUPS;2. Dan sebelum Pemanggilan RUPS, Penggugat dan para pemegangsaham lain yang memiliki hak Suara mengajukan Permintaan RUPS,yang dilakukan dengan surat tercatat beserta alasannya kepada Direksi(Direktur Utama / Tergugat) dan tembusannya disampaikan kepadaDewan Komisaris (dimana Penggugat juga sebagai Komisaris);3.

• atas RUPStahunan dan RUPS lainnya, RUPS tahunan bersifat rutin dan WAJIBdilaksanakan sedang RUPS lainnya bersifat insidentil.Bahwa RUPS tahunan sangat menentukan langkah kebijakan perseroanberikutnya, karena RUPS tahunan adalah media bentukpertanggungjawaban direksi.Bahwa pada saat direksi lalai karena satu dan lain hal tidak bisa dan atautidak melaksanakan penyelenggaraan RUPS tahunan yang itu sudahmenjadi kewajibannya, maka para pemegang saham sewaktuwaktu bisamelaksanakan RUPS luar biasa.DALAM

  RUPS ;Bahwa Komisaris bisa melakukan RUPS untuk tahunan asalkan adapersetujuan dari semua pemegang saham ;Bahwa kalau salah satu pemegang saham tidak setuju RUPS yangdilakukan Komisaris tersebut tidak sah ;Halaman 38 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pat.G/2015/PN JpaBahwa kalau hasil RUPS tidak diberitahukan kepada pemegang sahamtetap dinyatakan sah ;Bahwa kalau RUPS harus dilakukan setiap tahun, sedangkan RUPS.

  LB.Dilakukan setiap ada pergantian Direksi ;Bahwa apabila Direksi tidak melaksanakan RUPS dan RUPS Luar BiasaKomisaris bisa melaksanakan RUPS dan RUPS.LB dengan memanggilsemua pemegang saham dan acaranya hanya membahas ketidak mauanDireksi melaksanakan RUPS dan RUPS Luar Biasa tersebut;Bahwa kalau Direksi tidak mau melaksanakan RUPS Luar Biasa dalamacara pergantian Direksi, Komisaris bisa melaksanakan RUPS Luar Biasadalam acara pergantian Direksi dengan cacatan dihadiri 2/3 dari pemegangsaham ;Bahwa

  RUPS hanya dihadiri oleh 2 pemegang saham tersebut tidak sah,karena belum forum dan sahnya RUPS adalah 2/3 dari pemegang saham,kalau RUPS hanya '% dari pemegang saham harus ada RUPS lagi 10(sepuluh) hari setelah RUPS tersebut ;Bahwa untuk sahnya RUPS dan RUPS Luar Biasa seharusnya semuapemegang saham harus datang semua,paling tidak untuk sahnya RUPSdan RUPS Luar Biasa yang hadir harus 2/3 dari pemegang saham ;Bahwa untuk pergantian Komisaris dan Direksi harus dihadiri paling sedikutadalah 2/3 dari

  RUPS ;Bahwa perbedaan perubahan Anggaran dasar dengan RUPS.

• Direksi menyampaikan; Laporan tahunan yang telah ditelaan oleh Dewan Komisarisuntuk mendapat persetujuan RUPS; Laporan keuangan untuk mendapatkan pengesahan RUPS;b. Ditetapkan pengesahan laba, dalam hal perseroan mempunyalsaldo laba yang positif;Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Tim9.

  Negeri Kota Timika untuk dapat memberikan jjinkepada Kami sebagai PEMOHON melakukan sendiri Pemanggilan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT.

  Menetapkan untuk memberikan ijin kepada PARA PEMOHONuntuk melakukan sendiri Pemanggilan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

  Menetapkan penyelegaraan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dengan korum kehadiran dan korum pengambilan keputusanberdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktupaling cepat 10 (Sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)hari sejak penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 14(empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),tidak termasuk waktu hari pemanggilan;6. Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

  Menetapkan PEMOHON dan atau kuasanya sebagai ketuaatau pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. TENIGILABADI ENAKO berdasarkan Penetapan;8. Memerintahkan Direksi dan Dewan Komisaris PT. TENIGILABADI ENAKO untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dan membawa serta memberikan seluruh dokumen PT.TENIGIL ABADI ENAKO kepada seluruh pemegang saham;9.

• Gee San Indonesia, Jalan Raya Serang KM.11,RT.002/RW.01, Desa Bundar, Kecamatan Cikupa Tangerang yang dihadirioleh Terdakwa Kim Bok Seob, OH See Eung dan saksi Song Sung Won, dansaksi Lee Joung Hyu, Inti pbembicaraan dalam RUPS tersebut adalah rencanapenjualan saham Terdakwa Kim Bok Seob dan saksi Oh See Eung kepadasaksi Lee Joung Hyu tetapi saksi Song Sun Won tidak mau menandatanganiBerita Acara Risalah RUPS tersebut;Bahwa setelah selesai rapat RUPS tanggal 16 Desember 2009 tersebut,Terdakwa, saksi

  SongSung Won tidak setuju dengan materi RUPS tanggal 16 Desember 2009 itu;Bahwa selanjutnya risalah RUPS tanggal 16 Desember 2009 yangditandatangani oleh saksi Song Sung Won dipalsu itu akhirnya olehHal. 3 dari 18 hal.

  Gee San Indonesia Jalan Raya Serang KM.11 RT.002/RW.01, Desa Bundar, Kecamatan Cikupa Tangerang yang dihadiri olehTerdakwa Kim Bok Seob, OH See Eung dan saksi Song Sung Won, dansaksi Lee Joung Hyu, Inti pbembicaraan dalam RUPS tersebut adalah rencanapenjualan saham Terdakwa Kim Bok Seob dan saksi Oh See Eung kepadasaksi Lee Joung Hyu tetapi saksi Song Sun Won tidak mau menandatanganiBerita Acara Risalah RUPS tersebut;Bahwa setelah selesai rapat RUPS tanggal 16 Desember 2009 tersebut,Terdakwa, saksi

  RUPS tanggal 16 Desember 2009tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Song Sung Won.Seharusnya Terdakwa tahu dengan tidak ditandatanganinya RUPS tanggal16 Desember 2009 tersebut oleh saksi Song Sung Won berarti saksi SongSung Won tidak setuju dengan materi RUPS tanggal 16 Desember 2009 itu;Bahwa selanjutnya risalah RUPS tanggal 16 Desember 2009 yangditandatangani oleh saksi Song Sung Won dipalsu itu akhirnya olehTerdakwa, saksi Oh See Eung dan saksi Lee Joung Hyu digunakan untuksalah

  GEESAN INDONESIA Nomor: 19, tanggal 23 Januari 2010;Legalisir Jual Beli Saham No.20, tanggal 23 Januari 2010;Legalisir Jual Beli Saham No.21, tanggal 23 Januari 2010;Legalisir RUPS PT. GEE SAN INDONESIA, tanggal 16 Desember 2009;Legalisir RUPS, tanggal 22 Januari 2010;. Legalisir Foto Copy Akta Pendirian PT. GEE SAN INDONESIA No.56,tanggal 23 Mei 2006;Legalisir Foto Copy Akta pernyataan Keputusan Rapat PT.

• RUPS LUAR BIASA,pada tanggal 01Desember 2009.vide bukti P.1)"diperbaiki menjadi sebagai berikut :"Menurutinformasi yang Penggugat terima dari bapak Drs.Yasun bahwa ternyataTergugat belum memerintahkan Turut Tergugat untuk membuat Akta RUPSLUAR BIASA, berdasarkan NOTULEN RUPS Tanggal 01 Desember 2009, yangpernah diajukan oleh Tergugat dalam NOTULEN RUPS LUAR BIASA,padatanggal 01 Desember 2009,agar NOTULEN RUPS LUAR BIASA, pada tanggal01 Desember 2009 perlu ada peneguhan dan atau penegasan kemballipembuatan

  Notulen RUPS LUAR BIASA tersebut oleh Turut Tergugat atasperintah Majelis Hakim", kemudian perubahan petitum pada halaman 28 positaangka 7 : "Memerintahkan kepada Direktur Utama Perseroan sekarangTergugat untuk mengesahkan RUPS LUAR BIASA berdasarkan Notulen RUPSLUAR BIASA,tertanggal 01 Desember 2009,yang sudah ditanda tangani olehselurun Peserta RUPS LUAR BIASA,pada waktu itu,untuk kemudian olehTergugat selaku Direktur Utama Perseroan sudah menyampaikan kepada TurutTergugat Notaris SELAM BASTOMI

  ,MKn,di Jakarta pada tanggal 01Desember 2009 untuk dibuatkan AKTA RUPS LUAR BIASA,berdasarkanNotulen RUPS LUAR BIASA tertanggal 01 Desember 2009, diubah menjadi"Memerintahkan kepada Direktur Utama Perseroan sekarang Tergugat untukhal 4 dari 8 hal. put.

  No.499/PDT/2012/PT.DKImeneguhkan dan/atau Penegasan untuk mengesahkan RUPS LUAR BIASAberdasarkan Notulen RUPS LUAR BIASA tertanggal 01 Desember 2009,yangsudah ditanda tangani oleh selurun peserta RUPS LUAR BIASA, pada waktuitu,yang untuk kKemudian oleh Tergugat selaku Direktur Utama Perseroan sudahrnenyampaikan kepada Turut Tergugat Notaris SEIAM BASTOMI,SH.

  ,di Jakarta dan/atau Notaris manapun yangakan ditunjuk oleh Penggugat untuk meneguhkan dan/atau Penegasan untukmengesahkan Notulen RUPS LUAR BIASA berdasarkan Notulen RUPS LUARBIASA tertanggal 01 Desernber 2009,yang telah ditanda tangani oleh seluruhpeserta RUPS Luar Biasa,pada waktu itu.Sehingga nantinya terdapatbeberapa perubahan susunan pemegang saham dan Komisaris sebagai berikutLSusunan pemegang saham yang baru, menjadi :1.Ny.Erni Maryani75%,2.Pemegang saham yang baru 25%; II.Bapak Freddy Soetantomengundurkan

• BARA JAYA KONSULINDOtahun 2010 hingga 2020, belum perna dilakukan Rapat Umum PemegangSaham, (RUPS) atau pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), oleh direksi atau dewan komisaris kepada pemegang saham;5. Bahwa berdasarkan AD/ART PT BARA JAYA KONSULINDOpada pasal 14 dewan komisaris telah berakhir masa kepengurusan, makapemohon memandang perlu untuk dilakukan RUPS untuk menjadi Agendapembahasan dalam RUPS;6.

  Bahwa berdasarkan pasal 79, dan 80, UndangUndang PerseroanTerbatas, disebutkan bahwa :Pasal 79Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pat.P/2020/PN Smr(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (Satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili

  /atau Dewan Komisaris, menetapkanpemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohonsecara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhidan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS;Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai denganpermohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilanRUPS, kuorum kehadiran, dan/atau. ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan

  RUPS, serta penunjukanketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuanundang undang ini atau anggaran dasar;dan/ataub. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau DewanKomisaris untuk hadir dalam RUPS;Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohontidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telahdipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS;RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bolehmembicarakan mata acara rapat sebagaimana

  Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukansendiri pemanggilan RUPS Tahunan PT. BARA JAYA KONSULINDOagar RUPS tahunan dapat segera terselenggara.3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.BARA JAYA KONSULINDO yang dilaksanakan oleh Pemohonsetelah diberikannya izin oleh Pengadilan adalah kuorum dalamkehadiran, maka segala keputusan dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tersebut sah demi hukum;4. Memerintahkan kepada direksi dan/atau dewan koisarisuntuk hadir dalam RUPS.5.

• Menetapkan dan memberi izin kepada PEMOHON untuk menyelengarakan RUPS LB (Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa) yang diajukan oleh PEMOHON sebagai pemegang saham sebesar 82 % (delapan puluh dua pesen) dari PT. Bali Villas dengan agenda melakukan perubahan Angaran Dasar (AD), yang mana didirikan dengan DATA PERSEROAN:Nama Perseroan : BALI VILLAS, Nomor SK Pengesahan : AHU-535753.AH.01.02. Tahun 2010Tanggal SK.

  Memerintahkan PARA DIREKSI dan PEMEGANG SAHAM untuk hadir pada RUPS LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tersebut ;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya adalah Rp. 221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

  ( 1), UU RI Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan yaitu: Direksi menyampaikan laporantahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalamjangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroanberahir ;Dan juga diatur dalam Pasal 79, Udang Undang No 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas yaitu:(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS

  . ;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a.

  Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub.

  hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub.

  yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS.

• Sehinggapelaksanaan RUPS LB tersebut tidak memenuhi kuorum;Bahwa oleh karena Komisaris sekaligus pemegang saham 270 (dua ratus tujuhpuluh) lembar saham perseroan tidak mengindahkan undangan sekaliguspanggilan RUPS LB dari Pemohon, maka pada tanggal 18 Maret 2015Pemohon mengirimkan undangan atau panggilan RUPS LB Il kepadaTermohon sebagai Komisaris sekaligus sebagai pemegang saham 270 (duaratus tujuh puluh) lembar saham perseroan, agenda RUPS LB diadakan padatanggal 7 April 2015, sekitar pukul 1.00

  Teng Leng Chuan) kepadaperseroan; Rencana penutupan dan likuidasi perseroan;Ketua rapat RUPS LB: Siti Nurjanah, S.H., M.Hum.

  Penyelenggaraan RUPS meliputi halhal sebagai berikut:a. Bentuk RUPS: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;b. Jangka waktu pemanggilan RUPS: 1 (satu) minggu terhitung sejakpembacaan penetapan permohonan ijin penyelenggaraan RUPS LBoleh Ketua Pengadilan Negeri Batam;c.

  Nomor 2277 K/Pdt/2016Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat 1 diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri dalam RUPS;Dan faktanya Pemohon Kasasi tidak diberikan kKesempatan untuk membeladiri dalam RUPS LB tersebut.

  ke Kepolisian berakibat kondisi perusahaansemakin krusial dengan berbagai masalah yang sulit terselesaikanselain hanya dengan RUPS.

• wajibmelakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf adalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima."37 Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak mengindahkan permintaan RUPS LB PT Batutama Manikam Nusa I dan II tersebut meskipun telah diundangsecara langsung melalui surat, PARA TERGUGAT kemudian mengajukanPermohonan Penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untukmelakukan RUPS LB Pemegang Saham pada 10 November

  Namun demikian, meskipun tidak memiliki kapasitas hukum untukmengadakan RUPS, TERGUGAT REKONVENSI justru. mengajukanpermohonan quorum RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Baratdengan menggunakan ketentuan Pasal 73 ayat (6) UU No. Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas. Padahal berdasarkan pasal tersebut yang berhakdan/atau berwenang mengajukan quorum RUPS adalah perseroan.

  ANDI SUTANTO dan YUNITAKOESWOYO (PENGGUGAT REKONVENSI VI).181920Bahwa undangan RUPS PT Batutama Manikam Nusa tanggal 15 Februari 2007No. 06/I/RUPS/2007 dan tanggal 9 Maret 2007 No. 10/III/RUPS/2007 yangditujukan kepada Alm. Andi Sutanto selaku pemegang saham tidak pernahditerima oleh Alm. Andi Sutanto.

  Batutama Manikam Nusa No. 15A/I/RUPS/2007 tanggal 25 Juni2007 kepada Bapak Andi Sutanto (Pemegang Saham PT. Batutama Manikam Nusa),Perihal: Undangan RUPS Ketiga PT. Batutama Manikam Nusa, disebut: (Buktibertanda P 10).Foto copy Surat PT. Batutama Manikam Nusa No. 16A/I/RUPS/2007 tertanggal 25Juni 2007 kepada Bapak Agus Sutanto (Pemegang Saham PT. Batutama Manikam12.13.14.15.16.17.18.19.20.Zl.Nusa), Perihal: Undangan RUPS Ketiga PT.

  Misalnya permohonanpenetapan untuk penyelenggaraan RUPS yang diajukan oleh seorang pemegangsaham. Oleh karena penyelenggaraan RUPS adalah wewenang direksi, maka hakimyang memeriksa perkara tersebut wajib memanggil direksi yang bersangkutan untukmenanyakan apakah benar pemohon pernah meminta diajukan RUPS dan apa alasandireksi tidak mau menyelenggarakan RUPS dimaksud.Bahwa apabila pihak yang keberatan atas lahirnya suatu penetapan, maka ia dapatmengajukan kasasi atau peninjauan kembali.

• Bahwa oleh karena RUPS yang rencananya diseleriggaral.an tanggal 4April 2012 tersebut Termohon tidak hadir maka Pemohon kembalimengundang Termohon untuk datang pada RUPS kedua dengan agendayang sama pada tanggal 24 April 2012, namun demikian untuk yangkedua kalinya tanpa pemberitahuan apapun Termohon tidak ha dadalam RUPS tersebut;9.

  Bahwa surat undangan RUPS tersebut diatas tidak mencantumkankapasitas atau status Termohon sebagai apa ?

  dan acara RUPS jugatidak jelas (kabur), karena apabila RUPS dimaksud tersebut acaranyaadalah khusus untuk membicarakan keputusan pemberhentiansementara anggota Direksi oleh Dewan Komisaris, maka RUPS tersebutharusfah merupakan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa(RUPSLB), karena mata. scam RUPSLB tersebut tidak dapat digabungdengan RUPS tahunan, sebab RUPS tahunan telah ditentukan secarakhusus mata acaranya oleh Pasal 78 ayat (2 dan 3) UUPT, yaitumengenai hahal yang disebut pada pasal 66 ayat (2)

  PemEmggilan RUPS pare parr egang sairarn yang hak suara mengajukan Permintaan RUPS kepada Direksi.

  Jika Direksi tidak juga melakukan Pemanggilan RUPS dalam bataswaktu yang ditentukan, maka permintaan diadakannya RUPS diajukan kembalidengan surat oleh pemegang saham, narnun kali ini bukan kepada Direksimelainkan kepada Dewan Komisaris.

• Mulia Mas Multi Mandiri tersebut secara sepihak tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

• Menyatakan Sah dan Mengikat keputusan RUPS tanggal 15 Januari 2018 dan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 10 April 2018 ;
• Menghukum Tergugat Rekonvnsi/Penggugat Konvensi untuk mengganti kerugian Perseroaan berupa :

Kerugian Matril :

1. Kas Menejemen dai bulan Juni 2014 sampai dengan Desember 2017 dimana kas ini sebesar

   MULIA MAS MULTIMANDIRI telah dibubarkan dengan dicabutnya ijin usahanya, maka adalahpatu RUPS tersebut dianggap tidak berlaku.Bahwa oleh karena RUPS yang dilaksanaan oleh para Tergugatmerupakan RUPS yang tidak sesuai dengan Peraturan PerseroanTerbatas baik berupa penyampaian undangan kepada para pesero yangtidak sesuai dengan ketentuan yaitu undangan harus disampaikanmelalui surat tercatat selambatlambatnya 14 hari sebelum RUPS,demikian juga isi dari RUPS yang tidak sesual, dan mengingat setelahpencabutan

   Mulia Mas Multi Mandiri, oleh Pemegang saham telahmengambil keputusan RUPS aquo, kemudian pada tanggal 10 April 2018 telahdilakukan RUPS Luar Biasa dan telah diambil kKeputusan RUPS aquo secara sahdan mengikat berdasarkan ketentuan dalam AD/ART PT. Mulia Mas Multi Mandiridan UU Perseroan.

   Bahwa dalam RUPS tanggal 15 Janauri 2018, oleh TergugatRekonvensi menolak membahas perihal (vide poin 9 Rekonvensi) dan hanyamenginginkan agenda RUPS adalah pembahasan pembubaran perseroan danlikuidasi, Kemudian diselenggarakan kembali RUPS Luar Biasa pada tanggal 10April 2018 (bukti Penggugat Rekonvensi), bahwa RUPS Luar Biasa aquo jugaditolak oleh Tergugat Rekonvensi dan tidak hadir, padahal salah satu agendaRUPS Luar Biasa adalah pembahasan pembubaran dan likuidasi PT.

   Mulia MasMandiri periode tahun 2015 sampai tahun 2016 pada RUPS PT.

   Mulia Mas Multi Mandiri Kantor UKB tanggal 18 Agustus 2016, yangselanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P9),Asli dan FotocopySurat permintaan RUPS tahunan dan RUPS lainnya PT.

• ), sesuai Pasal 13ayat (2) UU Perseroan Terbatas;8 Bahwa oleh karena Termohon / Direktur tidak melakukan RUPS dan belumpernah menyetorkan sahamnya sejumlah 500 saham, dengan nilai nominal sejumlahRp500.000.000,00 sedangkan Termohon II / Komisaris tidak menghadiri undanganPemohon dan belum pernah menyetorkan sahamnya sejumlah 500 saham, dengannilai nominal sejumlah Rp500.000.000,00 maka Pemohon selaku pemegang sahammayoritas akan melakukan sendiri pemanggilan RUPS, setelah memperoleh ijin dariKetua

  ;Halaman 7 dari 25, Penetapan Nomor 757/Pdt.P/2014/PN Sby.e bahwa PEMOHON baik selaku pemegang saham maupun dalamkedudukannya selaku Komisaris Utama telah mempersamakan makna kata"permintaan" dan "undangan", padahal menurut UU No. 40 Tahun 2007 makna katatersebut adalah dua hal yang berbeda, dengan demikian maka Undangan RUPS PTRIMBA INDONESIA Nomor : 017/KomutRP/III/2014 Tanggal 15 Maret 2014 danUndangan RUPS PT RIMBA INDONESIA Nomor : 027/KomutRI/IV/2014 yangdibuat oleh PEMOHON tidak memiliki dasar

  Komisaris belum juga mengadakan RUPS maka baru PemegangSaham berhak untuk mengajukan permohonan izin RUPS melaluiPengadilan Negeri sebagaimana ditentukan dalam pasal 80 ayat 1 UUPT.8 Bahwa secara fakta hukum yang ada, PEMOHON belum pernah memintakepada Direksi atau Dewan Komisaris untuk mengadakan RUPS PT RIMBAINDONESIA dan karenanya permohonan yang diajukan dalam perkara aquo adalahpermohonan yang premature dan harus ditolak;9 Bahwa dari uraianuraian di atas telah terbukti permohonan yang diajukanPEMOHON

  diperlukan RUPS untukmengalihkan tanggungjawab organ perseroan kepada perseroan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) UU PT;11.

  RUPS, Pemegang Saham haruskembali mengajukan permintaan kepada Dewan Komisaris untukmenyelenggarakan RUPS;3 Apabila langkahlangkah tersebut sudah dilakukan dan ternyata Direksimaupun Dewan Komisaris belum juga menyelenggarakan RUPS sepertiketentuan dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7) Undangundang PT, maka baruPemegang Saham berhak untuk mengajukan permohonan ijin melakukansendiri pemanggilan RUPS kepada ketua pengadilan negeri sebagaimanaditentukan dalam Pasal 80 ayat (1) Undangundang PT;Menimbang

• ., yang dimohonkan banding sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan tuntutan Provisi para Penggugat untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada para Tergugat atau kepada siapa saja yang berhubungan dengan perkara ini, agar tidak melakukan dan tidak mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menolak tuntutan provisi

   selain dan selebihnya ;

DALAM EKSEPSI:

• Menolak Eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan masa kepengurusan Hasil RUPS LB tanggal 22 Februari 2013 yang baru mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0107372.AH.01.10 Tahun 2015 akan berakhir berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

   ) perseroan yang akan datang;

3. Menyatakan perbuatan dan tindakan para Tergugat selaku Presiden Direktur dan Presiden Komisaris PT Metro Mini Jakarta berdasarkan hasil RUPS/RUPSP tanggal 29 April 2000 merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Penggugat I dan/ atau para Penggugat sebagai pengurus yang sah untuk menerbitkan dan menandatangani saham-saham dari pemegang saham yang sah atau dari persero yang belum ditempatkan;
5. Menghukum Tergugat II atau pihak manapun yang

   "RUPS kedua dan ketiga dilangsungkandalam jangka waktu paling cepat 10 (Sepuluh) hari dan palinglambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinyadilangsungkan atau dalam hal RUPS dilaksanakan berdasarkanpenetapan pengadilan jangka waktu tersebut adalah paling lambat21 (dua puluh satu) hari setelan diperolehnya penetapanpengadilan negeri";1.3.

   Membatalkan surat penetapan No.03/Pdt/RUPS/2000/PN.Jkt.Timtanggal 31 Maret 2000 beserta produk yang dihasilkannya;3 Menyatakan RUPSP dan RUPS PT Metro Mini yang diselenggarakan29 April 2000 oleh Tergugat telah menyimpang dari ketentuan yangseharusnya : Penyelenggaraan RUPS/RUPSP PT Metro Mini di kantor PT MetroMini JIl.Pemuda Kav.721, ternyata dilakukan di luar kantor tersebut; Mengacu kepada anggaran dasar PT Metro Mini pasal 13 dan 14tentang laporan keuangan neraca dan Laporan Direksi; Mengundang

   Memerintahkan kepada Tergugattergugat selaku PanitiaRUPSP/RUPS PT Metro Mini dan kepada Turut Tergugat yang menamakandiri pengurus tandinganyang dihasilkan oleh RUPS/RUPSP tanggal 29 April2000 yang tidak sah untuk menghentikan segala kegiatan perusahaan baikkeluar maupun ke dalam;8.

   yangdimiliki oleh Para Tergugat agar Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) dapat dilaksanakan sebagaimanaPenetapan No. 01/Pdt.P/RUPS/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 18 Mei2011 dan Penetapan quorum No. 03/Pdt.P/RUPS/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 11Desember 2012:5.

   );Menimbang, bahwa RUPS merupakan organ perseroan tertinggi,sehinggga beralasan hokum apabila masa berakhirnya kepengurusan ditentukanoleh RUPS;Petitum angka 4Menimbang, bahwa pada Petitum angka 4 pada pokoknya mohon untukmenyatakan perbuatan para Tergugat selaku Presiden Direktur dan PresidenKomisaris PT Metro Mini Jakarta berdasarkan hasil RUPS/ RUPSP tanggal 29April 2000 adalah perbuatan yang melawan hokum sehingga penerbitan sahamsaham harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat

• Dalam pemanggilan RUPS keduaharusdisebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapaikuorum. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhakmengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (Satu pertiga) bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecualianggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

  , tapi boleh juga ditentukan ditempat lain ;Bahwa dalam RUPS itu harus Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPSdalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejaktanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, sesuai pasal 79 ayat(5) UU No.40 tahun 2007.Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5): a.

  hadir yangkedua dimungkinkan disetujui oleh 2/3 yang hadir ;Bahwa keputusan itu diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat apabilatidak terjadi mufakat maka memakai anggaran dasar ;Bahwa hasil rapat RUPS itu sesuai UU Perseroan pasal 90 ayat (1) Setiappenyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatanganioleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (Satu) orang pemegang saham yangditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

  LBtersebut hanya diwakili 1 orang pemegang Saham yaitu Naren Manghwani denganjumlah Saham 36 % sehingga RUPS LB tersebut tidak memenuhi kourumsebagaimana diatur dalam pasal 86 ayat (1) UU No.40 Th.2007 tentang PerseroaanTerbatas ;Menimbang, bahwa suatu RUPS yang tidak memenuhi kourum kehadiranpemegang Saham, karena panggilan untuk hadir RUPS tidak sah atau tidakdipanggil, maka akibatnya RUPS tidak bisa dilangsungkan dan harus dilakukanpemanggilan untuk RUPS kedua dan jika RUPS tetap dilangsungkan

  ,MH, yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan bahwa setiap Keputusandalam RUPS haruslah di Akte notarilkansupaya sah dan berkekuatanhukum.Bahwa ada 2 bentuk Akta Notaris tentang RUPS yaitu :1. Akta RUPS yang dibuat dihadaapan Notaris yaitu para pihak datang menghadapmembawa Risalah RUPS untuk di Akte Notarilkan.Bahwa dalam akta RUPS ini yang bertanggung jawab atas isi Akta tersebutadalah para pihak yang datang langsung menghadap ;2.

• MENETAPKAN :

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama bertanggal Surabaya, 01 Juni 2016 adalah sah dengan segala akibat hukumnya;
  3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan sendiri RUPS Luar Biasa Perseroan dengan agenda rapat adalah : mengesahkan peralihan seluruh saham atas nama Pemohon kepada Sdr.

  BINTANG ARSITASAMUDERA sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 01 Juni 2016; serta perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan;

• Menunjuk Pemohon atau wakilnya yang sah untuk memimpin RUPS Luar Biasa PT.

  BINTANG ARSITASAMUDERA; serta memberikan izin kepada Pemohon untuk menunjuk Notulis/Notaris yang bertugas untuk membuat berita acara rapat termasuk hasil RUPS Luar Biasa;

• Menetapkan quorum kehadiran atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan sesuai dengan hadirnya 50 % pemegang saham tanpa terikat kepada ketentuan undang-undang yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan;
• Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah

• Bahwa RUPS LB yang dituangkan ke dalam Akta Berita Acara Rapat Akta No. 41/2009 dengansuara bulat memutuskan:a.

  LB yang terutang dalam Akta No. 41/2009tersebut melalui RUPS LB PT SPP.

  Pemohoan telahmeminta Termohon untuk menyelengarakan RUPS LB PT SPP,melalui surat Pemohon No. N&A/NP/SSJW/IV/20110115 tanggal1 April 2011, Perihal Permintaan Penyelenggaraan RUPS LB PTSPP, disertai dengan tembusan kepada Termohon Il.

  Menetapkan agenda RUPS LB PT SPP dimaksud, yaitu menegaskan danmenyatakan kembali keseluruhan isi Akta kesepakatan pemegang sahamdalam RUPS LB PT SPP sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 41tanggal 5 November 2009 yang dibuat dihadapan Yan Armin, SarjanaHukum, Notaris di Jakarta;4.

  Menetapkan agenda RUPS LB PT. SPP yaitu menegaskan danmenyatakan kembali keseluruhan isi Akta kesepakatan pemegangsaham dalam RUPS LB PT. SPP sebagaimana disebutkan dalam AktaNo. 41 tanggal 5 November 2009 yang dibuat dihadapan Yan Armin,Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;.

• Jangka waktu pemanggilan RUPS selambat-lambatnya selama 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS ;b. Rapat Umum Pemegang saham sah dengan kehadiran sekurang-kurangnya (satu perdua) bagian dari jumlah saham dikeluarkan.c. Rapat Umum Pemegang saham dapat mengambil keputusan sah sekurang-kurangnya dengan persetujuan (satu perdua) dari jumlah saham dikeluarkan;d.

  ;Setahu saksi bahwa kalau ada pergantian pengurus harus melalui RUPS; Halaman 24 dari 35 halaman, Penetapan Nomor 74/Padt/P/2017/PN.

  Tentang ketentuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang (RUPS) menurutUndangUndang Perseroan Terbatas;2. Bahwa pernah penyelenggaraan RUPS LB tertanggal 6 Maret 2008 (vide AKTARUPS LB No. 12 tertanggal 6 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Notaris IrmaRachmawati, SH.)3. Bahwa perseroan PT. NATATEX PRIMA selama masa periode pengurusanpemohon (Tuan Aan Natawidjaja dan Tuan Aay Natawidjaja) tidak pernahdiadakan RUPS, hal ini menunjukkan bahwa PT.

  Umum Pemegang Saham (RUPS), namun dalamhal tertentu pemegang saham juga dapat meminta kepada Direksi untukdiselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

  Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS, Kuorom kehadiran, dan /atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan UPS, sertapenunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuanUUPT (UU No.40 tahun 2007) atau anggaran dasar; dan /ataub.

  Bdgmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akan tetapi saksisaksimengetahui bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus dilaksanakanuntuk mengontrol jalannya perseroan; Metbinba Menimbang, bahwa keterangan saksi lainnya yang menyangkut sahamsaham dan harta lainnya yang menjadi milik PT.

• ,M.H;Bahwa ahli mengajar sebagai Dosen di Universitas Bangka Belitung untukmata kuliah hukum perdata, hukum perikatan, mengenai perjanjian kontrakdan hukum kepailitan;Bahwa ahli menerangkan dalam UndangUndang Nomor 40 tahun 2007,ada perbedaan antara RUPS dan RUPS lainnya, RUPS biasa dilaksanakansecara rutin dan tahunan oleh perusahaan sedangkan RUPS lainnya yaituRUPSLB dapat dilaksanakan sewaktu oleh Direksi;Bahwa ahli menerangkan ada perbedaan unsurunsur di dalam RUPS biasadan RUPSLB yakni RUPS

  itu ada RUPS yang normal / lazimdan juga RUPS berdasarkan Penetapan Pengadilan sehingga PenetapanPengadilan itu adalah sumber hukum / dasar dari penyelenggaraan RUPStersebut tetapi bukan untuk mengesahkan RUPS karena RUPS itu sendirisudah ada prosedurnya, sehingga prosedur di dalam RUPS itulah yangakan menghasilkan putusan dari RUPS;Bahwa diperlihatkan bukti surat P7 kepada ahli dimana dalam pasal 7 ayat2 Anggaran Dasar PT.

  bahwa RUPS terdiri dariatas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.

  Bahwa dalam penjelasannya disebutkanbahwa yang dimaksud RUPS lainnya dalam praktik sering dikenal sebagai RUPSLuar Biasa (RUPS LB).

  BAP sejak ditutupnya RUPS LB PT.